Bagaimana Menyusun KAK, HPS, dan Kontrak Proyek Aplikasi agar Pengadaan Tidak Tersendat?

Dokumen persiapan pengadaan adalah paket tiga berkas yang disiapkan pembeli sebelum penyedia dipilih, yaitu spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja (KAK), harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak. Sederhananya, tiga berkas ini menentukan apa yang dibeli, berapa harga wajarnya, dan apa yang terjadi bila ada masalah. Peraturan LKPP 3/2026 mengatur ketiganya secara rinci. Tulisan ini membahas dokumen persiapan, cara menulis KAK, sumber data HPS, komponen HPS, jenis kontrak, uang muka dan jaminan, serah terima, hingga kesiapan pembeli dan penyedia.
TLDR
Apa Saja Dokumen Persiapan yang Harus Ada sebelum Proyek Aplikasi Dilelang?
Ada tiga berkas inti, yaitu KAK atau spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak, yang semuanya ditetapkan PPK sebelum pemilihan penyedia dimulai.
Bagaimana Cara Menulis KAK Proyek Aplikasi yang Bisa Diukur dan Diuji?
KAK yang baik memuat keluaran, kriteria terima, waktu, dan lokasi yang bisa diperiksa, dan direviu dengan data pasar terkini.
Dari Mana Data untuk Menyusun HPS Proyek Aplikasi?
Peraturan menyebut sepuluh sumber, dari harga pasar, katalog elektronik, hingga kontrak sejenis, dan semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan.
Komponen Biaya Apa yang Boleh dan Tidak Boleh Masuk HPS?
HPS memuat biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN, tetapi tidak boleh memuat biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan.
Jenis Kontrak Mana yang Cocok untuk Proyek Aplikasi?
Lumsum cocok bila keluaran jelas, harga satuan atau waktu penugasan cocok bila ruang lingkup masih bergerak, dan kontrak berbasis kinerja cocok untuk layanan.
Bagaimana Uang Muka dan Jaminan Membagi Risiko antara Pembeli dan Penyedia?
Jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan masing-masing 5 persen dalam kondisi umum, sedangkan jaminan uang muka sama dengan uang muka yang dibayarkan.
Apa yang Diperiksa Saat Serah Terima dan Masa Pemeliharaan?
Hasil diperiksa terhadap kriteria kontrak, lalu pembayaran 95 persen dengan retensi 5 persen atau 100 persen dengan jaminan pemeliharaan 5 persen.
Apa yang Perlu Disiapkan Pembeli dan Penyedia Mulai Sekarang?
Ganti rujukan pedoman lama, dokumentasikan data HPS, siapkan data pemilik manfaat, dan tulis KAK yang bisa diuji.
Kesimpulan
Pengadaan yang lancar dimulai dari tiga berkas persiapan yang konsisten satu sama lain dan bisa dipertanggungjawabkan saat diaudit.
Banyak proyek aplikasi tersendat bukan karena kode yang buruk, melainkan karena berkas pengadaannya belum siap. KAK terlalu umum, HPS tidak punya dasar data, dan rancangan kontrak menyalin proyek lain tanpa disesuaikan. Akibatnya klarifikasi berulang, penawaran tidak bisa dibandingkan, dan serah terima berujung perdebatan. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 yang diundangkan pada 22 September 2026 merapikan tahap persiapan itu. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya diminta peraturan ini, dan bagaimana menerapkannya pada proyek aplikasi perusahaan?
Apa Saja Dokumen Persiapan yang Harus Ada sebelum Proyek Aplikasi Dilelang?
Ada tiga berkas inti yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum pemilihan penyedia dimulai: spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, HPS, dan rancangan kontrak. Ketiganya lalu diserahkan ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Pejabat Pengadaan.
Lampiran Peraturan LKPP 3/2026 menyebut empat kegiatan dalam tahap persiapan pengadaan: reviu dan penetapan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, penyusunan dan penetapan HPS, penyusunan dan penetapan rancangan kontrak, serta penetapan uang muka, jaminan, sertifikat garansi, dan penyesuaian harga bila ada. Urutannya penting karena tiap berkas bergantung pada berkas sebelumnya. HPS tidak bisa dihitung sebelum ruang lingkup jelas, dan rancangan kontrak tidak bisa dipilih jenisnya sebelum keluaran pekerjaan terdefinisi.
