Kapan Pengadaan Layanan IT Wajib Lewat e-Katalog dan Kapan Boleh Memakai Metode Lain?

Kapan Pengadaan Layanan IT Wajib Lewat e-Katalog dan Kapan Boleh Memakai Metode Lain?

Katalog elektronik atau e-katalog adalah platform milik pemerintah yang memuat informasi barang dan jasa, harga, serta penyedianya, dan pembelian lewat platform itu disebut e-purchasing. Sederhananya, e-katalog adalah etalase resmi yang wajib dipakai instansi pemerintah jika kebutuhannya tersedia di sana. Tulisan ini membahas isi Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026, masa peralihan, kewajiban dan pengecualiannya, analisa pasar, tiga metode pembelian, batas nilai, cara layanan IT tayang, hingga persiapan tim pengadaan.

TLDR

Apa Itu e-Katalog dan Apa yang Diatur Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026?

Peraturan itu mengatur pengelolaan katalog, pencantuman produk, Toko Daring, e-purchasing, dan pengawasan, dan berlaku sejak 1 September 2026.

Apa yang Berubah dari Aturan Lama dan Bagaimana Masa Peralihannya?

Peraturan LKPP 9/2021 dicabut, sistem katalog diberi waktu paling lama satu tahun menyesuaikan diri, dan kontrak lama tetap berlaku.

Kapan e-Purchasing Wajib Dipakai dan Kapan Boleh Memakai Metode Lain?

Wajib jika barang atau jasa tersedia di katalog, kecuali tidak memenuhi kebutuhan atau metode lain lebih efisien menurut penilaian PPK.

Apa Isi Analisa Pasar yang Wajib Dilakukan PPK Sebelum Memakai Metode Lain?

Analisa pasar memeriksa ketersediaan, kesesuaian spesifikasi, kesanggupan penyedia, kategori, dan perbandingan harga dengan barang sejenis di luar katalog.

Bagaimana Tiga Metode e-Purchasing Berjalan dan Siapa yang Melaksanakannya?

Pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi dijalankan oleh Pejabat Pengadaan, PPK, atau Pokja Pemilihan sesuai nilai.

Apa Arti Batas Rp50 Juta, Rp100 Juta, dan Rp200 Juta bagi Anggaran Proyek?

Ketiga angka itu menentukan siapa pelaksananya, apakah HPS atau referensi harga dipakai, dan kapan jaminan pelaksanaan diwajibkan.

Bagaimana Layanan IT Masuk ke e-Katalog dan Siapa yang Mengawasinya?

Produk melewati penelaahan kategori, kurasi, dan penayangan, lalu diawasi lewat sampling acak dan penanganan laporan dengan ancaman sanksi.

Bisakah Perusahaan dan BUMN di Luar Pemerintah Memakai e-Katalog?

Bisa dengan meminta akses kepada pengelola katalog, tetapi kewajiban e-purchasing hanya dibebankan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Apa yang Perlu Disiapkan Tim Pengadaan dan Tim IT Sebelum Membeli Lewat e-Katalog?

Siapkan spesifikasi tertulis, bukti pengecekan katalog, perbandingan harga, anggaran jaminan, dan rencana kontrak serta dukungan purna jual.

Kesimpulan

e-Katalog kini menjadi jalur utama, sehingga tim yang rapi mencatat alasannya akan bergerak lebih cepat dan lebih aman saat diperiksa.

Tim pengadaan sering menerima kebutuhan yang tampak sederhana: sebuah aplikasi, lisensi perangkat lunak, atau layanan pendukung sistem. Pertanyaan berikutnya selalu sama. Apakah ini harus dibeli lewat e-katalog, atau boleh ditenderkan seperti biasa? Jawabannya bergeser sejak Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 berlaku pada 1 September 2026, dan salah memilih jalur bisa menunda proyek serta membuat pejabat pembuat komitmen harus menjelaskan keputusannya kepada pemeriksa. Tulisan ini menguraikan aturan itu dengan bahasa awam, lengkap dengan angka batas nilai dan cara membacanya untuk kebutuhan IT.

Apa Itu e-Katalog dan Apa yang Diatur Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026?

