Wamenkomdigi Minta Instansi Pakai AI Pangkas Layanan Jadi Hitungan Hari
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meminta setiap instansi pemerintah memilih minimal satu layanan publik yang waktu tunggunya bisa dipangkas AI dari hitungan minggu menjadi hitungan hari. Tantangan itu ia sampaikan pada Jumat, 30 Oktober 2026, dengan tenggat sebelum kuartal IV 2026 berakhir. Di forum yang sama, Nezar menegaskan Indonesia tidak akan membangun model AI paling canggih dalam dekade ini, sehingga ukuran keberhasilannya bergeser ke seberapa cepat AI dipakai untuk melayani warga.
Tantangan Nezar Patria untuk Instansi Pemerintah
Nezar Patria meminta tiap unit kerja pemerintah menentukan satu layanan yang bisa dipercepat dengan AI sebelum akhir kuartal IV 2026. Targetnya konkret, yaitu waktu tunggu warga turun dari hitungan minggu menjadi hitungan hari. Contoh pekerjaan yang ia sebut adalah pemrosesan dokumen, perizinan, layanan warga, dan kepatuhan regulasi.
Pesan itu disampaikan dalam Pelatihan AI Value Chain: Indonesia's Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power, yang diikuti Nezar secara daring dari Jakarta Pusat. "Sebelum kuartal ini berakhir, tentukan satu layanan di unit Anda di mana AI dapat memangkas waktu tunggu dari hitungan minggu menjadi hitungan hari," kata Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, seperti dikutip Investortrust pada 31 Oktober 2026.
Nezar juga menolak pola lama yang berhenti di demo teknologi. Menurutnya, pemakaian AI di pemerintahan tidak boleh berakhir sebagai proyek percontohan yang tidak mengubah kualitas layanan. Ia mengingatkan bahwa sektor swasta yang lebih dulu memakai AI bisa mengurus dokumen dan perizinan lebih efisien daripada lembaga pemerintah yang punya kewenangan langsung atas layanan itu.
"Tidak mengadopsi AI bukanlah pilihan yang wajar. Itu adalah sebuah keputusan untuk mengalami kemunduran," ujar Nezar. Ia menambahkan bahwa kemampuan sebuah lembaga dibangun dari pengalaman memakai AI dalam pekerjaan sehari-hari, bukan dari tumpukan dokumen strategi. "Pemahaman mengenai strategi lahir dari penerapan nyata, bukan sekadar dari dokumen kebijakan," katanya.
Indonesia Tidak Mengejar Model AI Paling Canggih
Menurut siaran pers Komdigi Nomor 246/HM-KKD/10/2026 tertanggal 31 Oktober 2026, Indonesia memilih menjadi pengguna AI yang paling cakap, bukan pembuat model terdepan. Alasannya, pengembangan model AI terdepan masih dikuasai Amerika Serikat dan Tiongkok karena konsentrasi modal, talenta, cip, dan kebutuhan energi yang sangat besar.
"Indonesia tidak akan membangun model AI paling canggih di dunia, tidak dalam dekade ini, dan kemungkinan besar tidak juga pada dekade berikutnya," ujar Nezar dalam siaran pers tersebut. Ia menilai keterbatasan itu tidak membuat Indonesia kehilangan peran. Kesempatannya ada di penerapan teknologi dan penguatan daya tawar dalam rantai nilai AI global.
Strateginya adalah memakai model terbaik yang sudah ada untuk mengubah cara kerja pemerintah dan ekonomi lebih cepat dari negara lain. "Kita perlu untuk memanfaatkan model-model terbaik di dunia untuk mentransformasi pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat kita lebih cepat daripada negara lain," kata Nezar. Tantangan satu layanan per instansi adalah bentuk paling sederhana dari strategi itu.
Pada hari yang sama, dalam acara Road to CNBC Indonesia Awards 2026 bertema Best AI Ecosystem, Nezar menyebut negara kekuatan menengah sedang berusaha masuk ke rantai pasok global industri AI. Ia menyebut Indonesia akan memperkuat pasokan energi untuk mendukung industri semikonduktor dan pusat data, sebagai bagian dari upaya itu.
