Apa yang Berubah bagi Vendor IT Setelah Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 Berlaku?

Apa yang Berubah bagi Vendor IT Setelah Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 Berlaku?

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 adalah pedoman baru persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia, yang berlaku sejak 22 September 2026 dan menggantikan aturan lama yang dipakai sejak 2021. Sederhananya, cara pemerintah memilih vendor, termasuk vendor teknologi informasi, kini punya aturan main yang berbeda. Tulisan ini membahas ruang lingkup aturan tersebut, hubungannya dengan Perpres 46 Tahun 2025, fitur transaksional dan pencatatan, data pemilik manfaat, larangan pinjam bendera, batas nilai dan jaminan pelaksanaan, aturan produk dalam negeri, hingga persiapan masa peralihan.

TLDR

Apa Itu Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 dan Siapa yang Terikat?

Aturan ini adalah pedoman pengadaan pemerintah melalui penyedia yang mencabut Peraturan LKPP 12 Tahun 2021 dan perubahannya, sehingga vendor harus membaca ulang syarat yang selama ini dianggap tetap.

Bagaimana Hubungan Aturan Ini dengan Perpres 46 Tahun 2025?

Perpres 46 Tahun 2025 menjadi payung yang lebih tinggi, sedangkan Peraturan LKPP 3 Tahun 2026 menerjemahkannya menjadi langkah teknis dari persiapan sampai serah terima.

Apa Arti Fitur Transaksional dan Fitur Pencatatan bagi Penyedia Jasa IT?

Pengadaan langsung bernilai di atas Rp50 juta wajib lewat fitur transaksional, sehingga penawaran dan kontrak vendor tercatat penuh di sistem pengadaan elektronik.

Mengapa Data Pemilik Manfaat Bisa Menggugurkan Penawaran?

Penawaran gugur jika data pemilik manfaat tidak tersedia atau tidak diunggah sesuai tahapan, dan peserta dengan pemilik manfaat sama dalam satu paket juga digugurkan.

Apa yang Dilarang pada Praktik Pinjam Bendera dan Pengalihan Pekerjaan?

Meminjamkan atau memakai nama perusahaan lain dan mengalihkan seluruh pekerjaan beserta tanggung jawabnya dilarang, sedangkan pengalihan sebagian pekerjaan masih mungkin sesuai aturan.

Berapa Batas Nilai, HPS, dan Jaminan Pelaksanaan yang Perlu Dihitung?

Pengadaan langsung barang atau jasa lainnya dibatasi HPS paling banyak Rp200 juta, dan jaminan pelaksanaan lima persen dihitung dari nilai kontrak atau dari HPS tergantung posisi penawaran.

Bagaimana Aturan Produk Dalam Negeri dan TKDN Memengaruhi Pengadaan?

Perpres 46 Tahun 2025 memberi urutan prioritas belanja untuk produk ber-TKDN dan produk dalam negeri, yang menurut pemberitaan Kompas juga menyentuh BUMN dan BUMD.

Apa yang Harus Disiapkan Vendor IT Selama Masa Peralihan?

Siapkan data pemilik manfaat, struktur kerja sama yang jelas, hitungan jaminan, dan cek ketentuan peralihan serta tarif layanan sistem yang belum ditetapkan.

Kesimpulan

Vendor yang rapi secara legalitas dan jujur soal kapasitas akan paling siap menghadapi aturan baru ini.

Seorang manajer pengadaan menerima lima penawaran proyek aplikasi, lalu dua di antaranya gugur sebelum evaluasi teknis dimulai. Penyebabnya bukan harga atau kualitas, melainkan data yang tidak lengkap di sistem. Kejadian seperti ini makin mungkin terjadi setelah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan aturan baru pada September 2026. Banyak vendor teknologi informasi masih bertanya apa yang sebenarnya berubah, mana yang langsung berlaku, dan mana yang masih menunggu penjelasan.

Apa Itu Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 dan Siapa yang Terikat?

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 adalah pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Menurut JDIH LKPP, aturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 22 September 2026 dan tercatat dalam Berita Negara Tahun 2026 Nomor 663.

Peraturan ini mencabut dua aturan sebelumnya, yaitu Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 yang mengubahnya. Perubahan judul patut dicatat. Aturan lama berjudul pedoman pelaksanaan, sedangkan aturan baru berjudul pedoman persiapan dan pelaksanaan. Kata persiapan menandakan bahwa tahap awal, seperti spesifikasi dan harga perkiraan, kini ikut diatur lebih tegas.

