Apa Arti Aturan Baru LKPP 2026 bagi Pengadaan Digital Perusahaan dan BUMN?
Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah proses belanja negara yang dibiayai APBN atau APBD, dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Sederhananya, siapa pun yang menjual perangkat lunak, perangkat keras, atau jasa teknologi ke instansi harus lolos aturan mainnya lebih dulu. Sepanjang 2025 dan 2026 aturan itu berubah lewat Perpres 46/2025 dan dua peraturan LKPP baru. Tulisan ini membahas perubahan aturan, posisi BUMN, katalog elektronik, ambang nilai, TKDN, sistem pengadaan elektronik, risiko, hingga persiapan perusahaan dan vendor IT.
TLDR
Apa yang Berubah pada Aturan Pengadaan Pemerintah Sejak 2025?
Perpres 46/2025 berlaku sejak 30 April 2025, lalu Peraturan LKPP 2/2026 dan 3/2026 menggantikan pedoman lama pada September 2026.
Siapa yang Terikat Aturan LKPP dan Bagaimana Posisi BUMN?
Peraturan LKPP mengikat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sedangkan BUMN terkena pasal prioritas produk dalam negeri di Perpres 46/2025.
Mengapa Katalog Elektronik Kini Menjadi Jalur Pertama Belanja Pemerintah?
E-purchasing wajib dilakukan bila barang atau jasa tersedia di katalog, kecuali PPK membuktikan lewat analisa pasar bahwa katalog tidak memadai.
Berapa Ambang Nilai yang Menentukan Cara Pembelian?
Angka Rp50 juta, Rp100 juta, Rp200 juta, dan Rp400 juta menentukan siapa yang memutuskan, dokumen apa yang disiapkan, dan fitur sistem mana yang dipakai.
Bagaimana Aturan TKDN dan Produk Dalam Negeri Mengubah Peta Vendor?
Pasal 66 menyusun urutan prioritas belanja berdasarkan skor TKDN, sehingga vendor perlu menyiapkan bukti kandungan lokal sejak awal.
Apa yang Diatur Sistem Pengadaan Elektronik bagi Penyedia?
Ada lima metode pemilihan penyedia, dua jenis fitur sistem, dan larangan tegas pinjam bendera perusahaan.
Di Mana Celah Risiko dan Kritik terhadap Aturan Ini?
ICW menilai perluasan penunjukan langsung untuk program prioritas Presiden membuka ruang subjektivitas dan konflik kepentingan.
Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan, BUMN, dan Vendor IT?
Siapkan peta aturan, dokumentasi analisa pasar, bukti TKDN, dan sistem pengadaan digital yang bisa diaudit.
Kesimpulan
Aturan 2026 menggeser pengadaan ke jalur digital yang lebih terdokumentasi, dan siapa pun yang siap lebih awal akan bergerak lebih cepat.
Banyak tim pengadaan dan vendor teknologi masih bekerja dengan kebiasaan yang dibentuk Perpres 16/2018 dan pedoman LKPP 2021. Dalam beberapa bulan terakhir pedoman itu dicabut satu per satu. Katalog elektronik punya aturan main baru, metode pemilihan penyedia dirumuskan ulang, dan prioritas produk dalam negeri ditulis lebih rinci. Pertanyaannya bukan lagi apakah aturan berubah, melainkan apa yang harus dikerjakan berbeda mulai hari ini oleh perusahaan, BUMN, dan vendor IT yang berurusan dengan belanja pemerintah.
Apa yang Berubah pada Aturan Pengadaan Pemerintah Sejak 2025?
Perubahan terjadi di dua lapis. Lapis pertama adalah Perpres 46/2025, yang berlaku sejak 30 April 2025. Lapis kedua adalah dua peraturan LKPP pada 2026 yang mencabut pedoman lama untuk katalog elektronik dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia.
Menurut basis data JDIH BPK, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 30 April 2025, dengan tanggal berlaku yang sama. Peraturan ini berstatus berlaku dan merupakan perubahan kedua atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ia sekaligus mengubah Perpres 12/2021, perubahan pertama yang sebelumnya dipakai tim pengadaan sebagai pegangan utama.
