Bagaimana Kontrak Proyek IT Diteken Secara Elektronik agar Berkekuatan Hukum?

Bagaimana Kontrak Proyek IT Diteken Secara Elektronik agar Berkekuatan Hukum?

Tanda tangan elektronik dan e-Meterai adalah dua alat yang membuat kontrak proyek IT bisa ditutup tanpa kertas. Sederhananya, tanda tangan elektronik membuktikan siapa yang menyetujui isi dokumen, sedangkan e-Meterai membayar pajak atas dokumen itu. Tulisan ini membahas perbedaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, kapan sertifikat wajib dipakai, syarat kekuatan hukum, pemilihan penyelenggara sertifikasi, ketentuan e-Meterai, alur penandatanganan, kesalahan umum, hingga dampaknya bagi perusahaan, BUMN, dan vendor IT.

TLDR

Apa Beda Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi?

PP 71 Tahun 2019 membedakan keduanya, dan hanya yang tersertifikasi memakai sertifikat elektronik dari penyelenggara Indonesia.

Kapan Kontrak Proyek IT Perlu Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi?

UU 1 Tahun 2024 mewajibkannya untuk transaksi berisiko tinggi, sedangkan batas risiko tinggi diatur dalam peraturan pemerintah.

Apa Syarat agar Tanda Tangan Elektronik Punya Kekuatan Hukum?

Ada enam syarat, mulai dari data pembuatan tanda tangan yang hanya terkait penanda tangan hingga persetujuan yang bisa dibuktikan.

Siapa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang Layak Dipakai?

Penyelenggara harus berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan diakui Menteri Komunikasi dan Digital.

Kapan Dokumen Proyek IT Wajib Memakai e-Meterai?

Surat perjanjian dikenai bea meterai tetap Rp10.000 per dokumen, dan bentuk meterainya boleh elektronik.

Bagaimana Alur Penandatanganan Kontrak Proyek IT yang Rapi?

Mulai dari penetapan dokumen final, verifikasi identitas, penandatanganan, pembubuhan e-Meterai, sampai arsip yang bisa diperiksa ulang.

Apa Kesalahan yang Paling Sering Merusak Kekuatan Dokumen Elektronik?

Akun tanda tangan dipakai bersama, dokumen diubah sesudah ditandatangani, dan meterai dibeli dari kanal tidak resmi.

Apa Artinya bagi Perusahaan, BUMN, dan Vendor IT?

Kedua pihak perlu menyepakati cara tanda tangan, pembagian bea meterai, dan tempat penyimpanan arsip sejak klausul kontrak.

Kesimpulan

Kontrak elektronik sah dipakai bila tanda tangannya memenuhi syarat dan pajaknya dibayar lewat meterai yang benar.

Banyak proyek IT sudah dikerjakan dengan rapat daring, repositori bersama, dan serah terima lewat tautan. Anehnya, kontraknya sering masih dicetak, ditandatangani basah, lalu dipindai. Saat pihak kedua berada di kota lain atau tenggat penawaran tinggal beberapa hari, langkah cetak dan kirim itu memakan waktu yang tidak perlu. Masalahnya, memindahkan kontrak ke layar tanpa memahami aturannya bisa membuat dokumen sulit dibuktikan ketika terjadi sengketa. Tulisan ini membantu Anda memeriksa aturan dasarnya sebelum meneken.

Apa Beda Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi?

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 membagi tanda tangan elektronik menjadi dua jenis, yaitu tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Yang tersertifikasi memakai sertifikat elektronik buatan penyelenggara sertifikasi Indonesia dan perangkat pembuat tanda tangan yang tersertifikasi. Yang tidak tersertifikasi tidak memenuhi dua syarat itu.

Pasal 1 angka 22 PP 71/2019 mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, dan dipakai sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Definisi ini luas. Gambar tanda tangan yang ditempel ke berkas PDF pun bisa masuk definisi itu, tetapi belum tentu memenuhi syarat kekuatan hukum yang dibahas di bagian ketiga.

