Apa yang Perlu Disiapkan Vendor AI Saat Menjual ke Pemerintah Menurut Aturan LKPP 3/2026?
Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 adalah pedoman terbaru tentang cara instansi pemerintah menyiapkan, memilih, dan mengikat penyedia barang dan jasa, termasuk perusahaan yang menjual solusi kecerdasan buatan. Sederhananya, aturan ini menentukan dokumen apa yang harus siap, kontrak seperti apa yang dipakai, dan kapan sebuah penawaran bisa gugur. Tulisan ini membahas isi aturan, besarnya belanja pemerintah, pemakaian AI oleh LKPP sendiri, metode pemilihan, jenis kontrak, spesifikasi teknis, data pemilik manfaat, hingga langkah persiapan vendor.
TLDR
Apa Isi Peraturan LKPP 3/2026 dan Siapa yang Terikat?
Aturan ini menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 dan 4/2024, mengikat instansi pembeli maupun vendor, dan tidak memuat pasal khusus tentang AI.
Mengapa Pemerintah Menjadi Pembeli yang Menarik bagi Vendor AI?
Belanja lebih dari Rp1.200 triliun per tahun membuka pasar besar, tetapi ada prioritas produk dalam negeri dan alokasi untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi.
Bagaimana LKPP Sendiri Memakai AI di E-Katalog dan Apa Dampaknya bagi Penyedia?
LKPP memakai AI untuk kurasi dan patroli produk, sehingga data penyedia kini diperiksa mesin dan harus sinkron dengan data prinsipal.
Metode Pemilihan Mana yang Berlaku untuk Proyek AI?
Ada lima metode pemilihan, dan pilihannya bergantung pada nilai paket, jenis pekerjaan, serta penilaian PPK, bukan pada label AI.
Jenis Kontrak Apa yang Cocok untuk Pekerjaan AI yang Cakupannya Berubah?
Lumsum cocok untuk keluaran yang jelas, sedangkan harga satuan, waktu penugasan, kontrak payung, dan berbasis kinerja melayani lingkup yang bergeser.
Apa Arti Spesifikasi Tanpa Merek bagi Penjual Model dan Platform AI?
Spesifikasi harus jelas dan tidak mengarah ke merek tertentu, sehingga penawaran dinilai dari kemampuan yang bisa diuji.
Mengapa Pemilik Manfaat dan Pinjam Bendera Menjadi Titik Rawan Penawaran?
Mulai 1 November 2026 data pemilik manfaat dievaluasi, dan penawaran digugurkan bila data itu tidak tersedia di sistem.
Bagaimana Vendor AI Menyiapkan Dokumen dan Tim Sebelum Ikut Tender?
Rapikan data kinerja, bukti pekerjaan sejenis, struktur kemitraan, dan bukti keamanan data sebelum paket diumumkan.
Kesimpulan
Menjual AI ke pemerintah dimenangkan oleh kesiapan administrasi dan kejelasan lingkup, bukan oleh demo yang paling memukau.
Banyak perusahaan teknologi sudah punya demo AI yang meyakinkan, tetapi demo bukan syarat utama untuk menang di pengadaan pemerintah. Yang menentukan adalah dokumen kualifikasi, data pemilik manfaat, kesesuaian spesifikasi, dan jenis kontrak. Pengumuman pemberlakuan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 dipasang di sistem LPSE pada 20 Oktober 2026, dan aturan itu mengganti pedoman yang dipakai sejak 2021. Tulisan ini membantu vendor AI membaca aturan tersebut sebagai daftar pekerjaan yang konkret, sambil mencatat apa yang belum diatur.
Apa Isi Peraturan LKPP 3/2026 dan Siapa yang Terikat?
Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 adalah pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Aturan ini menggantikan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya, yaitu Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024, dan mengikat pembeli di pemerintah maupun perusahaan yang ikut pemilihan penyedia.
Kabar berlakunya aturan ini muncul di sistem pengadaan elektronik pada 20 Oktober 2026 lewat pengumuman pemberlakuan di situs LPSE, lengkap dengan surat pemberitahuan dalam bentuk PDF. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Bojonegoro menyebarkan ringkasannya pada 30 Oktober 2026. Menurut ringkasan itu, pedoman baru mencakup persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, hingga penilaian kinerja penyedia.
