Apa yang Perlu Disiapkan Sekolah dan Vendor Edtech Saat SKB 7 Menteri Mengatur AI?
Pada 12 Maret 2026, tujuh kementerian menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) di semua jalur pendidikan, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Sederhananya, pemerintah kini punya satu kerangka bersama yang mengatur bagaimana AI boleh hadir di kelas, di rumah, dan di aplikasi belajar. Tulisan ini membahas isi SKB, alasan di baliknya, dampaknya bagi guru dan keluarga, kaitannya dengan PP Tunas dan UU Pelindungan Data Pribadi, hingga daftar persiapan bagi sekolah dan penyedia edtech.
TLDR
Apa Isi SKB 7 Menteri tentang AI di Pendidikan dan Siapa yang Menandatanganinya?
SKB ditandatangani pada 12 Maret 2026 oleh tujuh kementerian dan menjadi kerangka kerja bagi satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
Mengapa Pemerintah Mengatur AI di Pendidikan Sekarang?
Pemerintah menyebut screen time anak dan remaja sudah lebih dari tujuh setengah jam dan menilai ketergantungan pada alat bantu digital melemahkan daya kritis.
Apa Artinya bagi Mata Pelajaran Coding dan AI di Sekolah?
Coding dan AI berstatus mata pelajaran pilihan sejak tahun pelajaran 2025/2026 dan baru dipertimbangkan menjadi wajib setelah jumlah guru memadai.
Bagaimana Posisi Guru dalam Pembelajaran Berbantuan AI?
Guru tetap menjadi pemandu utama, dan pelatihan baru menjangkau 55 ribu guru atau 38 persen satuan pendidikan.
Mengapa Keluarga Ikut Diatur dalam SKB Ini?
Pemerintah memandang keluarga sebagai benteng pertama, sehingga SKB memuat pengasuhan digital, batasan waktu layar, dan kontrol orang tua.
Bagaimana SKB Berkaitan dengan PP Tunas dan UU Pelindungan Data Pribadi?
SKB mengatur sisi pendidikan, PP Tunas mengatur platform, dan UU 27/2022 mengatur data pribadi, sehingga ketiganya harus dibaca bersama.
Apa yang Perlu Disiapkan Sekolah dan Madrasah?
Sekolah perlu menyusun kebijakan penggunaan AI tertulis, pelatihan guru, aturan tugas, dan protokol data siswa.
Apa yang Perlu Disiapkan Penyedia Edtech dan Vendor AI?
Vendor perlu menyiapkan pembatasan menurut usia, minimalisasi data anak, transparansi, dan bukti kepatuhan yang bisa diperiksa sekolah.
Kesimpulan
SKB adalah langkah awal, dan keberhasilannya ditentukan oleh implementasi di sekolah, keluarga, dan produk yang dipakai anak.
Seorang guru kelas lima membuka laptop pada malam hari dan menemukan jawaban pekerjaan rumah yang rapi, lengkap, dan terlalu mulus untuk ditulis anak sepuluh tahun. Di sudut lain, vendor aplikasi belajar bertanya apakah fitur tutor AI mereka masih boleh dipasarkan ke sekolah. Kedua pertanyaan itu kini punya rujukan resmi. Persoalannya, rujukan tersebut berupa pedoman lintas kementerian yang prinsipnya jelas tetapi petunjuk teknisnya masih harus diterjemahkan sendiri oleh sekolah dan penyedia teknologi.
Apa Isi SKB 7 Menteri tentang AI di Pendidikan dan Siapa yang Menandatanganinya?
SKB 7 Menteri adalah Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial pada Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. Dokumen ini ditandatangani pada Kamis, 12 Maret 2026, di Jakarta, dan berlaku untuk seluruh jalur pendidikan, mulai dari anak usia dini hingga pendidikan tinggi.
