Berapa TKDN yang Harus Dipenuhi Vendor Software dalam Pengadaan IT Pemerintah?

Berapa TKDN yang Harus Dipenuhi Vendor Software dalam Pengadaan IT Pemerintah?

Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN adalah persentase nilai sebuah barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri, dan kini ikut menentukan siapa yang unggul dalam pengadaan pemerintah. Sederhananya, vendor software yang tidak bisa membuktikan komponen lokalnya bisa kalah dari pesaing yang bisa. Tulisan ini membahas dasar aturan TKDN, tangga prioritas dalam Perpres 46 Tahun 2025, jasa IT yang bisa dihitung, cara menghitung nilainya, proses sertifikasi, risiko sanksi, hingga persiapan sebelum tender.

TLDR

Apa Itu TKDN dan Mengapa Vendor Software Ikut Diukur?

TKDN mengukur porsi dalam negeri pada barang dan jasa, dan jasa pemrograman serta konsultasi IT kini termasuk yang bisa dihitung.

Aturan Apa yang Mewajibkan TKDN dalam Pengadaan Pemerintah dan BUMN?

Perpres 46 Tahun 2025 mewajibkan produk dalam negeri di belanja pemerintah, dan BUMN umumnya menerapkan kriteria serupa lewat kebijakan pengadaannya.

Bagaimana Tangga Prioritas Pasal 66 Mengatur Batas 25 Persen dan 40 Persen?

Pasal 66 menyusun empat tahap dari produk bernilai TKDN plus BMP minimal 40 persen sampai produk impor, dan Pasal 67 memberi preferensi harga hingga 25 persen.

Apakah Jasa Pemrograman dan Konsultasi IT Bisa Dihitung TKDN-nya?

Bisa, asalkan KBLI di perizinan berusaha vendor tercantum dalam Lampiran III Permenperin 35 Tahun 2025.

Bagaimana Nilai TKDN Jasa Dihitung dari Tenaga Kerja, Alat, dan Jasa Umum?

Nilainya adalah biaya jasa keseluruhan dikurangi biaya jasa luar negeri, dibagi biaya jasa keseluruhan.

Bagaimana Proses dan Lama Sertifikasi TKDN Lewat LVI?

Pengajuan lewat SIINas ke LVI, dengan waktu proses 10 hari kerja menurut Kemenperin dan masa berlaku nilai TKDN 5 tahun.

Apa Risiko TKDN Washing dan Sanksi bagi Vendor yang Salah Mengisi?

Dokumen tidak benar atau sertifikat palsu bisa berujung pembekuan, pencabutan, hingga daftar hitam.

Apa yang Perlu Disiapkan Vendor dan Pengguna Anggaran Sebelum Tender?

Vendor memeriksa KBLI dan menghitung TKDN sejak awal, sementara pengguna anggaran mencantumkan ketentuan TKDN di RUP, kerangka acuan kerja, dan dokumen pemilihan.

Kesimpulan

TKDN adalah angka yang bisa dihitung dan dibuktikan, jadi vendor software sebaiknya mengurusnya sebelum tender, bukan sesudah kalah.

Seorang manajer pengadaan menyusun kerangka acuan kerja untuk aplikasi baru, lalu rapat berhenti pada satu pertanyaan sederhana: berapa TKDN yang harus dipenuhi vendor software kami? Tiga calon penyedia menjawab dengan angka berbeda, dua di antaranya tanpa dasar pasal, dan tidak ada yang bisa menunjukkan apakah sertifikat diperlukan atau cukup pernyataan sendiri. Kebingungan seperti ini wajar, karena aturannya tersebar di Perpres pengadaan dan Permenperin sertifikasi yang baru berlaku.

Apa Itu TKDN dan Mengapa Vendor Software Ikut Diukur?

TKDN adalah ukuran seberapa besar nilai suatu barang atau jasa berasal dari dalam negeri. Permenperin 35 Tahun 2025 menghitungnya untuk tiga objek, yaitu barang, jasa industri, dan gabungan barang serta jasa. Jasa pemrograman dan konsultasi IT kini termasuk jasa yang nilai TKDN-nya bisa dihitung.

