Hakim AS Dicopot dari Perkara karena Putusan Berisi Halusinasi AI
Pengadilan Banding Federal Sirkuit Kelima Amerika Serikat mencopot Hakim Distrik Henry Wingate dari perkara undang-undang anti-DEI Mississippi setelah putusannya memuat nama, pernyataan, dan kutipan kasus hasil halusinasi AI. Putusan bernomor 25-60496 itu terbit pada 22 Oktober 2026 dan sekaligus membatalkan perintah sementara yang dibuat Wingate. Kasus ini menjadi salah satu contoh paling keras dari konsekuensi pemakaian AI generatif tanpa verifikasi di ruang sidang, bukan oleh pengacara, melainkan oleh pengadilan itu sendiri.
Kenapa Hakim Wingate Dicopot dari Perkara?
Hakim Henry Wingate dicopot karena perintah yang ia terbitkan berisi fakta, pihak, dan rujukan hukum yang tidak pernah ada di berkas perkara, sebagian besar berasal dari halusinasi AI. Panel tiga hakim Sirkuit Kelima menilai kesalahan itu begitu berat sehingga perkara harus pindah ke hakim distrik lain.
Perkaranya berawal dari House Bill 1193, undang-undang Mississippi yang disahkan pada April 2025 untuk melarang dana pendidikan publik dipakai bagi program diversity, equity, and inclusion (DEI). Sekelompok guru, dosen, mahasiswa, orang tua, dan organisasi advokasi menggugat aturan itu pada Juni 2025. Mereka menilai undang-undang tersebut melanggar kebebasan berpendapat yang dijamin Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.
Pada 20 Juli 2025, Wingate menerbitkan temporary restraining order (TRO) yang menahan berlakunya undang-undang itu. Dua hari kemudian, pihak negara bagian menemukan banyak kejanggalan di dalamnya. Wingate lalu mengganti dokumen tersebut dengan versi yang tampak sudah diperbaiki, tanpa penjelasan, dan versi baru itu diberi tanggal mundur 20 Juli 2025.
Hakim Sirkuit Jerry Smith, yang menulis putusan mayoritas, memakai bahasa yang jarang muncul dalam dokumen pengadilan banding. "The proceedings in the district court were a botch job, to say the least," tulis Smith. Panel juga memerintahkan Ketua Pengadilan Distrik Selatan Mississippi menunjuk hakim lain untuk seluruh proses berikutnya, langkah yang menurut putusan itu sendiri tergolong luar biasa dan jarang dipakai.
Isi Kesalahan AI dalam Perintah Pengadilan
Perintah asli Wingate mencantumkan 11 penggugat yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara, dua pejabat yang tidak pernah digugat, dan pernyataan dari empat orang yang tidak tercatat di berkas. Versi perbaikannya masih mengutip kasus pengadilan yang ternyata tidak pernah ada, menurut putusan Sirkuit Kelima, 2026.
Daftar kesalahan dalam putusan setebal 28 halaman itu cukup panjang. Perintah asli mengklaim tanpa bukti bahwa tiga perguruan tinggi sudah membatalkan program DEI karena undang-undang tersebut. Perintah itu juga mengutip istilah seperti "critical race theory" dan "institutional bias" seolah tertulis di House Bill 1193, padahal tidak satu pun istilah itu ada di teks undang-undang.
Kesalahan yang tersisa baru terungkap saat sidang banding. Versi perbaikan mengutip putusan berjudul "Cousins v. School Bd. of City of Norfolk" dari Sirkuit Keempat tahun 1974. Panel menyebut kasus itu tidak ada dan merupakan halusinasi AI. Versi perbaikan inilah yang kemudian dijadikan dasar perintah pendahuluan (preliminary injunction) pada 18 Agustus 2025.
Setelah Senator Chuck Grassley, Ketua Komite Kehakiman Senat, mempertanyakan penggunaan AI, Wingate mengakui bahwa seorang panitera hukum memakai AI untuk menyusun draf awal. Menurut Lawyer Monthly dan ABA Journal, alat yang dipakai adalah Perplexity. Wingate menyebut draf itu terunggah ke sistem perkara karena kekeliruan dan kesalahannya bersifat klerikal.