Penyusunan SKB melibatkan tujuh kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurut siaran pers Kemendikdasmen Nomor 207/sipers/A6/III/2026, penandatanganan berlangsung di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan dihadiri Menko PMK Pratikno bersama para menteri terkait.
Komposisi tujuh kementerian itu menunjukkan bahwa pemerintah memandang AI di pendidikan bukan urusan satu pintu. Kemenko PMK menjelaskan bahwa SKB membagi peran antarkementerian di tiga ranah yang selama ini berjalan terpisah, yaitu pendidikan, perlindungan anak, dan pengelolaan ekosistem digital. Dari kerangka itulah program lintas sektor akan dijalankan, mulai dari penguatan kapasitas guru, literasi keluarga, sampai pengawasan penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan.
Ringkasan SKB yang dimuat situs MIN 4 Tebo menyebut tujuh tujuan utama. Di antaranya, memberi kerangka kerja operasional bagi satuan pendidikan, mendorong pemanfaatan yang etis, aman, bijak, dan bertanggung jawab, melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta menumbuhkan literasi digital dan literasi AI. Dua tujuan lain menyangkut ketahanan digital dan kesejahteraan digital atau digital wellness bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.
Ruang lingkupnya juga luas. Menurut ringkasan yang sama, SKB mencakup pemanfaatan teknologi pada semua jalur dan jenjang, penerapan prinsip perlindungan anak, serta peran keluarga dalam pembelajaran dan pendampingan. Artinya, kursus, pelatihan, dan lingkungan rumah termasuk dalam jangkauan pedoman, bukan hanya ruang kelas.
Dalam forum Digital Experts Talk ke-23 pada 28 April 2026, tim penyusun memaparkan tiga area yang harus dibenahi bersamaan: harmonisasi regulasi agar kebijakan lintas sektor tidak tumpang tindih, tata kelola yang memastikan koordinasi antarkementerian berjalan, dan implementasi yang menyentuh kapasitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, hingga praktik pengasuhan digital. Forum itu diselenggarakan oleh Center for Digital Society UGM bersama Kemenko PMK dan Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia.
Ada satu catatan jujur sebelum melangkah lebih jauh. Sumber resmi yang kami buka memuat siaran pers dan keterangan pejabat, tetapi tidak mencantumkan nomor SKB maupun teks lengkap pasal per pasal. Karena itu, uraian di bawah merujuk pada pernyataan resmi dan ringkasan, dan setiap sekolah atau vendor tetap perlu membaca naskah SKB dari kementerian terkait sebelum menyusun kebijakan yang mengikat.
Mengapa Pemerintah Mengatur AI di Pendidikan Sekarang?
Pemerintah menyebut dua alasan utama, yaitu tingginya paparan layar pada anak dan remaja serta kekhawatiran bahwa ketergantungan pada alat bantu digital melemahkan daya kritis. Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa SKB dibuat untuk memitigasi risiko, bukan untuk menghalangi teknologi.
Dalam keterangan Kemenko PMK, Pratikno menyebut bahwa screen time anak dan remaja sudah mencapai tujuh setengah jam lebih, sehingga waktu beraktivitas di luar layar atau green time makin kecil. Ia juga menyinggung gangguan kesehatan mental remaja yang tinggi dan terus meningkat, dengan pemanfaatan teknologi digital yang tidak terkendali sebagai salah satu dugaan pemicunya.
Dampak ke dunia pendidikan, menurut Pratikno, juga dikhawatirkan. Ia menyebut risiko melemahnya aktivitas otak karena ketergantungan pada alat bantu digital, serta berkurangnya daya kritis dan kemampuan kognitif maupun reflektif. Kalimat penutupnya singkat, yaitu bahwa hal-hal tersebut "harus kita atur".