Peraturan itu juga membuka ruang bantuan. PPK boleh dibantu tim ahli atau tenaga ahli, tim teknis, tim pendukung, dan pejabat fungsional pengelola pengadaan. Untuk proyek aplikasi, bantuan ini praktis berarti melibatkan tim IT internal atau konsultan teknis sejak awal, bukan hanya di tahap evaluasi penawaran.
Berkas persiapan juga dibaca ulang oleh pihak lain. Saat pemilihan lewat tender atau seleksi, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan mereviu dokumen persiapan yang terdiri atas spesifikasi teknis atau KAK, HPS, rancangan kontrak, dokumen anggaran belanja, isian rencana umum pengadaan yang telah diumumkan, waktu pemanfaatan barang atau jasa, analisis pasar, dan uraian singkat pekerjaan. Artinya ada delapan dokumen yang akan diperiksa, bukan hanya tiga.
Ada satu ketentuan waktu yang berguna bagi perencana. Bila persiapan dan pemilihan perlu mendahului persetujuan anggaran, pemilihan boleh berjalan dengan persetujuan pengguna anggaran, tetapi hasilnya tidak mengikat. Kontrak baru ditandatangani setelah DIPA atau DPA disahkan. Bila kegiatan ternyata tidak tersedia dalam DIPA atau DPA, hasil pemilihan harus dibatalkan.
Peraturan LKPP mengikat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BUMN punya pedoman pengadaan sendiri. Meski begitu, struktur tiga berkas ini lazim dipakai sebagai acuan tata kelola yang mudah diaudit. Penjelasan batas keberlakuan peraturan ini ada di Apa Arti Aturan Baru LKPP 2026 bagi Pengadaan Digital Perusahaan dan BUMN?, sehingga di sini kita fokus pada isi dokumennya.
Bagaimana Cara Menulis KAK Proyek Aplikasi yang Bisa Diukur dan Diuji?
KAK yang baik menyebut keluaran yang bisa diperiksa, kriteria terima yang bisa diuji, waktu pemanfaatan, dan lokasi penggunaan. Peraturan LKPP 3/2026 meminta PPK mereviu kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan ketersediaan di pasar sebelum KAK ditetapkan.
Tujuan reviu dirumuskan dengan jelas dalam lampiran peraturan: memastikan bahwa spesifikasi teknis atau KAK pada saat penyusunan anggaran masih sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. Artinya, KAK yang ditulis setahun lalu tidak boleh langsung dipakai. Kebutuhan bisa bergeser, harga bisa berubah, dan produk di pasar bisa sudah berganti. Reviu dilakukan berdasarkan data atau informasi pasar terkini yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk proyek aplikasi, ada empat bagian yang sebaiknya tertulis tegas. Pertama, ruang lingkup fungsional: modul apa saja, siapa penggunanya, dan integrasi dengan sistem apa. Kedua, keluaran: kode sumber, dokumentasi, basis data, panduan pengguna, dan pelatihan. Ketiga, kriteria terima: skenario uji yang dipakai saat serah terima. Keempat, kondisi layanan: ketersediaan sistem, waktu pemulihan, dan masa pemeliharaan.
Ruang lingkup yang bisa dihitung. Sebut jumlah modul, jumlah jenis pengguna, dan jumlah integrasi. Kalimat seperti "aplikasi yang modern dan mudah dipakai" sulit diukur dan membuat penawaran sulit dibandingkan.
Kriteria terima yang bisa diuji. Tulis skenario yang akan dijalankan saat serah terima, misalnya alur persetujuan dari awal sampai akhir, sehingga hasilnya bisa diperiksa sesuai ketentuan kontrak.
Batasan teknis yang beralasan. Bila ada kewajiban format data, standar keamanan, atau lokasi hosting, cantumkan alasannya agar tidak terbaca sebagai pengarahan ke satu merek.
Reviu juga memeriksa tiga hal di luar fungsi. Peraturan menyebut penggunaan produk dalam negeri, pemenuhan Standar Nasional Indonesia, penggunaan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi, dan penggunaan produk ramah lingkungan. Untuk produk dalam negeri, peraturan memuat tangga prioritas yang dimulai dari produk dengan nilai TKDN paling sedikit 25 persen bila ada produk dengan penjumlahan TKDN dan bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40 persen. Bagaimana tangga itu berlaku untuk perangkat lunak dan jasa perlu dikonfirmasi ke Kemenperin atau pembeli, karena rincian perhitungannya berbeda dari perangkat keras.