TKDN dinyatakan dalam persentase. Untuk barang, Pasal 4 Permenperin 35 Tahun 2025 memberi bobot 75 persen pada bahan atau material langsung, 10 persen pada tenaga kerja langsung, dan 15 persen pada biaya tidak langsung pabrik. Rumus itu dirancang untuk benda yang diproduksi di pabrik. Vendor software lebih sering bersinggungan dengan rumus jasa, yang menimbang biaya tenaga kerja, alat kerja, dan jasa umum.

Definisi dasarnya ada di Pasal 1 angka 2. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, memakai seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dengan komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Tiga unsur itu, yakni perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, tenaga kerja Indonesia, dan komponen dalam negeri, kemudian diterjemahkan menjadi angka.

Mengapa software ikut diukur? Karena pembuat aturan tidak lagi memandang TKDN sebagai urusan pabrik saja. Permenperin 35 Tahun 2025 memasukkan aktivitas pemrograman, konsultasi keamanan informasi, pengolahan data, dan hosting ke dalam daftar jasa yang nilai TKDN-nya bisa dihitung. Dengan begitu, proyek aplikasi yang dikerjakan tim di Jakarta bisa dibandingkan secara angka dengan proyek yang sebagian besar biayanya mengalir ke luar negeri.

Aturan ini menggantikan Permenperin Nomor 16 Tahun 2011 yang, menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sudah berusia 14 tahun. Dalam konferensi pers di Jakarta pada 11 September 2025, ia berkata, "Permenperin 35/2025 ini merupakan permenperin yang menjawab dinamika bersama." Menurut JDIH BPK, peraturan itu ditetapkan pada 11 September 2025 dan berlaku sejak 11 Desember 2025.

Skalanya sudah besar. Kemenperin mencatat 88.218 produk bersertifikat TKDN dari lebih dari 15 ribu perusahaan per 11 September 2025, seperti dilaporkan CNN Indonesia. Angka itu berarti pesaing Anda bisa saja sudah memegang sertifikat, dan evaluator pengadaan terbiasa membaca nilai TKDN sebagai salah satu dasar perbandingan penawaran.

Kemenperin juga menyatakan tujuan reformasi ini agar tata cara perhitungan lebih sederhana, waktunya singkat, dan biayanya murah. Harapannya, makin banyak produk dalam negeri bersertifikat dan dibeli oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, menurut Detik Finance. Bagi vendor software, pesan praktisnya jelas: kemampuan teknis saja tidak cukup, komponen dalam negeri pada proyek Anda perlu bisa dihitung dan didokumentasikan.

Aturan Apa yang Mewajibkan TKDN dalam Pengadaan Pemerintah dan BUMN?

Kewajiban utama ada di Pasal 66 Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah Perpres 46 Tahun 2025, yang berlaku sejak 30 April 2025. Pasal itu mewajibkan kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan institusi lainnya memakai produk dalam negeri. Aturan sertifikasinya ada di Permenperin 35 Tahun 2025.

Perpres 46 Tahun 2025 adalah perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. JDIH BPK mencatat peraturan ini ditetapkan dan berlaku pada 30 April 2025. Cakupannya adalah pengadaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, dan pemerintah desa yang dibiayai APBN, APBD, atau APB Desa. Jadi, kalau proyek aplikasi Anda dibiayai anggaran negara atau daerah, Pasal 66 menjadi rujukan utamanya.

Bagaimana dengan BUMN? Teks Perpres 46 Tahun 2025 yang kami baca tidak menyebut BUMN secara eksplisit, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Pasal 66 otomatis mengikat pengadaan internal BUMN. Namun praktiknya tidak bisa diabaikan. Laporan JETRO Jakarta tentang Permenperin 35 Tahun 2025 menyebut TKDN berperan penting dalam pengadaan pemerintah dan BUMN beserta anak usahanya, dan bahkan ketika tidak diwajibkan secara eksplisit, pemilik proyek atau BUMN dapat menetapkan kriteria TKDN dalam kebijakan pengadaannya.