Teks peraturan terdiri dari 12 pasal dan 3 lampiran. Pasal 2 menyebut lima metode pemilihan, yaitu e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender atau seleksi. Lampiran I memuat pedoman untuk barang atau jasa lainnya dan jasa konsultansi nonkonstruksi, sedangkan Lampiran II memuat pedoman pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. Vendor AI umumnya bekerja di wilayah Lampiran I.
Peraturan LKPP ini adalah aturan turunan. Bagian menimbang menyebut aturan itu disusun untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Menurut JDIH BPK, Perpres 46/2025 ditetapkan dan diundangkan pada 30 April 2025, berlaku pada hari yang sama, dan tercatat di Lembaran Negara 2025 Nomor 67 setebal 80 halaman.
Pasal 3 membagi pelaksanaan pengadaan menjadi dua jenis fitur di sistem elektronik. Fitur transaksional memfasilitasi seluruh tahap pemilihan dan dipakai untuk pengadaan langsung di atas Rp50.000.000, pengadaan langsung jasa konsultansi, penunjukan langsung, tender cepat, serta tender atau seleksi. Fitur pencatatan dipakai untuk pengadaan langsung bernilai paling banyak Rp50.000.000 dan harus lebih dulu direviu aparat pengawasan intern pemerintah.
Pasal 3 ayat 6 juga menyebut bahwa penggunaan sistem itu mengikuti syarat dan ketentuan, panduan penggunaan, dan pemberitahuan perlindungan data pribadi. Pasal 9 menyebut layanan pemilihan penyedia di sistem elektronik dikenai tarif penerimaan negara bukan pajak, tanpa merinci besarnya. Bagi vendor, akun, data perusahaan, dan biaya layanan sistem menjadi bagian dari proses sejak awal.
Satu catatan penting untuk pembaca yang mencari aturan khusus AI: dalam salinan teks peraturan yang diperiksa untuk tulisan ini, istilah kecerdasan artifisial tidak ditemukan. Pengadaan solusi AI diperlakukan sama seperti barang, jasa lainnya, atau jasa konsultansi nonkonstruksi, bergantung pada cara instansi mendefinisikan pekerjaannya. Karena itu, kualitas spesifikasi dan kontrak jauh lebih menentukan daripada label AI di judul paket.
Mengapa Pemerintah Menjadi Pembeli yang Menarik bagi Vendor AI?
Pemerintah menarik bagi vendor AI karena skala belanjanya besar dan kebutuhannya berulang. Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut pada Agustus 2025 bahwa nilai pengadaan seluruh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah mencapai lebih dari Rp1.200 triliun per tahun, sedangkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan pada Mei 2026 menginginkan E-Katalog mengelola sekitar Rp1.800 triliun.
Angka itu perlu dibaca hati-hati. Sumber yang dibuka tidak merinci berapa bagian dari Rp1.200 triliun yang dibelanjakan untuk teknologi informasi, apalagi AI. Angka Rp1.800 triliun juga berupa keinginan Luhut agar katalog mengelola lebih dari 40 persen APBN, bukan realisasi. Jadi angka ini menunjukkan ukuran pasar yang bisa dijangkau katalog, bukan jaminan permintaan solusi AI.
Hendrar menyampaikan dua kebijakan afirmatif dalam sosialisasi di Karawang pada 14 Agustus 2025. Pertama, minimal 95 persen belanja negara diprioritaskan untuk produk dalam negeri. Kedua, 40 persen APBN atau APBD wajib dipakai untuk membeli produk atau jasa dari usaha mikro, kecil, dan koperasi, yang disingkat UMKK. Bagi perusahaan teknologi lokal, kedua kebijakan itu berpotensi membuat persaingan lebih banyak terjadi di antara pelaku dalam negeri.
Hendrar juga menilai Perpres 46/2025 sebagai tonggak. Ia mengatakan: “Perpres 46/2025 bukan sekadar perubahan regulasi, tetapi langkah strategis untuk memastikan pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih kredibel, efisien, berpihak pada pelaku usaha lokal dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.” Kata “berpihak” di sini penting, sebab ia menandakan arah kebijakan yang tidak netral terhadap asal produk dan skala usaha.