Namun nada resminya bukan pelarangan. Pratikno berkata, "Kita tahu semua teknologi itu pasti mempermudah semua pekerjaan kita. SKB ini bukan menghalangi, tetapi mengatur untuk memitigasi risiko di satu sisi, dan sekaligus teknologi digital dan kecerdasan artifisial ini memberdayakan, bukan memperdayakan anak-anak kita." Dalam siaran pers Kemendikdasmen, ia menambahkan tujuan yang lebih ringkas, yakni memastikan anak-anak tidak dikuasai teknologi, tetapi mampu menguasai teknologi untuk kebaikan.
Dua prinsip yang ditekankan adalah Bijak Cerdas Berdigital Ber-AI dan Digital Wellness. Prinsip pertama menuntut penggunaan yang etis, aman, dan bertanggung jawab. Prinsip kedua menuntut keseimbangan antara aktivitas digital dengan interaksi sosial, kegiatan fisik, dan aktivitas kreatif. Bagi sekolah, dua prinsip ini bisa dibaca sebagai kompas ketika aturan teknis belum menjawab sebuah situasi.
Deputi Kemenko PMK Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan, Ojat Darojat, memberi pesan serupa pada forum 28 April 2026. Ia menyebut tiga prinsip yang tidak dapat dikompromikan, yaitu teknologi harus aman, inklusif, dan beretika, lalu menegaskan, "jangan biarkan teknologi mendikte arah pendidikan kita. Pendidikan harus menjadi kompasnya." Pesan ini menempatkan SKB sebagai penjaga arah, bukan penghambat inovasi.
Menkomdigi Meutya Hafid memberi satu alasan tambahan dari sisi teknologi. Pada 9 Maret 2026 ia berkata, "Dengan perkembangan AI, konten digital akan semakin sulit dibedakan antara yang asli dan yang dimanipulasi. Anak-anak tentu akan semakin kesulitan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak." Pernyataan itu menjelaskan mengapa literasi AI masuk sebagai tujuan tersendiri, bukan sekadar pelengkap.
Apa Artinya bagi Mata Pelajaran Coding dan AI di Sekolah?
Bagi sekolah, SKB tidak mengubah status mata pelajaran. Coding dan AI telah menjadi mata pelajaran pilihan sejak tahun pelajaran 2025/2026 untuk SD kelas 5, SMP, dan SMA, dan pemerintah baru akan mempertimbangkan status wajib ketika jumlah guru sudah memenuhi.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan hal itu dalam siaran pers 12 Maret 2026. Ia juga menjelaskan bahwa pembelajaran coding dikembangkan dengan tiga klasifikasi agar inklusif sesuai kondisi sekolah, yaitu coding tanpa perangkat atau unplugged, coding berbasis internet, dan coding berbasis permainan tanpa komputer. Pendekatan ini penting karena kesiapan infrastruktur antarsekolah sangat berbeda.
Siaran pers yang sama mencatat bahwa pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 288 ribu interactive flat panel (IFP) ke sekolah. Menurut Mu'ti, perangkat itu dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran coding dan AI. Dengan kata lain, jalur yang dipilih pemerintah condong ke perangkat bersama di kelas yang dipandu guru, bukan ke akses AI pribadi di tangan setiap siswa.
Menko PMK Pratikno menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dan AI perlu disesuaikan dengan kesiapan usia peserta didik, baik dari sisi durasi penggunaan maupun jenis konten yang diakses. Kalimat ini adalah petunjuk paling dekat ke arah kebijakan operasional, karena ia membuka ruang bagi pembatasan yang berbeda untuk tiap jenjang.
Perlu dicatat pula apa yang tidak dikatakan sumber resmi. Dalam dokumen yang kami buka, tidak ada larangan total terhadap AI di sekolah. Sebagian blog pendidikan menyebut SKB melarang siswa memakai AI generatif instan, tetapi klaim itu tidak ditemukan di pernyataan resmi, sehingga sekolah sebaiknya tidak menjadikannya dasar kebijakan sebelum membaca teks SKB.
