Siapa Pemilik Source Code Aplikasi Pesanan dan Bagaimana Mengamankannya di Kontrak?

Siapa Pemilik Source Code Aplikasi Pesanan dan Bagaimana Mengamankannya di Kontrak?

Source code adalah seperangkat instruksi yang membuat aplikasi bekerja, dan di Indonesia instruksi itu dilindungi sebagai program komputer menurut UU Hak Cipta. Sederhananya, siapa yang menulis kodenya menjadi pemegang hak ciptanya, kecuali kontrak berkata lain, sehingga perusahaan yang membayar belum otomatis menjadi pemilik. Tulisan ini membahas dasar hukum kepemilikan, bagian yang dilindungi, pilihan pengalihan atau lisensi, klausul kontrak, serah terima kode, pencatatan di DJKI, kaitannya dengan PP 33/2026, hingga risiko kontrak yang diam.

TLDR

Mengapa Perusahaan yang Membayar Belum Tentu Menjadi Pemilik Source Code?

Pasal 36 UU 28/2014 menetapkan pembuat ciptaan sebagai pemegang hak kecuali diperjanjikan lain, sehingga kontrak yang diam menguntungkan vendor.

Apa yang Dilindungi Hak Cipta dan Bagian Mana yang Tidak?

Kode, skema, dan dokumentasi teknis dilindungi, sedangkan ide, sistem, konsep, dan data tidak termasuk objek hak cipta.

Pengalihan Hak Cipta atau Lisensi, Mana yang Sebaiknya Dipilih Perusahaan?

Pengalihan penuh memberi kebebasan terbesar, lisensi tertulis lebih cocok untuk produk yang vendor jual ke banyak klien.

Klausul Apa yang Wajib Ada dalam Kontrak Pengembangan Aplikasi?

Pengalihan tertulis, daftar komponen pihak ketiga, waktu peralihan, serah terima kode, dan jaminan bebas pelanggaran harus tertulis.

Bagaimana Source Code Diserahkan dan Diuji Saat Serah Terima Aplikasi?

Kode baru dianggap diserahkan jika tim perusahaan bisa membangun aplikasinya dari nol di lingkungannya sendiri.

Apa Gunanya Mencatatkan Program Komputer di DJKI?

Pencatatan bukan syarat perlindungan, tetapi suratnya menjadi bukti awal kepemilikan jika namanya selaras dengan kontrak.

Bagaimana Kode dan Data Pribadi Saling Terkait Setelah PP 33/2026?

Vendor yang menyentuh data pribadi menjadi prosesor data dan harus diikat perjanjian dengan 11 muatan minimal.

Apa Risikonya Jika Kontrak Diam dan Bagaimana Memperbaikinya?

Perusahaan bisa melanggar hak vendor saat memodifikasi kode, dan perjanjian pengalihan susulan menjadi jalan perbaikannya.

Kesimpulan

Kepemilikan kode harus dibeli lewat kontrak tertulis, bukan diasumsikan dari pembayaran.

Bayangkan aplikasi perusahaan Anda sudah berjalan dua tahun. Lalu vendornya menaikkan harga pemeliharaan, atau berhenti merespons, dan tim IT Anda meminta source code agar bisa mengurus sendiri. Jawaban yang datang: kode itu milik vendor, Anda hanya membeli hak pakai. Banyak perusahaan baru mengetahui posisi ini saat sudah terlambat, padahal semuanya ditentukan oleh beberapa kalimat di kontrak yang dulu dianggap formalitas.

Mengapa Perusahaan yang Membayar Belum Tentu Menjadi Pemilik Source Code?

Karena hukum hak cipta Indonesia menetapkan pembuat ciptaan sebagai pemegang haknya, bukan pihak yang membayar. Pasal 36 UU Nomor 28 Tahun 2014 berlaku untuk ciptaan dalam hubungan kerja maupun berdasarkan pesanan, kecuali diperjanjikan lain. Kontrak yang diam berarti vendor tetap menjadi pemegang hak cipta aplikasinya.

Bunyi pasal itu singkat dan tegas. Pasal 36 menyatakan:

"Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan."

Kalimat itu ada di Pasal 36 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penjelasan pasal yang sama menyebut bahwa yang dimaksud adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain. Aplikasi yang Anda minta dari sebuah software house jatuh persis ke kategori kedua.