Artinya, vendor yang membidik BUMN sebaiknya membaca dokumen pemilihan tiap paket, bukan mengandalkan asumsi. Satu BUMN bisa mensyaratkan sertifikat, BUMN lain cukup pernyataan, dan BUMN ketiga memberi poin tambahan pada penawaran yang bernilai TKDN tinggi. Anda dapat membaca konteks perubahan bagi vendor di Apa yang Berubah bagi Vendor IT Setelah Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 Berlaku? sebagai pelengkap.

Ada satu ketentuan teknis yang sering terlewat. Pasal 66 ayat (11) Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah menyatakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan penyedia. Ayat (12) menambahkan bahwa ketentuan itu dicantumkan dalam Rencana Umum Pengadaan, spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, dan atau dokumen pemilihan. Dengan kata lain, syarat TKDN bukan kejutan di akhir, melainkan harus sudah tertulis sebelum penyedia mengajukan penawaran.

Untuk gambaran besar alur pengadaan digital yang melingkupinya, tulisan Panduan E-Procurement untuk Perusahaan dan BUMN di Indonesia merangkum tahapan, aturan, dan risikonya. Setelah memahami kerangka itu, barulah pertanyaan tentang angka TKDN menemukan tempatnya.

Bagaimana Tangga Prioritas Pasal 66 Mengatur Batas 25 Persen dan 40 Persen?

Ayat (2) Pasal 66 menyusun empat tahap berurutan untuk produk industri. Tahap pertama mewajibkan produk dalam negeri bernilai TKDN minimal 25 persen jika ada produk yang jumlah TKDN ditambah BMP-nya minimal 40 persen. Tahap berikutnya turun bila produk itu tidak tersedia atau volumenya tidak cukup.

BMP adalah Bobot Manfaat Perusahaan, nilai yang menggambarkan manfaat perusahaan bagi ekonomi dalam negeri di luar komponen produknya. Dalam Pasal 66 ayat (2), BMP dipakai sebagai penambah TKDN sehingga jumlahnya bisa mencapai ambang 40 persen. Empat tahap yang berlaku adalah sebagai berikut.

  • Tahap pertama. Pakai produk dalam negeri bernilai TKDN paling sedikit 25 persen, apabila ada produk dalam negeri yang jumlah TKDN ditambah BMP-nya paling sedikit 40 persen.

  • Tahap kedua. Jika produk pada tahap pertama tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi, pakai produk dalam negeri bernilai TKDN paling sedikit 25 persen.

  • Tahap ketiga. Jika tahap pertama dan kedua tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi, pakai produk dalam negeri bernilai TKDN kurang dari 25 persen.

  • Tahap keempat. Jika ketiganya tidak tersedia, pakai produk dalam negeri yang tercantum dalam sistem informasi industri nasional.

Untuk produk non-industri, ayat (3) lebih ringan: pengguna memakai produk dalam negeri yang dinyatakan sendiri oleh pelaku usaha, atau self declare. Ayat (4) lalu membuka pintu terakhir, yaitu produk impor boleh dipakai bila produk dalam negeri sesuai ayat (2) dan (3) tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi. Ayat (7) menambahkan, jika informasi kemampuan industri dalam negeri belum disediakan Kementerian Perindustrian, penggunaan produk impor memerlukan persetujuan menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

Ayat (10) mengikat semuanya pada satu rujukan: nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang dan jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan kementerian di bidang perindustrian. Bagi vendor, ini berarti sertifikat yang tidak tercantum di daftar itu sulit dibaca oleh evaluator sebagai bukti.

Selain tangga prioritas, Pasal 67 memberi preferensi harga. Untuk barang atau jasa lainnya lewat tender atau e-purchasing mini kompetisi dengan nilai HPS di atas Rp1 miliar, preferensi diberikan paling tinggi 25 persen kepada penawaran dengan TKDN paling rendah 25 persen. Hasil evaluasi akhir dihitung dengan rumus HEA = (1 - KP) x HP, dengan KP sama dengan TKDN dikali preferensi tertinggi. Sebagai ilustrasi hitungan, vendor bernilai TKDN 40 persen mendapat KP 0,40 x 0,25 = 0,10, sehingga penawaran Rp1 miliar dievaluasi sebagai Rp900 juta. Angka ini hanya contoh aritmetika, bukan data proyek.