Arah serupa pernah disampaikan Mu'ti pada 7 Mei 2025, ketika ia meminta program coding dan AI disinkronkan dengan upaya meningkatkan literasi dan numerasi, misalnya dengan mendorong murid membaca buku, baik teks tertulis maupun sajian elektronik. Ia juga menyebut kerja sama dengan pihak swasta seperti Google agar pembelajaran coding dan AI dapat terlaksana. Pesannya, AI bukan pengganti kemampuan dasar, melainkan pelengkap yang dibangun di atasnya.
Implikasi praktisnya sederhana. Sekolah yang menawarkan mata pelajaran pilihan coding dan AI sebaiknya memetakan tiga hal. Pertama, jenjang mana yang sudah mengajarkannya. Kedua, pendekatan apa yang dipakai, apakah unplugged, daring, atau berbasis permainan. Ketiga, siapa guru yang bertanggung jawab dan sudah mendapat pelatihan apa.
Bagaimana Posisi Guru dalam Pembelajaran Berbantuan AI?
Guru tetap menjadi pemandu utama pembelajaran berbantuan AI. Pemerintah menyebut telah melatih 55 ribu guru yang melibatkan 38 persen satuan pendidikan, sehingga masih ada mayoritas sekolah yang belum tersentuh pelatihan dan perlu menyiapkan kapasitas sendiri.
Kemenko PMK mencatat bahwa sebagian besar pelajar dan mahasiswa sudah memakai AI dalam proses belajar. Artinya, guru tidak sedang memutuskan apakah AI akan masuk kelas, tetapi bagaimana mengelola AI yang sudah ada di ponsel siswa. Kesenjangan antara kecepatan adopsi di kalangan siswa dan kecepatan pelatihan guru inilah yang membuat isu kapasitas menjadi pusat perdebatan.
Angka itu datang langsung dari Mendikdasmen. Dalam siaran pers 12 Maret 2026, Mu'ti berkata, "Kami sudah melatih 55 ribu guru di seluruh Indonesia, di semua jenjang serta telah melibatkan 38 persen satuan pendidikan yang ada di Indonesia." Dengan kata lain, sekitar enam dari sepuluh satuan pendidikan belum terlibat dalam program tersebut, dan jumlah guru yang cukup masih menjadi syarat sebelum coding dan AI dijadikan mata pelajaran wajib.
Posisi guru sebagai pemandu bukan hal baru. Pada 7 Mei 2025, Mu'ti sudah menyatakan, "Memang penggunaan AI ini tetap perlu dipandu oleh para guru. Mereka lah yang memahami materi pelajarannya." Ia menyebut dua kelemahan AI di tangan siswa, yaitu informasi yang diperoleh belum tentu benar dan kemudahan akses yang bisa membuat siswa enggan membaca buku.
Perwakilan UNESCO Jakarta, Undral Ganbaatar, menguatkan arah itu dalam forum Digital Experts Talk ke-23 pada 28 April 2026. Ia berkata, "Interaksi antara guru dan murid tetap menjadi inti proses belajar yang tidak dapat digantikan AI." Karena itu, menurutnya, penguatan literasi AI penting bukan hanya untuk menjembatani kesenjangan digital, tetapi juga untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan pemahaman etika.
Dari lapangan, Kepala SD Negeri Adisucipto 2 di Kabupaten Sleman, Andri Noviati Fheasta, menggambarkan bagaimana sekolahnya menerjemahkan prinsip itu. Menurut laporan Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen pada Maret 2026, sekolah tersebut membatasi penggunaan gawai, menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mengurangi ketergantungan pada aplikasi instan, dan melibatkan orang tua dalam pengawasan di rumah. Ia menegaskan bahwa AI dimanfaatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti, dalam perencanaan pembelajaran, pembuatan media, dan diferensiasi materi.