Pasal 60 ayat (2) PP 71/2019 menyebut tanda tangan elektronik meliputi yang tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi. Pasal 60 ayat (3) kemudian menetapkan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memenuhi syarat keabsahan, memakai sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, dan dibuat dengan perangkat pembuat tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Tiga unsur itulah pembeda praktisnya.

Sertifikat elektronik sendiri didefinisikan di Pasal 1 angka 20 sebagai sertifikat yang bersifat elektronik, memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik, serta dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Bayangkan sertifikat itu seperti kartu identitas digital yang diterbitkan pihak tepercaya, sehingga pihak lawan bisa memeriksa bahwa penanda tangan memang orang yang dimaksud.

Ada pula segel elektronik. Pasal 59 ayat (2) PP 71/2019 menyebut bahwa bila tanda tangan elektronik mewakili badan usaha, tanda tangan itu disebut segel elektronik, dan peraturan yang sama menyatakan aturan tanda tangan elektronik berlaku mutatis mutandis untuk segel elektronik. Dalam kontrak proyek IT, ini relevan karena penandatangan sering mewakili perseroan, bukan pribadi.

Perbedaan praktis kedua jenis itu paling terasa saat sengketa. Bila tanda tangannya tersertifikasi, penyelenggara sertifikasi dapat memberi keterangan tentang identitas, waktu, dan status sertifikat. Bila tidak tersertifikasi, beban pembuktian lebih banyak jatuh pada para pihak. Ini analisis kami dari struktur aturan, bukan kutipan pasal, jadi penasihat hukum Anda perlu menilai kasus yang konkret.

Diagram perbandingan alur penandatanganan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dan tersertifikasi, lengkap dengan dasar hukum dan e-Meterai

Diagram perbandingan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dan tersertifikasi. Diolah Burung Hantu Infratek dari UU 1/2024, PP 71/2019, dan UU 10/2020.

Kapan Kontrak Proyek IT Perlu Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi?

Kontrak proyek IT perlu tanda tangan elektronik tersertifikasi bila transaksinya berisiko tinggi bagi para pihak. Dasarnya Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menambahkan kewajiban itu ke Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diundangkan pada 2 Januari 2024. Pasal 17 ayat (2a) berbunyi, "Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diamankan dengan Sertifikat Elektronik." Kalimat itu pendek, tetapi akibatnya besar bagi proyek yang bernilai besar.

Kata kuncinya adalah risiko tinggi. Pasal 17 ayat (3) menyerahkan ketentuan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah. Dalam sumber yang kami baca untuk tulisan ini, kami tidak menemukan daftar atau ambang nilai yang menjelaskan apa yang dimaksud risiko tinggi. Karena itu kami tidak berani menyebut angka rupiah tertentu sebagai batas. Cara aman bagi Anda adalah menafsirkan risiko tinggi secara luas.

Contoh pertimbangan yang masuk akal, sebagai analisis kami, adalah proyek dengan nilai kontrak besar, proyek yang memberi vendor akses ke data pribadi atau data keuangan, kontrak yang mengandung denda atau jaminan pelaksanaan, dan kontrak yang diteken pejabat BUMN atau instansi. Bila salah satu ciri itu ada, memakai tanda tangan tersertifikasi lebih mudah dipertanggungjawabkan daripada gambar tanda tangan di PDF.

Aturan ini juga bertemu dengan kewajiban lain dalam proyek IT. Bila vendor memproses data pribadi, kontraknya perlu memuat klausul pelindungan data. Pembahasannya ada di Apa yang Harus Masuk Kontrak Vendor IT Setelah PP 33/2026 Mengatur Prosesor Data Pribadi?. Kontrak yang isinya sudah benar tetapi tanda tangannya lemah tetap rawan dipersoalkan.

Untuk pengadaan pemerintah, urutan kerjanya berbeda lagi, karena kontrak mengikuti dokumen pengadaan dan jadwal yang ketat. Gambaran umum tahapannya ada di Panduan E-Procurement untuk Perusahaan dan BUMN di Indonesia. Intinya sama: tentukan jenis tanda tangan sebelum draf kontrak final dikirim, bukan sesudahnya.