Dua Modal Indonesia dan Risiko Ketergantungan Penyedia Asing
Komdigi mencatat Indonesia punya dua modal utama dalam rantai pasok AI global, yaitu sumber daya mineral kritis dan pasar pengguna akhir dengan populasi hampir 290 juta jiwa. Nezar menekankan kedua modal itu harus diolah menjadi nilai tambah ekonomi, bukan berhenti sebagai penyedia bahan mentah dan pasar konsumsi.
Nezar mengingatkan risiko bergantung penuh pada penyedia teknologi asing lewat kontrak layanan atau langganan. Risiko itu muncul saat harga naik, prioritas penyedia komputasi berubah, atau akses ke infrastruktur dibatasi. "Indonesia tidak boleh memosisikan diri hanya sebagai pelanggan. Kita harus bertindak sebagai mitra setara (counterparty) yang memiliki daya tawar nyata untuk menjamin akses jangka panjang," tegasnya.
Daya tawar itu, menurut Komdigi, dibangun lewat infrastruktur komputasi lokal, pengaturan akses pasar, dan kerja sama internasional, termasuk dengan Jepang dan Korea Selatan yang unggul di semikonduktor. "Nilai tambah muncul saat kecerdasan bertemu dengan dunia fisik melalui pemrosesan, manufaktur, dan integrasi," jelas Nezar.
Ia juga menyinggung pusat data yang butuh listrik, air, dan lahan dalam jumlah besar. Indonesia, katanya, tidak seharusnya menarik investasi dengan menawarkan energi, air, atau lahan paling murah. "Perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat bukanlah hambatan bagi strategi kecerdasan artifisial kita. Hal-hal tersebut justru merupakan titik awal dari strategi kita," ujarnya.
Dampaknya bagi Instansi dan Penyedia Teknologi di Indonesia
Tantangan Nezar memberi instansi pemerintah tenggat yang jelas, sekitar dua bulan sejak 30 Oktober 2026, untuk memetakan satu layanan yang bisa dipercepat AI. Payung hukumnya sudah ada, yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang ditetapkan 18 Desember 2023 dan berstatus berlaku.
Perpres 82/2023, yang tercatat di Lembaran Negara 2023 Nomor 159, mengatur percepatan layanan digital pemerintah yang terpadu dan saling terhubung. Tantangan satu layanan per unit bisa dibaca sebagai ukuran kecil untuk melihat apakah aturan itu menghasilkan perubahan yang dirasakan warga, misalnya izin yang selesai lebih cepat.
Nezar juga meminta pemerintah menyiapkan strategi ekonomi untuk perubahan lapangan kerja akibat AI, karena sejumlah pekerjaan rutin di sektor jasa berpotensi terdampak. "Indonesia mungkin tidak akan memenangkan perlombaan untuk membangun model AI terbesar, namun kita bisa memenangkan perlombaan untuk membangun negara yang paling cakap, mitra yang paling kredibel, serta tuan rumah yang paling bertanggung jawab di era AI," pungkasnya.
Bagi instansi pemerintah dan penyedia teknologi di Indonesia, pesan ini menggeser fokus dari membangun model sendiri ke penerapan yang terukur. Proyek AI di sektor publik ke depan kemungkinan dinilai dari waktu layanan yang benar-benar turun, bukan dari jumlah pilot. Penyedia lokal yang bisa mengintegrasikan model global dengan sistem pemerintahan, menjaga data tetap aman, dan menunjukkan angka hasil akan lebih mudah masuk ke daftar prioritas instansi.
Foto sampul: Jeromi Mikhael, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Berita ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan dengan bantuan AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Berita Terkait AI Indonesia
🤖 Komdigi Dorong Anak Muda Ciptakan AI; Wamen Ingatkan Risiko Agentic AI
🧠 Kemkomdigi Ungkap Empat Kunci Kedaulatan AI; Riset Baru 0,23 Persen PDB
⚡ Peta Jalan AI 2029 Diproses Jadi Perpres; Komdigi Soroti Listrik dan Air
💡 Komdigi Ajak Mahasiswa Garap Proyek AI Nyata Lewat AI Talent Factory
Sumber dan Referensi
[2] Nezar Patria Tantang Instansi Pemerintah Gunakan AI untuk Percepat Pelayanan Publik - Investortrust
[3] Komdigi Ungkap Posisi Strategis RI di Tengah Kompetisi AI Global - CNBC Indonesia
[4] Tak Perlu Buat Model AI Tercanggih, Indonesia Harus Jadi Pengguna Paling Cakap - BeritaNasional