Andri juga menyebut kebutuhan yang nyata, yaitu panduan teknis yang lebih operasional dan kontekstual, pelatihan berkelanjutan bagi guru, dukungan infrastruktur, serta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Daftar kebutuhan ini sejalan dengan temuan forum Kemenko PMK bahwa tanpa upskilling dan reskilling bagi guru, terutama di daerah terpencil, kesenjangan kapasitas akan terus melebar.
Mengapa Keluarga Ikut Diatur dalam SKB Ini?
Keluarga masuk ke dalam SKB karena pemerintah menilai sekolah tidak cukup. Pratikno menyebut keluarga sebagai benteng pertama bagi anak, sehingga pedoman memuat pengasuhan digital, pengaturan batas penggunaan perangkat, dan pemanfaatan fitur pengamanan seperti kontrol orang tua.
Pernyataan paling tegas datang dari Pratikno, "Pengaturan di sekolah tidak cukup, karena benteng pertama bagi anak-anak kita adalah keluarga. Jangan sampai smartphone menjadi pengasuh anak. Pengasuh anak ya orang tua, bukan digital." Ia meminta peran orang tua diperkuat, bukan hanya mengawasi tetapi juga menjadi pendamping yang aktif.
Menurut ringkasan ruang lingkup SKB di situs MIN 4 Tebo, peran keluarga diuraikan dalam empat aspek. Pertama, penguatan literasi digital dan literasi AI keluarga. Kedua, penerapan pengasuhan digital yang etis, aman, bijak, bertanggung jawab, dan ramah anak. Ketiga, pengaturan batasan penggunaan perangkat, termasuk batasan usia dalam waktu layar, zona bebas gawai, dan etika berinteraksi daring. Keempat, pemanfaatan fitur pengamanan seperti pengaturan privasi, pembatasan akses, dan kontrol orang tua.
Dalam forum 28 April 2026, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kemendukbangga/BKKBN, Nopian Andusti, menyatakan bahwa kualitas pemanfaatan teknologi tidak ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi oleh kualitas manusia yang menggunakannya, dan itu dibentuk dalam keluarga. Pernyataan ini menggeser fokus kebijakan dari perangkat ke kebiasaan.
Kemenko PMK juga menegaskan bahwa pedoman ini menyasar pendidikan nonformal dan informal di lingkungan keluarga dan masyarakat, bukan hanya sekolah dan madrasah. Jadi bimbingan belajar, kursus daring, dan komunitas belajar yang memakai AI sebaiknya ikut membaca pedoman ini, sebab anak yang sama bisa berpindah dari kelas pagi ke aplikasi les pada sore hari tanpa ada yang mengawasi keduanya secara utuh.
Bagi sekolah, implikasinya konkret. Kebijakan AI yang hanya berhenti di gerbang sekolah akan bocor di rumah, karena tugas dikerjakan di rumah dan akun belajar dipakai di perangkat keluarga. Sekolah yang serius akan melibatkan orang tua sejak awal, misalnya lewat pertemuan wali murid yang membahas aturan tugas, batas waktu layar, dan cara memeriksa hasil kerja anak yang dibantu AI.
Bagi penyedia edtech, peran keluarga berarti produk tidak boleh mengandalkan sekolah sebagai satu-satunya pengawas. Fitur pendampingan orang tua, laporan aktivitas yang mudah dibaca, dan pengaturan privasi yang aktif secara bawaan akan menjadi nilai jual sekaligus bukti kepatuhan terhadap semangat SKB.
Bagaimana SKB Berkaitan dengan PP Tunas dan UU Pelindungan Data Pribadi?
SKB mengatur sisi pendidikan, PP Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mengatur penyelenggara sistem elektronik terhadap anak, dan UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur data pribadi. Ketiganya berlaku bersamaan, sehingga sekolah dan vendor perlu membacanya sebagai satu paket.