Lapis kedua datang pada Agustus dan September 2026. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan pada 27 Agustus 2026, diundangkan serta berlaku mulai 1 September 2026, dan mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik. Naskah resminya tercatat 16 halaman di Berita Negara Tahun 2026.
Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 menyusul sebagai pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Menurut ulasan pemerhati pengadaan Freddy Thie di Embaran Media pada 21 Oktober 2026, peraturan ini diundangkan pada 22 September 2026 dan mencabut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 beserta perubahannya, yaitu Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024. Situs RegulasiPengadaan.com mencatat teksnya terdiri atas 12 pasal dan 3 lampiran.
Perubahan ini punya konsekuensi praktis yang jarang dibicarakan. Dokumen internal seperti SOP pengadaan, template kerangka acuan kerja, dan checklist kepatuhan vendor hampir pasti masih merujuk ke pedoman 2021. Rujukan yang usang bisa membuat dokumen dikembalikan, jadwal pengadaan mundur, atau yang lebih serius, keputusan pengadaan sulit dipertanggungjawabkan saat diperiksa auditor.
Pemerintah daerah juga bergerak cepat. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bojonegoro, misalnya, mengumumkan terbitnya Peraturan LKPP 3/2026 pada 30 Oktober 2026 dan mengingatkan agar pelaku pengadaan tidak memakai pedoman lama tanpa memahami ketentuan terbaru. Pesan itu relevan bagi semua pihak yang menjual ke instansi: pedoman baru sudah beredar di lapangan, dan pembeli Anda mulai memakainya.
Perlu dicatat, tulisan ini membaca teks peraturan dan ulasan dari sumber yang disebutkan di bagian referensi. Untuk keputusan hukum yang mengikat, rujuk naskah resmi di JDIH LKPP atau JDIH BPK, dan konsultasikan dengan penasihat hukum perusahaan.
Siapa yang Terikat Aturan LKPP dan Bagaimana Posisi BUMN?
Peraturan LKPP terutama mengikat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BUMN tidak otomatis terikat seluruh pedoman itu, tetapi Perpres 46/2025 menyentuh BUMN lewat ketentuan prioritas produk dalam negeri yang berlaku juga bagi belanja BUMN dan BUMD.
Batas ini terlihat jelas dari bunyi pasalnya. Pasal 12 ayat (2) Peraturan LKPP 2/2026 menyebut kewajiban e-purchasing untuk memenuhi kebutuhan Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah. Subjek aturannya adalah instansi pemerintah yang membelanjakan APBN atau APBD, bukan perusahaan negara yang mengelola anggaran sendiri.
BUMN punya pedoman pengadaan internal yang ditetapkan lewat mekanisme korporasi masing-masing, dan sebagian BUMN memilih mengadopsi praktik LKPP secara sukarela agar proses mereka mudah diaudit. Pedoman internal BUMN tidak dibahas dalam tulisan ini, jadi tim pengadaan BUMN perlu mengecek dokumen pedoman perusahaan masing-masing, bukan menyimpulkan dari tulisan ini saja.
Titik temu yang terverifikasi ada di Perpres 46/2025. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan dalam keterangan tertulis pada 7 Mei 2025 bahwa regulasi baru ini mengatur kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk membeli produk ber-TKDN dan produk dalam negeri. Pernyataan itu dimuat detikFinance dan menjadi rujukan paling jelas tentang jangkauan aturan ini terhadap BUMN.
Bagi vendor, pembedaan ini menentukan strategi. Penjual yang menyasar kementerian dan pemerintah daerah akan bersentuhan langsung dengan katalog elektronik dan sistem pengadaan secara elektronik. Penjual yang menyasar BUMN akan lebih sering berhadapan dengan prosedur internal perusahaan, tetapi tetap perlu memperhatikan prioritas produk dalam negeri yang diatur Perpres.
Satu kebiasaan yang layak diubah: jangan menyamakan semua pembeli publik. Lembaga pemerintah, BUMN, dan BUMD memiliki dasar hukum berbeda. Vendor yang menyiapkan satu paket dokumen untuk semua pembeli cenderung kehilangan waktu di tahap klarifikasi. Cara yang lebih rapi adalah membuat peta pembeli yang menandai aturan mana yang berlaku untuk tiap target, lalu menyesuaikan dokumen penawaran.
Bagi perusahaan swasta yang bukan penyedia, pelajaran serupa tetap berguna. Banyak perusahaan menyalin kerangka pengadaan pemerintah sebagai praktik terbaik: metode pemilihan bertingkat, dokumentasi analisa pasar, dan jejak persetujuan elektronik. Ini bukan kewajiban hukum, melainkan pilihan tata kelola yang terbukti memudahkan audit internal.
Mengapa Katalog Elektronik Kini Menjadi Jalur Pertama Belanja Pemerintah?
Karena aturannya mewajibkan. Pasal 12 ayat (2) Peraturan LKPP 2/2026 menyatakan e-purchasing wajib dilakukan bila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di katalog elektronik. Metode lain baru boleh dipakai lewat pengecualian yang harus dibuktikan.
Bunyi pasalnya tegas: e-purchasing "wajib dilakukan untuk memenuhi barang/jasa yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah apabila tersedia dalam Katalog Elektronik". Kalimat ini membalik beban pembuktian. Dulu pembeli bisa memilih metode sesuai kebiasaan, kini pembeli harus menjelaskan mengapa ia tidak membeli lewat katalog padahal produknya ada.
Pasal 12 ayat (3) membuka dua pengecualian. Pertama, katalog tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan atau layanan. Kedua, pertimbangan bahwa metode selain e-purchasing lebih efisien atau efektif. Ayat (4) menegaskan pengecualian itu berdasarkan penilaian Pejabat Pembuat Komitmen, atau PPK.
Penilaian PPK tidak boleh sekadar opini. Ayat (5) mewajibkan analisa pasar, dan ayat (6) merinci isinya. Menurut ulasan LEXmedia pada 10 Oktober 2026, analisa itu paling sedikit mengidentifikasi lima hal: ketersediaan barang atau jasa dan penyedia katalog, pemenuhan volume dan spesifikasi teknis, kesanggupan penyedia dari sisi waktu, lokasi, dan layanan, kesesuaian kategori, serta perbandingan harga di dalam dan di luar katalog.
Artinya, analisa pasar berubah menjadi dokumen pembelaan. Saat auditor bertanya mengapa sebuah paket dikerjakan lewat tender dan bukan katalog, PPK perlu menunjukkan analisa yang sudah dibuat sebelum keputusan diambil. Pembeli yang tidak punya dokumen itu menanggung risiko temuan, dan karena itu cenderung memilih jalur katalog agar aman.
Pengaruhnya ke vendor langsung terasa. Produk yang tidak tayang di katalog akan sulit bersaing karena pembeli punya alasan kuat untuk mencari dulu di katalog. Peraturan LKPP 2/2026 juga mengatur pengawasan penayangan produk, sehingga data produk, harga, dan status produk harus dijaga akurat. Pengawasan dilakukan lewat sampling berkala dan penanganan laporan produk, dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan bila ada pelanggaran penayangan.
Pasal 19 menambahkan sisi digitalnya: Surat atau Bukti Pesanan ditandatangani PPK dan penyedia secara elektronik lewat sistem katalog. Seluruh jejak transaksi tersimpan di satu sistem, sehingga proses lebih mudah ditelusuri tetapi juga lebih sulit diperbaiki diam-diam setelah kejadian.
Diagram jalur e-purchasing dan pengecualiannya. Diolah Burung Hantu Infratek dari Peraturan LKPP 2/2026 dan 3/2026.
Berapa Ambang Nilai yang Menentukan Cara Pembelian?
Ada beberapa angka kunci: Rp50 juta, Rp100 juta, Rp200 juta, dan Rp400 juta untuk konstruksi. Angka-angka ini menentukan siapa yang memutuskan, dokumen apa yang disiapkan, dan fitur sistem mana yang dipakai.
Mulai dari Peraturan LKPP 3/2026. Pasal 3 membedakan fitur sistem pengadaan secara elektronik menjadi transaksional dan pencatatan. Pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000 memakai fitur transaksional, begitu pula penunjukan langsung, tender cepat, serta tender atau seleksi. Fitur pencatatan dipakai untuk nilai paling banyak Rp50.000.000.
Di sisi katalog, Peraturan LKPP 2/2026 memuat ambang lain. Pasal 13 mewajibkan PPK menetapkan harga perkiraan sendiri, atau HPS, untuk e-purchasing bernilai di atas Rp100.000.000, sedangkan nilai sampai Rp100.000.000 cukup memakai referensi harga. Pasal 20 memberlakukan jaminan pelaksanaan untuk kontrak barang, konstruksi, dan jasa lainnya di atas Rp200.000.000.
Pembelian langsung. Pasal 15 membatasi nilai paling banyak Rp50.000.000 pada kategori tertentu atau Toko Daring, dan dilaksanakan Pejabat Pengadaan. Produk berharga tetap punya aturan sendiri.
Negosiasi harga dan mini kompetisi. Pasal 16 dan 17 memberi kewenangan Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000. Di atas angka itu pelaksananya PPK atau Pokja Pemilihan, tergantung metode.
Toko Daring. Pasal 11 menetapkan transaksi maksimal Rp50.000.000 lewat marketplace mitra, dengan barang yang ditayangkan berupa produk dalam negeri serta produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
Wilayah Papua. Pasal 17 ayat (3) memakai ambang Rp1.000.000.000 untuk mini kompetisi sebagai bentuk afirmasi.
Untuk konstruksi, Perpres 46/2025 menaikkan batas penunjukan langsung yang ditujukan bagi usaha kecil menjadi di bawah Rp400 juta, sebagaimana dikutip Kontan dari Ketua Umum Gapensi pada 4 Juni 2025. Konstruksi bukan fokus tulisan ini, tetapi angkanya penting bagi vendor IT yang ikut dalam proyek konstruksi terintegrasi seperti gedung pintar atau pusat data.
Pelajaran praktisnya: sebelum menyusun penawaran, hitung dulu nilai paket Anda terhadap tangga ambang ini. Paket Rp180 juta dan Rp220 juta mungkin hanya selisih sedikit, tetapi pelaksananya berbeda, dokumen jaminannya berbeda, dan lamanya proses pun berbeda. Vendor yang paham tangga ambang bisa menyarankan pembagian paket yang masuk akal, tanpa memecah paket secara tidak wajar.
Bagaimana Aturan TKDN dan Produk Dalam Negeri Mengubah Peta Vendor?
Pasal 66 Perpres 46/2025 menetapkan urutan prioritas belanja berdasarkan skor Tingkat Komponen Dalam Negeri, atau TKDN. Produk dengan kandungan lokal lebih tinggi didahulukan sebelum produk impor boleh dipilih.
Ketentuan ini dirangkum detikFinance dari keterangan Kementerian Perindustrian pada 7 Mei 2025. Urutan pertama: bila ada produk yang penjumlahan skor TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) lebih dari 40 persen, produk ber-TKDN di atas 25 persen yang dapat dibeli. Urutan kedua: bila tidak ada, tetapi ada produk ber-TKDN di atas 25 persen, produk itu yang dapat dibeli.
Urutan ketiga memungkinkan pembelian produk ber-TKDN di bawah 25 persen bila tidak ada produk ber-TKDN di atas angka itu. Urutan keempat membuka pembelian produk dalam negeri yang terdata di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bila tidak ada produk bersertifikat TKDN. Menurut Kemenperin, aturan lama membolehkan pembelian produk impor langsung bila industri dalam negeri belum mampu menyediakan produk dengan skor TKDN dan BMP di atas 40 persen.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut regulasi ini "angin segar bagi industri di tengah tekanan demand domestik saat ini". Pernyataan itu menunjukkan arah kebijakan: belanja pemerintah dan BUMN dijadikan penopang permintaan produk lokal.
Bagi vendor teknologi, dampaknya tidak seragam. Produk perangkat keras seperti server, perangkat jaringan, atau komputer punya jalur sertifikasi TKDN yang sudah lama dikenal. Untuk perangkat lunak dan jasa, hasil pencarian untuk tulisan ini tidak menemukan ketentuan rinci tentang cara skor TKDN dihitung, sehingga vendor sebaiknya memastikan sendiri ke Kemenperin atau pembeli apakah produk atau jasanya dinilai dengan skema TKDN.
Ada satu hal yang bisa dikerjakan sekarang. Pasal 11 Peraturan LKPP 2/2026 menyebut Toko Daring hanya menayangkan produk dalam negeri serta produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Pasal 72 Perpres, seperti diuraikan LEXmedia, juga memberi kewenangan kepada kementerian teknis untuk merekomendasikan penghentian produk impor yang punya substitusi produk dalam negeri di katalog. Vendor dengan produk impor perlu menyiapkan skenario ketika produknya terkena rekomendasi itu.
Vendor lokal sebaliknya perlu membereskan bukti. Dokumen TKDN, data di SIINAS, dan kejelasan kepemilikan perusahaan sebaiknya siap sebelum pengumuman pengadaan terbit, bukan dikerjakan saat batas waktu penawaran tinggal beberapa hari.
Apa yang Diatur Sistem Pengadaan Elektronik bagi Penyedia?
Peraturan LKPP 3/2026 mengatur lima metode pemilihan penyedia, dua jenis fitur sistem pengadaan elektronik, dan sejumlah larangan, termasuk pinjam bendera perusahaan. Penyedia perlu memahami ketiganya sebelum mendaftar.
Pasal 2 menyebut metode pemilihan: e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, serta tender atau seleksi. Pedoman persiapan dan pelaksanaannya dirinci per jenis pengadaan dan tertuang dalam tiga lampiran, yakni untuk barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi nonkonstruksi, untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, serta untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.
Tahapan yang diatur mencakup persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima, hingga penilaian kinerja penyedia. Penilaian kinerja penting bagi vendor karena rekam jejak proyek sebelumnya ikut menentukan kesempatan berikutnya.
Pasal 3 menetapkan bahwa fitur transaksional memfasilitasi seluruh tahapan pemilihan penyedia. Untuk paket di atas Rp50 juta, seluruh tahapan berjalan di sistem, sehingga dokumen penawaran, klarifikasi, dan evaluasi punya jejak elektronik. Fitur pencatatan untuk paket sampai Rp50 juta, dan penggunaan fitur pencatatan pada kondisi tertentu dilakukan setelah mendapat reviu aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebelum proses pemilihan.
Pasal 5 ayat (1) memuat larangan yang berlaku bagi semua pihak: dilarang "meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan)" dan atau "mengalihkan seluruh pekerjaan serta tanggung jawab kepada pihak lain". Ayat (2) tetap membolehkan pengalihan sebagian pekerjaan sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen pakta integritas yang ditandatangani peserta juga memuat pernyataan tidak melakukan praktik itu.
Bagi software house dan system integrator, larangan ini punya sisi praktis. Subkontrak untuk bagian pekerjaan tertentu, misalnya pengujian keamanan atau migrasi data, masih diperbolehkan. Namun pola di mana satu perusahaan memenangkan pengadaan lalu menyerahkan seluruh pekerjaan ke pihak lain tidak lagi aman. Kontrak dengan mitra sebaiknya menyebut dengan jelas porsi yang dikerjakan sendiri dan porsi yang disubkontrakkan.
Satu catatan metodologis: sumber ringkasan Pasal 3 sampai 5 di atas diambil dari teks RegulasiPengadaan.com yang mengekstrak naskah resmi JDIH secara otomatis. Situs itu sendiri menyatakan teksnya bukan naskah resmi, sehingga rujukan hukum final tetap naskah dari lembaga penerbit.
Di Mana Celah Risiko dan Kritik terhadap Aturan Ini?
Kritik terbesar datang dari penunjukan langsung untuk program prioritas Presiden. Peneliti Indonesia Corruption Watch menilai Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 41 ayat (5) Perpres 46/2025 membuka celah subjektivitas dan konflik kepentingan.
Hukumonline pada 12 Juni 2025 memuat penjelasan peneliti ICW Erma Nuzulia Syifa. Menurutnya, ketentuan itu membuka celah bagi menteri atau kepala lembaga untuk membuat dokumen yang menyatakan suatu pengadaan merupakan program prioritas Presiden, sehingga bisa dilakukan lewat penunjukan langsung. Ia menyebut, "Jika penunjukan langsung bisa jadi pihak yang ditunjuk adalah orang yang dikenal pemerintah baik kedekatan secara politik, keluarga, dan lainnya."
