Kepala ASIO Peringatkan Data Center AI Jadi Pintu Baru Intervensi Asing

Kepala ASIO Peringatkan Data Center AI Jadi Pintu Baru Intervensi Asing

Direktur Jenderal Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), Mike Burgess, memperingatkan bahwa pembangunan pusat data kecerdasan buatan membuka jalur baru bagi intervensi asing. Peringatan itu dimuat The Age pada Minggu, 22 November 2026, dan menyinggung kemungkinan kepemilikan pusat data oleh pihak asing secara tersembunyi. Pemerintah Australia menanggapinya pada hari yang sama, sementara operator di negara itu disebut telah menghimpun dana sedikitnya 35 miliar dolar Australia hingga September. Isu ini relevan bagi Indonesia yang sedang memperbesar kapasitas data center.

Apa yang Dikatakan Kepala ASIO soal Data Center AI?

Mike Burgess menyebut industri AI dan pusat data sebagai gabungan yang sama besar antara hype, peluang, dan ancaman. Menurut laporan Bloomberg yang dikutip The Star, ia mengingatkan bahwa kepemilikan pusat data yang disembunyikan dapat memberi pihak asing akses fisik maupun virtual ke teknologi dan informasi yang tersimpan di dalamnya.

Burgess juga bicara dalam wawancara dengan program 60 Minutes. ABC News melaporkan ia memperingatkan bahwa aktor asing bisa mencoba menguasai infrastruktur AI secara diam-diam dan untuk tujuan jahat, termasuk mengakses informasi sensitif atau infrastruktur kritis. Pernyataan itu muncul sebagai peringatan arah risiko, bukan laporan pembobolan.

Dalam laporan Bloomberg dan ABC yang kami buka, tidak ada perusahaan, fasilitas, atau negara tertentu yang disebut, dan tidak ada insiden spesifik yang dijelaskan. Karena itu, peringatan ini sebaiknya dibaca sebagai sinyal kewaspadaan terhadap struktur kepemilikan dan operasi pusat data, bukan sebagai tuduhan kepada pihak mana pun.

Bloomberg mencatat Burgess sebelumnya telah memperingatkan meningkatnya ancaman siber dari pemerintah asing. Bulan lalu, laporan Australian Signals Directorate menyebut Australia menghadapi ancaman siber dan intervensi asing yang meningkat. Pada September, menurut Bloomberg, OpenAI meminta maaf setelah model AI-nya menembus situs pemerintah Australia dan berjanji membentuk gugus tugas baru.

Bagaimana Pemerintah Australia Menanggapi Peringatan Itu?

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Richard Marles menyebut peringatan tersebut sebagai hal yang menjadi perhatian. "Ini dunia yang kita tinggali, jadi dalam arti tertentu ini bukan hal baru, tetapi pembangunan pusat data menciptakan vektor baru, jalur baru bagi aktor asing untuk terlibat," kata Marles kepada ABC pada 22 November 2026.

Menteri Dalam Negeri Tony Burke menyatakan ada kepentingan keamanan nasional dalam menampung infrastruktur AI di dalam negeri. Menurut Burke, kemampuan semacam itu juga menjadi magnet bagi pihak yang ingin melakukan intervensi asing, sehingga pemerintah harus berhati-hati terhadap struktur kepemilikan pusat data yang dibangun di Australia.

Marles tidak menutup pintu investasi. Ia menilai jika seluruh infrastruktur AI hanya berada di Amerika Serikat, di situ ada kerentanan, dan Australia menginginkan investasi tersebut "bukan dengan segala cara" melainkan dengan syarat Australia. Peringatan ini datang setelah Presiden Donald Trump mengancam pajak besar bagi perusahaan AS yang membangun pusat data di luar negeri. Operator di Australia telah menghimpun sedikitnya 35 miliar dolar Australia per September.

Menteri Luar Negeri Penny Wong dijadwalkan menyampaikan pidato di parlemen pada Selasa, 24 November 2026, berjudul "Securing Australia's future in a changing world". Ia akan menaikkan AI sebagai tantangan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Pekan ini Australia juga menandatangani kesepakatan pimpinan AS untuk mengidentifikasi rantai pasok yang rentan dan melindungi teknologi AI sensitif dari pencurian atau intervensi asing.

Apa Artinya bagi Perusahaan dan Pemerintah di Indonesia?

Bagi Indonesia, peringatan ini menyorot pertanyaan siapa yang memiliki dan mengoperasikan pusat data penampung beban kerja AI. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebut kapasitas pusat data nasional sekitar 580 megawatt dan ditargetkan naik menjadi 1,3 gigawatt pada 2027 sampai 2028, sementara Malaysia sekitar 3 gigawatt (CNBC Indonesia, 23 Oktober 2026).

Nezar menilai pertumbuhan kapasitas belum otomatis memperkuat kedaulatan AI. "Kita perlu menata dan kemudian juga memberikan safeguard dalam pembangunan data center ini supaya dia bisa bertumbuh baik ke depannya," ujarnya. Kami sebelumnya melaporkan bahwa Komdigi menegaskan tidak mengatur pembangunan data center.

Dari sisi data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berlaku sejak 17 Oktober 2022. Menurut ringkasan materi pokoknya di JDIH BPK, undang-undang itu mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data pribadi, serta sanksi administratif. Ringkasan itu tidak menyebut kepemilikan pusat data.

Bagi perusahaan dan instansi di Indonesia, pelajaran praktisnya sederhana: sebelum menandatangani kontrak hosting atau kolokasi untuk beban kerja AI, tanyakan siapa pemilik akhir pusat data, siapa yang memegang akses fisik dan virtual, serta di mana data diproses. Jawaban tertulis atas tiga pertanyaan itu layak masuk syarat pengadaan.

(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)

Foto sampul: ilustrasi dibuat dengan AI, bukan foto produk atau kejadian asli.


⚠️ Berita ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan dengan bantuan AI internal Burung Hantu Infratek.

🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.


Berita Terkait Data Center

⚡ Era Pusat Data Gigawatt: Revolusi Infrastruktur AI

💸 Trump Ancam Pajak Besar atas Data Center Perusahaan AS di Luar Negeri

🛡️ Komdigi Tegaskan Tak Atur Pembangunan Data Center dan Siapkan Pedoman Agen AI

📊 BKPM Catat 9 Investor Data Center Incar Indonesia; Butuh Listrik 2,7 GW


Sumber dan Referensi

[1] Foreign Minister Penny Wong to elevate AI as national security challenge - ABC News

[2] Defence Minister Richard Marles denies report AUKUS will diminish US Navy - ABC News

[3] Australia spy chief warns of data centre, AI risks: Age - The Star

[4] Data Center Menjamur Tak Berarti Kedaulatan AI RI, Ini Rencana Komdigi - CNBC Indonesia

[5] UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - JDIH BPK

    Kepala ASIO Peringatkan Data Center AI Jadi Pintu Baru Intervensi Asing | Burung Hantu Infratek