Program komputer sendiri adalah ciptaan yang dilindungi. Pasal 1 angka 9 mendefinisikannya sebagai seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau bentuk apa pun agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu. Pasal 40 ayat (1) huruf s memasukkan program komputer ke daftar ciptaan yang dilindungi, dan Pasal 59 ayat (1) huruf e menetapkan masa perlindungannya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Kontribusi Anda sebagai pemesan, baik konsep, biaya, maupun spesifikasi, tidak otomatis mengubah posisi itu. Klinik Hukumonline yang ditulis seorang praktisi dari S&P Law Office menyebut perusahaan pemesan dan perusahaan pembuat sama-sama dapat dikategorikan sebagai pencipta, karena yang satu merancang konsep dan yang lain mewujudkannya. Artinya posisi Anda kuat untuk bernegosiasi, tetapi belum tentu cukup untuk mengklaim kepemilikan penuh tanpa dokumen.

Pasal 35 sering disangka menolong, padahal cakupannya sempit. Pasal itu mengatur ciptaan dalam hubungan dinas, yaitu menurut penjelasannya hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya. Vendor swasta bukan pegawai instansi, sehingga langkah yang aman adalah memeriksa dan mengatur kepemilikan di kontrak, bukan bersandar pada pasal itu.

Dalam praktik, hak pakai yang tersirat tidak punya batas yang jelas. Apakah Anda boleh memasang aplikasi di anak perusahaan, memindahkannya dari server lokal ke cloud, menambah jumlah pengguna, atau menyerahkan pemeliharaannya ke vendor baru? Semua pertanyaan itu bergantung pada izin pemegang hak, karena Pasal 9 ayat (2) mewajibkan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan untuk mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kontrak yang tegas menjawab semuanya di depan, sedangkan kontrak yang diam memaksa Anda bernegosiasi saat posisi tawar paling lemah.

Diagram perbandingan kontrak diam yang menyerahkan hak cipta kode ke vendor dan kontrak tegas yang mengatur pengalihan, serah terima, serta pencatatan DJKI

Diagram kepemilikan kode pada kontrak diam dan kontrak tegas. Diolah Burung Hantu Infratek dari UU Nomor 28 Tahun 2014 dan BP Lawyers.

Apa yang Dilindungi Hak Cipta dan Bagian Mana yang Tidak?

Yang dilindungi adalah ekspresinya, yaitu kode, skema, dan dokumentasi teknis. Pasal 41 huruf b UU 28/2014 mengecualikan setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data, walaupun telah dituangkan dalam sebuah ciptaan. Pasal 41 huruf c juga mengecualikan bentuk yang hanya untuk kebutuhan fungsional.

Firma hukum BP Lawyers dalam ulasannya pada 24 April 2026 menjelaskan bahwa perlindungan program komputer melekat sejak source code, object code, maupun dokumentasi teknis selesai dibuat dan dapat diidentifikasi sebagai karya. Karena itu, daftar yang Anda minta diserahkan sebaiknya tidak berhenti di folder kode, tetapi mencakup semua bentuk ekspresi tersebut.

Konsekuensi Pasal 41 sering mengejutkan pemesan. Alur bisnis Anda, aturan perhitungan, dan konsep fitur adalah ide atau sistem, sehingga vendor lain boleh membuat aplikasi dengan fungsi serupa tanpa melanggar hak cipta selama tidak menyalin ekspresi kodenya. Perlindungan atas rahasia bisnis itu harus datang dari perjanjian kerahasiaan, bukan dari hak cipta.

Kepemilikan juga tidak bersifat seragam untuk semua bagian aplikasi. Setidaknya ada tiga lapisan yang perlu dipisahkan di kontrak:

  • Kode khusus pesanan. Modul yang ditulis vendor khusus untuk Anda. Inilah bagian yang paling wajar diminta dialihkan penuh.

  • Komponen pra-ada milik vendor. Kerangka kerja internal, pustaka, atau modul yang vendor pakai di banyak proyek. Haknya tetap di vendor, sehingga Anda memerlukan lisensi untuk memakainya.

  • Komponen pihak ketiga dan open source. Vendor tidak bisa mengalihkan apa yang bukan miliknya. Yang bisa diminta adalah daftar komponen beserta jenis lisensinya.