Bila barang atau jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar, peraturan meminta PPK mengusulkan alternatif spesifikasi atau KAK untuk mendapat persetujuan pengguna anggaran. Dalam praktik aplikasi, ini terjadi pada kebutuhan yang sangat spesifik. Alternatifnya harus tertulis, bukan keputusan lisan, agar jejaknya bisa ditelusuri.
Dari Mana Data untuk Menyusun HPS Proyek Aplikasi?
Peraturan LKPP 3/2026 menyebut sepuluh sumber data HPS, mulai dari harga pasar setempat dan informasi harga resmi lembaga, sampai harga di katalog elektronik dan kontrak sejenis. Apa pun sumbernya, data harus dapat dipertanggungjawabkan.
Lampiran peraturan menegaskan bahwa HPS "dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan". Kalimat ini penting karena HPS bukan angka tebakan dan bukan sekadar pagu anggaran yang disalin. PPK menyusun HPS setelah rencana umum pengadaan ditetapkan, dengan dasar hasil perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya pada tahap perencanaan, pagu anggaran dalam DIPA atau DPA, dan hasil reviu perkiraan biaya yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai.
Sepuluh sumber yang disebut peraturan bisa dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok pertama adalah harga pasar: harga pasar setempat menjelang pemilihan, daftar harga pabrikan, distributor, atau pelaku usaha setelah dikurangi rabat, serta informasi harga dari katalog elektronik. Kelompok kedua adalah publikasi resmi: informasi harga satuan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, dan dari asosiasi profesi keahlian, termasuk situs komunitas internasional yang menayangkan tarif profesi. Kelompok ketiga adalah perbandingan dan perhitungan: kontrak sejenis yang pernah atau sedang berjalan, perhitungan perencana teknis, inflasi, suku bunga, dan kurs tengah Bank Indonesia.
Bagi proyek aplikasi, sumber yang paling relevan biasanya perbandingan dengan kontrak sejenis dan tarif profesi. Tarif profesi pengembang, analis sistem, penguji, dan manajer proyek bisa dirujuk dari publikasi asosiasi. Perbandingan dengan proyek serupa membantu memeriksa apakah total harga masuk akal bila dibagi per modul atau per bulan kerja.
Peraturan juga mengecualikan penyusunan HPS untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan pagu paling banyak Rp10 juta. Pengecualian ini jarang relevan untuk proyek aplikasi perusahaan, yang hampir selalu bernilai jauh lebih besar. Karena itu hampir semua proyek aplikasi membutuhkan HPS yang terdokumentasi.
Satu kebiasaan baik yang bisa langsung dipakai: simpan setiap sumber data HPS dalam satu folder dengan tanggal pengambilan. Saat auditor atau penyedia bertanya dari mana angka itu berasal, jawabannya sudah tersedia. Soal angka biaya yang lebih rinci, Berapa Biaya Membangun Aplikasi Perusahaan dan Apa Saja yang Masuk Anggarannya? menguraikan komponen anggaran dari sisi perusahaan.
Komponen Biaya Apa yang Boleh dan Tidak Boleh Masuk HPS?
HPS wajib memperhitungkan biaya tidak langsung (overhead), keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan. Nilai HPS bersifat terbuka dan paling tinggi sama dengan pagu anggaran.
Aturan ini punya konsekuensi praktis. Penyedia yang menawar akan melihat nilai HPS terbuka, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia kecuali rincian harga satuannya sudah tercantum dalam dokumen anggaran belanja. Peraturan juga menyebut HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Ketentuan ini menegaskan fungsi HPS sebagai alat menilai kewajaran harga, bukan alat menghitung kerugian.
Besaran keuntungan dalam HPS tidak boleh asal. Peraturan meminta PPK mempertimbangkan kompleksitas, risiko, lokasi, jangka waktu pelaksanaan, jenis kontrak, dan model bisnis pekerjaan. Proyek aplikasi dengan integrasi ke banyak sistem lama dan tenggat ketat membawa risiko lebih tinggi dibanding aplikasi sederhana, sehingga persentase keuntungan yang wajar pun berbeda.