Apa Syarat agar Tanda Tangan Elektronik Punya Kekuatan Hukum?

Pasal 59 ayat (3) PP 71/2019 menetapkan enam syarat agar tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Syarat itu mencakup keterkaitan data pembuatan tanda tangan dengan penanda tangan, kendali penanda tangan, deteksi perubahan, identifikasi penanda tangan, dan bukti persetujuan.

Berikut enam syarat itu dalam bahasa sederhana. Daftar ini merangkum bunyi pasal, bukan menggantikannya.

  • Terkait hanya kepada penanda tangan. Data pembuatan tanda tangan elektronik harus terkait hanya kepada penanda tangan, jadi satu kode atau kunci tidak boleh dipakai bergantian oleh beberapa orang.

  • Dalam kuasa penanda tangan. Pada saat proses penandatanganan, data pembuatan tanda tangan hanya berada dalam kuasa penanda tangan, bukan admin atau sekretaris.

  • Perubahan tanda tangan dapat diketahui. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan harus dapat diketahui.

  • Perubahan isi dapat diketahui. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan itu setelah waktu penandatanganan juga harus dapat diketahui.

  • Penanda tangan dapat diidentifikasi. Harus ada cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya.

  • Persetujuan dapat ditunjukkan. Harus ada cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Keenam syarat itu menjelaskan mengapa gambar tanda tangan yang ditempel ke dokumen sering bermasalah. Gambar itu bisa disalin siapa saja, tidak mengikat isi dokumen, dan tidak mencatat waktu. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, karena perubahan sesudah penandatanganan tidak otomatis terdeteksi.

Pasal 62 PP 71/2019 menambah ketentuan pada proses penandatanganan. Sebelum menandatangani, informasi elektronik yang akan ditandatangani harus diketahui dan dipahami penanda tangan. Persetujuan harus memakai mekanisme afirmasi atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud penanda tangan untuk terikat. Tanda tangan paling sedikit dibuat memakai data pembuatan tanda tangan dan mencantumkan waktu penandatanganan.

Akibat praktisnya cukup jelas. Dokumen yang akan diteken sebaiknya dikirim dalam versi akhir, dengan nomor halaman dan lampiran lengkap, sehingga penanda tangan benar-benar "mengetahui dan memahami" isinya. Mengirim draf berstatus berubah-ubah lalu meminta tanda tangan cepat lewat tautan adalah cara yang merugikan semua pihak, termasuk vendor yang ingin pembayaran terminnya aman.

Siapa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang Layak Dipakai?

Penyelenggara sertifikasi elektronik yang layak dipakai untuk tanda tangan tersertifikasi adalah yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan telah diakui Menteri. Penyelenggara asing yang beroperasi di Indonesia juga harus terdaftar.

Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyebut penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Ayat (4) memberi pengecualian bila layanan yang memakai sertifikat elektronik tersebut belum tersedia di Indonesia. Ayat (2) mewajibkan penyelenggara memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 menurunkan istilah itu menjadi PSrE Indonesia, yaitu penyelenggara sertifikasi elektronik berbentuk badan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan telah mendapatkan pengakuan dari Menteri. Dengan kata lain, nama yang tercantum di sertifikat harus cocok dengan daftar penyelenggara yang diakui, bukan sekadar mengaku bersertifikat.

PP 71/2019 menambah dua kewajiban. Pertama, penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia harus mendapat penilaian dari lembaga sertifikasi penyelenggara sertifikasi elektronik yang terakreditasi. Kedua, bila penyelenggara menyimpan data pembuatan tanda tangan milik penanda tangan, penggunaan data itu harus memakai kombinasi paling sedikit dua faktor autentikasi dan perangkat pembuat tanda tangan yang tersertifikasi.