Siapa yang terikat? Pengadaan barang dan jasa pemerintah, menurut abstrak Perpres 46 Tahun 2025 di JDIH BPK, adalah kegiatan pengadaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, dan pemerintah desa yang dibiayai APBN, APBD, atau APB Desa. Pelaku yang paling sering bersentuhan dengan aturan baru ini adalah pejabat pembuat komitmen, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, dan tentu saja penyedia atau vendor yang mengikuti pemilihan.

Untuk vendor teknologi informasi, artinya jelas. Proyek aplikasi, integrasi sistem, pengadaan perangkat, dan jasa konsultansi yang dibiayai anggaran negara akan dijalankan dengan pedoman ini. Pedoman ini memuat lampiran yang berbeda untuk tiap jenis pekerjaan. Lampiran I berlaku untuk pengadaan barang dan jasa lainnya serta jasa konsultansi nonkonstruksi, yang menjadi rumah bagi sebagian besar proyek teknologi informasi.

Bagaimana dengan BUMN? Kerangka pengadaan perusahaan negara berbeda dari pengadaan pemerintah, dan tiap BUMN memiliki pedoman internal. Karena itu, vendor yang melayani BUMN sebaiknya tidak mengasumsikan bahwa seluruh pasal di sini otomatis berlaku. Praktik yang aman adalah memakainya sebagai tolok ukur kepatuhan, lalu mencocokkannya dengan dokumen pemilihan masing-masing BUMN. Pembahasan lebih luas tentang pengadaan digital untuk perusahaan dan BUMN tersedia di Panduan E-Procurement untuk Perusahaan dan BUMN di Indonesia.

Pasal 2 menegaskan metode pemilihan penyedia yang diatur, yakni e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender atau seleksi. Khusus percepatan pembangunan di Papua, tender terbatas dapat dipakai. Bagi vendor, pemahaman metode ini menentukan strategi: paket kecil biasanya diselesaikan lewat pengadaan langsung, sedangkan paket besar hampir pasti lewat tender. Tiap metode punya syarat kualifikasi dan pola evaluasi sendiri, sehingga persiapan dokumen perlu disesuaikan sejak pengumuman paket terbit.

Bagaimana Hubungan Aturan Ini dengan Perpres 46 Tahun 2025?

Peraturan LKPP 3 Tahun 2026 adalah aturan pelaksana dari Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46 Tahun 2025. Perpres menjadi payung, sedangkan peraturan lembaga memuat langkah teknisnya.

Menurut JDIH BPK, Perpres 46 Tahun 2025 ditetapkan pada 30 April 2025, dimuat dalam Lembaran Negara 2025 Nomor 67, dan mengubah Perpres 16 Tahun 2018 serta Perpres 12 Tahun 2021. Abstraknya menyebut tiga tujuan: meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mempercepat pelaksanaan pengadaan agar anggaran belanja lebih bermanfaat, dan mengatur pengadaan di tingkat desa.

Jarak waktu antara kedua aturan itu penting dipahami. Perpres terbit April 2025, sedangkan Peraturan LKPP 3 Tahun 2026 baru terbit September 2026. Selama lebih dari setahun, pelaku pengadaan masih memakai pedoman lama dari 2021 untuk menerjemahkan perpres yang sudah berubah. Penulis ulasan pengadaan Khalid Mustafa mencatat bahwa sejak awal Oktober 2026 ia terus ditanya apakah Perlem 12 Tahun 2021 masih bisa dipakai. Jawabannya, aturan itu telah dicabut, dengan pengaturan peralihan yang dibahas pada bagian akhir tulisan ini.

Ada juga aturan turunan lain yang perlu dibedakan. Alatan Indonesia mencatat bahwa tata cara e-purchasing mengikuti Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang katalog elektronik. Artinya, pedoman umum pengadaan melalui penyedia dan tata cara transaksi di katalog elektronik berada di dua aturan yang berbeda. Vendor yang menjual lewat katalog elektronik perlu membaca keduanya, bukan hanya satu.