PP Tunas bernama lengkap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Menurut InfoPublik pada 9 Maret 2026, regulasi ini merupakan upaya negara menunda akses media sosial dan aplikasi berisiko tinggi bagi anak di bawah 16 tahun. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa tujuannya bukan melarang anak memakai teknologi, melainkan menunda akses sampai anak siap secara mental dan psikologis.
Klasifikasi usianya dijelaskan Meutya pada 24 Juli 2025. Anak di bawah 13 tahun hanya boleh mengakses platform yang sepenuhnya aman, seperti situs edukasi atau platform anak. Usia 13 sampai 15 tahun boleh mengakses platform berisiko rendah hingga sedang. Usia 16 sampai 17 tahun dapat mengakses platform berisiko tinggi dengan pendampingan orang tua, dan usia 18 tahun ke atas boleh mengakses semua kategori secara mandiri. Platform berisiko tinggi, misalnya yang mengandung pornografi, kekerasan, atau rentan perundungan, dikenai pembatasan ketat.
Alasan di balik PP Tunas relevan bagi dunia pendidikan. Meutya menyebut risiko yang selama ini dikeluhkan orang tua dan pengguna, mulai dari kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang menyasar pengguna muda. Ia juga menilai platform digital adalah industri yang memperoleh keuntungan besar dari penggunanya, sehingga wajar bila diminta meningkatkan perlindungan terhadap anak.
Di sisi data, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang tercatat dalam Lembaran Negara 2022 Nomor 196, mengatur asas, jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data, hingga sanksi administratif, menurut basis data JDIH BPK. Aplikasi belajar berbasis AI hampir pasti memproses data anak, mulai dari nama dan nilai sampai riwayat percakapan dengan tutor AI, sehingga kewajiban pengendali data berlaku penuh.
Andy Ardian dari ID-COP menautkan semuanya dalam satu kalimat pada forum 28 April 2026, "Penggunaan AI harus memperhatikan kejujuran akademik, perlindungan data pribadi, dan kesejahteraan psikologis peserta didik." Ia juga mengingatkan pentingnya sistem pemantauan yang mampu mengenali interaksi AI yang berisiko, tidak sekadar membatasi konten.
Peta tiga aturan ini bisa disederhanakan dalam diagram berikut. Perhatikan bahwa sekolah berada di tengah, karena ia sekaligus pengguna layanan digital, pengendali data siswa, dan pelaksana pedoman pendidikan.
Diagram pembagian peran tiga aturan. Diolah Burung Hantu Infratek dari Kemendikdasmen, Kemenko PMK, InfoPublik, dan JDIH BPK.
Apa yang Perlu Disiapkan Sekolah dan Madrasah?
Sekolah dan madrasah perlu menyiapkan lima hal, yaitu kebijakan penggunaan AI tertulis, pelatihan guru, aturan tugas dan penilaian, tata kelola data siswa, serta kanal komunikasi dengan orang tua. Kelima hal ini dapat dimulai tanpa menunggu petunjuk teknis tambahan.
Kepala SDN Adisucipto 2, Andri Noviati Fheasta, menyebut regulasi ini "cukup membantu sebagai payung hukum dalam mengarahkan kebijakan sekolah". Payung hukum itu paling berguna ketika sekolah sudah punya dokumen internal yang menerjemahkannya. Berikut daftar persiapan yang bisa dikerjakan sekarang, disusun Burung Hantu Infratek dari prinsip yang disampaikan pemerintah.
Kebijakan penggunaan AI tertulis. Tetapkan alat AI apa yang boleh dipakai guru dan siswa, untuk tujuan apa, dan di jenjang mana. Rujuk prinsip kesesuaian usia, durasi, dan jenis konten yang disebut Menko PMK.
Pelatihan guru yang berkelanjutan. Jangan berhenti pada satu sesi pengenalan. Siapkan latihan membuat soal yang tahan terhadap jawaban AI, memeriksa halusinasi, dan memandu diskusi tentang etika.
