UU AI Vietnam: 46 Sistem Berisiko Tinggi dan Kewajiban bagi Perusahaan Indonesia
Vietnam kini punya undang-undang khusus kecerdasan buatan, yaitu Undang-Undang Nomor 134/2025/QH15 tentang Kecerdasan Artifisial yang berlaku sejak 1 Maret 2026. Sederhananya, setiap sistem AI yang dipakai di Vietnam harus digolongkan menurut tingkat risikonya, dan makin tinggi risikonya makin berat kewajibannya. Tulisan ini membahas isi pokok undang-undang itu, tiga tingkat risiko, daftar 46 sistem berisiko tinggi, kewajiban label dan laporan insiden, hingga langkah yang perlu disiapkan perusahaan Indonesia.
TLDR
Apa Isi UU AI Vietnam Nomor 134/2025/QH15?
Undang-undang 35 pasal ini disahkan 10 Desember 2025, berlaku 1 Maret 2026, dan menjadikan Kementerian Sains dan Teknologi Vietnam sebagai pengawas utama AI.
Tiga Tingkat Risiko dan Kewajiban di Tiap Tingkat
Sistem AI dibagi menjadi risiko tinggi, menengah, dan rendah, dengan kewajiban pendaftaran dan uji kesesuaian untuk tingkat tertinggi.
Daftar 46 Sistem AI Berisiko Tinggi dalam Keputusan 33/2026
Perdana Menteri Vietnam menetapkan 46 sistem berisiko tinggi di 6 sektor, dengan transportasi menyumbang 31 di antaranya.
Label Konten, Laporan Insiden, dan Ganti Rugi
Konten buatan AI wajib bertanda, insiden serius wajib dilaporkan dalam 72 jam, dan pengguna sistem berisiko tinggi bisa menanggung ganti rugi.
Apa Artinya bagi Perusahaan Indonesia?
Perusahaan Indonesia yang melayani pengguna di Vietnam perlu memetakan produknya sebelum tenggat 1 Maret 2027 dan 1 September 2027.
Kesimpulan
Vietnam memberi contoh aturan AI berbasis risiko di Asia Tenggara yang patut dipelajari selagi Indonesia masih menyusun Perpres AI.
Bayangkan sebuah fintech Indonesia yang memakai model AI untuk menyetujui pinjaman secara otomatis, lalu berekspansi ke Hanoi atau Ho Chi Minh City. Tahun lalu langkah itu cukup dengan izin usaha dan kepatuhan perlindungan data. Sejak 2026, sistem penilai kredit yang memutuskan sendiri tanpa tinjauan manusia masuk daftar AI berisiko tinggi Vietnam. Artinya ada uji kesesuaian, dokumen klasifikasi, dan kewajiban punya perwakilan lokal. Banyak pelaku usaha belum menyadari bahwa tetangga ASEAN ini sudah bergerak lebih cepat daripada Indonesia dalam mengatur AI.
Apa Isi UU AI Vietnam Nomor 134/2025/QH15?
UU Nomor 134/2025/QH15 adalah undang-undang khusus AI pertama Vietnam. Majelis Nasional ke-15 mengesahkannya pada 10 Desember 2025 dalam sidang ke-10, lalu undang-undang ini berlaku pada 1 Maret 2026. Isinya 35 pasal dalam 8 bab yang mengatur riset, pengembangan, penyediaan, penerapan, dan penggunaan sistem AI di Vietnam.
Undang-undang ini ditandatangani Ketua Majelis Nasional Vietnam, Tran Thanh Man. Menurut terjemahan resmi yang dimuat portal pemerintah Vietnam (2026), Pasal 34 berbunyi "This Law shall take effect on March 1, 2026." Kegiatan AI yang khusus melayani pertahanan, keamanan, dan persandian negara dikecualikan dari cakupannya.
Kementerian Sains dan Teknologi Vietnam ditunjuk sebagai lembaga utama pengelola AI. Perdana Menteri menetapkan strategi AI nasional yang ditinjau paling lambat tiap tiga tahun, sekaligus daftar sistem berisiko tinggi. Kementerian Pendidikan dan Pelatihan menyusun program nasional pengembangan sumber daya manusia AI.
Prinsip dasarnya tertulis jelas di Pasal 4 ayat 2: "Artificial intelligence shall serve humans and shall not replace human authority and responsibility." Kalimat itu berarti AI harus melayani manusia dan tidak boleh menggantikan wewenang serta tanggung jawab manusia. Prinsip ini menjadi dasar kewajiban pengawasan manusia di pasal-pasal berikutnya.
Undang-undang ini juga memuat insentif. Menurut firma hukum Viet An Law (2025), usaha kecil dan startup mendapat prioritas akses infrastruktur, data, dan lingkungan uji, bantuan biaya uji kesesuaian, serta akses ke Dana Pengembangan AI Nasional. Ada pula mekanisme uji terkendali (sandbox) yang bisa meringankan kewajiban kepatuhan.
