Komdigi Tegaskan Tak Atur Pembangunan Data Center dan Siapkan Pedoman Agen AI
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pada 10 November 2026 bahwa Komdigi tidak mengatur pembangunan data center, tetapi akan mengatur ekosistem dan pemakaiannya, termasuk perlindungan data pribadi dan penggunaan agen AI. Pernyataan itu disampaikan di sela peluncuran Equinix JK1 Phase 2 di Jakarta Selatan, saat kapasitas data center nasional tercatat hampir 600 megawatt dan diproyeksikan melampaui 2 gigawatt pada 2029. Bagi perusahaan yang membangun atau menyewa pusat data, arah ini berarti kewajiban baru akan datang lewat aturan pemakaian, bukan izin bangunan.
Komdigi Hanya Mengatur Ekosistem dan Pemakaian Data Center
Komdigi tidak mengatur pembangunan data center karena urusan itu masuk ranah investasi dan industri, sementara kementerian memusatkan perhatian pada ekosistem dan penggunaannya. Cakupannya meliputi cara data center dipakai untuk menyimpan data serta regulasi lain yang menyertainya, menurut keterangan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria kepada detikInet pada 10 November 2026.
"Komdigi itu tidak mengatur pembangunan data center. Tidak mengatur pembangunan data center karena itu masuk ke dalam ranah investasi dan sebagian itu terkait dengan industri," kata Nezar Patria, Wakil Menteri Komdigi, di sela acara Equinix JK1 Phase 2 Launch di Jakarta Selatan. Ia menambahkan bahwa yang dikerjakan kementerian adalah mengatur ekosistem dan penggunaannya.
Salah satu regulasi yang disiapkan adalah turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang ditetapkan pada 17 Oktober 2022 dan memuat pengaturan kelembagaan, sanksi administratif, serta ketentuan pidana, menurut basis data JDIH BPK. "Kami mempersiapkan sejumlah regulasi. Ada undang-undang perlindungan data pribadi, yang PP-nya juga sudah disiapkan dan kita menunggu Badan Pelindungan Data Pribadi (Badan PDP) bisa dibentuk," ujar Nezar.
Artinya, peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana sudah disiapkan di tingkat kementerian, tetapi lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang itu masih ditunggu pembentukannya. Selama menunggu, Nezar tidak menyebut tenggat waktu, sehingga penegakan aturan perlindungan data pribadi di pusat data belum punya kepastian jadwal.
Guardrails Agen AI dan Uji Sandbox Sebelum Produk Diluncurkan
Komdigi menyiapkan guardrails penggunaan AI lewat peta jalan yang mengatur adopsi dari hulu hingga hilir, dengan perhatian khusus pada agen AI yang bisa mengambil keputusan sendiri. Pedoman khusus disiapkan agar produk AI melewati pengujian sandboxing sebelum diluncurkan ke masyarakat, terutama di sektor berisiko tinggi seperti layanan keuangan dan kesehatan.
Nezar membedakan agen AI dari AI biasa. AI biasa mengelola informasi, sedangkan agen AI mampu membuat keputusan dan menjalankan tindakannya sendiri, sehingga membutuhkan mitigasi risiko tersendiri. "Sejauh mana otonomi itu bisa kita berikan kepada AI agent ini? Di mana posisi kontrol manusia atau posisi human dalam decision making yang dibuat?" ujarnya.
Soal pengujian, Nezar menyebut sandbox perlu dijalankan lebih dulu, misalnya di layanan kesehatan. "Sebelum produk AI ini diluncurkan ke masyarakat harus melewati semacam sandboxing dan lain-lain," katanya. Ia juga menyinggung riset strategis yang hasilnya dipakai masyarakat luas sebagai area yang membutuhkan pedoman khusus.
Pendekatan ini sejalan dengan arah yang disampaikan Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail pada 3 November 2026. Ia mengatakan pemerintah belum ingin memakai regulasi konvensional untuk AI dan lebih dulu menetapkan batas. "Yang pertama yang diperlukan sekarang itu adalah boundary, batasnya," ujar Ismail dalam acara CNBC Indonesia Coffee Morning di Jakarta, dengan pendekatan sandbox regulation.