Data UMKK dari acara yang sama menunjukkan celah adopsi digital. Dari 64 juta pelaku UMKK, baru 39,7 persen atau sekitar 25 juta yang masuk ekosistem digital, dengan alasan merasa repot, tidak tahu, atau tidak mampu. Celah ini dapat dibaca sebagai peluang bagi vendor yang menawarkan alat dan pendampingan sederhana, dengan catatan bahwa pembeli pemerintah tetap mensyaratkan kualifikasi dan kontrak yang formal.
Sebelum mengejar pasar ini, ada tiga pertanyaan yang layak dijawab. Apakah produk atau jasa Anda memenuhi pertimbangan produk dalam negeri yang dipakai instansi? Apakah perusahaan memenuhi kualifikasi usaha untuk paket yang dituju? Dan apakah ada instansi yang sungguh membutuhkan solusi itu serta punya anggarannya? Pertanyaan ketiga paling sering terlewat, padahal tanpa kebutuhan nyata, demo yang paling bagus pun berhenti di presentasi.
Bagaimana LKPP Sendiri Memakai AI di E-Katalog dan Apa Dampaknya bagi Penyedia?
LKPP memakai kecerdasan buatan di Katalog Elektronik Versi 6 untuk kurasi produk dan patroli produk otomatis. Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menjelaskan pada 13 Oktober 2025 bahwa teknologi itu dipakai untuk memastikan keaslian dan kepatuhan produk di dalam sistem, sehingga penyedia katalog kini berhadapan dengan pemeriksa berbasis mesin.
Iwan menyampaikan hal itu dalam diseminasi kebijakan Katalog Elektronik V6 kepada pelaku usaha di Kabupaten Bekasi. Ia mengatakan: “LKPP turut mengimplementasikan Big Data Analytics untuk mendukung fitur e-audit, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk meningkatkan akurasi dan pengawasan transaksi.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa AI sudah masuk ke pengawasan, bukan hanya ke materi presentasi.
Langkah berikutnya datang pada 4 Mei 2026, saat LKPP meluncurkan Master Produk dan memulai integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Kepala LKPP Sarah Sadiqa menjelaskan bahwa pemilik merek atau prinsipal menjadi sumber tunggal kebenaran data. Nama produk, spesifikasi teknis, dan referensi harga di katalog wajib mengacu pada data yang divalidasi pemegang otoritas merek.
Luhut menjelaskan peran AI dalam proses itu. Ia mengatakan: “Kita harus menjadikan AI sebagai mitra. Dengan AI, validasi ribuan produk yang tadinya memakan waktu lama kini bisa selesai dalam hitungan jam sekaligus mendeteksi inkonsistensi secara otomatis.” Menurut pemberitaan TIMES Indonesia, Luhut juga menyebut LKPP telah membangun language model untuk meningkatkan kualitas katalog dan menjaga keamanan data yang dikelola.
Dampak praktisnya terasa di sisi penyedia. Nama produk, spesifikasi, dan harga yang tidak sinkron dengan data prinsipal akan lebih mudah terdeteksi, dan patroli harga bisa berjalan otomatis. Laporan TIMES Indonesia mencatat bahwa kebijakan ini menuntut adaptasi dari para penyedia. Implementasi awal Master Produk dilakukan pada kategori laptop, yang menunjukkan bahwa kategori lain menyusul bertahap.
Sumber yang dibuka tidak menyebut adanya kategori produk atau jasa AI di E-Katalog, sehingga vendor AI sebaiknya tidak mengasumsikan jalur katalog tersedia untuk produknya. Yang bisa ditarik adalah pelajaran sikap pembeli: LKPP sendiri memakai AI untuk pekerjaan yang terukur, yaitu validasi dan deteksi inkonsistensi. Pembacaan ini adalah analisis, tetapi masuk akal bahwa tawaran AI dengan keluaran terukur lebih mudah dipahami PPK daripada janji transformasi yang kabur.
Metode Pemilihan Mana yang Berlaku untuk Proyek AI?
Pasal 2 Peraturan LKPP 3/2026 menyebut lima metode pemilihan penyedia: e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender atau seleksi. Metode yang dipakai bergantung pada nilai paket, jenis pekerjaan, dan kondisi tertentu yang diatur lampiran, bukan pada label AI. Penilaian akhirnya dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan.