Karena rumus itu hanya berlaku pada kategori tertentu, pastikan kategori paket Anda kepada pejabat pembuat komitmen sebelum menghitung keuntungan. Pasal 67 membedakan barang atau jasa lainnya dari pekerjaan konstruksi, dan masing-masing punya ketentuan preferensi sendiri.

Diagram tangga empat tahap Pasal 66 Perpres 46 Tahun 2025 dan rumus preferensi harga Pasal 67 beserta contoh hitungan ilustrasi

Diagram tangga prioritas penggunaan produk dalam negeri dan preferensi harga. Diolah Burung Hantu Infratek dari Perpres 46 Tahun 2025.

Apakah Jasa Pemrograman dan Konsultasi IT Bisa Dihitung TKDN-nya?

Bisa, selama kegiatan usaha vendor sesuai KBLI yang tercantum di Lampiran III Permenperin 35 Tahun 2025. Kelompok Jasa Pendukung Industri 4.0 di lampiran itu memuat KBLI penerbitan piranti lunak, pemrograman, konsultasi keamanan informasi, pengolahan data, dan hosting.

Pasal 16 menetapkan syaratnya. Penghitungan TKDN Jasa Industri hanya bisa dilakukan jika aktivitas jasa sesuai ruang lingkup klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia jasa industri yang tercantum dalam perizinan berusaha, dan daftar KBLI-nya ada di Lampiran III. Jadi langkah pertama bukan menghitung, melainkan membuka NIB dan memeriksa KBLI perusahaan. Dokumen Lampiran III yang kami buka dari JDIH BPK mencantumkan, di bawah kelompok Jasa Pendukung Industri 4.0, kode-kode berikut.

  • KBLI 58200. Penerbitan piranti lunak atau software.

  • KBLI 62013 dan 62019. Aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif, serta aktivitas pemrograman komputer lainnya.

  • KBLI 62021 dan 62029. Konsultasi keamanan informasi, serta konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya.

  • KBLI 62090. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.

  • KBLI 63111, 63112, 63121, dan 63122. Pengolahan data, hosting dan sejenisnya, serta portal web atau platform digital tanpa dan dengan tujuan komersial.

Definisi jasa industri di Pasal 1 angka 5 mengikat daftar itu pada konteks produksi: kegiatan jasa pada setiap tahapan proses produksi yang bersifat komplementer atau substitusi dengan produk yang dihasilkan. Kedua aturan yang kami baca tidak menyebut tegas apakah suatu paket jasa pemrograman tergolong produk industri atau non-industri dalam Pasal 66 Perpres. Karena itu, kategori paket sebaiknya dipastikan ke panitia atau pejabat pembuat komitmen, bukan diasumsikan oleh vendor.

Ada satu wilayah abu-abu lagi. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan barang sebagai setiap benda, berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dimanfaatkan. Produk software yang dijual sebagai produk jadi menyentuh definisi itu. Bagaimana verifikator memperlakukan satu produk tertentu, sebagai barang atau sebagai jasa, perlu dikonfirmasi ke LVI sebelum Anda mengajukan, karena rumus barang dan rumus jasa menghasilkan angka yang berbeda.

Untuk vendor, ringkasannya begini. Cocokkan KBLI di NIB dengan Lampiran III, tentukan apakah yang Anda tawarkan adalah jasa pengerjaan atau produk, lalu pakai rumus yang sesuai. Jika yang dijual adalah pengerjaan aplikasi sesuai kebutuhan satu pemilik proyek, rumus jasa industri yang berlaku, dan hasilnya berlaku per proyek, seperti dijelaskan pada bagian proses sertifikasi di bawah.

Bagaimana Nilai TKDN Jasa Dihitung dari Tenaga Kerja, Alat, dan Jasa Umum?

Nilai TKDN jasa industri adalah biaya jasa keseluruhan dikurangi biaya jasa luar negeri, lalu dibagi biaya jasa keseluruhan (Pasal 14). Biaya yang dihitung meliputi tenaga kerja, alat atau fasilitas kerja, dan jasa umum, dihitung sampai lokasi pengerjaan.

