Apa yang Perlu Disiapkan Pemda dan Vendor Saat Evaluasi SAKIP Dinilai AI?
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, atau SAKIP, adalah cara pemerintah memastikan rencana, anggaran, dan hasil kerja sebuah instansi saling nyambung. Pada 2026, Kementerian PANRB mulai membawa kecerdasan buatan ke proses penilaiannya. Sederhananya, dokumen kinerja instansi kini dirapikan agar bisa dibaca mesin dan asesor manusia sekaligus. Tulisan ini membahas dasar hukum, jejak kebijakan 2026, model hub dan node, kebutuhan dokumen, persiapan tim TIK, peluang vendor, hingga cara menjaga evaluasi tetap adil.
TLDR
Apa Itu SAKIP dan Mengapa Evaluasinya Kini Dibantu AI?
SAKIP menghubungkan rencana, anggaran, dan hasil kerja instansi, dan pada 2026 Kementerian PANRB mulai memakai AI untuk membantu membaca dokumen evaluasinya.
Apa Dasar Hukum Evaluasi SAKIP dan Seberapa Jauh AI Boleh Dipakai?
PermenPANRB 88/2021 membolehkan instrumen elektronik, sedangkan batas peran AI ditulis di kerangka acuan kerja Kementerian: pendukung evaluator, bukan pengganti asesor.
Bagaimana Jejak Evaluasi SAKIP Berbasis AI Sepanjang 2026?
Prosesnya berjalan bertahap dari survei kesiapan 29 April 2026, FGD teknis pada 17 dan 18 Juni 2026, kick off evaluasi 25 Juni 2026, hingga pra evaluasi di daerah pada Juli 2026.
Bagaimana Model Hub dan Node Mengatur Dokumen SAKIP Daerah?
Pemerintah provinsi menjadi hub dan kabupaten atau kota menjadi node, sehingga dokumen bisa dibaca aplikasi AI tanpa berpindah kepemilikan dari daerah.
Dokumen Apa yang Dibaca AI dan Bagaimana Formatnya?
Daerah diminta menyiapkan delapan kelompok dokumen dalam PDF teks, bukan hasil pindai, lengkap dengan metadata minimum dalam satu tabel.
Apa yang Harus Disiapkan Tim TIK Pemerintah Daerah?
Tim TIK perlu menyiapkan domain, sertifikat HTTPS, akses administrator, infrastruktur, aturan firewall, dan akun uji untuk pengelola SAKIP.
Di Mana Peluang dan Risiko bagi Vendor dan Software House?
Peluangnya ada di kesiapan data dan keamanan, sedangkan janji mendongkrak nilai evaluasi bertabrakan dengan pesan resmi Kementerian PANRB.
Bagaimana Menjaga Evaluasi Tetap Adil Saat AI Ikut Membaca?
Keadilan dijaga lewat peran asesor manusia, jejak dokumen yang bisa diaudit, pendampingan daerah yang tertinggal, dan perlindungan data pribadi.
Kesimpulan
Evaluasi SAKIP berbasis AI masih tahap persiapan, dan investasi paling aman saat ini adalah dokumen yang rapi, terbaca mesin, dan tersimpan aman.
Bayangkan seorang kepala Bappeda kabupaten pada pertengahan 2026. Laporan kinerjanya sudah rapi, lalu datang surat dari Jakarta yang meminta pengelola TIK ikut rapat dan dokumen kinerja disimpan di platform berbagi dokumen yang bisa dibaca aplikasi AI. Banyak pemerintah daerah belum pernah menyiapkan hal semacam itu. Pertanyaannya sederhana: apa yang sebenarnya berubah, apa yang belum diputuskan, dan apa yang sebaiknya dikerjakan lebih dulu? Tulisan ini menjawabnya dari dokumen resmi Kementerian PANRB.
Apa Itu SAKIP dan Mengapa Evaluasinya Kini Dibantu AI?
SAKIP adalah sistem yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Evaluasinya dilakukan setiap tahun untuk menilai apakah anggaran benar-benar menghasilkan kinerja. Pada 2026, Kementerian PANRB mulai memakai kecerdasan buatan untuk membantu membaca dokumen evaluasi itu.
Dasar utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut basis data peraturan BPK, penyelenggaraan SAKIP meliputi enam hal, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Setiap hal itu menghasilkan dokumen, dan dokumen itulah yang kelak dibaca para penilai.
Cara menilainya diatur Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan itu ditetapkan pada 31 Desember 2021 dan dimuat dalam Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569. Pasal 4 ayat 1 menyebut Kementerian melaksanakan evaluasi AKIP, sedangkan Pasal 5 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi mengevaluasi instansinya sendiri setiap tahun.
Artinya ada dua lapis penilaian. Instansi menilai dirinya lewat tim evaluator internal, lalu Kementerian PANRB melakukan pembinaan, pemantauan, dan supervisi atas hasilnya sesuai Pasal 6 ayat 2. Pada 2026, lapisan kedua itulah yang mulai disentuh AI. Menurut siaran resmi Kementerian PANRB tentang Kick Off Meeting Evaluasi SAKIP dan Zona Integritas 2026 pada 25 Juni 2026, AI dipakai untuk meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan kualitas analisis evaluasi.
Alasan teknisnya tertulis di kerangka acuan kerja yang dilampirkan pada undangan Kementerian PANRB tertanggal 15 Juni 2026. Dokumen itu menyatakan, "Seiring meningkatnya kompleksitas dokumen, data, dan informasi kinerja pemerintah, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) menjadi relevan untuk memperkuat proses evaluasi SAKIP." Dengan kata lain, volume dokumen kinerja dari ratusan instansi sudah sulit dibaca satu per satu secara konsisten.
Bagi pembaca bisnis, alasan memperhatikan ini praktis. Instansi yang menjadi pelanggan perusahaan swasta, mulai dari dinas yang membeli perangkat lunak sampai badan yang memakai layanan cloud, akan dituntut mendokumentasikan hasil kerjanya dengan lebih terstruktur. Perusahaan yang paham pola dokumen itu bisa bicara dengan bahasa yang sama saat menawarkan solusi, sehingga proposalnya lebih mudah dipahami pejabat perencanaan. Ini analisis kami, bukan ketentuan resmi.
Satu hal perlu dicatat sejak awal. Dokumen yang tersedia menjelaskan arah dan persiapan teknis, tetapi tidak memuat bobot nilai maupun aturan yang menyerahkan skor kepada mesin. Karena itu, tulisan ini selalu membedakan apa yang sudah tertulis resmi dari apa yang merupakan analisis kami.
Apa Dasar Hukum Evaluasi SAKIP dan Seberapa Jauh AI Boleh Dipakai?
Dasar hukum evaluasi SAKIP 2026 adalah PermenPANRB 88/2021, dan Pasal 4 ayat 3 membolehkan Kementerian memakai instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik. Aturan itu tidak menyebut AI secara eksplisit. Batas peran AI justru ditulis di kerangka acuan kerja Kementerian PANRB, yang menempatkan AI sebagai pendukung evaluator.
Menimbang huruf b PermenPANRB 88/2021 menjelaskan alasan penggantian aturan lama, yaitu Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015. Peraturan lama perlu diganti "agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi". Rumusan itu ditulis pada 2021, sebelum AI generatif ramai dipakai, tetapi cukup luas untuk menampung instrumen elektronik yang lebih canggih.
Pasal 2 ayat 2 merinci lima tujuan khusus evaluasi. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya. Kelima tujuan itu bersifat menilai sekaligus membina, dan pola yang sama muncul dalam pesan Kementerian pada 2026.
Soal batas peran AI, kerangka acuan kerja Kementerian PANRB cukup tegas. Dokumen itu menyebut AI dapat membantu evaluator menyeleksi informasi penting, membaca keterkaitan antara perencanaan dan capaian, mengidentifikasi kesenjangan kualitas dokumen, serta menyajikan analisis awal. Kalimat berikutnya menutup celah tafsir: "AI tetap diposisikan sebagai pendukung evaluator, bukan sebagai pengganti penilaian profesional asesor."
Fokus evaluasi 2026 juga sudah diumumkan. Menurut siaran Kementerian PANRB, evaluasi SAKIP 2026 berpedoman pada PermenPANRB 88/2021, sedangkan evaluasi Zona Integritas berpedoman pada PermenPANRB 90/2021 dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2026. Untuk kementerian dan lembaga, evaluasi difokuskan pada kontribusi terhadap Prioritas Presiden. Untuk pemerintah daerah, fokusnya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kami tidak menemukan peraturan baru yang khusus mengatur AI dalam evaluasi SAKIP. Landasan hukumnya masih peraturan lama, sementara praktiknya diatur lewat surat, survei, dan kerangka acuan kerja. Bagi instansi, ini berarti kepatuhan hari ini tetap diukur dengan PermenPANRB 88/2021, dan kesiapan teknis dibaca sebagai persiapan menghadapi cara baru membaca dokumen.
Bagaimana Jejak Evaluasi SAKIP Berbasis AI Sepanjang 2026?
Jejak evaluasi SAKIP berbasis AI berjalan bertahap pada 2026, dimulai dari survei kesiapan pada akhir April, dilanjutkan FGD teknis dengan 29 pemerintah daerah pada Juni, lalu kick off evaluasi dan pra evaluasi di daerah. Tahap awalnya memetakan kesiapan, bukan langsung menilai.
Urutan kejadian yang bisa dipastikan dari dokumen resmi dan pemberitaan media adalah sebagai berikut.
28 April 2026. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan mengirim surat Nomor B/79/AA.99/2026 yang meminta instansi mengisi survei kesiapan evaluasi AKIP berbasis AI.
29 April 2026. Kementerian PANRB menggelar sosialisasi survei kesiapan evaluasi SAKIP berbasis AI secara daring, seperti dilaporkan CNBC Indonesia pada 30 April 2026.
15 Juni 2026. Asisten Deputi Akhmad Hasmy menandatangani surat Nomor B/267/AA.02/2026 berisi undangan FGD penerapan AI dalam evaluasi AKIP 2026.
17 dan 18 Juni 2026. Jadwal acara dalam undangan itu memuat sesi daring untuk Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
25 Juni 2026. Kick Off Meeting Evaluasi SAKIP dan Zona Integritas 2026 dibuka secara daring oleh Deputi Erwan Agus Purwanto.
15 Juli 2026. Pra Evaluasi AKIP 2026 untuk Pemerintah Provinsi Banten berlangsung di Serang.
Survei kesiapan menjadi pintu masuknya. Menurut CNBC Indonesia, survei itu memetakan kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur digital, dan pemahaman terhadap mekanisme evaluasi berbasis AI. Akhmad Hasmy, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, berkata, "Ini bukan sekadar perubahan sistem, tetapi juga transformasi cara kerja agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel."
Hasil survei kemudian dijadikan dasar FGD pada Juni. Undangan tertanggal 15 Juni 2026 secara eksplisit menyebut FGD itu menindaklanjuti survei tersebut. Dari lampiran daftar undangan, kami menghitung 29 pemerintah daerah di lima provinsi: empat dari Kalimantan Timur, enam dari Kalimantan Barat, empat dari Kalimantan Selatan, empat dari Yogyakarta, dan sebelas dari Jawa Tengah.
Pada 15 Juli 2026, pendekatan bertahap yang sama terlihat di daerah. Sekretaris Deputi Nurhasni menyebut pra evaluasi AKIP memakai pendekatan assess dan assist, yaitu menilai sekaligus membantu instansi mengenali peluang perbaikan. Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandhi Hartawan menyebut pra evaluasi sebagai kesempatan menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah. Siaran Kementerian itu tidak menyebut AI dipakai di sesi tersebut, sehingga kami tidak mengaitkannya langsung.
Perlu dicatat bahwa 29 daerah itu adalah peserta satu gelombang, bukan seluruh Indonesia. Nama berkas undangan yang kami baca menyebut batch 5, sehingga kemungkinan ada gelombang lain. Dokumen yang kami buka tidak menjelaskan berapa total daerah yang akan dilibatkan, jadi angka nasional belum bisa disimpulkan.
Bagaimana Model Hub dan Node Mengatur Dokumen SAKIP Daerah?
Model hub dan node menempatkan pemerintah provinsi sebagai hub pengelolaan dokumen SAKIP, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagai node yang tetap mengelola dokumennya sendiri. Dokumen dibagikan lewat platform berbagi terfederasi, sehingga aplikasi AI bisa membacanya tanpa memindahkan kepemilikan dokumen dari daerah.