E-purchasing mengikuti peraturan LKPP tentang Katalog Elektronik, sebagaimana ditegaskan Pasal 2 ayat 5. Untuk jasa konsultansi nonkonstruksi, lampiran menyebut pengecualian kewajiban e-purchasing bila tidak dapat memenuhi kebutuhan dari sisi volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, atau layanan, dan pengecualian itu ditetapkan berdasarkan penilaian PPK. Artinya vendor tidak bisa memaksa metode, tetapi bisa memberi masukan tertulis sejak awal.
Penunjukan langsung untuk barang atau jasa lainnya hanya dimungkinkan pada kondisi tertentu. Di antaranya barang atau jasa yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu, yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan pemegang hak paten atau pihak berizinnya, serta permintaan berulang kepada penyedia yang sama. Untuk konsultansi, salah satu kondisinya adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan pemegang hak cipta terdaftar atau pihak berizinnya.
Kondisi itu menggoda vendor yang memiliki produk AI milik sendiri. Namun klaim “hanya kami yang mampu” akan diuji PPK, dan penunjukan langsung tidak bisa dipakai hanya karena nyaman. Sumber yang dibuka tidak menyebut contoh kasus AI. Vendor yang ingin menempuh jalur ini perlu menyiapkan bukti hak, bukti tidak adanya alternatif sepadan, dan alasan mengapa tender tidak efisien.
Tender cepat berlaku untuk barang atau jasa lainnya, dengan membandingkan harga pelaku usaha yang sudah terkualifikasi, tanpa penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi dan teknis, serta sanggah. Karena hanya harga yang dibandingkan, metode ini cocok untuk kebutuhan yang spesifikasinya sudah sangat baku dan kurang cocok untuk pekerjaan AI yang kualitas hasilnya beragam.
Tender dipakai bila e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat tidak dapat dipakai. Pada metode sistem nilai untuk barang atau jasa lainnya, bobot harga berkisar 40 sampai 50 persen dan bobot teknis 50 sampai 60 persen. Evaluasi administrasi bersifat gugur, dan penawaran teknis harus memenuhi ambang batas minimal tiap unsur. Penawaran yang hasil koreksi aritmatiknya melebihi harga perkiraan sendiri dinyatakan gugur.
Untuk seleksi jasa konsultansi nonkonstruksi, bila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi berjumlah tujuh atau lebih, daftar pendek ditetapkan sebanyak tujuh peserta. Bobot teknis yang besar memberi ruang bagi vendor AI untuk menang lewat metodologi, tim, dan bukti, bukan hanya harga. Penggolongan pekerjaan AI ke jasa lainnya atau konsultansi adalah penilaian instansi, jadi tanyakan sejak awal bagaimana paket itu dikategorikan.
Jenis Kontrak Apa yang Cocok untuk Pekerjaan AI yang Cakupannya Berubah?
Lampiran peraturan membedakan jenis kontrak menurut seberapa jelas lingkup dan keluaran pekerjaan. Lumsum untuk lingkup, waktu, dan keluaran yang jelas, harga satuan untuk volume yang tidak bisa dipastikan, serta waktu penugasan atau berbasis kinerja untuk pekerjaan yang lingkupnya bergeser atau diukur dari tingkat layanan.
Kontrak lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk atau keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Pembayarannya berjumlah pasti dan tetap, senilai harga yang tercantum pada daftar keluaran dan harga, tanpa memperhatikan rincian biaya. Contoh yang cocok untuk AI adalah integrasi asisten ke satu sistem tertentu dengan daftar keluaran dan kriteria penerimaan yang sudah disepakati.
Kontrak harga satuan dipakai bila ruang lingkup atau volume tidak dapat ditetapkan secara tepat karena sifat, kesulitan, dan risiko pekerjaan. Pembayaran dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap dikalikan volume hasil pekerjaan yang diukur, dan total pembayaran akhir bergantung pada volume itu. Dalam analisis, model ini cocok untuk pekerjaan seperti pemrosesan dokumen atau anotasi data, dengan satuan yang bisa dihitung.