Katalog elektronik adalah platform elektronik yang memuat informasi barang atau jasa, harga, penyedia atau pelaksana swakelola, dan informasi lainnya, menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026. Peraturan itu mengatur lima hal: pengelolaan katalog, pencantuman barang atau jasa, pengelolaan Toko Daring, e-purchasing, dan pengawasan.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 27 Agustus 2026 oleh Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, dan diundangkan pada 1 September 2026, tanggal yang juga menjadi awal berlakunya. Ia mencabut seluruh Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik. Alasan resmi yang tertulis di bagian pertimbangan cukup lugas: aturan lama belum mengakomodasi pengaturan pengelolaan katalog elektronik dan pelaksanaan e-purchasing.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perpres perubahan kedua itu ditetapkan pada 30 April 2025 dan memerintahkan LKPP menyusun aturan turunan tentang pengelolaan katalog. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 adalah salah satu aturan turunan tersebut.

Katalog dikelola dalam empat lapisan. LKPP mengelola katalog nasional, kementerian dan lembaga mengelola katalog sektoral, pemerintah daerah mengelola katalog lokal, dan institusi lainnya dapat mengelola katalognya sendiri. Di tingkat pusat, pengelolaan melibatkan Kepala LKPP, deputi, direktur, manajer kategori produk, dan Mitra Instansi Pengelola yang bertugas membangun serta memelihara sistem. Pada peluncuran versi 6.0 pada 28 Maret 2024, LKPP menggandeng PT Telkom Indonesia lewat unit GovTech Procurement.

Skalanya tidak kecil. LKPP mencatat 3,5 juta produk di katalog hingga akhir 2024, terdiri atas 2,9 juta produk termigrasi dan 615 ribu produk tayang hasil kurasi. Pada tahun yang sama, total Rencana Umum Pengadaan mencapai Rp1.259,2 triliun. Pemerintah juga pernah menetapkan target transaksi lewat e-katalog sebesar Rp500 triliun, dan Kepala LKPP saat itu, Hendrar Prihadi, berharap lebih dari separuh pengadaan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berpindah ke sana.

Artinya, e-katalog bukan lagi sekadar fitur tambahan. Bagi perusahaan IT yang menjual ke pemerintah, katalog adalah salah satu pintu pasar. Bagi tim pengadaan yang membeli, katalog adalah tempat pertama yang harus diperiksa sebelum membuka tender.

Apa yang Berubah dari Aturan Lama dan Bagaimana Masa Peralihannya?

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 menggantikan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 seluruhnya dan berlaku sejak 1 September 2026. Sistem katalog yang sudah dibangun diberi waktu paling lama satu tahun sejak diundangkan untuk menyesuaikan diri, sedangkan produk yang sudah tayang tetap ditayangkan.

Firma hukum Rajah & Tann Asia, dalam ulasan tertanggal 14 September 2026, merangkum beberapa hal baru. Proses kurasi produk dibuat berlapis, ada kewajiban jaminan pelaksanaan untuk kontrak di atas Rp200 juta yang disebut baru pertama kali diwajibkan, dan ada pembandingan harga lewat harga perkiraan sendiri atau referensi harga. Toko Daring kini menjadi modul di dalam katalog, e-purchasing dibuka untuk swakelola tipe I, II, dan III, dan pihak non-pemerintah dapat memakai katalog setelah mendapat akses.

Ketentuan peralihan di Pasal 22 sampai Pasal 24 menjawab pertanyaan yang paling sering muncul di lapangan, yaitu nasib paket yang sedang berjalan. Dokumen penelaahan kategori produk, penelaahan koleksi produk, dan pengumuman penayangan yang dibuat berdasarkan aturan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti. E-purchasing yang sudah dilaksanakan sebelum aturan baru berlaku dilanjutkan sesuai aturan lama.

Surat atau Bukti Pesanan yang sudah ditandatangani berdasarkan aturan lama tetap berlaku sampai kontraknya berakhir. Jadi paket yang sudah ditandatangani sebelum 1 September 2026 tidak otomatis harus dirombak. Paket yang baru dimulai sesudah tanggal itu mengikuti aturan baru, termasuk soal HPS, referensi harga, dan jaminan pelaksanaan.