Pemerintah juga sedang merapikan hubungan ke luar negeri. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pada pertemuan Asia Public Key Infrastructure Consortium di Badung, Bali, pada 24 Juli 2026 bahwa pemerintah menyelaraskan kerangka sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional. Ia mengatakan, "Fondasi tersebut merupakan standar akuntabilitas dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara, sehingga di atasnya dapat dibangun berbagai kerangka kepercayaan sektoral, termasuk penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi," menurut kutipan ANTARA.

Fondasi yang ia maksud adalah kepatuhan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan PP 71/2019. ANTARA juga melaporkan bahwa pemerintah memperdalam koordinasi antara Kemkomdigi, BSSN, OJK, dan Peruri, serta menyiapkan regulasi untuk layanan penandatanganan berbasis komputasi awan. Pernyataan itu arah kebijakan, bukan aturan baru yang sudah terbit, jadi vendor dan perusahaan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Untuk pemilihan praktis, minta calon penyedia layanan menunjukkan bukti pengakuan dari Komdigi, contoh sertifikat yang memuat nama penanda tangan dan waktu, serta cara memeriksa status sertifikat. Bila penyedia tidak bisa menunjukkan tiga hal itu, tanda tangannya sebaiknya diperlakukan sebagai tidak tersertifikasi.

Kapan Dokumen Proyek IT Wajib Memakai e-Meterai?

Surat perjanjian termasuk dokumen yang dikenai bea meterai menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Tarifnya tetap Rp10.000 per dokumen, dan pembayarannya boleh memakai meterai elektronik. Dokumen itu dapat berbentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik.

Pasal 3 ayat (2) huruf a menyebut surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya, sebagai dokumen yang bersifat perdata dan dikenai bea meterai. Pasal 5 menetapkan tarif tetap Rp10.000. Pasal 4 menyebut bea meterai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Pasal 1 butir 2 menegaskan bahwa dokumen mencakup bentuk elektronik.

Ada juga batas nilai. Pasal 3 ayat (2) huruf g menyebut dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000 dan menyebutkan penerimaan uang, atau berisi pengakuan bahwa utang telah dilunasi atau diperhitungkan, ikut dikenai bea meterai. Bagi proyek IT, kuitansi termin pembayaran dan berita acara pelunasan bisa masuk kategori ini.

Siapa yang menanggung bea? Pasal 9 ayat (2) menyebut dokumen yang dibuat dua pihak atau lebih terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Namun ayat (6) menegaskan para pihak boleh bersepakat siapa yang membayar. Karena itu kontrak sebaiknya menulis jelas siapa yang membeli dan membubuhkan e-Meterai, agar tidak ada saling tunggu menjelang tenggat.

Pasal 12 menyebut pembayaran dilakukan memakai meterai atau surat setoran pajak, dan meterai itu dapat berupa meterai tempel, meterai elektronik, atau bentuk lain yang ditetapkan Menteri. Pasal 14 menyebut meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu. Karena itu e-Meterai yang sah dapat ditelusuri, dan itulah yang membedakannya dari gambar meterai yang ditempel sembarangan.

Peruri mencatat penggunaan dokumen elektronik terus meningkat. Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayati mengatakan pada 18 Juni 2026 bahwa pengguna dapat membubuhkan e-Meterai kapan saja dan dari mana saja selama melalui kanal resmi, dan masyarakat diimbau memperoleh e-Meterai hanya melalui kanal resmi yang bekerja sama dengan Peruri, menurut Kompas. Satu catatan jujur dari kami: teks undang-undang yang kami baca mengatur pembayaran pajak atas dokumen, dan kami tidak menemukan ketentuan yang menyatakan perjanjian batal karena tidak bermeterai. Penasihat hukum Anda perlu menilai dampaknya terhadap pembuktian.

Bagaimana Alur Penandatanganan Kontrak Proyek IT yang Rapi?