Kapasitas Hampir 600 Megawatt dan Selisih dengan Malaysia
Kapasitas total data center di Indonesia kini hampir 600 megawatt dan diproyeksikan melampaui 2 gigawatt pada 2029, menurut Nezar Patria. Angka itu masih sedikit di bawah Malaysia yang disebutnya sudah mencapai 3 gigawatt, sehingga pemerintah menekankan nilai yang tercipta dari kapasitas, bukan sekadar jumlah megawatt yang dibangun.
Nezar mengutip perkiraan McKinsey bahwa permintaan kapasitas data center global tumbuh 19 sampai 22 persen per tahun pada 2023 sampai 2030. Menurut perkiraan itu, kawasan Asia Pasifik dapat menyumbang sekitar 34 persen dari permintaan data center global pada 2030, dan kebutuhan pusat data di Indonesia terus meningkat.
Ia merinci empat prinsip investasi data center: terhubung dengan ekosistem dan kebutuhan nasional, andal dan aman, berkelanjutan, serta berdampak pada talenta dan pelaku lokal. Prinsip keberlanjutan mencakup penguatan jaringan listrik, energi terbarukan, efisiensi pendinginan dan penggunaan air, serta pengurangan limbah elektronik.
"Ukuran keberhasilan kita, bukan hanya berapa megawatt kapasitas yang dibangun," kata Nezar. Menurut dia, ukurannya adalah nilai yang tercipta, jumlah inovasi, dan seberapa luas perusahaan lokal dapat memakai kapasitas tersebut. Pusat data juga diminta terhubung dengan cloud, pengembang aplikasi, lembaga riset, sektor keuangan, dan sektor kesehatan.
Dampaknya bagi Perusahaan dan BUMN di Indonesia
Dampak langsung bagi perusahaan adalah arah regulasi yang bergeser dari izin bangunan ke aturan pemakaian: perlindungan data pribadi, batas otonomi agen AI, dan uji sandbox untuk sektor berisiko tinggi. Perusahaan yang menjalankan agen AI di atas infrastruktur data center perlu menyiapkan kontrol manusia dan jejak keputusan sejak awal.
Dimensi keamanan ikut mengemuka. Pada hari yang sama Nezar mengatakan serangan siber global memakai agen AI dan perlindungan infrastruktur kritis secara operasional berada di bawah BSSN. "Kami menunggu arahan dari BSSN mengenai apa yang harus kami lakukan," ujarnya, sementara BSSN disebut melakukan simulasi dan memperkuat infrastruktur digital.
Bagi perusahaan, BUMN, dan pemerintah daerah di Indonesia, ada tiga langkah praktis. Pertama, kontrak sewa data center sebaiknya memuat klausul perlindungan data pribadi yang selaras dengan UU 27/2022. Kedua, proyek agen AI di keuangan dan kesehatan sebaiknya dirancang dengan titik persetujuan manusia dan uji terisolasi. Ketiga, rencana kapasitas perlu memperhitungkan listrik dan air.
Detail aturan belum terbit. Nezar tidak menyebut tenggat penerbitan pedoman agen AI maupun waktu pembentukan Badan PDP, dan tidak merinci bentuk hukum pedoman itu, sehingga perusahaan masih perlu memantau pengumuman resmi Komdigi sebelum menetapkan standar internal.
Foto sampul: ilustrasi dibuat dengan AI, bukan foto produk atau kejadian asli.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Berita ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan dengan bantuan AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Berita Terkait Komdigi
🗺️ Peta Jalan AI 2029 Diproses Jadi Perpres; Komdigi Soroti Listrik dan Air
🤖 Komdigi Dorong Anak Muda Ciptakan AI; Wamen Ingatkan Risiko Agentic AI
🏷️ Komdigi Kaji Aturan Label Konten AI untuk Bendung Deepfake
⚡ BKPM Catat 9 Investor Data Center Incar Indonesia; Butuh Listrik 2,7 GW
Sumber dan Referensi
[1] Komdigi Tak Mengatur Pembangunan Data Center, Ini Tugasnya - detikInet
[2] Kapasitas Data Center Indonesia Masih Kalah dari Malaysia - detikInet
[3] Serangan Siber Agen AI Intai Dunia, Komdigi Tunggu Arahan BSSN - detikInet
[4] Komdigi Beberkan Isi Aturan AI di RI, Dorong Inovasi - CNBC Indonesia
[5] UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - JDIH BPK