Bagi penyedia, batas satu tahun sejak diundangkan berarti penyesuaian sistem katalog akan berlangsung sampai sekitar 1 September 2027. Selama masa itu, sebagian fitur atau pembatasan akses di sistem bisa masih berubah. Karena itu, simpan dokumen setiap transaksi dengan tanggalnya, supaya jelas aturan mana yang berlaku untuk paket tertentu.

Bagi pembeli, masa peralihan ini juga soal pembiasaan. Pejabat Pengadaan, PPK, dan Pokja Pemilihan perlu mengenali pembagian tugas di Pasal 14 sampai Pasal 17, karena batas nilai yang menentukan pelaksana tertulis per metode. Sebaiknya tim memperbarui pedoman internal dan formulir analisa pasar sebelum paket pertama di bawah aturan baru dibuka, bukan sesudah paket itu menimbulkan pertanyaan dari pemeriksa.

Kapan e-Purchasing Wajib Dipakai dan Kapan Boleh Memakai Metode Lain?

Pasal 50 ayat (5) Perpres 46/2025 berbunyi: “Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.” Pasal 12 ayat (2) Peraturan LKPP 2/2026 mengulang kewajiban itu bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kewajiban tersebut punya dua pengecualian yang tertulis di kedua peraturan. Pertama, katalog tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan atau layanan. Kedua, ada pertimbangan bahwa metode selain e-purchasing lebih efisien atau lebih efektif. Penilaiannya dilakukan oleh PPK, bukan oleh vendor dan bukan oleh bagian lain.

Ruang lingkup e-purchasing juga luas. Pasal 12 ayat (1) menyebut pembelian bisa untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, atau jasa konsultansi, dan ayat (7) membuka jalan bagi swakelola tipe I, II, dan III. Jadi layanan IT tidak otomatis berada di luar katalog. Yang menentukan adalah apakah kategori produknya sudah ada dan apakah penyedia katalog sanggup memenuhi kebutuhan yang Anda tulis.

Untuk kebutuhan IT, cara membacanya kira-kira begini. Lisensi perangkat lunak standar atau layanan dengan spesifikasi seragam lebih mungkin tersedia dan cocok di katalog. Aplikasi yang dibangun khusus untuk proses bisnis satu instansi lebih mungkin masuk pengecualian karena spesifikasi teknisnya tidak bisa dipenuhi produk yang sudah tayang. Ini pandangan praktis kami, sedangkan keputusan akhir tetap pada analisa pasar dan penilaian PPK.

Diagram alur keputusan pembelian pemerintah, dari cek katalog dan analisa pasar ke e-purchasing wajib atau pengecualian yang dinilai PPK

Diagram alur keputusan e-purchasing dan pengecualiannya. Diolah Burung Hantu Infratek dari Perpres 46/2025 dan Peraturan LKPP 2/2026.

Kewajiban ini juga menyentuh tahap perencanaan. Kerangka acuan kerja yang ditulis terlalu spesifik pada satu merek, misalnya, bisa dipertanyakan pemeriksa apakah spesifikasi itu memang perlu atau hanya menutup pilihan lain. Tuliskan kebutuhan berdasarkan fungsi dan kinerja yang dibutuhkan, lalu biarkan analisa pasar menunjukkan produk mana yang memenuhinya.

Perubahan sikap yang perlu dicatat: kata “wajib” dipakai di Pasal 50 ayat (5), dan Rajah & Tann menilai aturan baru ini menegaskan e-purchasing sebagai jalur utama pengadaan. Maka beban pembuktian bergeser. Instansi yang memilih tender atau penunjukan langsung untuk barang yang tampaknya ada di katalog sebaiknya siap menunjukkan alasan tertulis kepada pemeriksa.

Apa Isi Analisa Pasar yang Wajib Dilakukan PPK Sebelum Memakai Metode Lain?