Kerangka acuan kerja menjelaskan alasannya. Dokumen SAKIP kabupaten atau kota dapat dibagikan kepada pemerintah provinsi "tanpa menghilangkan kendali dan kepemilikan dokumen pada masing-masing daerah". Pendekatan ini menghindari pengumpulan seluruh dokumen ke satu server pusat, sehingga tiap daerah tetap memegang berkasnya sendiri.
Agenda FGD menunjukkan seperti apa alurnya dalam praktik. Sesi dimulai dengan demo alur koneksi ownCloud milik pemerintah kabupaten atau kota ke ownCloud milik pemerintah provinsi, lalu pembacaan oleh aplikasi AI SAKIP. Setelah itu ada triage kesiapan teknis, klinik paralel, uji koneksi awal, dan finalisasi federated sharing untuk kandidat yang siap.
Agenda itu juga memuat penetapan enam target final untuk jalur fast-track, uji pembacaan folder kabupaten atau kota dari ownCloud provinsi, dan simulasi pembacaan folder dan dokumen oleh aplikasi SAKIP berbasis AI. Seluruh sesi ditutup dengan rekap hasil dalam tiga kategori: berhasil, berhasil terbatas, dan belum berhasil.
Kategori hasil itu memberi gambaran jujur tentang tujuan FGD. Kementerian tidak berasumsi semua daerah siap. Daerah yang berhasil memperoleh berita acara uji koneksi, sedangkan yang belum berhasil memperoleh rencana tindak lanjut. Dua luaran itu tercantum dalam kerangka acuan kerja dan menunjukkan bahwa tahap ini adalah uji kesiapan, bukan penilaian.
Diagram alur hub dan node serta paket dokumen SAKIP. Diolah Burung Hantu Infratek dari surat Kementerian PANRB Nomor B/267/AA.02/2026.
Pembagian peran antara provinsi dan kabupaten atau kota juga terlihat dari syarat kehadiran. Undangan berharap tim SAKIP dan tim TIK pemerintah provinsi terus mendampingi pemerintah kota dan kabupaten di wilayahnya selama sesi berlangsung. Artinya provinsi tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya dokumen, tetapi juga pendamping teknis. Tanggung jawab itu menambah beban tim TIK provinsi, yang perlu dihitung sejak sekarang.
Perlu pula dicatat apa yang tidak disebut. Dokumen yang kami baca tidak menyebut model AI tertentu, nama penyedia, atau lokasi pemrosesan aplikasi SAKIP berbasis AI. Pertanyaan itu penting karena menentukan di mana dokumen daerah dibaca dan siapa yang bertanggung jawab atas keamanannya. Kami mencatatnya sebagai pertanyaan terbuka bagi Kementerian PANRB.
Dari sudut pandang arsitektur, pilihan ini masuk akal. Model terfederasi mengurangi risiko satu titik kegagalan, memudahkan provinsi memantau ketersediaan dokumen, dan menjaga tanggung jawab tiap daerah atas dokumennya. Kelemahannya, kualitas bacaan AI sangat bergantung pada kualitas koneksi dan kerapian dokumen di setiap node. Satu node yang berantakan akan terlihat jelas di sisi hub.
Dokumen Apa yang Dibaca AI dan Bagaimana Formatnya?
Daerah diminta menyiapkan delapan kelompok dokumen SAKIP, dari perencanaan strategis sampai evidence pendukung, dalam format PDF teks yang bisa dibaca sistem. Kerangka acuan kerja meminta format yang bisa dibaca sistem, bukan hasil pindai gambar yang teksnya tidak dikenali, dan satu tabel metadata untuk seluruh berkas.
Struktur folder awal yang dicantumkan kerangka acuan kerja terdiri dari delapan folder di bawah satu folder induk bernama SAKIP_DAERAH. Berikut isinya sesuai dokumen.
