Kemkomdigi Ungkap Empat Kunci Kedaulatan AI; Riset Baru 0,23 Persen PDB
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memaparkan empat faktor kunci untuk membangun kedaulatan kecerdasan buatan (AI) nasional di Peruri Digital Summit 2026. Paparan disampaikan Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba pada Rabu, 21 Oktober 2026, di Jakarta, dengan data belanja riset yang baru 0,23 persen dari PDB dan kapasitas pusat data 465 sampai 600 megawatt. Pesan ini penting karena menentukan arah belanja infrastruktur, data, dan talenta AI pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
Apa Empat Faktor Kunci Kedaulatan AI Menurut Kemkomdigi?
Menurut Kemkomdigi (2026), kedaulatan AI nasional bertumpu pada empat faktor yang saling terkait: talenta dan kapasitas riset, data berkualitas dengan tata kelola yang kuat, kapasitas komputasi dan pusat data, serta ekosistem inovasi nasional. Regulasi tetap dibutuhkan, tetapi Kemkomdigi menilai aturan saja tidak cukup tanpa fondasi kemampuan.
Mira memakai perumpamaan rumah. Regulasi adalah pagar, sementara fondasinya adalah kemampuan yang dibangun di dalam negeri. "Regulasi-regulasi ini merupakan pagar pengaman, namun pagar saja tidak cukup," kata Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, seperti dikutip Koran Jakarta.
Ia menyampaikan paparan itu di hari pertama Peruri Digital Summit 2026 yang berlangsung 21 sampai 22 Oktober 2026 di Taman Kota Peruri, Jakarta Selatan. Acara bertema "Building Technology of the Future" ini membahas tiga bidang utama, yaitu AI, semikonduktor, dan Post-Quantum Cryptography, ditambah final Peruri Chip Hackathon pada hari kedua.
Riset 0,23 Persen PDB dan Pusat Data 465 sampai 600 MW
Dua angka paling tajam dalam paparan Kemkomdigi menyangkut riset dan komputasi. Belanja riset dan pengembangan nasional baru 0,23 persen dari PDB menurut temuan BRIN tahun 2024, dengan 398.000 tenaga ilmu pengetahuan dan teknologi. Kapasitas pusat data Indonesia sekitar 465 sampai 600 megawatt, tertinggal dari negara tetangga.
Untuk faktor talenta, Mira menyebut kebutuhan yang lebih luas dari sekadar programmer. "Kita memerlukan peneliti, insinyur, ahli keamanan siber, aparatur publik yang memahami AI," ujarnya. Ia juga meminta kemitraan teknologi dengan pihak asing membuka riset bersama, alih pengetahuan, dan pengembangan talenta lokal, bukan hanya penjualan produk jadi.
Soal data, Kemkomdigi menilai AI tidak akan bekerja optimal di atas data yang cacat atau terpecah di banyak instansi. Pendekatan yang didorong adalah berbagi pakai data lintas lembaga lewat interoperabilitas yang aman, terstandar, dan bisa diaudit. "Data tidak harus selalu berpindah tempat agar manfaatnya dapat bergerak lintas lembaga," kata Mira.
Untuk komputasi, Mira menegaskan kedaulatan berarti kendali penuh atas akses, keamanan, dan keberlangsungan operasi, bukan sekadar lokasi fisik server. Perencanaan pusat data baru juga diminta mengutamakan efisiensi energi dan keberlanjutan, karena beban listrik AI terus naik.
Kedaulatan Tidak Berarti Membuat Semua Teknologi Sendiri
Kemkomdigi menegaskan kedaulatan AI tidak sama dengan menutup diri. Indonesia tidak wajib membuat chip atau membangun setiap model AI sendiri, tetapi keputusan strategis harus tetap di tangan Indonesia. Kolaborasi dengan perusahaan dan negara lain tetap terbuka selama ikut membangun kemampuan dalam negeri dan tidak menciptakan ketergantungan baru.
"Kedaulatan tidak menuntut kita membuat chip, membangun setiap model AI, atau menutup pintu kolaborasi bagi teknologi asing," kata Mira, yang menurut Suara.com hadir mewakili Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Di sisi lain, ia mengingatkan, "Indonesia tidak dapat hanya menjadi pasar bagi kemajuan itu."
Posisi Indonesia saat ini masih di tengah. Dalam Government AI Readiness Index 2025 dari Oxford Insights yang menilai 195 negara, Indonesia berada di peringkat ke-46. Menurut Kemkomdigi, pemanfaatan AI secara produktif sudah cukup baik, tetapi semikonduktor, komputasi kinerja tinggi, dan pengembangan algoritma tingkat lanjut masih sangat bergantung pada ekosistem global.
Sebagai jalan bertahap, Kemkomdigi merujuk kerangka Adopt, Adapt, Advance dari World Development Report 2026. Artinya, Indonesia mengadopsi teknologi yang sudah ada, menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal, lalu naik kelas menjadi pengembang inovasi sendiri.
Dampaknya bagi Perusahaan dan Pengembang AI di Indonesia
Arah kebijakan ini memberi sinyal bahwa proyek AI pemerintah ke depan akan menuntut kendali data, interoperabilitas, dan keterlibatan talenta lokal. Vendor AI asing tetap bisa masuk, tetapi kemitraan yang hanya menjual lisensi tanpa alih pengetahuan atau riset bersama akan makin sulit diterima instansi pemerintah dan BUMN.
Peruri sendiri memegang peran penting dalam arah ini. Perusahaan percetakan uang negara itu kini menjalankan fungsi GovTech untuk integrasi layanan digital pemerintah, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Peruri juga menggelar Chip Hackathon yang diikuti 98 tim berisi 338 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi.
Bagi perusahaan di Indonesia, empat faktor ini bisa dipakai sebagai daftar periksa sebelum memulai proyek AI: siapa yang menguasai data, di mana model dijalankan, siapa yang bisa mengaudit, dan apakah tim internal ikut belajar. Bagi pengembang dan integrator lokal, kebutuhan akan peneliti, insinyur, dan ahli keamanan siber yang paham AI membuka peluang kerja dan proyek yang lebih besar.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Berita ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan dengan bantuan AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Berita Terkait AI Indonesia
🗺️ Peta Jalan AI 2029 Diproses Jadi Perpres; Komdigi Soroti Listrik dan Air
🛡️ Komdigi Kaji Aturan Label Konten AI untuk Bendung Deepfake
🚀 Telkomsel Pamerkan 9 Solusi AI Lokal di Bali Tech Week 2026
📊 PP 33 Tahun 2026: Kewajiban Perusahaan yang Memakai AI untuk Olah Data Pribadi
Sumber dan Referensi
[1] PERURI Digital Summit 2026, Building Technology of the Future - PERURI
[2] Kemkomdigi sebut empat faktor kunci bangun kedaulatan AI nasional - ANTARA News
[3] Kemkomdigi tekankan penguatan ekosistem AI yang berdaulat dan mandiri - ANTARA News
[4] Ini 4 Faktor Kunci dari Kemkomdigi untuk Wujudkan Kemandirian AI Nasional - Koran Jakarta
[5] RI Tak Mau Cuma Jadi Pasar Teknologi Global, Chip dan AI Jadi Taruhan - Suara.com