Lampiran I Permenperin 35 Tahun 2025 menjelaskan tiga komponen itu satu per satu. Tenaga kerja dinilai dari kewarganegaraan: warga negara Indonesia dihitung 100 persen dan warga negara asing 0 persen. Biaya tenaga kerja mencakup fungsi manajemen yang mendukung langsung pekerjaan dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan. Bagi vendor software, ini berarti programmer, analis, penguji, dan manajer proyek yang berstatus WNI menyumbang komponen dalam negeri penuh.

Alat kerja atau fasilitas kerja dihitung dari penyusutan, dengan syarat alat itu tetap menjadi milik penyedia pada akhir pekerjaan. Penilaiannya memakai kombinasi tempat dibuat dan pemilik. Alat buatan dalam negeri yang dimiliki pihak dalam negeri dinilai 100 persen, alat buatan luar negeri yang dimiliki pihak dalam negeri dinilai 50 persen, dan alat buatan luar negeri yang dimiliki pihak luar negeri dinilai 0 persen. Laptop dan server milik vendor termasuk dalam kelompok ini.

Jasa umum dihitung dari biaya jasa yang berhubungan dengan pekerjaan dan dibuktikan dengan bukti bayar. Penilaiannya berdasarkan asal penyedia: penyedia jasa dalam negeri 100 persen dan penyedia jasa luar negeri 0 persen. Lampiran I mencantumkan contoh komponen jasa umum, antara lain asuransi, lisensi dan paten, utilitas seperti listrik, air, dan telekomunikasi, perawatan dan perbaikan, serta penjaminan mutu. Karena lisensi dan paten tercantum sebagai komponen jasa umum, lisensi yang dibayar ke penyedia luar negeri berpotensi menurunkan nilai TKDN proyek.

Berikut angka rekaan untuk latihan, bukan data proyek mana pun. Misalkan total biaya jasa sebuah proyek aplikasi Rp1.000 juta, dan Rp300 juta di antaranya mengalir ke penyedia luar negeri untuk lisensi dan layanan. Nilai TKDN jasa menjadi (1.000 dikurangi 300) dibagi 1.000, yaitu 70 persen. Jika biaya luar negeri turun menjadi Rp100 juta karena vendor memilih penyedia dalam negeri untuk telekomunikasi dan hosting, nilainya naik menjadi 90 persen.

Pasal 15 menambahkan dua aturan penting. Penghitungan dilakukan pada setiap kegiatan penyediaan jasa industri, dan penelusurannya sampai barang atau jasa tingkat dua yang dihasilkan penyedia dalam negeri. Jika dalam penelusuran ada komponen jasa industri tingkat tiga yang dikerjakan penyedia dalam negeri, nilainya dihitung 100 persen. Untuk proyek yang memuat barang dan jasa sekaligus, misalnya pengadaan perangkat keras dan pengembangan aplikasinya, Pasal 18 menghitung nilai gabungan dengan mengalikan TKDN barang dan TKDN jasa dengan proporsi nilai perolehan masing-masing.

Lampiran I juga mewajibkan dokumen pendukung, antara lain profil perusahaan, struktur organisasi, penilaian sendiri TKDN untuk jasa yang dinilai, serta salinan slip gaji atau surat pernyataan gaji dan KTP atau paspor bagi tenaga kerja yang terlibat dari level operator sampai manajer. Bagi tim software yang bekerja jarak jauh atau lintas negara, bukti kewarganegaraan dan gaji itu menjadi bagian terberat dari persiapan.

Bagaimana Proses dan Lama Sertifikasi TKDN Lewat LVI?

Pengajuan dilakukan secara elektronik lewat SIINas kepada Lembaga Verifikasi Independen (LVI). Kemenperin menyampaikan proses lewat LVI kini cukup 10 hari kerja, dari sebelumnya 22 hari kerja. Nilai TKDN pada sertifikat berlaku 5 tahun sejak diterbitkan.