Data adalah urusan yang berbeda lagi. Pasal 41 huruf b menyebut data tidak dilindungi hak cipta, sehingga pengaturannya bergantung pada kontrak dan aturan pelindungan data pribadi. Bagian tentang PP 33/2026 di bawah membahas ini lebih lanjut.

Praktik yang aman adalah menulis lampiran kontrak yang menyebut satu per satu bentuk ekspresi yang dialihkan atau dilisensikan: source code, object code atau berkas hasil kompilasi, skema dan migrasi basis data, dokumentasi teknis, serta aset desain antarmuka. Dengan daftar itu, sengketa tentang apakah suatu berkas termasuk dalam pengalihan bisa dijawab dengan membaca lampiran, bukan dengan menafsirkan niat para pihak bertahun-tahun kemudian.

Tim hukum dan tim IT sebaiknya membaca lampiran ini bersama sebelum kontrak ditandatangani. Istilah teknis seperti repositori, artefak build, atau modul inti sering dimaknai berbeda oleh masing-masing pihak, dan perbedaan tafsir itu baru terasa ketika hubungan kerja sudah memburuk.

Pengalihan Hak Cipta atau Lisensi, Mana yang Sebaiknya Dipilih Perusahaan?

Jika Anda ingin bebas mengembangkan sendiri dan berpindah vendor, minta pengalihan hak ekonomi lewat perjanjian tertulis. Jika vendor menjual produk yang sama ke banyak klien, lisensi tertulis yang luas biasanya lebih realistis. Pasal 16 ayat (2) huruf e UU 28/2014 mengakui perjanjian tertulis sebagai dasar peralihan hak cipta.

Pengalihan memerlukan kehati-hatian. Pasal 17 ayat (1) menyatakan hak ekonomi tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama belum dialihkan seluruhnya. Ayat (2) menambahkan bahwa hak ekonomi yang sudah dialihkan tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pihak yang sama. Praktisnya, perusahaan perlu memastikan vendor belum pernah mengalihkan hak yang sama kepada pihak lain.

Lisensi diatur terpisah. Pasal 80 ayat (1) menyatakan pemegang hak cipta berhak memberi lisensi berdasarkan perjanjian tertulis. Ayat (2) membatasi jangka waktunya agar tidak melebihi masa berlaku hak cipta. Ayat (3) menetapkan, kecuali diperjanjikan lain, penerima lisensi wajib membayar royalti selama jangka waktu lisensi, sehingga kontrak perlu menyebut tegas jika lisensinya sudah termasuk dalam harga proyek.

Pasal 83 menambah satu catatan penting. Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum, dan menurut ayat (3) perjanjian yang tidak dicatat tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Jadi lisensi yang hanya ada di kontrak internal tetap sah antara Anda dan vendor, tetapi lemah jika ada pihak ketiga yang mempersoalkannya.

Dalam praktik, ada tiga pola yang lazim. Pola pertama adalah pengalihan penuh untuk kode khusus pesanan, cocok untuk aplikasi yang menjadi pembeda bisnis Anda. Pola kedua adalah lisensi eksklusif tertulis tanpa batas lokasi dan tanpa royalti tambahan, cocok untuk produk dasar milik vendor. Pola ketiga menggabungkan keduanya: kode pesanan dialihkan, komponen inti vendor dilisensikan. Panduan umum soal pembaruan sistem ada di Panduan Modernisasi Aplikasi untuk Perusahaan dan BUMN di Indonesia.

Pilihan di antara pola itu juga memengaruhi harga. Vendor yang melepas seluruh hak atas kode pesanan kehilangan peluang menjual ulang kode tersebut, sehingga wajar jika penawarannya lebih tinggi daripada skema lisensi. Sebaliknya, vendor yang mempertahankan hak biasanya menawarkan harga proyek lebih rendah, tetapi Anda menanggung ketergantungan jangka panjang. Bandingkan dua penawaran itu pada total biaya kepemilikan, termasuk biaya berpindah vendor di masa depan, bukan hanya pada angka proyek awal.

Klausul Apa yang Wajib Ada dalam Kontrak Pengembangan Aplikasi?