Untuk jasa konsultansi nonkonstruksi, ada kontrak waktu penugasan. Teks lampiran menyebut kontrak ini dipakai antara lain bila “ruang lingkup belum dapat didefinisikan dengan jelas dan mungkin berubah secara substansial”, dan bila nilai akhir kontrak bergantung pada lama penugasan. Biaya personel dibayar berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap per satuan waktu, sedangkan biaya non personel dapat dibayar lumsum, harga satuan, atau penggantian biaya sesuai pengeluaran.
Kontrak payung berlaku untuk kebutuhan yang dibutuhkan beberapa PPK, berulang, atau belum dapat ditentukan volume dan waktu pelaksanaannya. Jangka waktunya dapat melebihi satu tahun anggaran, pemenangnya dapat lebih dari satu, dan harga satuan dapat direviu sesuai jangka waktu dalam rancangan kontrak berdasarkan harga pasar dan negosiasi. Bagi layanan AI berbasis pemakaian, ketentuan reviu harga ini relevan karena tarif model dan komputasi bisa berubah.
Kontrak berbasis kinerja diartikan sebagai kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu. Di atas semua itu, kontrak tahun jamak dimungkinkan untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu tahun anggaran, dan untuk pekerjaan yang memberi manfaat lebih bila dikontrakkan hingga paling lama tiga tahun anggaran, setelah mendapat persetujuan pejabat berwenang.
Pesan praktisnya: jangan memaksakan lumsum untuk pekerjaan AI yang masih eksploratif, sebab risiko perubahan lingkup jatuh ke penyedia. Sampaikan usulan jenis kontrak pada tahap penjelasan, lengkap dengan alasan dari karakter pekerjaan. Teks peraturan menegaskan bahwa PPK dalam menetapkan jenis kontrak harus memperhatikan prinsip efisien dan efektif, sehingga argumen yang jelas lebih mungkin didengar.
Apa Arti Spesifikasi Tanpa Merek bagi Penjual Model dan Platform AI?
Lampiran peraturan menyatakan spesifikasi teknis harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu, kecuali penyebutan merek dimungkinkan oleh peraturan pengadaan. Bagi penjual model dan platform AI, artinya persyaratan harus ditulis sebagai kemampuan yang bisa diuji, bukan sebagai nama produk.
Reviu spesifikasi oleh Pokja Pemilihan juga memeriksa apakah spesifikasi sudah memakai produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri sesuai ketentuan, produk bersertifikat standar nasional Indonesia, produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari produksi dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup. Untuk AI, persyaratan seperti ini paling mudah dikaitkan dengan perangkat keras dan layanan yang menyertai solusi.
Pendekatan tanpa merek ini sejalan dengan semangat Master Produk di E-Katalog, yang menaruh prinsipal sebagai sumber data produk. Dua-duanya meminta kejelasan: apa yang dibeli, siapa yang menjamin datanya, dan berapa harganya. Vendor yang menjual ulang model atau platform pihak ketiga perlu memastikan klaim di penawaran sama dengan klaim penyedia aslinya.
Sebagai contoh, bukan isi aturan, spesifikasi AI berbasis kemampuan bisa memuat akurasi minimum pada himpunan uji yang disepakati, batas waktu respons, bahasa yang didukung, tempat penyimpanan data, kewajiban pencatatan log, dan hak instansi untuk mengambil data keluar saat kontrak berakhir. Rumusan seperti ini memberi dasar penilaian yang adil tanpa menyebut merek model tertentu.
Harga perkiraan sendiri, atau HPS, menjadi batas yang menentukan. Definisi dalam peraturan menyebut HPS sebagai perkiraan harga yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. Untuk jasa lainnya, komponennya antara lain imbalan jasa personel, penggunaan bahan atau peralatan, keuntungan dan overhead, serta transportasi. Penawaran yang melampaui HPS pada metode sistem nilai dinyatakan gugur.
Untuk pengadaan barang, peraturan juga mengenal metode penilaian biaya selama umur ekonomis, yang memperhitungkan harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu tertentu. Metode ini relevan bagi pengadaan server atau GPU, tetapi kurang relevan bagi layanan langganan. Vendor sebaiknya menghitung biaya pemilikan sejak awal agar penawaran tetap di bawah HPS tanpa memangkas kualitas.