Aturan tugas dan penilaian. Beri tahu siswa kapan AI boleh dipakai, bagaimana mencantumkannya, dan bagaimana proses berpikir mereka akan dinilai, bukan hanya hasil akhirnya.
Tata kelola data siswa. Catat aplikasi mana yang memproses data anak, siapa pengendalinya, dan berapa lama data disimpan, sesuai kewajiban dalam UU 27/2022.
Komunikasi dengan orang tua. Sediakan ringkasan satu halaman tentang aturan AI sekolah dan cara orang tua membantu di rumah.
Andri menggambarkan pendekatan yang realistis, yaitu menerapkan penggunaan teknologi secara terbatas dan terarah, menyusun prosedur operasional standar penggunaan perangkat digital, dan memberi edukasi kepada guru, murid, dan orang tua. Ia menyebut SKB tidak mengubah secara drastis, melainkan mempertegas praktik yang sudah berjalan tanpa meninggalkan penggunaan AI secara penuh.
Satu hal yang sering terlewat adalah inventarisasi. Banyak sekolah tidak tahu persis berapa aplikasi belajar yang dipakai guru atas inisiatif sendiri. Mulailah dengan daftar sederhana berisi nama aplikasi, penyedia, jenis data yang dimasukkan, dan status persetujuan orang tua. Daftar itu menjadi dasar untuk menentukan mana yang dipertahankan, dibatasi, atau dihentikan.
Terakhir, tunjuk satu penanggung jawab. Tanpa nama yang jelas, kebijakan AI akan menjadi dokumen yang rapi di lemari dan tidak pernah diperiksa. Penanggung jawab bisa guru senior, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, atau tim kecil lintas guru, asalkan ada jadwal evaluasi yang tetap, misalnya setiap semester.
Apa yang Perlu Disiapkan Penyedia Edtech dan Vendor AI?
Penyedia edtech perlu menyiapkan pembatasan menurut usia, minimalisasi data anak, transparansi tentang cara kerja AI, dan bukti kepatuhan yang bisa diperiksa sekolah. Vendor yang menjual ke sekolah akan makin sering ditanya soal ini, baik oleh kepala sekolah maupun orang tua.
Titik awalnya adalah memahami bahwa pembeli utama, yaitu sekolah, kini punya payung kebijakan yang menuntut prinsip perlindungan anak, keamanan data, dan kesejahteraan digital. Produk yang tidak bisa menjelaskan bagaimana ia memenuhi prinsip tersebut akan sulit lolos ketika sekolah menyusun kebijakannya. Berikut daftar kesiapan yang kami anjurkan, disusun dari pernyataan pemerintah dan struktur PP Tunas serta UU 27/2022.
Klasifikasi risiko dan batas usia. Tentukan kategori produk, tetapkan usia minimum pengguna, dan siapkan alur persetujuan orang tua untuk kelompok usia yang membutuhkannya.
Minimalisasi dan retensi data. Kumpulkan hanya data yang dibutuhkan untuk belajar, tetapkan masa simpan, dan sediakan cara menghapus data siswa saat diminta sekolah atau orang tua.
Transparansi AI. Beri tanda jelas bahwa jawaban dihasilkan AI, jelaskan keterbatasannya seperti halusinasi dan bias, dan tampilkan sumber bila produk memberi penjelasan faktual.
Kontrol sekolah dan orang tua. Sediakan pengaturan privasi, pembatasan akses, dan laporan aktivitas yang bisa dipahami non-teknis.
Pemantauan interaksi berisiko. Bangun deteksi untuk percakapan yang menyentuh perundungan, penipuan, atau ajakan mencurigakan, sebagaimana disarankan ID-COP.
Kemenko PMK mencatat bahwa tanpa intervensi yang terkoordinasi, AI yang seharusnya menjembatani kesenjangan pendidikan justru berpotensi memperlebarnya. Bagi vendor, kalimat ini adalah pengingat bahwa model bisnis yang hanya melayani sekolah dengan infrastruktur terbaik tidak sejalan dengan arah kebijakan. Fitur luring, dukungan perangkat sederhana, dan harga yang masuk akal bagi sekolah daerah akan menjadi pembeda.