Kontrak perlu memuat pengalihan atau lisensi secara tegas, daftar komponen yang termasuk, waktu peralihan, dan kewajiban serah terima kode. Tanpa itu, Pasal 36 UU 28/2014 mengembalikan hak kepada vendor. Berikut klausul yang sebaiknya tidak dilewatkan, berurutan dari yang paling menentukan.

  • Pernyataan pengalihan atau lisensi. Tulis jelas apakah hak ekonomi dialihkan seluruhnya atau dilisensikan, untuk wilayah mana, berapa lama, dan apakah termasuk hak mengadaptasi serta mendistribusikan.

  • Waktu peralihan. Tentukan saat hak berpindah, misalnya setelah pembayaran lunas dan serah terima diterima. Perincian hak vendor sebelum saat itu juga perlu ditulis.

  • Komponen pra-ada dan pihak ketiga. Minta daftar komponen beserta lisensinya, dan lisensi tanpa batas waktu untuk komponen pra-ada yang menjadi bagian aplikasi.

  • Jaminan bebas pelanggaran. Vendor menjamin kode yang diserahkan tidak melanggar hak pihak lain dan bersedia menanggung gugatan yang timbul karenanya.

  • Kewajiban serah terima. Rincian apa yang diserahkan: kode, skrip build, skema basis data, dokumentasi, dan cara membuktikannya.

  • Penggunaan kembali oleh vendor. Atur apakah vendor boleh memakai ulang kode khusus pesanan untuk klien lain, dan batas kerahasiaannya.

  • Akses sesudah proyek. Tentukan kapan akses vendor ke repositori, server, dan data dicabut, serta kewajiban menghapus salinan.

Klausul pemeliharaan sering terpisah dari klausul kepemilikan, dan itu bisa menimbulkan celah. Jika vendor memperbaiki bug setelah serah terima, tulis siapa yang memegang hak atas perbaikan tersebut. Pembahasan lengkap soal pemeliharaan ada di Apa Isi SLA dan Kontrak Pemeliharaan agar Aplikasi Perusahaan Tetap Andal Setelah Go-Live?

Gunakan bahasa yang mudah diuji. Kalimat seperti "hak cipta menjadi milik pemesan" lebih baik dilengkapi dengan siapa pemesannya, aplikasi mana yang dimaksud, versi berapa, dan kapan berlakunya. Ketidakjelasan semacam ini yang sering berubah menjadi sengketa saat hubungan dengan vendor memburuk.

Satu lapis yang sering terlupa adalah rantai di sisi vendor. Developer individu dapat bekerja melalui perusahaan pengembang, dan BP Lawyers mencatat bahwa risiko sengketa muncul bila pengaturan antarpihak tidak sinkron. Minta vendor menyatakan bahwa seluruh karyawan dan freelancer yang mengerjakan proyek Anda telah mengalihkan hak mereka kepada vendor secara tertulis, karena vendor tidak bisa mengalihkan kepada Anda sesuatu yang belum ia pegang sendiri.

Bagaimana Source Code Diserahkan dan Diuji Saat Serah Terima Aplikasi?

Source code dianggap benar-benar diserahkan jika tim perusahaan dapat membangun dan menjalankan aplikasinya dari nol di lingkungannya sendiri tanpa bantuan vendor. Serah terima berupa berkas yang tidak bisa dikompilasi hanya memindahkan masalah ke hari ketika vendor tidak lagi bisa dihubungi.

Isi serah terima minimal mencakup repositori kode lengkap dengan riwayat perubahan, skrip build dan deployment, berkas konfigurasi tanpa kredensial yang tertanam, skema dan migrasi basis data, daftar dependensi beserta versinya, serta dokumentasi arsitektur dan cara menjalankan aplikasi. Semua ini sebaiknya tercantum sebagai daftar periksa di lampiran kontrak.

Pengujiannya sederhana tetapi sering dilewati. Minta tim IT Anda atau pihak independen membangun aplikasi dari repositori yang diserahkan, di mesin bersih, mengikuti dokumentasi saja. Jika build gagal karena ada file yang hilang atau langkah yang tidak tertulis, serah terima belum selesai. Mekanisme penerimaan seperti ini selaras dengan prinsip UAT yang dibahas di Bagaimana UAT dan Serah Terima Aplikasi Vendor Dijalankan agar Tidak Jadi Sengketa?