Komponen biaya dibedakan menurut jenis pengadaan. Untuk pengadaan barang, termasuk perangkat keras pendukung aplikasi, HPS memperhitungkan harga barang, biaya pengiriman, instalasi, suku cadang, biaya operasional dan pemeliharaan, serta pelatihan. Untuk jasa lainnya, komponennya meliputi upah atau imbalan personel, penggunaan bahan atau peralatan, keuntungan dan overhead, transportasi, serta biaya lain sesuai jenis jasa.
Biaya langsung personel. Mencakup gaji dasar, beban sosial, overhead, dan keuntungan. Satuan waktunya bisa bulan, minggu, hari, atau jam, dengan rumus konversi yang tercantum di lampiran.
Biaya langsung non personel. Mencakup kebutuhan pendukung seperti pelatihan, sosialisasi, dan survei. Pada prinsipnya tidak melebihi 40 persen dari total biaya, kecuali untuk pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus.
Untuk jasa konsultansi nonkonstruksi, peraturan menyediakan tiga metode. Metode berbasis biaya menghitung remunerasi personel dan biaya non personel. Metode berbasis pasar membandingkan biaya keluaran dengan tarif yang berlaku, dan peraturan memberi contoh jasa konsultansi pembuatan website serta pembuatan aplikasi open source. Metode berbasis keahlian menilai tarif dari ruang lingkup keahlian, reputasi, atau hak eksklusif, dengan contoh sistem informasi yang telah memiliki hak paten.
Setelah dihitung, HPS ditetapkan dengan tanda tangan PPK pada lembar persetujuan, dan hanya HPS yang telah ditandatangani yang sah. Peraturan meminta penetapan dilakukan menjelang persiapan pemilihan supaya angkanya relevan dengan harga pasar terkini. PPK juga menginput HPS pada fitur rincian HPS di sistem pengadaan secara elektronik dan mendokumentasikan data riwayat serta informasi pendukungnya.
Jenis Kontrak Mana yang Cocok untuk Proyek Aplikasi?
Pilihannya bergantung pada seberapa jelas ruang lingkup dan keluaran. Kontrak lumsum cocok bila ruang lingkup, waktu, dan keluaran terdefinisi jelas. Kontrak harga satuan atau waktu penugasan cocok bila ruang lingkup belum bisa dipastikan. Kontrak berbasis kinerja cocok untuk layanan dengan tingkat pelayanan tertentu.
Peraturan LKPP 3/2026 meminta PPK memilih jenis kontrak dengan mempertimbangkan jenis barang atau jasa, spesifikasi atau KAK, volume, lama pekerjaan, kesulitan dan risiko, serta karakteristik pekerjaan. Prinsipnya efisien, efektif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada satu jenis yang selalu benar, tetapi ada logika untuk memilih.
Untuk pengadaan barang atau jasa lainnya, peraturan menyebut lima jenis: lumsum, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, kontrak payung, dan kontrak berbasis kinerja. Kontrak lumsum membayar harga pasti dan tetap sesuai daftar keluaran dan harga, tanpa memperhatikan rincian biaya, dan pembayarannya bisa sekaligus atau bertahap menurut bagian keluaran. Kontrak harga satuan dipakai ketika kuantitas tidak dapat ditetapkan secara tepat, dan total pembayarannya bergantung pada volume hasil pekerjaan.
Untuk jasa konsultansi nonkonstruksi, jenisnya lumsum, waktu penugasan, kontrak payung, dan kontrak berbasis kinerja. Kontrak waktu penugasan dipakai bila ruang lingkup belum bisa didefinisikan rinci atau bisa berubah substansial, dan nilai akhirnya bergantung pada lamanya penugasan. Pembayarannya terdiri atas biaya personel berdasarkan remunerasi tetap per satuan waktu dan biaya non personel.
Dalam proyek aplikasi, aturan praktisnya begini. Bila Anda sudah punya KAK lengkap dengan daftar modul dan kriteria terima, lumsum memberi kepastian harga. Bila kebutuhan akan ditemukan sambil jalan, misalnya pada riset pengguna atau prototipe, waktu penugasan lebih jujur terhadap ketidakpastian. Bila yang dibeli adalah layanan berkelanjutan seperti pengoperasian sistem dengan target ketersediaan, kontrak berbasis kinerja lebih sesuai.