01 Perencanaan Strategis. Berisi RPJMD, Renstra perangkat daerah, atau dokumen perencanaan strategis lain.
02 Perencanaan Kinerja Tahunan. Berisi Renja, rencana kerja tahunan, atau dokumen sejenis.
03 Perjanjian Kinerja. Berisi dokumen perjanjian kinerja.
04 IKU dan Manual IKU. Berisi indikator kinerja utama beserta penjelasan cara mengukurnya.
05 Cascading dan Pohon Kinerja. Berisi dokumen yang menjelaskan keterhubungan tujuan, sasaran, indikator, dan program.
06 Laporan Kinerja. Berisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau pelaporan capaian tahunan.
07 Evidence Pendukung. Berisi bukti yang menjelaskan capaian kinerja.
08 Dokumen Lainnya. Berisi dokumen lain yang relevan dengan evaluasi SAKIP.
Selain folder, ada satu berkas bernama metadata_dokumen.xlsx. Kerangka acuan kerja meminta metadata minimum delapan butir untuk setiap dokumen: nama pemerintah daerah, nama perangkat daerah, jenis dokumen, tahun atau periode, status dokumen (final, revisi, atau draft), unit atau pejabat pengampu, nama PIC dokumen, dan keterangan singkat isi dokumen. Formatnya boleh tabel sederhana seperti Excel.
Syarat format PDF teks terdengar sepele, tetapi sering menjadi pembeda. Banyak laporan kinerja daerah tersimpan sebagai hasil pindai tanda tangan basah. Bagi mesin, halaman seperti itu hanyalah gambar. Menurut kerangka acuan kerja, dokumen "sedapat mungkin" menggunakan format yang dapat dibaca sistem, sehingga digitalisasi ulang dokumen lama adalah pekerjaan nyata bagi banyak daerah.
Contoh sederhana memperjelas manfaatnya. Sebuah kabupaten menyimpan Renja 2025 dan Renja 2026 dalam folder yang sama tanpa keterangan status. Aplikasi yang membaca keduanya perlu tahu mana yang final dan berlaku. Dengan kolom tahun dan status pada metadata, pembacaan bisa diarahkan ke dokumen yang tepat. Contoh ini ilustrasi kami, bukan kasus nyata dari daerah tertentu.
Metadata juga menentukan seberapa baik AI membaca keterkaitan antardokumen. Tanpa tahun, status, dan jenis dokumen, aplikasi sulit membedakan draft dari versi final atau Renja tahun lalu dari Renja tahun ini. Karena itu, kami menilai penyusunan metadata sebagai pekerjaan dengan imbal hasil paling besar dibanding biayanya.
Apa yang Harus Disiapkan Tim TIK Pemerintah Daerah?
Tim TIK daerah perlu menyiapkan delapan hal teknis menurut kerangka acuan kerja: alamat platform, domain atau subdomain, sertifikat HTTPS, administrator, infrastruktur, jaringan dan firewall, akun uji, dan kontak PIC teknis. Setiap daerah juga diminta mengirim minimal tiga pegawai yang mencakup pengelola SAKIP dan pengelola TIK.
Pengelola TIK disyaratkan memahami atau memiliki akses terhadap server, domain atau subdomain, sertifikat keamanan, jaringan, dan konfigurasi platform berbagi dokumen. Pengelola SAKIP disyaratkan memahami jenis dokumen, substansi outcome, dan kriteria indikator kinerja. Kehadiran keduanya diminta karena kegiatan ini tidak hanya membahas substansi evaluasi, tetapi juga uji teknis.
Daftar informasi teknis yang diminta kerangka acuan kerja dapat dijadikan lembar periksa berikut.
Alamat platform berbagi dokumen. Diisi bila platform sudah tersedia di daerah.
Domain atau subdomain. Alamat yang dipakai untuk mengakses platform dari luar.
Status sertifikat HTTPS, SSL, atau TLS. Penting karena federated sharing umumnya mensyaratkan koneksi aman.
Administrator teknis. Orang yang berwenang mengonfigurasi platform.
Status server atau infrastruktur. Boleh server lokal, pusat data, virtual private server, atau infrastruktur lain yang sah dipakai pemerintah daerah.
Informasi jaringan dan firewall. Aturan yang dapat memengaruhi akses antarplatform.
Akun uji coba. Untuk pengelola SAKIP dan pengelola TIK.
Nama dan kontak PIC teknis. Orang yang hadir selama kegiatan dan punya akses memadai untuk konfigurasi.