ICW juga mengingatkan perbedaan dengan aturan sebelumnya. Dalam Perpres 12/2021, penunjukan langsung bersifat terbatas, misalnya hanya ada satu penyedia yang mampu menyediakan barang atau jasa. Pasal 77 Perpres 46/2025 tentang pengaduan publik dinilai tidak memberi terobosan karena pengaduan hanya diteruskan kepada APIP. Erma menyimpulkan peraturan ini belum menjangkau akar persoalan sistemik, minim pencegahan korupsi, dan sarat konflik kepentingan.
Di sisi lain, ada pandangan yang menyambut. Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Karumpa menilai ketentuan penunjukan langsung untuk proyek konstruksi di bawah Rp400 juta, yang ditujukan bagi usaha kecil, sebagai peluang agar kontraktor kecil kembali punya akses ke proyek pemerintah. Dua pandangan itu menunjukkan satu aturan yang sama dibaca berbeda tergantung posisi pembacanya.
Bagi vendor, kritik ini bukan sekadar perdebatan kebijakan. Pengadaan yang rawan konflik kepentingan berisiko diperiksa penegak hukum, dan vendor yang terlibat bisa ikut terseret meski bekerja sesuai kontrak. Vendor yang menjaga dokumentasi proses penawaran, korespondensi, dan dasar penetapan harga berada pada posisi lebih aman bila suatu saat proses itu diperiksa.
Perlu ada kehati-hatian dalam membaca kritik ini. Kritik ICW berasal dari diskusi pada Juni 2025 dan merujuk Perpres 46/2025, bukan Peraturan LKPP 2026 yang memuat ketentuan teknis. Peraturan LKPP 2/2026 justru menambah beberapa pengaman, seperti kewajiban analisa pasar saat pengecualian e-purchasing dan transaksi elektronik yang terdokumentasi di sistem katalog. Pengaman itu tidak menghapus kritik, tetapi mengurangi ruang keputusan yang tidak terdokumentasi.
Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan, BUMN, dan Vendor IT?
Tiga hal utama: peta aturan yang berlaku untuk tiap pembeli, dokumentasi yang bisa diaudit, dan sistem pengadaan digital yang mencatat setiap keputusan. Ketiganya bisa dimulai sekarang tanpa menunggu pedoman tambahan.
Mulai dari peta aturan. Daftarkan setiap peraturan yang menjadi rujukan: Perpres 16/2018 sebagaimana diubah Perpres 46/2025, Peraturan LKPP 2/2026, Peraturan LKPP 3/2026, dan pedoman internal perusahaan. Tandai dokumen lama yang dicabut, yaitu Peraturan LKPP 9/2021, 12/2021, dan 4/2024, agar tidak ada template yang masih menunjuk ke sana.
Untuk tim pengadaan. Cek katalog sebelum memilih metode lain, simpan analisa pasar setiap kali pengecualian dipakai, dan cocokkan nilai paket dengan tangga ambang Rp50 juta, Rp100 juta, dan Rp200 juta.
Untuk vendor. Perbarui data produk dan harga di katalog, siapkan bukti TKDN atau status produk dalam negeri, dan susun kontrak subkontrak yang tidak melanggar larangan pinjam bendera.
Untuk BUMN. Pastikan pedoman pengadaan internal sudah mempertimbangkan prioritas produk dalam negeri di Perpres 46/2025, lalu putuskan seberapa jauh praktik LKPP dijadikan acuan.
Untuk tim IT. Siapkan sistem yang mencatat persetujuan, versi dokumen, dan riwayat perubahan harga supaya jejak audit tersedia tanpa kerja manual.
Bagian sistem sering diremehkan. Aturan baru mendorong semua transaksi tercatat elektronik, mulai dari surat pesanan di katalog hingga tahapan pemilihan di fitur transaksional. Perusahaan yang masih mengelola pengadaan lewat surel dan lembar kerja akan kesulitan menyusun jejak yang konsisten. Pembahasan lebih luas tentang pilihan sistem ada di Panduan E-Procurement untuk Perusahaan dan BUMN di Indonesia, termasuk tahapan pengerjaan, komponen biaya, dan risiko implementasi.