Bagi tim penawaran vendor, urutan membaca yang praktis adalah perpres lebih dulu untuk memahami arah kebijakan, peraturan lembaga untuk memahami langkah teknis, lalu dokumen pemilihan paket yang diikuti. Dokumen pemilihan adalah tempat syarat spesifik tiap paket tertulis, dan syarat itu wajib selaras dengan aturan di atasnya.

Alatan Indonesia menggambarkan cakupan peraturan ini sebagai acuan berbagai tahapan pengadaan, mulai dari persiapan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima pekerjaan. Pada tahap persiapan, pejabat pembuat komitmen menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak. Vendor yang memahami tahap ini bisa membaca niat pengguna anggaran lebih awal, lalu menyiapkan klarifikasi yang relevan sebelum penawaran dibuka.

Apa Arti Fitur Transaksional dan Fitur Pencatatan bagi Penyedia Jasa IT?

Pasal 3 mengatur dua fitur sistem pengadaan secara elektronik. Fitur pencatatan dipakai untuk pengadaan langsung bernilai paling banyak Rp50 juta, sedangkan di atas nilai itu wajib memakai fitur transaksional yang mencatat proses secara penuh.

Menurut telaah Khalid Mustafa atas pasal tersebut, fitur pencatatan berlaku untuk pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000. Di atas angka itu, fitur transaksional wajib. Fitur transaksional juga wajib untuk pengadaan langsung jasa konsultansi, penunjukan langsung, tender cepat, tender atau seleksi, dan tender terbatas.

Perbedaan kedua fitur ini terasa nyata bagi vendor. Pada fitur pencatatan, pejabat pengadaan pada dasarnya mencatat transaksi yang sudah terjadi. Pada fitur transaksional, penawaran, negosiasi, dan penetapan berlangsung di dalam sistem sehingga jejaknya bisa diperiksa. Bagi vendor, ini berarti administrasi penawaran harus rapi sejak awal karena tidak ada ruang untuk melengkapi dokumen secara informal di luar sistem.

Ada satu pengecualian yang sempit. Jasa lainnya perorangan untuk mendukung layanan publik, misalnya tenaga kebersihan atau pertamanan, boleh memakai fitur pencatatan walau bernilai di atas Rp50 juta. Syaratnya, pejabat pembuat komitmen menilai fitur transaksional tidak efektif dan efisien, dan pengecualian itu direviu lebih dulu oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pengecualian ini tidak dirancang untuk proyek teknologi informasi bernilai besar.

Implikasi praktisnya bagi vendor teknologi informasi ada tiga. Pertama, paket jasa pengembangan atau pemeliharaan aplikasi di atas Rp50 juta akan melewati sistem secara transaksional. Kedua, profil perusahaan di sistem, termasuk legalitas dan pengalaman, perlu selalu diperbarui. Ketiga, tenggat unggah dokumen akan ditentukan sistem, bukan kesepakatan lisan. Vendor yang masih mengandalkan kedekatan dengan pengguna anggaran akan menemukan bahwa jejak digital kini menjadi penentu.

Sebagai gambaran, bayangkan dua paket jasa lainnya di sebuah dinas. Paket pertama bernilai Rp40 juta dan paket kedua Rp150 juta. Paket pertama masih boleh dicatat lewat fitur pencatatan, sedangkan paket kedua harus melewati fitur transaksional. Vendor yang terbiasa dengan alur paket pertama perlu menyesuaikan kebiasaan saat naik ke paket kedua, terutama soal kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu unggah.

Mengapa Data Pemilik Manfaat Bisa Menggugurkan Penawaran?

Pasal 8 mewajibkan peserta pemilihan melaporkan data pemilik manfaat atau beneficial owner. Penawaran digugurkan jika data itu tidak tersedia atau tidak diunggah sesuai tahapan, dan peserta dengan pemilik manfaat sama dalam satu paket juga digugurkan.

Tahapannya bergulir. Untuk pengumuman atau undangan sampai 31 Oktober 2026, data pemilik manfaat belum dievaluasi. Untuk pengumuman atau undangan mulai 1 November sampai 31 Desember 2026, evaluasi memakai data yang ada di sistem atau data yang diunggah penyedia. Mulai 1 Januari 2027, evaluasi hanya berdasarkan data yang tersedia di sistem. Per hari ini, 21 November 2026, paket baru sudah berada di tahap kedua.