Hal yang sering terlewat adalah pembagian tanggung jawab. Pengelola SAKIP tahu isi dokumen tetapi jarang tahu soal sertifikat server, sedangkan pengelola TIK paham server tetapi belum tentu tahu mana dokumen yang final. Karena kerangka acuan kerja mensyaratkan keduanya hadir, daerah sebaiknya menunjuk satu penghubung tetap di antara dua unit itu sejak awal.
Dokumen yang sama menegaskan bahwa data, dokumen, dan akses API sebaiknya sudah tersedia sebelum kunjungan lapangan. Daerah juga diminta mengisi Survei Standar Data dan Konektivitas untuk Evaluasi SAKIP 2026 Berbasis AI. Ini berarti persiapan yang baru dimulai saat tim Kementerian datang akan terlambat.
Dari pengalaman proyek integrasi pada umumnya, kami menyarankan urutan kerja yang sederhana. Mulai dari inventarisasi dokumen dan pemilik dokumen, rapikan sertifikat serta domain, uji koneksi dengan satu perangkat daerah percontohan, baru kemudian perluas ke seluruh perangkat daerah. Saran ini adalah analisis kami, bukan ketentuan Kementerian PANRB.
Terakhir, sediakan waktu untuk perbaikan. Uji koneksi yang gagal pada pertemuan pertama bukan akhir cerita, karena dokumen mencantumkan rencana tindak lanjut bagi daerah yang belum berhasil. Daerah yang mencatat kendalanya dengan rinci, misalnya sertifikat kedaluwarsa atau port yang tertutup firewall, akan lebih cepat menyelesaikannya pada percobaan berikutnya.
Di Mana Peluang dan Risiko bagi Vendor dan Software House?
Peluang bagi vendor ada di kesiapan data dan keamanan: digitalisasi dokumen, penyusunan metadata, pemasangan platform berbagi dokumen, dan pengamanan koneksi. Risikonya terletak pada janji mendongkrak nilai evaluasi, karena pesan resmi Kementerian PANRB justru menolak pandangan bahwa SAKIP adalah soal mengejar nilai.
Dokumen yang kami baca tidak menyebut pengadaan vendor tertentu. Undangan Kementerian PANRB bahkan menegaskan bahwa seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian tidak dikenakan biaya dan meminta pihak yang menemukan permintaan biaya melapor lewat SP4N-LAPOR. Karena itu, peluang vendor ada di sisi daerah, yaitu membantu instansi memenuhi prasyarat teknis, bukan menjual akses ke proses evaluasi.
Pekerjaan yang masuk akal untuk ditawarkan cukup jelas. Pertama, mengubah arsip hasil pindai menjadi PDF teks. Kedua, menyusun struktur folder dan metadata sesuai kerangka acuan kerja. Ketiga, memasang dan mengamankan platform berbagi dokumen, termasuk sertifikat dan pengaturan hak akses. Keempat, melatih pengelola SAKIP dan pengelola TIK agar bisa bekerja sama.
Di sisi lain, ada batas etika yang perlu dijaga. Dalam Pra Evaluasi AKIP 2026 di Serang pada 15 Juli 2026, Deputi Erwan Agus Purwanto berkata, "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bukan tentang membuat laporan yang baik atau mengejar nilai evaluasi yang tinggi." Ia melanjutkan bahwa SAKIP memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pernyataan itu relevan bagi vendor. Layanan yang menjanjikan dokumen yang "dioptimalkan untuk AI penilai" berisiko dianggap upaya memanipulasi evaluasi. Pendekatan yang lebih aman adalah menjual keterbacaan dan keteraturan, bukan skor. Dokumen yang jelas, konsisten, dan lengkap memang memudahkan mesin dan manusia, tetapi isi kinerjanya tetap harus nyata.
Dari sisi bisnis, ukuran paket layanan perlu realistis. Daerah dengan ratusan dokumen lama membutuhkan digitalisasi bertahap, bukan proyek sekali jalan. Vendor yang jujur soal estimasi waktu dan menyebut dengan jelas apa yang tidak bisa dijanjikan, terutama soal hasil evaluasi, lebih mudah dipercaya pejabat yang bertanggung jawab atas laporan kinerja.
Ada pula tanggung jawab perlindungan data. Metadata dalam kerangka acuan kerja memuat nama PIC dan pejabat pengampu, yang termasuk data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi. Vendor yang mengelola platform berbagi dokumen perlu memastikan perannya jelas dalam kontrak, apakah sebagai prosesor atau sekadar penyedia infrastruktur.