Pilihan vendor teknologi juga ikut terpengaruh. Pengadaan sistem informasi yang melibatkan integrasi dengan sistem lama, keamanan data, dan jejak audit butuh mitra yang paham konteks regulasi, bukan hanya penulis kode. Kriteria seleksi yang bisa dipakai tersedia di Bagaimana Perusahaan dan BUMN Memilih Software House yang Tepat?. Gabungkan kriteria itu dengan peta aturan di atas supaya spesifikasi pengadaan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Terakhir, jadwalkan peninjauan ulang. Peraturan LKPP 2/2026 memberi masa penyesuaian satu tahun bagi sistem katalog elektronik yang sudah dibangun, terhitung sejak peraturan diundangkan. Artinya fitur katalog dan tata cara penayangan masih bisa bergeser sampai September 2027. Tim yang memantau perubahan secara berkala tidak akan terkejut saat fitur baru atau penyesuaian dari pengelola katalog diberlakukan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah BUMN wajib mengikuti Peraturan LKPP 2/2026 tentang katalog elektronik?
Pasal 12 ayat (2) Peraturan LKPP 2/2026 menyebut kewajiban e-purchasing untuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. BUMN tidak disebut dalam pasal itu. Namun Perpres 46/2025 mengatur prioritas produk dalam negeri yang menurut Kemenperin berlaku juga bagi BUMN dan BUMD.
Kapan Peraturan LKPP 2/2026 dan 3/2026 mulai berlaku?
Peraturan LKPP 2/2026 ditetapkan 27 Agustus 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 1 September 2026. Peraturan LKPP 3/2026 diundangkan pada 22 September 2026 menurut ulasan Embaran Media. Keduanya masing-masing mencabut pedoman LKPP tahun 2021.
Berapa batas nilai pengadaan yang wajib memakai fitur transaksional di SPSE?
Menurut Pasal 3 Peraturan LKPP 3/2026, pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp50 juta memakai fitur transaksional, begitu pula penunjukan langsung, tender cepat, serta tender atau seleksi. Paket sampai Rp50 juta memakai fitur pencatatan.
Apakah vendor boleh menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor?
Boleh untuk sebagian pekerjaan sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan LKPP 3/2026. Yang dilarang adalah meminjamkan atau memakai nama perusahaan pihak lain serta mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain.
Dokumen apa yang harus disiapkan PPK bila tidak memakai e-purchasing?
PPK perlu menyiapkan analisa pasar yang mengidentifikasi ketersediaan produk di katalog, pemenuhan volume dan spesifikasi, kesanggupan penyedia, kesesuaian kategori, dan perbandingan harga di dalam dan di luar katalog, sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (5) dan (6) Peraturan LKPP 2/2026.
Kesimpulan
Aturan pengadaan 2025 dan 2026 bergerak ke arah yang sama: transaksi lewat sistem, keputusan terdokumentasi, dan prioritas produk dalam negeri yang lebih eksplisit. Katalog elektronik menjadi jalur pertama, ambang nilai menentukan pelaksana dan dokumen, dan sistem pengadaan elektronik membuat hampir seluruh tahapan meninggalkan jejak. Kritik tentang penunjukan langsung tetap relevan sebagai pengingat bahwa aturan yang rapi di atas kertas masih bergantung pada praktik di lapangan.
Langkah berikutnya bersifat konkret. Petakan aturan yang berlaku untuk tiap pembeli, ganti rujukan lama di SOP dan template, siapkan bukti TKDN serta dokumentasi analisa pasar, dan pastikan sistem pengadaan Anda mampu mencatat setiap keputusan. Perusahaan dan vendor yang bergerak lebih awal akan melewati masa transisi dengan gesekan lebih kecil dibanding yang menunggu teguran saat audit.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Sumber dan Referensi
[3] Teks Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026 - RegulasiPengadaan.com
[5] Peraturan LKPP 3 Tahun 2026 Terbit, Freddy Thie Soroti 6 Aturan Penting - Embaran Media
[6] Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 telah terbit - Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bojonegoro
[7] Katalog Elektronik Pengadaan LKPP 2026 - LEXmedia by LEXone
[8] Prabowo Terbitkan Aturan TKDN buat Belanja Pemerintah-BUMN, Ini Isinya - detikFinance
[9] Perpres 46/2025 Berpotensi Buka Celah Penyimpangan - Hukumonline
[10] Perpres 46/2025 Terbit, Gapensi: Angin Segar Bagi Pelaku Industri Konstruksi - Kontan