Analisa pasar adalah penelaahan PPK, boleh dibantu pihak yang kompeten di bidangnya, sebelum memutuskan tidak memakai e-purchasing. Pasal 12 ayat (6) Peraturan LKPP 2/2026 menetapkan lima hal minimal yang harus diidentifikasi, dari ketersediaan barang dan penyedia sampai perbandingan harga di luar katalog.

Lima hal itu berurutan. Pertama, ketersediaan barang atau jasa dan penyedia di katalog. Kedua, apakah volume dan spesifikasi teknis produk yang tayang memenuhi kebutuhan. Ketiga, kesanggupan penyedia katalog dari aspek waktu, lokasi, dan atau layanan. Keempat, apakah produk di katalog sesuai kategori yang sudah ditentukan. Kelima, perbandingan harga di katalog dengan barang atau jasa sejenis di luar sistem katalog.

Untuk kebutuhan IT, setiap butir bisa diterjemahkan ke pertanyaan konkret. Berapa jumlah pengguna atau lisensi yang dibutuhkan? Apakah integrasi dengan sistem yang sudah ada termasuk dalam spesifikasi produk? Apakah penyedia sanggup menyediakan dukungan di lokasi instansi dengan waktu respons yang Anda butuhkan? Apakah produknya berada di kategori yang sama dengan yang Anda tulis di dokumen perencanaan?

Hasil analisa pasar sebaiknya disimpan sebagai dokumen. Aturan tidak merinci format dokumennya, tetapi kebiasaan yang aman adalah memuat tanggal pengecekan, tangkapan layar katalog, daftar penyedia yang diperiksa, dan alasan mengapa produk tertentu tidak memenuhi kebutuhan. Dokumen semacam itu akan sangat berguna bila pemeriksa kelak menanyakan mengapa paket tidak dibeli lewat katalog.

Hal yang sering terlewat adalah waktu. Produk di katalog diperbarui oleh penyedianya, dan pembaruan produk memang salah satu tahap pencantuman di Pasal 10, sehingga hasil pengecekan hari ini belum tentu sama dengan pengecekan bulan depan. Jika paket baru dibuka lama setelah analisa pasar dibuat, ulangi pengecekan ketersediaan dan harga, lalu perbarui dokumennya agar keputusan PPK bertumpu pada kondisi terbaru saat pesanan ditandatangani.

Analisa pasar juga berkaitan erat dengan kualitas kerangka acuan kerja dan perkiraan harga. Kebutuhan yang ditulis kabur akan sulit dicocokkan dengan produk di katalog, sedangkan kebutuhan yang tertulis jelas membuat perbandingan harga lebih objektif. Pembahasan lebih lengkap tentang penulisan dokumen itu ada di artikel Burhan tentang menyusun KAK, HPS, dan kontrak proyek aplikasi.

Bagaimana Tiga Metode e-Purchasing Berjalan dan Siapa yang Melaksanakannya?

Pasal 14 ayat (1) menyebut tiga metode e-purchasing: pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi. Pelaksananya adalah Pejabat Pengadaan, PPK, atau Pokja Pemilihan, tergantung nilai dan jenis pekerjaan, dan metode dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik pasar serta rencana waktu pemanfaatan.

Pembelian langsung adalah yang paling sederhana. Pasal 15 membatasinya pada produk di katalog dengan nilai paling banyak Rp50 juta pada kategori yang ditetapkan, atau pada kategori yang menerapkan harga tetap. Untuk kategori harga tetap, Pejabat Pengadaan dapat membeli sampai Rp200 juta, dan di atas itu pelaksananya PPK. Di wilayah Papua, batasnya dinaikkan menjadi Rp1 miliar.

Negosiasi harga diatur di Pasal 16. Yang dinegosiasikan adalah harga satuan produk, biaya pengiriman, dan atau biaya lain yang ditawarkan penyedia katalog. Pejabat Pengadaan dapat bernegosiasi sampai Rp200 juta, sedangkan PPK atau Pokja Pemilihan menangani nilai di atasnya. Untuk PPK, negosiasi dibatasi pada pekerjaan tertentu, misalnya hasil konsolidasi pengadaan yang dapat dinegosiasikan atau swakelola.