Bagaimana Menjaga Evaluasi Tetap Adil Saat AI Ikut Membaca?
Keadilan evaluasi dijaga dengan empat hal: asesor manusia tetap memutuskan, jejak dokumen dapat diaudit, daerah yang tertinggal didampingi, dan data pribadi dilindungi. Pesan resmi Kementerian PANRB sudah mengarah ke sana, tetapi mekanisme rinci belum dipublikasikan.
Pertama, peran asesor. Kerangka acuan kerja menyebut AI bukan pengganti penilaian profesional asesor. Bagi instansi, ini berarti hasil bacaan AI semestinya dapat dijelaskan dan dikoreksi oleh manusia. Kami menyarankan instansi mencatat setiap catatan atau rekomendasi evaluasi beserta dokumen yang menjadi dasarnya, supaya ada bahan untuk menanggapi bila ada yang terasa keliru.
Kedua, jejak dokumen. Metadata berisi status dan periode dokumen, dan platform berbagi dokumen umumnya menyimpan riwayat versi. Instansi sebaiknya menetapkan siapa yang boleh mengubah dokumen, kapan dokumen dikunci setelah final, dan bagaimana log akses disimpan. Tanpa itu, dokumen yang dibaca AI hari ini bisa berbeda dari versi yang dibaca asesor besok.
Ketiga, kesenjangan kemampuan daerah. Kategori hasil FGD yang mencakup berhasil terbatas dan belum berhasil menunjukkan bahwa kesiapan antardaerah memang tidak sama. Daerah dengan tim TIK kuat akan lebih cepat terhubung, sedangkan daerah dengan infrastruktur terbatas berisiko tertinggal. Rencana tindak lanjut yang dijanjikan kerangka acuan kerja perlu dipantau agar tidak berhenti di dokumen.
Keempat, keterbatasan teknis AI itu sendiri. Model bahasa dapat keliru membaca tabel, melewatkan lampiran, atau terlalu percaya pada dokumen yang tampak rapi. Ini bukan temuan dari dokumen Kementerian, melainkan pengetahuan umum tentang cara kerja model bahasa, sehingga pengawasan asesor memang tidak bisa dihilangkan. Dokumen dengan bukti kuat tetap perlu dicek silang ke data lapangan.
Budaya kerja juga ikut menentukan. Jika pejabat merasa dinilai mesin, godaan menyusun dokumen demi mesin akan muncul. Pesan Deputi Erwan Agus Purwanto pada 25 Juni 2026 agar evaluasi dijadikan momentum pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan bisa dipakai sebagai pegangan internal: dokumen dibuat untuk memperbaiki kinerja, dan AI hanyalah alat bantu membacanya.
Selain itu, soal keterbukaan. Dokumen yang kami baca belum menjelaskan bagaimana instansi dapat meminta penjelasan atas hasil analisis AI. Kami menilai hal ini layak ditanyakan secara resmi kepada Kementerian PANRB lewat forum pembinaan, karena kepercayaan pada evaluasi berbasis mesin bergantung pada kemudahan memeriksa alasannya.
Kesimpulan
Evaluasi SAKIP berbasis AI pada 2026 masih berada di tahap persiapan: survei kesiapan, FGD teknis, uji koneksi, dan simulasi pembacaan dokumen. Dasar hukumnya tetap PermenPANRB 88/2021, dan kerangka acuan kerja Kementerian menegaskan AI hanya mendukung evaluator. Belum ada dokumen yang kami temukan tentang bobot nilai atau keputusan otomatis oleh mesin.
Bagi pemerintah daerah, langkah paling aman adalah merapikan dokumen dalam delapan kelompok, mengubahnya menjadi PDF teks, menyusun metadata, dan menyiapkan platform yang aman bersama tim TIK. Bagi vendor, peluangnya ada pada kesiapan data dan keamanan, bukan pada janji nilai tinggi. Instansi yang menyimpan dokumen dengan rapi hari ini akan lebih tenang menghadapi cara membaca yang baru, siapa pun yang membacanya.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Sumber dan Referensi
[4] Kinerja ASN RI Bakal Mulai Dinilai Pakai AI - CNBC Indonesia
[7] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - Database Peraturan BPK