Mengapa Pemilik Manfaat dan Pinjam Bendera Menjadi Titik Rawan Penawaran?
Pasal 8 mewajibkan peserta pemilihan melaporkan data pemilik manfaat, dan penawaran peserta yang datanya tidak tersedia pada sistem pengadaan elektronik digugurkan. Pasal 5 melarang pinjam bendera perusahaan serta pengalihan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain. Keduanya relevan bagi vendor AI yang bekerja lewat reseller atau mitra.
Pasal 8 ayat 1 mengatur peralihan bertahap. Untuk pengadaan yang tahap pengumuman atau undangannya sampai 31 Oktober 2026, evaluasi atas data pemilik manfaat belum dilakukan. Untuk pengadaan mulai 1 November sampai 31 Desember 2026, evaluasi memakai data pada sistem atau data yang diunggah penyedia. Mulai 1 Januari 2027, evaluasi memakai data yang tersedia di sistem pengadaan elektronik dan sistem pendukungnya.
Ayat 2 menyatakan bahwa peserta yang data pemilik manfaatnya tidak tersedia atau tidak diunggah, sebagaimana diatur ayat 1 huruf b dan c, penawarannya digugurkan. Ayat 3 menambahkan bahwa Pokja Pemilihan menggugurkan peserta yang memiliki kesamaan pemilik manfaat pada paket pengadaan yang sama. Pasal ini tidak merinci ukuran kepemilikan yang dihitung, sehingga vendor perlu merujuk ke ketentuan pemilik manfaat yang berlaku dan data yang sudah dilaporkan.
Diagram titik risiko dan jadwal evaluasi pemilik manfaat. Diolah Burung Hantu Infratek dari Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
Pasal 5 ayat 1 menyebut semua pihak yang terlibat dilarang “meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan)” dan “mengalihkan seluruh pekerjaan serta tanggung jawab kepada pihak lain”. Ayat 2 memberi ruang: pengalihan sebagian pekerjaan dapat dilakukan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Garis pembedanya adalah siapa yang memegang tanggung jawab penuh atas hasil.
Bagi vendor AI, pembacaan praktisnya begini. Memakai API model dari penyedia cloud sebagai komponen berbeda dari menyerahkan seluruh pekerjaan kepada perusahaan lain. Pembacaan ini adalah analisis, bukan tafsir resmi. Namun penawaran sebaiknya menjelaskan dengan terang bahwa perusahaan Andalah yang bertanggung jawab atas rancangan, integrasi, dan hasil akhir, termasuk bila ada subkontrak sebagian.
Beberapa hal yang perlu dicek sebelum menyusun penawaran:
Data pemilik manfaat. Pastikan data sudah dilaporkan dan konsisten di sistem pengadaan sebelum paket diumumkan, sebab penawaran digugurkan bila data tidak tersedia.
Satu grup, satu paket. Hindari mengikutkan beberapa perusahaan dengan pemilik manfaat yang sama pada paket yang sama, karena Pokja Pemilihan menggugurkan kesamaan itu.
Subkontrak sebagian. Boleh sepanjang sesuai peraturan, tetapi tanggung jawab penuh tetap pada penyedia yang menandatangani kontrak.
Konsorsium. Wajib ada perjanjian kerja sama. Jumlah anggota dibatasi paling banyak tiga perusahaan untuk pekerjaan tidak kompleks dan lima untuk pekerjaan kompleks, kecuali ada justifikasi PPK.
Bagaimana Vendor AI Menyiapkan Dokumen dan Tim Sebelum Ikut Tender?
Persiapan terbaik dimulai sebelum paket diumumkan: rapikan data kualifikasi, kumpulkan bukti pekerjaan sejenis, tetapkan mitra, dan siapkan penjelasan keamanan data. Peraturan LKPP 3/2026 meminta kinerja penyedia minimal baik dari rata-rata empat tahun terakhir, dengan pengecualian untuk penyedia baru dan paket bernilai tertentu.