Pasal 45 UU 28/2014 memberi ruang tambahan. Pengguna program komputer yang sah boleh membuat satu salinan atau adaptasi tanpa izin pemegang hak, selama untuk penelitian dan pengembangan program tersebut, atau untuk arsip dan cadangan agar tidak hilang, rusak, atau tidak bisa dioperasikan. Ayat (3) mewajibkan salinan itu dimusnahkan saat penggunaan program berakhir. Pasal ini melindungi cadangan, bukan menggantikan hak untuk mengembangkan versi baru.

Sebagian perusahaan juga menyimpan kode lewat pihak ketiga yang netral, yang dikenal sebagai escrow, agar kode tersedia jika vendor bangkrut atau menghilang. Mekanisme ini lahir dari praktik kontrak, bukan dari kewajiban dalam UU Hak Cipta, sehingga kondisi pelepasan kodenya perlu ditulis di kontrak. Untuk aplikasi yang sangat vital, opsi ini layak dipertimbangkan sebagai pelengkap, bukan pengganti, pengalihan hak.

Jadikan uji bangun ulang ini kebiasaan, bukan acara sekali seumur proyek. Jika vendor masih memelihara aplikasi, minta repositori milik perusahaan sejak hari pertama dan beri vendor akses sebagai kontributor, sehingga setiap versi yang dirilis otomatis tersimpan di tempat yang Anda kendalikan. Cara ini menghindari situasi di mana serah terima baru dilakukan setelah hubungan memburuk dan vendor tidak lagi kooperatif. Catat juga akun, kunci, dan sertifikat yang dipakai aplikasi, dan pastikan semuanya terdaftar atas nama perusahaan.

Apa Gunanya Mencatatkan Program Komputer di DJKI?

Pencatatan tidak menentukan ada atau tidaknya hak cipta, tetapi memberi bukti awal kepemilikan yang bisa dipakai saat sengketa. Pasal 64 ayat (2) UU 28/2014 menyatakan pencatatan bukan syarat untuk memperoleh hak cipta, sedangkan Pasal 69 ayat (4) menjadikan surat pencatatan bukti awal kepemilikan.

Frasa "bukti awal" penting dibaca persis. Pasal 69 ayat (4) memakai kalimat "kecuali terbukti sebaliknya", artinya surat pencatatan bisa dipatahkan oleh bukti lain, misalnya perjanjian yang menunjukkan hak berada di pihak berbeda. Karena itu, pencatatan tanpa kontrak yang selaras justru bisa menjadi sumber sengketa, bukan perlindungan.

BP Lawyers dalam ulasannya menekankan hal ini: pencatatan harus selaras dengan dokumen kontrak, nama pada sertifikat harus konsisten dengan perjanjian pengalihan, dan rantai kepemilikan harus dapat ditelusuri. Jika nama pemegang hak di sertifikat berbeda dari pihak yang menerima pengalihan di kontrak, posisi hukum Anda melemah ketika kepemilikan diperkarakan.

Praktik ini bukan hal asing. ANTARA pada 30 Mei 2025 melaporkan data DJKI bahwa pada 2024 program komputer tercatat sebanyak 12.953 pencatatan. Angka itu menempatkannya di urutan keempat, setelah buku (27.397), poster (17.428), dan karya rekaman video (14.709). Artinya pencatatan program komputer sudah ditempuh belasan ribu kali dalam setahun.

Daftar umum ciptaan menurut Pasal 69 ayat (3) dapat dilihat setiap orang tanpa biaya, sehingga Anda bisa memeriksa apakah aplikasi yang akan Anda beli atau lisensi sudah tercatat atas nama pihak lain. Untuk perusahaan, urutan yang aman adalah kontrak pengalihan lebih dulu, baru pencatatan atas nama perusahaan sebagai pemegang hak.

Pencatatan juga membantu dari sisi administrasi. Daftar umum ciptaan memuat nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, dan nomor pencatatan, sebagaimana Pasal 69 ayat (2). Ketiganya berguna saat Anda perlu membuktikan sejak kapan perusahaan mengaku sebagai pemegang hak, misalnya dalam uji tuntas investor, audit vendor, atau negosiasi dengan pihak yang mengklaim hal serupa. Menurut Pasal 66, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, secara elektronik atau nonelektronik, dengan menyertakan contoh ciptaan.