Pasal 28 Permenperin 35 Tahun 2025 menyebut langkah pelaku usaha: memilih jenis penghitungan, memilih pelaksanaan proses produksi, memilih LVI, lalu mengunggah dokumen. Dokumennya meliputi surat pernyataan bermeterai tentang kebenaran data, surat komitmen kesiapan untuk diverifikasi, dokumen hasil penghitungan sendiri, dan, khusus untuk TKDN jasa industri atau gabungan barang dan jasa, dokumen perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara pelaku usaha dan pemilik proyek.

Syarat terakhir itu penting dipahami. Sertifikat TKDN jasa industri memuat nama pemilik proyek, alamat lokasi pekerjaan, jenis jasa, dan spesifikasi jasa (Pasal 44 ayat (2) huruf b). Artinya, sertifikat jasa melekat pada proyek tertentu, bukan pada perusahaan secara umum. Vendor yang menang tender biasanya perlu menyiapkan perhitungan baru untuk proyek barunya, dan kontrak dengan pemilik proyek adalah salah satu syaratnya.

Setelah berkas masuk, LVI memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen paling lama 2 hari kerja (Pasal 29), lalu melakukan penghitungan dan verifikasi paling lama 5 hari kerja (Pasal 31). Jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai, LVI menolak permohonan (Pasal 30). Karena itu, kelengkapan di awal menentukan apakah Anda benar-benar menikmati kecepatan baru ini.

Masa berlaku juga lebih panjang. Pasal 45 menyatakan nilai TKDN pada sertifikat berlaku 5 tahun sejak diterbitkan, dan CNN Indonesia mencatat masa berlaku sebelumnya hanya 3 tahun. Untuk barang, Pasal 55 mengatur surveilans oleh LVI satu kali dalam 5 tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Industri kecil, yaitu usaha bermodal paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan menurut Pasal 1 angka 9, mendapat jalur lebih ringan. CNN Indonesia menyebut mereka bisa memakai metode self declare dengan waktu proses tiga hari kerja setelah dokumen lengkap.

Rangkaian ini menggeser strategi vendor. Dulu, sertifikasi kerap dianggap beban yang menunggu pemenang tender diumumkan. Dengan 10 hari kerja untuk pelaku usaha besar, perhitungan dan verifikasi bisa dijadwalkan pada masa penyusunan penawaran, sehingga angka TKDN yang dijanjikan dalam dokumen penawaran sudah punya dasar verifikasi.

Apa Risiko TKDN Washing dan Sanksi bagi Vendor yang Salah Mengisi?

Pemilik sertifikat yang menyampaikan dokumen tidak benar, tidak memenuhi komitmen TKDN, memproduksi tidak sesuai dokumen, atau memalsukan sertifikat dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 65). Bentuknya pembekuan, pencabutan, dan pencantuman dalam daftar hitam (Pasal 66).

Laporan JETRO Jakarta menyebut pemerintah memperkuat tata kelola dan penegakan bersamaan dengan penyederhanaan prosedur, termasuk upaya menangani praktik yang disebut TKDN washing, yakni mengklaim nilai lokal yang tidak sesuai kenyataan. Menurut laporan itu, Kemenperin secara eksplisit menyerukan penindakan atas TKDN washing, dokumen palsu, dan pemalsuan sertifikat. Kecepatan baru sertifikasi tidak berarti pengawasan melonggar.

Pasal 68 mengatur pembekuan sertifikat untuk jangka waktu paling lama 5 hari kerja, dan pembekuan itu diberikan bersamaan dengan penghapusan sementara dari daftar inventarisasi barang dan jasa produksi dalam negeri. Pasal 56 menambahkan bahwa jika surveilans menemukan perbedaan nilai TKDN, pejabat berwenang dapat mencabut sertifikat setelah menilai penyebab kenaikan atau penurunan nilai. Pasal 69 menegaskan sanksi administratif tidak menghapus sanksi lain menurut peraturan perundang-undangan.

Dampak praktisnya terkait dengan Perpres pengadaan. Pasal 66 ayat (10) menjadikan daftar inventarisasi sebagai acuan nilai TKDN dan BMP. Vendor yang dihapus sementara dari daftar itu berisiko tidak terbaca sebagai pemilik nilai TKDN ketika evaluator memeriksa penawaran, tepat pada saat yang paling menentukan.