Alur yang rapi dimulai dari dokumen final, dilanjutkan verifikasi identitas penanda tangan, penandatanganan dengan sertifikat, pembubuhan e-Meterai, dan penyimpanan arsip yang bisa diperiksa ulang. Urutan ini analisis kami dari ketentuan di atas, bukan kewajiban yang tertulis dalam satu pasal.

Langkah pertama adalah membekukan versi dokumen. Pastikan nomor kontrak, lampiran lingkup kerja, jadwal, dan harga sudah final, karena perubahan sesudah tanda tangan harus dapat dideteksi dan sebaiknya memerlukan addendum. Beri nama berkas yang konsisten, misalnya nomor kontrak dan versi, supaya arsip mudah dicari.

Langkah kedua adalah memastikan siapa yang berwenang menandatangani. Untuk perseroan, periksa anggaran dasar atau surat kuasa, lalu catat nama dan jabatan yang tertera di sertifikat elektronik. Bila penanda tangan mewakili badan usaha, gunakan segel elektronik atau sertifikat atas nama jabatan sesuai ketentuan penyelenggaranya.

Langkah ketiga adalah proses penandatanganan itu sendiri. Penanda tangan membuka dokumen penuh, memberi persetujuan lewat mekanisme afirmasi, lalu menandatangani memakai sertifikat. Sistem mencatat waktu penandatanganan sesuai Pasal 62 PP 71/2019. Hindari menandatangani lewat akun bersama atau meminjamkan perangkat kepada staf.

Langkah keempat adalah pembubuhan e-Meterai. Beli melalui kanal resmi, bubuhkan pada dokumen sesuai petunjuk penyedia, lalu simpan bukti pembelian. Untuk volume tinggi, perusahaan yang sudah punya sistem kontrak dapat menyambungkan layanan meterai ke sistem itu, tetapi kami tidak mengulas teknis integrasinya karena belum membaca dokumentasi resminya.

Langkah kelima adalah penyimpanan. Simpan berkas bertanda tangan, bukti verifikasi, dan bukti e-Meterai di tempat yang sama dengan hak akses terbatas. Pastikan kedua pihak memegang salinan lengkap. Bila kontrak memuat data pribadi atau rahasia dagang, enkripsi arsip dan batasi akses sesuai klausul kerahasiaan.

Langkah keenam adalah melanjutkan siklus proyek. Berita acara serah terima, perubahan lingkup, dan perpanjangan pemeliharaan perlu diperlakukan sama seperti kontrak induk. Pembahasan alur pengujian dan serah terima ada di Bagaimana UAT dan Serah Terima Aplikasi Vendor Dijalankan agar Tidak Jadi Sengketa?, dan penyusunan dokumen pengadaan di Bagaimana Menyusun KAK, HPS, dan Kontrak Proyek Aplikasi agar Pengadaan Tidak Tersendat?.

Apa Kesalahan yang Paling Sering Merusak Kekuatan Dokumen Elektronik?

Kesalahan yang paling merusak adalah memakai gambar tanda tangan tanpa sertifikat pada transaksi berisiko tinggi, mengubah dokumen sesudah ditandatangani, membagi akun tanda tangan, dan membeli e-Meterai dari kanal yang tidak resmi. Semuanya bisa dihindari dengan prosedur sederhana.

Kesalahan pertama adalah membagi akses tanda tangan. Syarat Pasal 59 ayat (3) menuntut data pembuatan tanda tangan terkait hanya kepada penanda tangan dan berada dalam kuasanya. Bila direktur meminjamkan akun kepada staf administrasi demi kecepatan, syarat itu tidak terpenuhi. Akibatnya, penanda tangan bisa menyangkal, dan lawan tidak mudah membuktikan sebaliknya.

Kesalahan kedua adalah mengubah dokumen sesudah ditandatangani. Perubahan seperti memperbaiki angka atau menambah lampiran harus dapat dideteksi. Praktik yang aman adalah membuat addendum baru yang ditandatangani ulang. Mengganti berkas lama dengan versi baru yang namanya sama membuat arsip kabur dan bisa dianggap pemalsuan.