Bagaimana Kode dan Data Pribadi Saling Terkait Setelah PP 33/2026?

Keduanya sering berada di tempat yang sama, yaitu repositori, lingkungan staging, dan basis data uji yang diakses vendor. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadikan vendor yang memproses data atas nama perusahaan sebagai Prosesor Data Pribadi, dengan perjanjian yang harus memuat unsur minimal.

PP 33/2026 ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 16 Juli 2026 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 88. Pasal 225 menyatakan peraturan ini mulai berlaku setelah 6 bulan sejak diundangkan, sehingga efektif pada 16 Januari 2027. Perusahaan yang kontrak vendornya masih berjalan punya waktu sampai tanggal itu untuk menyesuaikan.

Pasal 13 menyatakan pemrosesan oleh Prosesor merupakan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi, yaitu perusahaan Anda. Pasal 14 mengharuskan penunjukan Prosesor berdasarkan perjanjian yang memuat 11 hal, termasuk cakupan, cara, jenis dan tujuan pemrosesan, jenis data, kategori subjek, jangka waktu, hak dan kewajiban, mekanisme pengawasan, pendokumentasian, audit, inspeksi, penyelesaian sengketa, pelibatan prosesor lain, dan narahubung.

Hubungannya dengan kepemilikan kode terletak pada akses. Pasal 15 mewajibkan Prosesor mendapat persetujuan tertulis dari Pengendali sebelum melibatkan Prosesor lain, sehingga subkontraktor vendor yang ikut mengakses repositori berisi data nyata harus terdaftar. Jika repositori Anda berisi cuplikan basis data produksi, perlakukan repositori itu sebagai lingkungan yang memuat data pribadi.

Sanksinya bukan formalitas. Pasal 185 menetapkan denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan Pengendali dan atau Prosesor, dihitung dari variabel pelanggaran. Rincian klausul kontrak untuk vendor ada di Apa yang Harus Masuk Kontrak Vendor IT Setelah PP 33/2026 Mengatur Prosesor Data Pribadi?

Beberapa langkah bisa dikerjakan sebelum 16 Januari 2027. Inventarisasi vendor yang punya akses ke repositori dan basis data, periksa apakah kontrak sudah memuat jangka waktu pemrosesan dan mekanisme audit, dan pastikan akses subkontraktor tercatat. Hindari menaruh data produksi nyata di lingkungan pengembangan jika data uji tiruan sudah cukup, karena itu memperkecil jumlah data yang harus dilindungi dan memperkecil risiko bila repositori bocor.

Apa Risikonya Jika Kontrak Diam dan Bagaimana Memperbaikinya?

Risikonya dua arah. Vendor bisa memakai ulang atau melisensikan kode ke pihak lain, dan perusahaan bisa tanpa sadar melanggar hak vendor ketika memodifikasi kode yang haknya belum dialihkan. Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU 28/2014 mewajibkan izin pemegang hak untuk penggandaan dan penggunaan secara komersial.

Perhatikan bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf d memasukkan pengadaptasian dan pentransformasian ciptaan ke dalam hak ekonomi. Mengubah kode aplikasi untuk menambah fitur atau memindahkannya ke infrastruktur lain termasuk dalam kategori itu. Tim IT yang mengembangkan kode tanpa dasar hak yang jelas bisa berhadapan dengan klaim dari vendor lamanya.

Ancaman pidananya diatur di Pasal 113. Ayat (2) mengancam pelanggaran hak ekonomi pengadaptasian untuk penggunaan secara komersial dengan penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000. Ayat (3) mengancam pelanggaran hak ekonomi penerbitan, penggandaan, pendistribusian, atau pengumuman dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. Kedua ayat itu berlaku bagi setiap orang tanpa hak.

Sebagian besar sengketa berakhir jauh sebelum pidana, yaitu berupa penolakan vendor menyerahkan kode, tarif pemeliharaan yang dinaikkan sepihak, atau ketergantungan yang tidak bisa dilepas. Pola ini dibahas di Bagaimana Perusahaan Menghindari Vendor Lock-in agar Data dan Sistem Bisa Dipindahkan? Kepemilikan kode adalah salah satu pengungkit utama yang menentukan seberapa mudah Anda berpindah.