Pengecualiannya mencakup penyedia yang baru berdiri kurang dari tiga tahun, yang belum memiliki pengalaman, dan paket dengan HPS sampai Rp2.000.000.000 untuk barang atau jasa lainnya atau paling banyak Rp1.000.000.000 untuk jasa konsultansi nonkonstruksi. Bagi startup AI yang baru berdiri, ketentuan ini membuka pintu ke paket kecil tanpa riwayat kinerja panjang. Namun kepatuhan pajak dan legalitas tetap diperiksa.
Untuk usaha non-mikro, non-kecil, dan non-koperasi, syarat teknis meminta nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir paling kurang sama dengan 50 persen nilai HPS atau pagu anggaran. PA atau KPA dapat menetapkan batas lebih rendah bila tidak ada pelaku usaha yang mampu memenuhi syarat itu. Untuk penyedia perorangan, teks menjelaskan kesamaan pekerjaan dilihat dari jenis pekerjaan, kompleksitas, metodologi, teknologi, atau karakteristik lain.
Pernyataan peserta juga memuat hal-hal yang sering terlupa. Peserta menyatakan tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak dihentikan, badan usaha dan pengurusnya tidak sedang dikenai sanksi daftar hitam, tidak ada pertentangan kepentingan, pimpinan dan pengurus bukan pegawai Aparatur Sipil Negara, serta data yang diisikan benar. Bila ditemukan pemalsuan, peserta bertanggung jawab penuh dan dikenai sanksi administratif.
Berikut daftar kerja yang dapat dimulai hari ini, disusun sebagai analisis dari ketentuan di atas:
Audit kualifikasi dan kinerja. Periksa akta, izin usaha, kepatuhan pajak, dan catatan kinerja di sistem pengadaan, lalu perbaiki yang kedaluwarsa.
Susun portofolio pekerjaan sejenis. Catat nilai kontrak, tahun, instansi, teknologi yang dipakai, dan bukti serah terima agar mudah dibandingkan dengan 50 persen HPS.
Tetapkan struktur kemitraan. Putuskan siapa penyedia utama, siapa subkontraktor, dan apakah perlu konsorsium, lengkap dengan perjanjian tertulis.
Tulis spesifikasi berbasis kemampuan. Siapkan indikator uji, himpunan uji, dan bukti hasil yang bisa dijelaskan kepada Pokja Pemilihan tanpa menyebut merek.
Siapkan bukti keamanan data. Jelaskan lokasi penyimpanan, pencatatan log, dan kewajiban perlindungan data pribadi yang berlaku, sebab sistem pengadaan sendiri tunduk pada pemberitahuan perlindungan data pribadi.
Terakhir, ukur ulang penawaran terhadap batas HPS dan bobot evaluasi. Pada metode sistem nilai, teknis berbobot 50 sampai 60 persen dan harga 40 sampai 50 persen, sehingga tim presales sebaiknya mengalokasikan waktu lebih banyak untuk dokumen teknis daripada memangkas harga. Penawaran yang kuat di teknis namun melampaui HPS tetap gugur, jadi keduanya harus dikerjakan bersama.
Kesimpulan
Peraturan LKPP 3/2026 tidak berbicara tentang AI, tetapi menentukan arena tempat vendor AI akan bertanding: lima metode pemilihan, jenis kontrak yang menuntut kejelasan lingkup, spesifikasi tanpa merek, dan data pemilik manfaat yang dievaluasi mulai 1 November 2026. LKPP sendiri sudah memakai AI untuk kurasi dan patroli produk, sehingga pembeli yang memeriksa penyedia pun makin berbasis data.
Langkah berikutnya sederhana namun jarang dikerjakan lebih awal. Rapikan data perusahaan, kumpulkan bukti pekerjaan sejenis, pilih jenis kontrak yang cocok dengan karakter proyek, dan tulis kemampuan solusi dalam bahasa yang bisa diuji. Vendor yang siap secara administrasi akan lebih leluasa membuktikan nilai AI-nya saat paket benar-benar diumumkan.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Sumber dan Referensi
[3] Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 - JDIH BPK
[4] UMKM Jadi Fokus, LKPP Dorong Pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6 di Daerah - JDIH LKPP
[6] LKPP Luncurkan Master Produk, Luhut Sebut Kinerjanya Akan Diperkuat oleh AI - TIMES Indonesia
[7] LKPP Meluncurkan Master Produk dan Integrasi SIPD RI, Luhut Singgung Peran AI - JPNN