Dari sisi teknis, vendor sebaiknya memeriksa tiga hal sebelum menjawab pertanyaan sekolah. Pertama, di mana data anak disimpan dan siapa yang bisa mengaksesnya. Kedua, apakah percakapan siswa dipakai melatih model, dan apakah ada opsi menonaktifkannya. Ketiga, apakah ada log yang dapat diaudit bila terjadi insiden. Jawaban jujur atas tiga pertanyaan ini lebih meyakinkan daripada brosur panjang.
Vendor juga perlu menyiapkan dokumen pendukung yang siap diserahkan saat sekolah meminta. Contohnya ringkasan kebijakan privasi dalam bahasa yang dipahami guru dan orang tua, daftar subprosesor yang menyentuh data siswa, dan prosedur penanganan insiden kebocoran data. Dokumen ini mempercepat proses pengadaan, karena sekolah tidak perlu menebak-nebak apakah produk memenuhi prinsip yang kini tercantum dalam pedoman.
Perusahaan yang membangun aplikasi belajar atau tutor AI untuk sekolah dapat bekerja sama dengan integrator lokal yang memahami pengendalian data dan integrasi sistem sekolah. Dengan cara itu, uji kepatuhan dapat dilakukan sebelum produk menyentuh data siswa, bukan setelah muncul keluhan.
Kesimpulan
SKB 7 Menteri menjawab pertanyaan yang selama ini menggantung, yaitu siapa yang berwenang mengatur AI di dunia pendidikan. Jawabannya adalah tujuh kementerian sekaligus, dengan prinsip yang jelas: AI berpusat pada manusia, melindungi anak, dan menjaga kesejahteraan digital. Pemerintah tidak memilih jalan larangan, tetapi pembatasan yang disesuaikan usia, durasi, dan jenis konten. Seperti diakui sendiri oleh Deputi Kemenko PMK Ojat Darojat, "Bagus dirumuskan di atas kertas, namun tantangan terbesar kita adalah implementasinya."
Karena itu, langkah terbaik bagi sekolah dan vendor adalah bergerak lebih dulu pada hal yang sudah pasti. Susun kebijakan AI tertulis, latih guru, rapikan data siswa, libatkan orang tua, dan siapkan bukti kepatuhan produk. Sambil menunggu petunjuk teknis, bacalah naskah SKB dari kementerian terkait dan padukan dengan PP Tunas serta UU Pelindungan Data Pribadi. Sekolah dan vendor yang menyiapkan diri sekarang akan lebih tenang ketika pertanyaan dari orang tua dan pengawas datang.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Berita Terkait
📰 SKB 7 Menteri soal AI di Pendidikan: Aturan Baru bagi Sekolah, Kampus, dan Edtech
📰 Apa yang Perlu Disiapkan Pemda dan Vendor Saat Evaluasi SAKIP Dinilai AI?
📰 AI di Sekolah dan Kampus: SKB Tujuh Menteri 2026, Batas Usia, dan Cara Institusi Bersiap
📰 Apa yang Perlu Disiapkan Vendor AI Saat Menjual ke Pemerintah Menurut Aturan LKPP 3/2026?
Sumber dan Referensi
[5] Tujuh Tujuan dan Ruang Lingkup yang Diatur SKB 7 Menteri - MIN 4 Tebo
[6] PP Tunas Tunda Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun - InfoPublik
[7] Siaran Pers Menkomdigi: Tidak Semua Platform Digital Layak Diakses Bebas oleh Anak - InfoPublik
[8] UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - JDIH BPK
[9] Mendikdasmen ingatkan perlunya panduan guru siswa gunakan AI - ANTARA News