Jika kontrak Anda sudah berjalan dan diam, jalan perbaikannya adalah perjanjian pengalihan atau lisensi susulan yang tertulis. Vendor yang masih berhubungan baik biasanya bersedia bila Anda menawarkan kompensasi yang masuk akal. Susun dokumen itu sebelum ada perselisihan, sebut aplikasi dan versinya, sertakan jaminan bahwa hak belum dialihkan ke pihak lain, lalu selaraskan pencatatannya di DJKI.

Posisi tawar Anda biasanya paling baik sebelum serah terima akhir dan sebelum pembayaran terakhir dilunasi. Karena itu, tahan sebagian pembayaran sampai pengalihan hak ditandatangani dan uji bangun ulang lulus. Jika proyek sudah lama selesai, pendekatan kooperatif lebih masuk akal dicoba lebih dulu: mulai dari pemeriksaan internal tentang siapa memegang apa, lanjut ke negosiasi, dan baru pertimbangkan penyelesaian formal jika tidak ada titik temu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Siapa pemilik source code aplikasi yang dibuat vendor untuk perusahaan?

Menurut Pasal 36 UU 28/2014, kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atas ciptaan berdasarkan pesanan adalah pihak yang membuatnya, yaitu vendor. Perusahaan menjadi pemilik hak ekonomi hanya jika kontrak tertulis mengalihkannya, atau memberikan lisensi yang cukup luas untuk kebutuhannya.

Apakah kontrak jasa pengembangan otomatis mengalihkan hak cipta ke perusahaan?

Tidak. Pasal 16 ayat (2) huruf e mensyaratkan perjanjian tertulis untuk peralihan hak cipta, dan Pasal 17 ayat (1) menyatakan hak ekonomi tetap di pemegang hak sebelum dialihkan seluruhnya. Kontrak harus memuat klausul pengalihan atau lisensi yang menyebut hak, wilayah, dan jangka waktunya.

Apakah pencatatan hak cipta aplikasi di DJKI wajib?

Tidak wajib. Pasal 64 ayat (2) UU 28/2014 menyatakan pencatatan bukan syarat memperoleh hak cipta. Namun surat pencatatan menurut Pasal 69 ayat (4) menjadi bukti awal kepemilikan kecuali terbukti sebaliknya, sehingga mencatatkan atas nama pemegang hak yang benar memperkuat posisi dalam sengketa.

Apakah vendor boleh menyimpan salinan kode setelah proyek selesai?

Itu ditentukan kontrak. Jika kode sudah dialihkan, vendor tidak punya dasar memakainya lagi kecuali kontrak mengizinkan. Jika repositori memuat data pribadi, PP 33/2026 yang berlaku mulai 16 Januari 2027 menuntut perjanjian prosesor yang mengatur jangka waktu pemrosesan dan pengawasannya.

Kesimpulan

Kepemilikan source code tidak lahir dari pembayaran, melainkan dari kontrak tertulis yang tegas. Pasal 36 UU 28/2014 menempatkan pembuat ciptaan sebagai pemegang hak kecuali diperjanjikan lain, Pasal 16 ayat (2) huruf e memberi jalan lewat perjanjian tertulis, dan Pasal 80 mengatur lisensi. Pilihan antara pengalihan penuh dan lisensi harus dibuat sadar, sesuai peran aplikasi itu bagi bisnis Anda.

Langkah berikutnya bisa dimulai minggu ini: periksa kontrak aplikasi yang sedang berjalan, cari klausul kepemilikan dan serah terima, lalu uji apakah tim Anda bisa membangun aplikasinya dari nol. Untuk kontrak baru, masukkan daftar klausul di atas, selaraskan dengan pencatatan DJKI, dan siapkan perjanjian prosesor data sebelum PP 33/2026 berlaku pada 16 Januari 2027.

(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)


⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.

🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.


Sumber dan Referensi

[1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta - Peraturan BPK

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi - DataHukum

[3] Kemenkum: Pencatatan hak cipta di DJKI didominasi buku - ANTARA News Sulteng

[4] Hak Cipta atas Aplikasi yang Dipesan Pihak Lain - Klinik Hukumonline

[5] Awas Sengketa Vendor: Catat Hak Cipta Software - BP Lawyers

    Siapa Pemilik Source Code Aplikasi Pesanan dan Bagaimana Mengamankannya di Kontrak? | Burung Hantu Infratek