Tahap ketiga adalah yang paling menuntut. Setelah 1 Januari 2027, vendor tidak bisa lagi menyusul mengunggah data saat penawaran. Data pemilik manfaat harus sudah tercatat di sistem sebelum pemilihan dibuka. Vendor yang menunda sampai ada paket menarik berisiko gugur bukan karena kalah bersaing, tetapi karena administrasi.

Diagram dua lajur: tiga tahapan evaluasi data pemilik manfaat dan garis waktu masa peralihan Peraturan LKPP 3 Tahun 2026

Diagram tahapan data pemilik manfaat dan masa peralihan. Diolah Burung Hantu Infratek dari JDIH LKPP dan ulasan Khalid Mustafa.

Ayat tentang kesamaan pemilik manfaat punya dampak lain. Khalid Mustafa menyebutnya alat yang ampuh untuk mencegah persekongkolan, karena perusahaan dengan pemilik sama tidak bisa lagi meramaikan satu paket yang sama. Bagi grup usaha yang memiliki beberapa perusahaan teknologi informasi, ini berarti strategi menurunkan beberapa anak usaha dalam satu tender perlu ditinjau ulang. Memasukkan dua perusahaan satu grup ke paket yang sama kini berisiko menggugurkan keduanya.

Langkah persiapan yang masuk akal: pastikan akta, perubahan pemegang saham, dan data pemilik manfaat selaras. Ketidaksamaan antara dokumen di notaris dan data di sistem adalah sumber masalah yang mudah dicegah. Baca juga bagaimana calon klien menilai kredibilitas vendor di Bagaimana Membuktikan Vendor IT Benar-Benar Berpengalaman Melayani BUMN dan Swasta?.

Khalid Mustafa menyebut ketentuan ini sebagai yang paling banyak dicari pelaku pengadaan, karena dampaknya langsung: penawaran bisa gugur tanpa menunggu penilaian teknis dan harga. Bagi vendor, pelajaran praktisnya adalah memperlakukan data pemilik manfaat sebagai dokumen hidup. Setiap perubahan susunan pemegang saham perlu segera diperbarui, bukan menunggu paket berikutnya muncul. Jadwalkan pemeriksaan berkala, misalnya tiap kuartal, agar data tidak tertinggal dari kondisi perusahaan.

Apa yang Dilarang pada Praktik Pinjam Bendera dan Pengalihan Pekerjaan?

Pasal 5 melarang semua pihak yang terlibat dalam pengadaan meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain, serta mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain. Pengalihan sebagian pekerjaan masih dibolehkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Khalid Mustafa mengutip ayat (1) pasal itu, yang melarang pihak yang terlibat “meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain” dan atau mengalihkan seluruh pekerjaan serta tanggung jawab. Ia menekankan frasa semua pihak. Larangan berlaku bagi perusahaan yang meminjam nama, perusahaan yang meminjamkan nama, dan pihak lain yang terlibat.

Praktik pinjam bendera sudah lama dikenal di lapangan, tetapi kini disebut tegas di batang tubuh peraturan. Menurut ulasan yang sama, lampiran peraturan bahkan memuat empat indikasi pinjam bendera melalui akta cabang, dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026 menegaskannya kembali. Salah satu contohnya adalah akta cabang yang hanya dibuat untuk mengikuti tender pada paket tertentu.

Dalam dunia teknologi informasi, bentuk pelanggarannya sering lebih halus daripada di konstruksi. Misalnya, vendor yang menang paket pengembangan aplikasi lalu menyerahkan seluruh pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa keterlibatan berarti. Atau perusahaan yang memiliki legalitas dan pengalaman memadai tetapi tidak punya tim, lalu hanya meminjamkan namanya. Kedua pola ini kini berada di wilayah yang dilarang.

Lalu, apa yang masih boleh? Pengalihan sebagian pekerjaan, selama sesuai ketentuan, tetap terbuka. Pola kerja sama dengan mitra spesialis, misalnya untuk keamanan siber atau antarmuka seluler, tetap sah jika vendor utama memegang kendali, tanggung jawab, dan kapasitas inti. Dokumen kerja sama dengan mitra sebaiknya tertulis, menyebut ruang lingkup yang dialihkan, dan menjaga tanggung jawab akhir tetap pada penyedia yang menandatangani kontrak.