Risiko terbesar pada proyek software justru ada pada janji yang tidak dipenuhi. Pasal 65 ayat (3) huruf b menyebut pemenuhan komitmen nilai TKDN sebagai salah satu dasar sanksi, dan huruf c menyebut memproduksi jasa tidak sesuai dokumen yang diajukan saat sertifikasi. Jika dokumen menyatakan seluruh pengembang adalah WNI dan lisensi dibeli dari penyedia dalam negeri, tetapi pelaksanaannya berubah di tengah proyek, selisih itulah yang bisa dipersoalkan.

Cara menjaga diri sederhana tetapi disiplin. Gunakan hanya angka yang bisa dibuktikan dengan slip gaji, faktur, dan kontrak. Catat setiap perubahan komposisi tim atau penyedia, dan hitung ulang bila perubahan itu cukup besar. Untuk bahan pembuktian pengalaman yang lebih luas, tulisan Bagaimana Membuktikan Vendor IT Benar-Benar Berpengalaman Melayani BUMN dan Swasta? memberi daftar bukti yang lazim diminta pemilik proyek.

Apa yang Perlu Disiapkan Vendor dan Pengguna Anggaran Sebelum Tender?

Vendor perlu memeriksa KBLI di perizinan berusaha, menghitung TKDN sendiri dari komponen tenaga kerja, alat, dan jasa umum, lalu mengajukan verifikasi ke LVI sebelum tender. Pengguna anggaran perlu mencantumkan ketentuan TKDN di RUP, kerangka acuan kerja, dan dokumen pemilihan.

Bagi vendor, berikut urutan kerja yang masuk akal berdasarkan pasal-pasal di atas.

  • Cek KBLI. Cocokkan kode di NIB dengan Lampiran III Permenperin 35 Tahun 2025. KBLI yang tidak tercantum membuat jasa Anda tidak bisa dihitung sebagai jasa industri (Pasal 16).

  • Susun rincian biaya per proyek. Pisahkan biaya tenaga kerja, alat kerja, dan jasa umum, lengkap dengan asal penyedia untuk tiap komponen.

  • Kumpulkan bukti. Slip gaji atau surat pernyataan gaji, KTP atau paspor, faktur pembelian alat, daftar aset, dan bukti bayar jasa umum.

  • Putuskan sumber lisensi dan hosting. Jasa umum dari penyedia dalam negeri dihitung 100 persen, dari luar negeri 0 persen. Pilihan ini langsung terlihat pada angka akhir.

  • Ajukan lewat SIINas. Pilih LVI, unggah dokumen, dan jadwalkan proses 10 hari kerja pada masa penyusunan penawaran.

  • Pastikan kategori paket. Tanyakan ke pejabat pembuat komitmen apakah paket dikategorikan produk industri atau non-industri, karena menentukan apakah sertifikat atau self declare yang dibutuhkan.

Bagi pengguna anggaran dan panitia, ada empat hal yang bisa dikerjakan. Pertama, tulis ketentuan penggunaan produk dalam negeri di RUP, spesifikasi atau kerangka acuan kerja, dan dokumen pemilihan sebagaimana Pasal 66 ayat (11) dan (12). Kedua, rujuk daftar inventarisasi barang dan jasa produksi dalam negeri untuk memeriksa nilai TKDN dan BMP. Ketiga, tentukan sejak awal kategori paket agar peserta tidak menebak. Keempat, bila tangga tahap pertama sampai ketiga tidak terpenuhi dan produk impor akan dipakai, ikuti ayat (4) dan ayat (7), termasuk persetujuan pejabat bila informasi kemampuan industri belum tersedia.

Perencanaan pengadaan layanan IT juga bersinggungan dengan keputusan metode, misalnya apakah paket harus lewat katalog elektronik. Pembahasannya ada di Kapan Pengadaan Layanan IT Wajib Lewat e-Katalog dan Kapan Boleh Memakai Metode Lain?. TKDN dan metode pengadaan sebaiknya diputuskan bersama, bukan terpisah, supaya dokumen pemilihan konsisten dari awal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah semua vendor software wajib punya sertifikat TKDN?