Mini kompetisi di Pasal 17 dilakukan terhadap dua penyedia katalog atau lebih yang punya produk sama atau berspesifikasi sama. Pejabat Pengadaan dapat melaksanakannya sampai Rp200 juta, dan Pokja Pemilihan di atas angka itu. Pengelola katalog juga boleh menetapkan metode yang dipakai untuk kategori tertentu bila ada pertimbangan tujuan, prinsip, atau etika pengadaan.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, dalam siaran pers yang dimuat Republika pada 7 April 2026, menjelaskan bahwa harga di katalog adalah harga penawaran maksimal atau plafon. Menurutnya, negosiasi wajib dilakukan apabila tidak ada mini kompetisi, dan negosiasi di luar sistem menjadi salah satu celah penyimpangan yang sering ditemukan dalam operasi tangkap tangan. Karena itu, seluruh negosiasi harus dilakukan di dalam sistem katalog.

Setelah metode berjalan, PPK dan penyedia menandatangani Surat atau Bukti Pesanan secara elektronik lewat sistem katalog, sesuai Pasal 19. Jadi dokumen kontrak e-purchasing lahir di dalam sistem, bukan di luar lalu diunggah belakangan.

Apa Arti Batas Rp50 Juta, Rp100 Juta, dan Rp200 Juta bagi Anggaran Proyek?

Tiga angka itu menentukan tiga hal yang berbeda. Rp50 juta menandai batas pembelian langsung dan Toko Daring, Rp100 juta membedakan referensi harga dari HPS, dan Rp200 juta menentukan pelaksana serta kewajiban jaminan pelaksanaan. Memahami ketiganya membantu Anda memetakan alur persetujuan sebelum paket dibuka.

  • Rp50 juta. Pembelian langsung pada kategori yang ditetapkan dalam dokumen penelaahan kategori produk dibatasi paling banyak Rp50 juta. Batas yang sama berlaku untuk e-purchasing lewat Toko Daring, yaitu modul marketplace di dalam katalog yang terutama diperuntukkan bagi produk dalam negeri serta usaha mikro, kecil, dan koperasi.

  • Rp100 juta. Untuk nilai di atas Rp100 juta, PPK menetapkan HPS. Untuk nilai paling banyak Rp100 juta, PPK menyiapkan referensi harga sebagai pembanding kewajaran. Pengecualian berlaku bagi pembelian langsung pada kategori atau koleksi produk yang menerapkan harga tetap.

  • Rp200 juta. Negosiasi dan mini kompetisi dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sampai Rp200 juta, dan oleh PPK atau Pokja Pemilihan di atas itu sesuai ketentuan. Jaminan pelaksanaan diwajibkan untuk pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya dengan nilai kontrak di atas Rp200 juta.

  • Rp1 miliar. Untuk paket yang dilaksanakan di wilayah Papua, beberapa batas pelaksana dinaikkan menjadi Rp1 miliar.

Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan untuk pengadaan jasa lainnya yang asetnya dikuasai pengguna, menurut Pasal 20 ayat (2). Rajah & Tann mengingatkan bahwa kewajiban jaminan ini menambah biaya partisipasi penyedia, sehingga penyedia perlu memasukkannya ke perhitungan harga. Bagi pembeli, ini berarti penawaran di atas Rp200 juta mungkin sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya.

Satu hal lagi yang layak dihitung adalah posisi nilai paket terhadap ambang. Paket yang nilainya mendekati Rp200 juta bisa berpindah dari Pejabat Pengadaan ke PPK atau Pokja Pemilihan hanya karena selisih angka kecil, dan perpindahan itu mungkin mengubah siapa yang memproses serta alur persetujuannya. Karena itu, tentukan nilai paket dari kebutuhan nyata dan perkiraan harga yang wajar, lalu biarkan ambang menentukan jalurnya.

Untuk perencanaan anggaran, pecah nilai kebutuhan menjadi komponen yang jelas. Lisensi, implementasi, dan dukungan tahunan adalah komponen yang berbeda, dan masing-masing bisa jatuh ke kategori serta rentang nilai yang berbeda. Namun hindari memecah paket semata-mata untuk turun di bawah ambang tertentu, karena pemeriksa dapat menilai pemecahan itu sebagai upaya menghindari metode yang seharusnya berlaku.

Bagaimana Layanan IT Masuk ke e-Katalog dan Siapa yang Mengawasinya?

Pasal 10 menyebut enam tahap pencantuman barang atau jasa: penelaahan kategori produk, pembuatan kategori produk, pengisian dan kurasi master produk penyedia, penayangan produk, pembaruan produk, dan koleksi produk. Pencantuman juga dapat dilakukan untuk barang atau jasa hasil konsolidasi pengadaan.

Kurasi dilakukan berlapis. Kurator master produk memeriksa pemilik master produk dan produknya, kurator penayangan produk memeriksa produk yang akan tayang beserta label produk atau penyedia, dan kurator koleksi produk menangani koleksi. Rajah & Tann menilai proses ini lebih terstruktur dan membuat produk serta penyedia diperiksa lebih ketat sebelum bisa dilihat pembeli pemerintah.

Penyedia punya tanggung jawab yang jelas. Menurut keterangan LKPP yang dimuat Republika, penyedia bertanggung jawab atas penayangan produk, termasuk harga awal serta pemenuhan spesifikasi dan kualitas yang ditawarkan, sedangkan LKPP berperan sebagai regulator dan pengelola platform yang melakukan verifikasi administratif serta menetapkan aturan main.

Pengawasan diatur di Pasal 21. Pengawasan penayangan produk dilakukan berkala secara acak atau sampling pada produk yang sudah tayang, dan penanganan pelaporan produk dilakukan oleh pengelola pusat katalog. Bila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penayangan atau syarat dan ketentuan pengguna, penyedia katalog dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan IT yang ingin tayang, persiapkan tiga hal. Pertama, spesifikasi produk atau layanan yang ditulis jelas dan dapat dibandingkan dengan produk sejenis. Kedua, dasar harga yang bisa dipertanggungjawabkan, karena PPK kini wajib membandingkan harga lewat HPS atau referensi harga. Ketiga, kesiapan jaminan pelaksanaan bila kontrak yang mungkin diterima berada di atas Rp200 juta.

Dari sisi pembeli, kurasi dan pengawasan memberi sedikit rasa aman, tetapi bukan jaminan. Produk yang tayang sudah melewati verifikasi administratif, sementara kecocokannya dengan arsitektur dan kebutuhan instansi Anda tetap harus diuji sendiri. Minta demonstrasi atau uji coba bila memungkinkan, dan tuliskan kriteria penerimaan sebelum pesanan ditandatangani, supaya serah terima tidak bergantung pada tafsir masing-masing pihak.

Setelah tayang, perbarui produk secara berkala. Harga yang tidak lagi wajar atau spesifikasi yang tidak sesuai kenyataan bisa terjaring sampling dan berujung sanksi. Layanan yang kompleks dan sangat disesuaikan, seperti pengembangan aplikasi khusus, umumnya sulit dibakukan menjadi produk katalog, sehingga jalur tender atau seleksi tetap relevan untuk sebagian besar proyek aplikasi besar.

Bisakah Perusahaan dan BUMN di Luar Pemerintah Memakai e-Katalog?

Bisa, dengan syarat meminta akses kepada pengelola katalog. Pasal 12 ayat (9) sampai (11) Peraturan LKPP 2/2026 mengizinkan instansi, institusi, pelaku usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan di luar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan e-purchasing, sepanjang telah difasilitasi sistem katalog.

Dasarnya ada di Pasal 72B ayat (1) Perpres 16/2018 hasil perubahan Perpres 46/2025, yang menyatakan katalog elektronik dapat digunakan oleh pihak di luar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Ketentuan lebih lanjut diserahkan kepada peraturan lembaga, yang kemudian diwujudkan di Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026. Rajah & Tann merangkumnya sebagai perluasan akses bagi entitas non-pemerintah setelah mendapat akses dari administrator katalog.

Perlu hati-hati membaca posisi BUMN. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan institusi lainnya sebagai institusi yang memakai APBN atau APBD selain kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMN, BUMD, dan badan usaha milik desa. Artinya BUMN tidak termasuk institusi lainnya dalam definisi itu, dan peraturan ini tidak menyebut BUMN secara eksplisit di pasal akses. Apakah suatu BUMN dapat memperoleh akses, dan dalam kategori apa, perlu ditanyakan langsung kepada pengelola katalog.

Kewajiban e-purchasing sendiri hanya dibebankan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Perusahaan swasta dan BUMN tidak wajib memakai katalog, sehingga aturan pengadaan internal perusahaan tetap menjadi acuan utama. Untuk gambaran lebih luas tentang sistem pengadaan digital bagi korporasi, baca panduan e-procurement untuk perusahaan dan BUMN.

Perusahaan juga bisa memanfaatkan katalog sebagai acuan tanpa membeli lewat sana. Pada peluncuran versi 6.0 pada 28 Maret 2024, Kepala LKPP menyebut detail harga, spesifikasi produk, hingga gambar produk dapat dilihat oleh siapa saja. Data terbuka itu membantu tim pengadaan swasta menyusun perkiraan harga dan membandingkan penawaran. Gunakan sebagai pembanding, bukan sebagai pengganti penawaran resmi dari vendor.

Jika perusahaan Anda tertarik memanfaatkan katalog, tanyakan lima hal kepada pengelola: kategori apa yang tersedia, metode apa yang boleh dipakai, bagaimana prosedur permintaan akses, bagaimana pembayaran dan dokumen pesanan ditangani, serta apakah ada pembatasan sistem yang masih dikembangkan selama masa peralihan. Catat jawabannya sebagai bahan keputusan internal.

Apa yang Perlu Disiapkan Tim Pengadaan dan Tim IT Sebelum Membeli Lewat e-Katalog?

Siapkan lima hal sebelum paket dibuka: spesifikasi tertulis, bukti pengecekan katalog, perbandingan harga, anggaran jaminan pelaksanaan, dan rencana kontrak serta dukungan purna jual. Persiapan ini menghemat waktu dan memudahkan pertanggungjawaban saat paket diperiksa.

  • Spesifikasi tertulis. Tim IT menuliskan kebutuhan fungsional, jumlah pengguna, integrasi, standar keamanan, dan target kinerja dalam bahasa yang bisa dicocokkan dengan produk katalog.

  • Bukti pengecekan katalog. Simpan tangkapan layar atau catatan pencarian berikut tanggalnya, termasuk kategori dan penyedia yang diperiksa.

  • Perbandingan harga. Siapkan pembanding dari penawaran sejenis di luar katalog, sesuai butir kelima analisa pasar, serta HPS atau referensi harga sesuai nilai paket.

  • Anggaran jaminan. Untuk nilai di atas Rp200 juta, pastikan penyedia dan pembeli memahami kewajiban jaminan pelaksanaan dan dampaknya ke harga.

  • Kontrak dan dukungan. Tuliskan tingkat layanan, jadwal, serah terima, dan pemeliharaan setelah go-live, karena e-purchasing tetap menghasilkan kewajiban kontraktual yang harus bisa ditagih.

Terakhir, tetapkan siapa memegang apa. Pengadaan biasanya melibatkan perencana anggaran, PPK, Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan, tim IT, dan bagian hukum, dan kebingungan paling sering muncul di sambungan antarperan. Buat alur satu halaman yang menjawab siapa mengecek katalog, siapa menulis spesifikasi, siapa menyetujui pengecualian, dan siapa mengarsipkan dokumen. Tinjau alur itu setiap kali LKPP menerbitkan petunjuk baru, termasuk selama masa penyesuaian sistem sampai sekitar September 2027.

Tim IT sebaiknya terlibat sejak analisa pasar, bukan hanya saat serah terima. Merekalah yang paling tahu apakah produk katalog benar-benar cocok dengan arsitektur yang ada, apakah data bisa dimigrasikan, dan apakah keamanannya memenuhi kebijakan instansi. Keputusan yang diambil tanpa mereka sering berujung pada perubahan lingkup di tengah jalan.