Panel menolak alasan tersebut. Smith menulis bahwa pengadilan distrik, "or perhaps, being charitable, its AI agent", mengabaikan dan memanipulasi hukum yang berlaku. Panel juga mencatat bahwa analisis versi perbaikan tidak mengutip satu pun preseden mengikat yang terbit setelah tahun 2000.
Apa Artinya bagi Penggunaan AI di Pekerjaan Hukum?
Putusan ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas dokumen tetap berada pada manusia yang menandatanganinya, bukan pada alat AI yang membantu menyusunnya. Kesalahan AI yang tidak diperiksa bisa berujung pada sanksi kelembagaan, termasuk kehilangan kewenangan atas sebuah perkara.
Selama ini kasus halusinasi AI di pengadilan Amerika Serikat lebih sering menyangkut pengacara yang mengutip kasus fiktif dalam berkas gugatan. Kali ini kesalahan muncul di dalam perintah pengadilan, sehingga dampaknya langsung mengenai pihak yang berperkara. Undang-undang Mississippi sempat tertahan lebih dari setahun berdasarkan perintah yang sebagian isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Putusan ini juga tidak menyatakan House Bill 1193 sah secara konstitusi. Perkara dikembalikan ke pengadilan distrik untuk diperiksa ulang. Robert McDuff dari Mississippi Center for Justice, kuasa hukum penggugat, menilai putusan itu menjawab sebagian kekhawatiran kliennya karena menegaskan guru dan siswa tetap boleh membahas isu ras, jenis kelamin, dan hak sipil.
Pelajaran praktisnya berlaku bagi perusahaan mana pun yang memakai AI generatif untuk dokumen bernilai hukum, seperti kontrak, laporan kepatuhan, atau surat resmi. Setiap kutipan, nama, dan angka hasil AI perlu dicocokkan dengan sumber aslinya sebelum dokumen ditandatangani dan diedarkan.
Dampak bagi Peradilan dan Bisnis di Indonesia
Indonesia belum punya pedoman final pemakaian AI generatif untuk hakim, tetapi Mahkamah Agung sudah mulai membekali aparaturnya. Pada 21 sampai 25 September 2026, MA memanggil 614 hakim dan aparatur peradilan untuk pelatihan kecerdasan artifisial selama 40 jam pelatihan, menurut Dandapala, 2026.
Peserta pelatihan itu berasal dari empat lingkungan peradilan, yaitu 321 orang dari peradilan umum, 237 dari peradilan agama, 27 dari peradilan militer, dan 29 dari peradilan tata usaha negara. Materinya mencakup risiko AI dalam sistem peradilan, bias algoritma, serta etika yudisial dan pelindungan data pada era AI.
Untuk dunia usaha, acuan yang berlaku saat ini adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang ditetapkan pada 19 Desember 2023. Surat edaran itu menyatakan, "Informasi yang dihasilkan melalui Kecerdasan Artifisial harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan ketika disebarkan kepada publik."
Surat edaran yang sama meminta pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik memastikan AI tidak dipakai sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan yang menyangkut kemanusiaan. Bagi perusahaan, firma hukum, dan instansi di Indonesia, kasus Wingate menunjukkan bahwa prinsip itu perlu diterjemahkan menjadi prosedur nyata, misalnya kewajiban verifikasi sumber dan catatan siapa yang memeriksa hasil AI sebelum dokumen terbit.
Foto sampul: ajay_suresh, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Berita ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan dengan bantuan AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Berita Terkait Halusinasi AI
💸 Deloitte Refund $440K Laporan Penuh Halusinasi AI
🧠 OpenAI Menjelaskan Mengapa LLM Berhalusinasi
⚖️ AI Agen Hukum Masih Butuh Manusia
🚫 Italia Batalkan PHK oleh AI; Keputusan Akhir Wajib di Tangan Manusia
Sumber dan Referensi
[2] US Appeals Court Removes Judge From Mississippi DEI Case Over AI Errors - Lawyer Monthly
[3] Federal judge kicked off 'botch job' anti-DEI case after stunning appeals court rebuke - Fox News
[4] Judge's release of order with AI errors is a serious matter, 5th Circuit says - ABA Journal
[5] 614 Hakim dan Aparatur Dipanggil Ikuti Pelatihan Kecerdasan Artifisial - Dandapala