Pasal 6 melengkapi larangan itu dari sisi pelaksanaan kontrak. Pengawasan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi teknis dan persyaratan administrasi dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau pejabat penandatangan kontrak, yang dapat dibantu penyedia jasa konsultansi yang kompeten. Artinya, kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak akan diperiksa, dan vendor yang sebenarnya tidak mengerjakan pekerjaannya sendiri akan sulit menunjukkan bukti kendali atas hasil.

Berapa Batas Nilai, HPS, dan Jaminan Pelaksanaan yang Perlu Dihitung?

Menurut Lampiran I yang diulas Khalid Mustafa, pejabat pengadaan melaksanakan pengadaan langsung atau penunjukan langsung barang dan jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200 juta, dan jasa konsultansi nonkonstruksi paling banyak Rp100 juta.

Untuk percepatan pembangunan di Papua, batasnya lebih longgar, yaitu Rp1 miliar dan Rp200 juta. Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dikecualikan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan pagu anggaran paling banyak Rp10 juta. HPS juga tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan.

Bagi vendor, aturan HPS memengaruhi cara menyusun penawaran. Vendor yang biasa menyelipkan biaya cadangan atau kontingensi dalam harga akan menemukan bahwa HPS pemerintah tidak memuatnya. Penawaran yang terlalu jauh dari HPS mudah dianggap tidak wajar. Dasar perhitungan biaya, termasuk jam kerja tim dan lisensi, perlu didokumentasikan agar bisa dipertanggungjawabkan saat klarifikasi.

Jaminan pelaksanaan juga punya rumus baru yang perlu dipahami. Jika penawaran terkoreksi berada di antara 80 persen dan 100 persen dari HPS, jaminan pelaksanaan ditentukan sebesar lima persen dari nilai kontrak. Jika di bawah 80 persen dari HPS, jaminannya lima persen dari nilai HPS. Rumus kedua membuat penawaran yang sangat murah tetap menanggung jaminan berdasar HPS, sehingga beban modal kerjanya lebih besar.

Contoh sederhana: untuk HPS Rp1 miliar, penawaran terkoreksi Rp900 juta berada di rentang 80 sampai 100 persen, sehingga jaminan lima persen dari kontrak berarti Rp45 juta. Penawaran Rp700 juta berada di bawah 80 persen, sehingga jaminan lima persen dari HPS berarti Rp50 juta, lebih tinggi daripada penawaran yang lebih mahal. Hitungan ini tergantung ketentuan paket, sehingga tetap cek dokumen pemilihan yang berlaku.

Dari sisi strategi penawaran, batas Rp200 juta dan Rp100 juta menentukan siapa yang memproses paket. Paket di bawah batas itu ditangani pejabat pengadaan, sedangkan paket di atasnya naik ke Pokja Pemilihan dengan proses yang lebih panjang. Vendor yang membidik proyek kecil berulang perlu menjaga kelengkapan administrasi agar proses cepat, sementara vendor yang membidik proyek besar perlu menyiapkan jaminan, referensi pengalaman, dan data perusahaan yang siap diverifikasi.

Bagaimana Aturan Produk Dalam Negeri dan TKDN Memengaruhi Pengadaan?

Perpres 46 Tahun 2025 menempatkan produk dalam negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai prioritas belanja. Kompas melaporkan bahwa kewajiban membeli produk ber-TKDN dan produk dalam negeri mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

Laporan Kompas pada 8 Mei 2025 merinci urutan prioritas dalam Pasal 66. Pertama, jika ada produk dengan penjumlahan skor TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan di atas 40 persen, maka yang dibeli adalah produk ber-TKDN di atas 25 persen. Kedua, jika tidak ada yang melampaui 40 persen tetapi ada produk dengan TKDN di atas 25 persen, produk itulah yang dibeli. Ketiga, jika tidak ada produk dengan TKDN di atas 25 persen, pembelian produk dengan TKDN lebih rendah baru dibolehkan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai aturan itu menguntungkan sektor manufaktur. Ia menyatakan, “Regulasi ini menjadi angin segar bagi industri” yang menghasilkan produk dibeli pemerintah dan BUMN atau BUMD. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers Kementerian Perindustrian yang dikutip Kompas.