Kesalahan ketiga adalah mengabaikan pihak yang membayar bea meterai. Undang-undang membuka ruang kesepakatan, tetapi bila kontrak diam, masing-masing pihak terutang atas dokumen yang ia terima. Vendor yang menunggu pembeli, sementara pembeli menunggu vendor, bisa membuat penandatanganan molor dan dokumen jadi beredar tanpa meterai.

Kesalahan keempat berkaitan dengan meterai palsu. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengancam setiap orang yang meniru atau memalsu meterai, termasuk membuat meterai elektronik secara melawan hukum, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Karena itu, hindari membeli meterai lewat penjual tak dikenal, sebagaimana imbauan Peruri.

Kesalahan kelima adalah menyimpan arsip secara terpisah. Kontrak ada di surel, bukti verifikasi di ponsel pejabat, dan bukti meterai di folder pribadi staf. Saat sengketa muncul dua tahun kemudian, kumpulan bukti itu sulit dilengkapi. Tentukan satu penanggung jawab arsip dan satu lokasi simpan sejak kontrak mulai berlaku.

Kesalahan terakhir adalah menganggap semua proyek sama. Kontrak langganan bernilai kecil mungkin cukup memakai tanda tangan tidak tersertifikasi, sedangkan kontrak pengembangan bernilai besar dengan akses data sensitif perlu tanda tangan tersertifikasi. Putuskan per kontrak, tuliskan alasannya, dan simpan catatan keputusan itu bersama kontrak.

Apa Artinya bagi Perusahaan, BUMN, dan Vendor IT?

Bagi perusahaan, BUMN, dan vendor IT, artinya cara tanda tangan, pembagian bea meterai, dan penyimpanan arsip perlu disepakati sejak klausul kontrak. Kesepakatan itu mengurangi sengketa pembuktian dan mempercepat penutupan kontrak lintas kota.

Bagi perusahaan pembeli, daftar periksa awalnya sederhana. Tentukan tingkat risiko transaksi, pilih jenis tanda tangan, pilih penyelenggara sertifikasi yang diakui, tetapkan siapa yang berwenang menandatangani, dan tentukan siapa yang membayar e-Meterai. Karena aturan pengadaan sering berubah, cek juga jalur pengadaannya. Pembahasan jalur e-Katalog ada di Kapan Pengadaan Layanan IT Wajib Lewat e-Katalog dan Kapan Boleh Memakai Metode Lain?.

Bagi BUMN, ada tekanan tambahan karena dokumen mereka sering diaudit. Auditor biasanya meminta bukti bahwa pejabat penandatangan berwenang dan bahwa kontrak tidak berubah sesudah diteken. Tanda tangan tersertifikasi dengan waktu penandatanganan yang tercatat menjawab dua pertanyaan itu sekaligus. Ini analisis kami, bukan syarat tertulis dalam satu peraturan.

Bagi vendor IT, kemampuan menawarkan proses tanda tangan yang rapi bisa menjadi nilai tambah. Saat pembeli mempertanyakan keamanan dokumen, vendor yang sudah punya prosedur penandatanganan, arsip, dan penanganan e-Meterai terlihat lebih siap. Hal ini terutama berlaku untuk proyek dengan banyak addendum dan perubahan lingkup.

Klausul kontrak yang disarankan, sebagai analisis kami, cukup pendek. Tulis bahwa kedua pihak sepakat memakai tanda tangan elektronik, sebutkan jenisnya, sebutkan penyelenggara sertifikasi yang dipakai, tetapkan pihak yang membeli e-Meterai, dan tetapkan bahwa perubahan hanya sah lewat addendum yang ditandatangani dengan cara yang sama. Lima kalimat itu menutup sebagian besar perdebatan yang biasanya muncul di tengah proyek.

Perusahaan juga perlu melatih staf hukum, pengadaan, dan keuangan memakai alur yang sama. Pembeli sering memegang kontrak di tim hukum, sementara pembayaran termin diurus keuangan. Bila tim keuangan menerima kuitansi tanpa e-Meterai atau tanpa tanda tangan yang sah, risiko muncul saat pemeriksaan pajak atau audit internal.