Bagi vendor, aturan baru juga mengubah cara memasarkan layanan. Pahami kategori produk yang relevan, siapkan bukti pengalaman, dan baca ulang uraian tentang perubahan bagi vendor IT setelah Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, supaya Anda tahu tahapan pemilihan penyedia di luar katalog. Kedua jalur itu berjalan berdampingan, dan tim yang menguasai keduanya paling fleksibel.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah semua pengadaan layanan IT pemerintah wajib lewat e-katalog?

Tidak semua. Pengadaan wajib lewat e-katalog hanya jika barang atau jasanya tersedia di katalog. Bila tidak memenuhi kebutuhan dari segi volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, atau metode lain lebih efisien, PPK dapat memakai metode selain e-purchasing berdasarkan penilaiannya.

Berapa batas nilai pembelian langsung di e-katalog?

Pembelian langsung dibatasi paling banyak Rp50 juta pada kategori yang ditetapkan dan lewat Toko Daring. Untuk kategori yang menerapkan harga tetap, Pejabat Pengadaan dapat membeli sampai Rp200 juta, dan PPK menangani nilai di atasnya. Di wilayah Papua, batas Rp200 juta itu menjadi Rp1 miliar.

Apakah BUMN wajib memakai e-katalog?

Tidak. Kewajiban e-purchasing hanya dibebankan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pihak di luar itu boleh memakai katalog dengan meminta akses kepada pengelola. Peraturan LKPP 2/2026 tidak menyebut BUMN secara eksplisit di pasal akses, sehingga kepastiannya perlu ditanyakan ke pengelola katalog.

Sejak kapan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 berlaku?

Peraturan itu ditetapkan pada 27 Agustus 2026, diundangkan pada 1 September 2026, dan berlaku sejak diundangkan. Aturan lama, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021, dicabut. Sistem katalog yang sudah dibangun diberi waktu paling lama satu tahun sejak diundangkan untuk menyesuaikan diri.

Bolehkah negosiasi harga di e-katalog dilakukan di luar sistem?

Tidak sebaiknya. Deputi LKPP Setya Budi Arijanta menyebut negosiasi di luar sistem sebagai celah penyimpangan yang sering ditemukan dalam operasi tangkap tangan, sehingga seluruh proses negosiasi harus dilakukan transparan di dalam sistem katalog, dan Surat atau Bukti Pesanan ditandatangani secara elektronik di sana.

Kesimpulan

e-Katalog kini menjadi jalur utama pembelian pemerintah. Kewajiban di Pasal 50 ayat (5) Perpres 46/2025 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan LKPP 2/2026 menempatkan tender sebagai pengecualian yang harus dibenarkan lewat analisa pasar, bukan pilihan default. Tiga angka, yaitu Rp50 juta, Rp100 juta, dan Rp200 juta, menentukan siapa pelaksananya, apakah HPS atau referensi harga dipakai, dan kapan jaminan pelaksanaan wajib.

Langkah berikutnya sederhana. Tulis spesifikasi kebutuhan IT Anda secara jelas, cek katalog dan simpan buktinya dengan tanggal, bandingkan harga dengan penawaran sejenis di luar katalog, lalu tentukan metode sesuai nilai paket. Jika Anda vendor, siapkan produk, harga, dan jaminan sebelum memasuki masa penyesuaian yang berakhir sekitar September 2027. Dengan catatan yang rapi, pengadaan Anda lebih cepat dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)


⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.

🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.


Sumber dan Referensi

[1] Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 - Peraturan BPK

[2] Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal.id

[3] LKPP Regulation 2/2026 Introduces a New E-Catalogue Framework - Rajah & Tann Asia

[4] LKPP Berperan Wujudkan Pengadaan Transparan melalui Katalog Elektronik - Republika

[5] 3,5 Juta Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lewat e-Katalog V6 - detikFinance

[6] Luncurkan E-Katalog Versi 6.0, LKPP Bidik Transaksi hingga Rp 500 Triliun - Investortrust

    Kapan Pengadaan Layanan IT Wajib Lewat e-Katalog dan Kapan Boleh Memakai Metode Lain? | Burung Hantu Infratek