Untuk vendor teknologi informasi, dampaknya paling terasa pada paket yang memuat perangkat keras, seperti server, perangkat jaringan, dan komputer. Penyedia perangkat perlu memahami skor TKDN produk yang ditawarkan, sedangkan integrator perlu memilih komponen dengan cermat. Alatan Indonesia menambahkan bahwa penyusunan spesifikasi juga perlu memperhatikan produk dalam negeri, produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia, produk usaha mikro dan kecil, serta produk ramah lingkungan sesuai ketentuan.

Perlu kehati-hatian soal jasa dan perangkat lunak. Artikel ini tidak menemukan pembahasan khusus mengenai cara menghitung TKDN untuk layanan pengembangan perangkat lunak dalam sumber yang dibuka. Karena itu, vendor yang ingin tahu posisi produk atau jasanya sebaiknya bertanya langsung kepada pejabat pengadaan atau kementerian teknis yang mengelola penilaian TKDN.

Satu hal lagi layak dicatat: laporan Kompas menempatkan BUMN dan BUMD sebagai pihak yang ikut disebut dalam kewajiban belanja produk dalam negeri. Karena itu, vendor yang melayani perusahaan negara tidak sepenuhnya terlepas dari logika perpres ini, walaupun pedoman pengadaan internal BUMN berbeda. Menyiapkan sertifikat TKDN untuk produk yang dijual, serta data asal komponen untuk paket integrasi, adalah investasi administrasi yang bermanfaat di kedua jalur.

Apa yang Harus Disiapkan Vendor IT Selama Masa Peralihan?

Vendor perlu menyiapkan data pemilik manfaat, memeriksa struktur kerja sama, menghitung jaminan, dan memantau dua hal yang belum pasti, yaitu tarif layanan pemilihan penyedia dan tafsir ketentuan peralihan dalam surat edaran.

Pasal 9 memuat ketentuan yang sama sekali baru. Penggunaan layanan pemilihan penyedia dalam sistem pengadaan secara elektronik dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak. Menurut Khalid Mustafa, peraturan itu tidak mengatur besaran tarif, dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026 hanya menyatakan mekanisme pembayaran diatur dalam syarat dan ketentuan serta panduan pengguna sistem. Hingga ulasan itu ditulis pada 29 Oktober 2026, siapa yang membayar dan berapa besarnya belum dapat dipastikan.

Pasal 10 mengatur peralihan. Pemilihan penyedia yang dilaksanakan sebelum aturan berlaku diselesaikan berdasarkan Perlem 12 Tahun 2021 sebagaimana diubah Perlem 4 Tahun 2024. Kontrak yang telah ditandatangani tetap berlaku sampai berakhir. Sistem pengadaan elektronik dan sistem pendukung yang dirilis sebelumnya wajib disesuaikan paling lambat satu tahun sejak aturan diundangkan, artinya sebelum 22 September 2027.

Ada celah waktu yang menimbulkan pertanyaan. Naskah peraturan baru tersebar luas pada 9 Oktober 2026, padahal aturan berlaku sejak 22 September 2026. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 29 Oktober 2026 menurut JDIH LKPP, hadir untuk menjelaskan pelaksanaan aturan tersebut, termasuk nasib paket yang dimulai di antara kedua tanggal itu. Vendor yang sedang mengikuti paket pada periode tersebut sebaiknya meminta kejelasan tertulis kepada Pokja Pemilihan.

Daftar persiapan yang bisa dikerjakan sekarang:

  • Perbarui data pemilik manfaat. Pastikan data di sistem sama dengan akta dan perubahan terakhir, terutama sebelum 1 Januari 2027.

  • Tinjau struktur grup. Hindari dua perusahaan dengan pemilik manfaat sama pada paket yang sama.

  • Rapikan kerja sama dengan mitra. Tulis ruang lingkup pekerjaan yang dialihkan dan jaga tanggung jawab akhir tetap pada penyedia utama.

  • Hitung ulang struktur harga. Singkirkan biaya tak terduga dan pajak penghasilan dari komponen harga yang dibandingkan dengan HPS.

  • Siapkan modal untuk jaminan pelaksanaan. Lima persen dari kontrak atau dari HPS perlu tersedia sejak tahap penawaran.

  • Pantau tarif layanan sistem. Catat setiap pengumuman LKPP tentang tarif penerimaan negara bukan pajak.