Peraturan juga mengatur kontrak tahun jamak, yaitu kontrak yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dan dilakukan setelah persetujuan pejabat berwenang. Contohnya pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan, atau pekerjaan yang memberi manfaat lebih bila dikontrakkan paling lama tiga tahun anggaran. Proyek aplikasi besar dengan tahap pengembangan dan pemeliharaan panjang sering masuk kategori ini.
Bentuk kontrak mengikuti nilai. Bukti pembelian dipakai untuk nilai paling banyak Rp10 juta, kuitansi paling banyak Rp50 juta, surat perintah kerja untuk jasa lainnya di atas Rp50 juta sampai Rp200 juta atau konsultansi paling banyak Rp100 juta, dan surat perjanjian untuk jasa lainnya di atas Rp200 juta atau konsultansi di atas Rp100 juta.
Bagaimana Uang Muka dan Jaminan Membagi Risiko antara Pembeli dan Penyedia?
Jaminan pelaksanaan ditetapkan 5 persen dari nilai kontrak bila penawaran terkoreksi berada di antara 80 dan 100 persen HPS, jaminan pemeliharaan 5 persen, dan jaminan uang muka senilai uang muka. Jaminan bisa berupa bank garansi atau surety bond.
Peraturan LKPP 3/2026 menjelaskan fungsi jaminan sebagai pengendalian dan mitigasi risiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya pelaksanaan pengadaan, baik pada tahap pemilihan maupun pelaksanaan kontrak. Jaminan dicairkan oleh penjamin bila peserta atau penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan.
Ada pula aturan untuk penawaran yang sangat rendah. Bila nilai penawaran terkoreksi di bawah 80 persen HPS, jaminan pelaksanaan ditentukan sebesar 5 persen dari nilai HPS, bukan dari nilai kontrak. Dengan aturan ini, besar jaminan tidak ikut mengecil mengikuti penawaran yang sangat rendah.
Sifat jaminan juga diatur. Jaminan harus tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah menerima surat perintah pencairan. Dalam hal ada sengketa antara penyedia dan penjamin atau penerima jaminan, sengketa itu tidak menunda pembayaran klaim. Bagi penyedia, ini berarti jaminan adalah kewajiban nyata yang bisa ditagih cepat.
Penerbit jaminan dibedakan menurut nilai HPS. Untuk HPS sampai Rp7,5 miliar, penerbitnya bisa bank umum, lembaga khusus pembiayaan ekspor, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau konsorsium perusahaan asuransi umum yang punya program suretyship. Untuk HPS di atas Rp7,5 miliar, daftar penerbit yang diizinkan lebih sempit.
Uang muka diatur terpisah. PPK dapat memberikan uang muka untuk persiapan pelaksanaan, misalnya mobilisasi tenaga, uang tanda jadi ke pemasok, iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerjaan teknis persiapan. Besarannya bervariasi: paling tinggi 20 persen dari nilai kontrak untuk usaha mikro, kecil, koperasi, dan penyedia jasa konsultansi pada kategori tertentu, dan paling tinggi 15 persen untuk kontrak tahun jamak. Persentasenya dicantumkan di rancangan kontrak, dan setiap uang muka harus disertai jaminan uang muka senilai uang muka itu.
Di sisi pembeli, pelajaran praktisnya adalah mencantumkan angka jaminan dan uang muka secara tegas di rancangan kontrak sejak awal, karena rancangan kontrak yang sudah menjadi bagian dokumen pemilihan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK. Di sisi penyedia, perhitungkan biaya jaminan dalam harga penawaran sehingga margin tidak tergerus di tengah proyek.
Apa yang Diperiksa Saat Serah Terima dan Masa Pemeliharaan?
Hasil pekerjaan diperiksa terhadap kriteria atau spesifikasi dalam kontrak. Bila sesuai, PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Pembayaran dilakukan 95 persen dengan retensi 5 persen, atau 100 persen dengan jaminan pemeliharaan 5 persen dari harga kontrak.