Tidak otomatis. Perpres 46 Tahun 2025 mewajibkan produk dalam negeri, dan untuk produk industri acuannya nilai TKDN pada daftar inventarisasi, sedangkan produk non-industri cukup dinyatakan sendiri oleh pelaku usaha. Pastikan kategori paket Anda ke panitia atau pejabat pembuat komitmen sebelum mengurus sertifikat.

Berapa lama masa berlaku sertifikat TKDN?

Nilai TKDN yang tercantum pada sertifikat berlaku 5 tahun sejak diterbitkan menurut Pasal 45 Permenperin 35 Tahun 2025, dan CNN Indonesia mencatat masa berlaku sebelumnya 3 tahun. Sertifikat jasa industri melekat pada proyek dengan nama pemilik proyek tertentu, jadi proyek baru biasanya memerlukan perhitungan baru.

Berapa lama proses sertifikasi TKDN lewat LVI?

Kemenperin menyampaikan prosesnya kini 10 hari kerja untuk pelaku usaha besar, dari sebelumnya 22 hari kerja. Pasal 29 dan Pasal 31 merinci pemeriksaan kelengkapan paling lama 2 hari kerja dan penghitungan serta verifikasi paling lama 5 hari kerja. Dokumen yang tidak lengkap bisa ditolak.

Apakah proyek yang dikerjakan seluruhnya oleh programmer WNI otomatis bernilai TKDN 100 persen?

Tidak otomatis. Tenaga kerja WNI memang dinilai 100 persen, tetapi nilai akhir dihitung dari biaya keseluruhan setelah dikurangi biaya luar negeri. Alat kerja buatan luar negeri, lisensi, dan layanan dari penyedia luar negeri tetap ikut menurunkan angka sesuai tabel asal penyedia dan kepemilikan di Lampiran I.

Apa yang terjadi jika tidak ada produk dengan TKDN minimal 25 persen?

Pasal 66 menyediakan tahap lanjutan. Pengguna dapat memakai produk dalam negeri dengan TKDN di bawah 25 persen, lalu yang tercantum di sistem informasi industri nasional, dan produk impor hanya bila produk dalam negeri tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi. Bila informasi kemampuan industri belum tersedia, produk impor memerlukan persetujuan pejabat.

Kesimpulan

TKDN bukan jargon, melainkan angka yang dihitung dari biaya tenaga kerja, alat kerja, dan jasa umum, lalu diverifikasi dan bisa dibekukan jika terbukti tidak benar. Perpres 46 Tahun 2025 menetapkan tangga prioritas dari produk bernilai TKDN plus BMP minimal 40 persen sampai produk impor, sementara Permenperin 35 Tahun 2025 menyediakan rumus, daftar KBLI, dan jalur sertifikasi yang kini lebih cepat. Jasa pemrograman dan konsultasi IT berada di dalam daftar itu.

Langkah terbaik bagi vendor adalah memeriksa KBLI, menghitung TKDN per proyek, dan mengumpulkan bukti sebelum tender dibuka. Bagi pengguna anggaran, langkah terbaik adalah menuliskan ketentuan TKDN dan kategori paket sejak RUP. Dengan begitu, perdebatan angka bisa diselesaikan di meja persiapan, bukan di meja sanggah.

(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)


⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.

🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.


Sumber dan Referensi

[1] Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan BMP - JDIH BPK

[2] Dokumen lengkap Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 beserta Lampiran I sampai IV - JDIH BPK

[3] Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - JDIH BPK

[4] Aturan TKDN Dirombak, Urus Sertifikasi Produk Kini Lebih Gampang - CNN Indonesia

[5] Prabowo Terbitkan Aturan TKDN buat Belanja Pemerintah-BUMN, Ini Isinya - Detik Finance

[6] Laporan TKDN Indonesia dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 - JETRO Jakarta

    Berapa TKDN yang Harus Dipenuhi Vendor Software dalam Pengadaan IT Pemerintah? | Burung Hantu Infratek