Bagi pihak yang membangun atau memilih platform pengadaan digital, aturan ini menegaskan pentingnya sistem yang mencatat jejak transaksi dengan jelas. Ulasan tentang cara menilai pilihan platform tersedia di Apa Saja Pilihan Vendor E-Procurement untuk BUMN dan Bagaimana Cara Menilainya?, sedangkan perubahan lanskap pengadaan BUMN dibahas di Apa yang Berubah bagi Vendor IT Saat Danantara Menata Transformasi Digital BUMN?.

Untuk BUMN, ada satu lapisan tambahan. Pajakku mencatat bahwa PP Nomor 19 Tahun 2026, yang mengubah PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Danantara, memberi Danantara kewenangan menetapkan pedoman dan kebijakan strategis bagi holding maupun BUMN, termasuk bidang operasional dan pengadaan barang atau jasa serta teknologi informasi. Kompas melaporkan PP tersebut ditandatangani Presiden pada 8 April 2026. Vendor yang melayani BUMN perlu memantau pedoman pengadaan yang diterbitkan di bawah kewenangan itu, karena bisa berbeda dari pedoman pengadaan pemerintah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 sudah berlaku?

Ya. Menurut JDIH LKPP, peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 22 September 2026 dan berstatus berlaku. Peraturan ini mencabut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024, dengan ketentuan peralihan untuk pemilihan dan kontrak yang sudah berjalan.

Kapan data pemilik manfaat mulai memengaruhi hasil evaluasi penawaran?

Untuk pengumuman atau undangan mulai 1 November sampai 31 Desember 2026, data dievaluasi dari sistem atau unggahan penyedia. Mulai 1 Januari 2027, evaluasi hanya memakai data yang tersedia di sistem. Data yang tidak tersedia sesuai tahapan menyebabkan penawaran digugurkan.

Apakah vendor boleh menyerahkan sebagian pekerjaan proyek ke mitra?

Boleh, sepanjang sebagian dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 5 melarang pinjam bendera dan pengalihan seluruh pekerjaan beserta tanggung jawabnya kepada pihak lain. Vendor utama sebaiknya tetap memegang kendali, kapasitas inti, dan tanggung jawab akhir atas hasil kontrak.

Berapa batas HPS untuk pengadaan langsung jasa lainnya?

Menurut Lampiran I yang diulas Khalid Mustafa, pengadaan langsung atau penunjukan langsung barang dan jasa lainnya dibatasi nilai HPS paling banyak Rp200 juta. Untuk jasa konsultansi nonkonstruksi batasnya Rp100 juta. Batas untuk percepatan pembangunan di Papua lebih tinggi.

Kesimpulan

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 menggeser pengadaan melalui penyedia ke arah yang lebih transparan dan lebih tegas terhadap administrasi. Data pemilik manfaat, fitur transaksional, larangan pinjam bendera, dan rumus jaminan pelaksanaan adalah empat titik yang paling sering menentukan nasib penawaran vendor. Seluruhnya bersumber dari pasal dan lampiran yang bisa diperiksa, bukan sekadar kebiasaan lapangan.

Langkah berikutnya sederhana. Periksa data perusahaan di sistem pengadaan sebelum 1 Januari 2027, tinjau struktur kerja sama dengan mitra, dan baca dokumen pemilihan setiap paket dengan aturan baru di tangan. Bagi perusahaan dan BUMN yang membangun sistem pengadaan digital, Burung Hantu Infratek menyediakan layanan e-procurement untuk efisiensi operasional, sebagaimana tercantum di situs resminya. Aturan ini juga menunjukkan bahwa transparansi sistem bukan lagi tambahan, melainkan syarat.

(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)


⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.

🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.


Sumber dan Referensi

[1] Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - JDIH LKPP

[2] Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026 - JDIH LKPP

[3] Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 - JDIH BPK

[4] Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, Apa Saja yang Berubah? - Khalid Mustafa

[5] LKPP No. 3 Tahun 2026, Aturan Baru Pengadaan melalui Penyedia dan Poin Pentingnya - Alatan Indonesia

[6] Aturan Baru Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Angin Segar untuk Industri - Kompas.com

[7] PP 19/2026 Terbit, Danantara Bisa Bentuk Lebih dari Satu Holding BUMN - Kompas.com

[8] Kewenangan Baru Danantara dalam PP 19/2026 - Pajakku

    Apa yang Berubah bagi Vendor IT Setelah Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 Berlaku? | Burung Hantu Infratek