Tiga Tingkat Risiko dan Kewajiban di Tiap Tingkat
Pasal 9 UU AI Vietnam membagi sistem AI menjadi tiga tingkat: risiko tinggi, risiko menengah, dan risiko rendah. Penyedia wajib menggolongkan sendiri sistemnya sebelum dipakai. Sistem risiko menengah dan tinggi wajib punya dokumen klasifikasi dan dilaporkan lewat portal AI satu pintu nasional sebelum beroperasi.
Risiko tinggi adalah sistem yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi nyawa, kesehatan, hak, kepentingan nasional, atau keamanan. Risiko menengah mencakup sistem yang bisa membingungkan, memengaruhi, atau memanipulasi pengguna, misalnya karena pengguna tidak sadar sedang berhadapan dengan AI. Sisanya masuk risiko rendah.
Rincian teknisnya diatur Dekret Nomor 142/2026/ND-CP yang terbit 30 April 2026 dan berlaku 1 Mei 2026. Menurut analisis firma hukum Tilleke and Gibbins (Juni 2026), penentuan risiko tinggi menimbang tiga hal: dampak potensial, sektor tempat sistem dipakai, serta jumlah pengguna atau keterkaitannya dengan infrastruktur penting.
Dekret yang sama mengecualikan beberapa jenis sistem dari rezim risiko menengah dan tinggi, yaitu:
Sistem untuk pemakaian internal. AI yang hanya dipakai di dalam organisasi tidak otomatis masuk kategori berisiko.
Alat bantu perkantoran dan penyuntingan teknis. Contohnya asisten penulisan atau perapih dokumen.
Pemrosesan back-end tertentu. Sistem yang bekerja di belakang layar tanpa berinteraksi langsung dengan publik.
Konteks kreatif. AI untuk seni, gim, dan sinema.
Kabar baiknya, pelaporan bersifat deklarasi mandiri. Penyedia tidak diwajibkan menyerahkan kode sumber, parameter model, atau data latih mentah. Untuk sistem berisiko tinggi, sertifikasi pihak ketiga hanya wajib bagi kategori tertentu, sementara sisanya boleh memakai penilaian mandiri.
Daftar 46 Sistem AI Berisiko Tinggi dalam Keputusan 33/2026
Keputusan Perdana Menteri Nomor 33/2026/QD-TTg menetapkan 46 sistem AI berisiko tinggi di 6 sektor. Keputusan ini ditandatangani Wakil Perdana Menteri Ho Quoc Dung pada 30 Juni 2026 dan berlaku 15 Agustus 2026. Hanya sistem dalam daftar ini yang menanggung kewajiban terberat.
Menurut Viet Nam News (6 Juli 2026), sebaran 46 sistem itu adalah sebagai berikut:
Transportasi, 31 sistem. Termasuk kendali kendaraan otomatis tanpa pengawasan manusia, pengaturan lalu lintas dan sinyal otomatis, serta sistem yang memantau terowongan, jembatan, dan jalan tol.
Urusan etnis dan agama, 7 sistem. Sistem yang menilai dan memeringkat permohonan penerima manfaat kebijakan lalu mengalokasikan anggaran.
Pendidikan, 3 sistem. Penilaian dan pemeringkatan siswa otomatis, pemantauan perilaku dengan data biometrik, dan konten belajar dari sumber data tak terkendali.
Kesehatan, 2 sistem. Robot ber-AI yang melakukan atau membantu operasi bedah.
Perbankan, 2 sistem. Sistem yang mengeksekusi transaksi elektronik bernilai besar secara otomatis dan sistem yang memutuskan pemberian kredit sendiri.
Peradilan, 1 sistem. Identifikasi biometrik skala besar untuk penyelesaian perkara perdata publik.
Detail penting dicatat Tilleke and Gibbins (Juli 2026): banyak sistem dalam daftar itu baru dianggap berisiko tinggi jika keluaran AI menjadi satu-satunya dasar keputusan tanpa tinjauan manusia yang berarti. Jadi, menambahkan tahap persetujuan manusia bisa mengubah status sebuah sistem.
Sistem yang sudah beroperasi sebelumnya diberi masa transisi. Sistem di sektor pendidikan, kesehatan, dan perbankan wajib patuh paling lambat 1 September 2027, sedangkan sistem berisiko tinggi lain paling lambat 1 Maret 2027. Regulator tetap bisa menghentikan sistem lebih awal jika menemukan risiko kerugian serius.
Label Konten, Laporan Insiden, dan Ganti Rugi
UU AI Vietnam mewajibkan tiga hal untuk semua tingkat risiko: pengguna harus diberi tahu saat berinteraksi dengan AI, audio, gambar, dan video buatan AI wajib diberi tanda yang bisa dibaca mesin, dan insiden serius wajib dilaporkan lewat portal nasional. Untuk sistem berisiko tinggi, ada tambahan tanggung jawab ganti rugi.