Alurnya tertulis di lampiran Peraturan LKPP 3/2026. Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan permintaan tertulis untuk penyerahan hasil pekerjaan. Sebelum serah terima, PPK memeriksa hasil pekerjaan dengan bantuan konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil dengan kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
Diagram alur dari berkas persiapan sampai serah terima. Diolah Burung Hantu Infratek dari lampiran Peraturan LKPP 3/2026.
Di sinilah KAK yang baik menunjukkan nilainya. Bila KAK hanya menyebut "aplikasi berjalan baik", pemeriksaan menjadi perdebatan. Bila KAK memuat skenario uji dan kriteria terima, pemeriksaan menjadi daftar centang. Bila hasil tidak sesuai atau cacat, PPK memerintahkan penyedia memperbaiki atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebelum serah terima ditandatangani.
Setelah berita acara ditandatangani, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna anggaran, dan penyerahan hasil pekerjaan menjadi dasar pencatatan aset. Untuk aplikasi, ini berarti perangkat lunak dan lisensinya tercatat sebagai aset instansi, sehingga hak atas kode sumber dan dokumentasi sebaiknya sudah dibahas dalam kontrak.
Masa pemeliharaan, bila diperlukan, punya aturan sendiri. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan sehingga kondisinya tetap seperti saat penyerahan pertama. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan penyerahan akhir, dan PPK wajib membayar sisa nilai kontrak atau mengembalikan jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
Bila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, PPK melakukan pemutusan kontrak, berhak tidak membayar retensi atau mencairkan jaminan pemeliharaan, dan penyedia dikenai sanksi administratif. Masa pemeliharaan boleh melampaui tahun anggaran. Detail apa saja yang perlu masuk kontrak pemeliharaan aplikasi dibahas dalam Apa yang Harus Ada dalam Kontrak Pemeliharaan Aplikasi Setelah Go-Live?.
Perubahan di tengah jalan juga diatur. Perubahan kontrak bisa menyangkut pekerjaan, harga, jadwal, personel, atau administrasi, dan harus disetujui para pihak. Bila kuantitas berubah lebih dari 10 persen dari kuantitas awal akibat perubahan pekerjaan, pembayaran kuantitas selanjutnya memakai harga satuan yang disesuaikan melalui negosiasi. Proyek aplikasi yang perubahan fiturnya sering muncul sebaiknya menyiapkan mekanisme ini sejak penulisan kontrak.
Apa yang Perlu Disiapkan Pembeli dan Penyedia Mulai Sekarang?
Pembeli perlu mengganti rujukan pedoman lama, mendokumentasikan data HPS, dan menulis KAK yang bisa diuji. Penyedia perlu menyiapkan data pemilik manfaat, memahami larangan pinjam bendera, dan menghitung biaya jaminan dalam penawaran.
Peraturan LKPP 3/2026 mencabut Peraturan LKPP 12/2021 beserta perubahannya, yaitu Peraturan LKPP 4/2024. Pemerhati pengadaan Freddy Thie menyebut peraturan baru itu perlu diperhatikan pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia yang ingin mengikuti proses pengadaan, baik melalui tender, pengadaan langsung, maupun e-purchasing. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bojonegoro pada 30 Oktober 2026 mengingatkan agar pelaku pengadaan tidak memakai pedoman lama tanpa memahami ketentuan terbaru.
Ada tenggat yang jelas bagi penyedia soal data pemilik manfaat. Untuk pengadaan dengan pengumuman atau undangan sampai 31 Oktober 2026, evaluasi data pemilik manfaat belum dilakukan. Untuk pengumuman atau undangan mulai 1 November sampai 31 Desember 2026, evaluasi memakai data di sistem pengadaan atau data yang diunggah penyedia. Mulai 1 Januari 2027, evaluasi memakai data yang tersedia di sistem. Penawaran dapat digugurkan bila data tidak tersedia, dan Pokja menggugurkan peserta yang memiliki kesamaan pemilik manfaat pada paket yang sama.
Larangan pinjam bendera juga berlaku. Para pihak dilarang meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain serta mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain, sedangkan pengalihan sebagian pekerjaan tetap dimungkinkan sesuai peraturan. Bagi software house, ini berarti porsi yang dikerjakan sendiri dan porsi yang disubkontrakkan perlu tertulis jelas di kontrak.
Untuk pembeli. Ganti rujukan pedoman lama di SOP dan template, simpan data sumber HPS dengan tanggal, dan minta tim IT menulis kriteria terima yang bisa diuji.
Untuk penyedia. Siapkan data pemilik manfaat sebelum pengumuman terbit, hitung biaya jaminan dalam harga penawaran, dan susun kontrak subkontrak yang jelas.
Untuk BUMN dan perusahaan swasta. Gunakan struktur tiga berkas ini sebagai acuan internal bila pedoman perusahaan belum memuat padanannya, lalu cocokkan dengan pedoman internal yang berlaku.
Pemilihan mitra juga ikut menentukan kualitas berkas. Vendor yang paham tahap persiapan bisa membantu menyusun KAK yang realistis, bukan hanya menjawab tender. Kriteria seleksi yang bisa dipakai tersedia di Bagaimana Perusahaan dan BUMN Memilih Software House yang Tepat?. Bila pengadaan menyangkut sistem pengadaan itu sendiri, Panduan E-Procurement untuk Perusahaan dan BUMN di Indonesia membahas tahapan, biaya, dan risikonya.
Satu catatan metodologis: ringkasan pasal dalam tulisan ini dibaca dari teks digital RegulasiPengadaan.com, yang dibuat otomatis dari naskah resmi JDIH dan menyatakan dirinya bukan teks resmi. Untuk keputusan hukum yang mengikat, rujuk naskah resmi dari LKPP dan konsultasikan dengan penasihat hukum.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu HPS dalam pengadaan proyek aplikasi?
HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan PPK dan telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. HPS dipakai menilai kewajaran penawaran, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, serta menentukan besaran dan penerbit jaminan pelaksanaan.
Apakah HPS boleh dirahasiakan?
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, serta paling tinggi sama dengan pagu anggaran. Yang bersifat rahasia adalah rincian HPS, kecuali rincian harga satuan itu sudah tercantum dalam dokumen anggaran belanja. HPS juga tidak menjadi dasar perhitungan kerugian negara.
Berapa jaminan pelaksanaan untuk proyek aplikasi?
Menurut Peraturan LKPP 3/2026, jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak bila penawaran terkoreksi 80 sampai 100 persen dari HPS. Bila penawaran di bawah 80 persen HPS, jaminannya 5 persen dari nilai HPS. Jaminan dapat berupa bank garansi atau surety bond.
Kapan kontrak lumsum lebih cocok daripada kontrak waktu penugasan?
Kontrak lumsum cocok bila ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Kontrak waktu penugasan cocok untuk jasa konsultansi bila ruang lingkup belum bisa dirinci atau bisa berubah substansial, karena nilai akhirnya bergantung pada lamanya penugasan.
Apakah BUMN wajib memakai Peraturan LKPP 3/2026?
Peraturan LKPP terutama mengikat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BUMN memiliki pedoman pengadaan internal. Banyak BUMN tetap memakai struktur persiapan serupa sebagai acuan tata kelola, tetapi kewajibannya perlu dicek pada pedoman pengadaan masing-masing perusahaan.
Kesimpulan
Pengadaan proyek aplikasi yang lancar dimulai dari tiga berkas yang konsisten: KAK yang bisa diukur, HPS yang punya dasar data, dan rancangan kontrak yang jenisnya sesuai karakter pekerjaan. Peraturan LKPP 3/2026 menuntut ketiganya ditetapkan dan didokumentasikan sebelum pemilihan penyedia, lalu dibaca ulang oleh Pokja dan auditor. Berkas yang rapi mempercepat klarifikasi, membuat penawaran bisa dibandingkan, dan menutup ruang perdebatan saat serah terima.
Langkah berikutnya sederhana. Ganti rujukan pedoman lama pada SOP dan template, kumpulkan sumber data HPS dengan tanggal, tulis kriteria terima yang bisa diuji, dan siapkan data pemilik manfaat bagi penyedia. Tim yang menyiapkan berkas ini sebelum pengumuman terbit akan melewati tahap pengadaan dengan gesekan jauh lebih kecil.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Sumber dan Referensi
[2] Peraturan LKPP 3 Tahun 2026 Terbit, Freddy Thie Soroti 6 Aturan Penting - Embaran Media
[3] Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 telah terbit - Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bojonegoro