Terakhir, jangan menunggu aturan sempurna. Pemerintah masih menyiapkan regulasi baru, termasuk untuk penandatanganan berbasis komputasi awan menurut ANTARA, dan definisi risiko tinggi masih bergantung peraturan pelaksana. Mulailah dari prinsip yang sudah pasti, yaitu syarat Pasal 59 ayat (3), penyelenggara yang diakui, dan e-Meterai yang dibeli dari kanal resmi, lalu perbarui prosedur saat aturan baru terbit.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah tanda tangan elektronik sah untuk kontrak proyek IT?

Sah, selama memenuhi enam syarat Pasal 59 ayat (3) PP 71 Tahun 2019, antara lain terkait hanya kepada penanda tangan, berada dalam kuasanya, dan perubahan sesudah penandatanganan dapat diketahui. Untuk transaksi berisiko tinggi, UU 1 Tahun 2024 meminta tanda tangan yang diamankan dengan sertifikat elektronik.

Apakah kontrak proyek IT yang ditandatangani elektronik wajib memakai e-Meterai?

Surat perjanjian termasuk dokumen yang dikenai bea meterai Rp10.000 per dokumen menurut UU 10 Tahun 2020, dan dokumen elektronik masuk definisinya. Pembayarannya boleh memakai meterai elektronik. Kami tidak menemukan ketentuan yang membatalkan perjanjian karena tidak bermeterai, sehingga dampak pembuktiannya perlu dinilai penasihat hukum.

Siapa yang harus membayar bea meterai pada kontrak dua pihak?

Pasal 9 ayat (2) UU 10 Tahun 2020 menyebut bea terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Ayat (6) membolehkan para pihak bersepakat siapa yang membayar. Karena itu, kontrak sebaiknya menulis jelas siapa yang membeli dan membubuhkan e-Meterai sebelum tanda tangan.

Bagaimana memeriksa penyelenggara sertifikasi elektronik sudah diakui?

Penyelenggara Indonesia harus berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan diakui Menteri Komunikasi dan Digital menurut Permenkominfo 11 Tahun 2022. Minta calon penyedia menunjukkan bukti pengakuan dan contoh sertifikat, lalu cocokkan dengan daftar yang diumumkan Komdigi sebelum kontrak diteken.

Kesimpulan

Kontrak proyek IT yang ditandatangani elektronik bisa sama kuatnya dengan kontrak kertas, asalkan tiga hal terpenuhi. Tanda tangannya memenuhi enam syarat Pasal 59 ayat (3) PP 71 Tahun 2019, jenis tanda tangannya sesuai tingkat risiko transaksi menurut Pasal 17 ayat (2a) UU 1 Tahun 2024, dan pajak dokumennya dibayar lewat e-Meterai yang dibeli dari kanal resmi sesuai UU 10 Tahun 2020.

Langkah berikutnya sederhana. Pilih satu kontrak proyek yang sedang berjalan, periksa apakah tanda tangannya tersertifikasi, tentukan siapa yang membayar meterai, dan tulis prosedur penandatanganan satu halaman untuk tim hukum, pengadaan, dan keuangan. Prosedur itu murah dibuat, tetapi sangat berguna saat vendor dan pembeli berbeda pendapat tentang isi dokumen.

(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)


⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.

🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.


Sumber dan Referensi

[1] UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal.id

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik - Pasal.id

[3] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai - Pasal.id

[4] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 - JDIH Kemkomdigi

[5] RI buat sertifikat dan tanda tangan elektronik sesuai standar global - ANTARA News

[6] Dokumen Digital Meningkat, Peruri Perluas Akses e-Meterai Resmi - Kompas.com

    Bagaimana Kontrak Proyek IT Diteken Secara Elektronik agar Berkekuatan Hukum? | Burung Hantu Infratek