Soal label, Dekret 142/2026 menyebut tanda bisa berupa metadata, tanda tangan digital, atau penanda asal-usul lain. Pihak yang menyebarkan konten buatan AI ke publik wajib memberi pemberitahuan jelas jika konten itu bisa menyesatkan, misalnya deepfake, suara tiruan, atau rekonstruksi peristiwa nyata. Konten untuk pemakaian internal, riset, dan pengujian dikecualikan.
Soal insiden, menurut Tilleke and Gibbins (Juni 2026), laporan awal wajib dikirim dalam 72 jam untuk insiden mendesak atau dalam 5 hari kerja untuk insiden serius lain. Laporan lanjutan wajib menyusul dalam 15 hari. Insiden yang dimaksud mencakup kematian, gangguan kesehatan serius, kerugian harta besar, pelanggaran hak serius, dan gangguan layanan publik.
Bagian yang paling perlu diperhatikan adalah Pasal 29. Pihak yang memakai sistem berisiko tinggi tetap bisa wajib mengganti kerugian korban walaupun sudah mengoperasikannya dengan benar. Pihak itu kemudian boleh menagih balik ke penyedia atau pengembang jika sudah disepakati dalam kontrak. Pengecualian hanya berlaku jika kerugian sepenuhnya akibat kesengajaan korban atau keadaan kahar.
Undang-undang juga melarang beberapa perbuatan dalam Pasal 7, termasuk mengeksploitasi kelompok rentan dan membuat konten palsu yang mengancam keamanan nasional atau ketertiban umum. Penyedia asing sistem berisiko tinggi tertentu wajib punya kontak hukum di Vietnam, dan sebagian wajib mendirikan kehadiran komersial atau menunjuk perwakilan resmi.
Apa Artinya bagi Perusahaan Indonesia?
Perusahaan Indonesia yang menyediakan layanan AI untuk pengguna di Vietnam, terutama di perbankan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, perlu memetakan sistemnya terhadap daftar Keputusan 33/2026 sekarang. Tenggat kepatuhan sudah jelas, yaitu 1 Maret 2027 untuk sistem umum dan 1 September 2027 untuk sektor sensitif.
Langkah praktis yang bisa dimulai sejak kuartal ini:
Inventarisasi sistem AI. Catat setiap model yang menyentuh pengguna Vietnam, fungsinya, dan apakah keputusannya diambil tanpa tinjauan manusia.
Cocokkan dengan 46 kategori. Fokus pada penilaian kredit otomatis, transaksi elektronik bernilai besar, dan penilaian siswa otomatis.
Tambahkan tinjauan manusia. Untuk banyak kategori, keputusan akhir oleh manusia bisa menurunkan status risiko.
Siapkan label dan alur laporan insiden. Pasang penanda metadata pada konten buatan AI dan tetapkan siapa yang mengirim laporan dalam 72 jam.
Tinjau kontrak dengan vendor model. Pastikan ada klausul tagih balik karena Pasal 29 membebankan ganti rugi ke pihak pemakai.
Di dalam negeri, Indonesia belum punya aturan setingkat ini. Rancangan Perpres Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026 sampai 2029 dan Rancangan Perpres Etika AI masih dibahas lebih dari 30 kementerian dan lembaga. Dalam rapat panitia antarkementerian pada 11 Februari 2026, Dirjen Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menekankan "pentingnya AI sebagai penggerak produktivitas, efisiensi, dan inovasi pembangunan nasional."
Perusahaan yang menata tata kelola AI-nya mengikuti standar Vietnam hari ini akan lebih siap ketika Perpres Indonesia terbit. Dokumen klasifikasi risiko, catatan log, dan alur pengawasan manusia adalah pekerjaan yang sama, siapa pun regulatornya.
Kesimpulan
Dalam kurang dari setahun, Vietnam menyusun kerangka AI yang lengkap: undang-undang yang berlaku 1 Maret 2026, Dekret 142/2026 yang berlaku 1 Mei 2026, dan daftar 46 sistem berisiko tinggi yang berlaku 15 Agustus 2026. Polanya mirip EU AI Act, tetapi dengan daftar sektoral yang lebih konkret dan beban ganti rugi yang tegas.
Bagi perusahaan Indonesia, ada dua pelajaran. Jika Anda melayani pasar Vietnam, mulai pemetaan sekarang karena tenggat 2027 sudah dekat. Jika belum, gunakan kerangka Vietnam sebagai latihan tata kelola sambil menunggu Perpres AI Indonesia disahkan.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Sumber dan Referensi
[1] Viet Nam's Law on Artificial Intelligence - Viet Nam Government Portal
[2] Law No. 134/2025/QH15 on Artificial Intelligence - LuatVietnam
[3] Government releases list of 'high-risk' AI systems - Viet Nam News
[4] Vietnam Takes Major Step in AI Governance with New Guiding Decree - Tilleke and Gibbins
[5] Vietnam Introduces Sectoral List of High-Risk AI Systems - Tilleke and Gibbins
[6] Official: Vietnam Launches First AI Law 2025 (No. 134/2025) - Viet An Law
[7] Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Indonesia 2026-2029 - JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital