Pemilu Brasil Dibanjiri 1.423 Konten AI; Separuh Lebih Tanpa Label
Pemilu Brasil 2026 menjadi ujian terbesar aturan kecerdasan buatan dalam kampanye politik, setelah pemantau Lupa mencatat 1.423 unggahan pemilu yang terbukti dibuat atau diubah dengan AI. Data dasbor VigIA per 23 Oktober 2026, dua hari sebelum putaran kedua pada 25 Oktober 2026, menunjukkan 54 persen konten itu beredar tanpa label. Temuan ini penting karena Brasil memiliki salah satu aturan AI pemilu paling ketat di dunia, tetapi deepfake tetap membanjiri media sosial.
Berapa Banyak Konten AI di Pemilu Brasil 2026?
Proyek VigIA milik Lupa menganalisis 1.486 unggahan pemilu sejak 16 Agustus sampai 22 Oktober 2026 dan mengonfirmasi 1.423 di antaranya dibuat atau diubah dengan AI. Sebanyak 768 unggahan atau 54 persen tidak memakai label, sementara 655 unggahan atau 46 persen sudah diberi tanda, menurut rangkuman The Rio Times (2026).
Rinciannya, 707 unggahan berupa konten sintetis, 520 berupa deepfake, dan 196 menggabungkan deepfake dengan konten sintetis lain. Formatnya terbagi menjadi 751 gambar dan 667 video. VigIA dijalankan Lupa bersama laboratorium Recod.AI di Universitas Campinas (Unicamp), dan karena dasbornya terus diperbarui, angka totalnya masih bisa bergeser setelah putaran kedua.
Instagram menjadi kanal terbesar dengan 794 temuan, disusul Facebook dengan 690 temuan, X dengan 105 temuan, dan TikTok dengan 72 temuan. Satu unggahan bisa muncul di lebih dari satu platform. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menjadi tokoh yang paling sering muncul, yaitu dalam 509 unggahan, diikuti Flávio Bolsonaro dalam 247 unggahan.
Tujuan konten pun beragam. Sebanyak 768 unggahan atau 54 persen mempromosikan kandidat, 360 unggahan atau 25,3 persen menyerang seseorang, dan 264 unggahan atau 18,6 persen berupa humor atau satire. Dampak konten tersebut terhadap pilihan pemilih belum diukur, sehingga angka ini menggambarkan volume, bukan pengaruh langsung terhadap hasil suara.
Siapa Penyebar Deepfake Pemilu Brasil?
Penyebar terbesar justru pengguna biasa dan akun anonim, bukan tim kampanye. Laporan putaran pertama VigIA mencatat pengguna dan akun anonim berada di balik 60 persen dari 920 konten AI yang terkonfirmasi, menurut Exame (2026). Meski begitu, akun resmi kandidat tetap menyumbang porsi besar pelanggaran label.
Untuk putaran pertama, Lupa mengumpulkan 1.941 konten mencurigakan, menganalisis 972 gambar dan video, lalu mengonfirmasi 920 kasus pemakaian AI. Hanya 371 konten atau sekitar 40 persen yang diberi label dengan benar. Agência Brasil (2026) melaporkan 554 deepfake beredar selama 16 Agustus sampai 28 September 2026, dan 549 unggahan dinilai melanggar aturan, termasuk 75 unggahan dari kandidat atau partai.
"Di sini pengadilan perlu bekerja sama dengan platform untuk mencoba mengidentifikasi orang-orang ini," kata Beatriz Farrugia, peneliti yang memimpin pemetaan VigIA, kepada Agência Brasil. Ia menilai sebagian besar konten berasal dari akun pengguna dan avatar anonim, sehingga sanksi yang hanya menyasar kandidat tidak cukup untuk membendung arus deepfake.
Pendiri Lupa, Cristina Tardáguila, melihat AI sudah menjadi bagian dari komunikasi politik sehari-hari. "Ketika kami menemukan hampir satu konten AI per jam dan melihat sebagian besar tidak menandai penggunaan teknologi itu, kami mendapat gambaran tantangan yang dihadapi, bukan hanya oleh pemilih tetapi juga oleh lembaga pengawas," katanya kepada Exame. Menurut Observatório Lupa, pemakaian deepfake di Brasil tumbuh lebih dari 308 persen antara 2024 dan 2026.
Aturan TSE soal AI dalam Kampanye Pemilu
Brasil mengatur AI kampanye lewat Pasal 9-B Resolusi TSE Nomor 23.610 Tahun 2019, yang diubah Resolusi Nomor 23.755 tanggal 2 Maret 2026. Aturan ini mewajibkan setiap konten sintetis ditandai secara eksplisit, menonjol, dan mudah diakses, baik berupa teks, audio, video, maupun gambar, menurut Tribunal Superior Eleitoral (TSE, 2026).
Aturan baru untuk Pemilu 2026 juga melarang publikasi, publikasi ulang, dan promosi berbayar konten AI baru dalam rentang 72 jam sebelum pemungutan suara sampai 24 jam sesudahnya. Larangan ini berlaku untuk putaran pertama pada 4 Oktober 2026 dan putaran kedua pada 25 Oktober 2026. TSE mencatat lebih dari 155 juta warga Brasil terdaftar sebagai pemilih pada pemilu umum tahun ini.
Sanksinya berlapis. Konten yang melanggar wajib segera dihapus oleh penyedia platform atau atas perintah pengadilan, dan penghapusan tidak menggugurkan denda sesuai Pasal 57-D Undang-Undang Nomor 9.504 Tahun 1997 sebesar 5.000 sampai 30.000 real Brasil. Jika pelanggaran dianggap penyalahgunaan kekuasaan politik, pengadilan dapat membatalkan pendaftaran kandidat atau mencabut mandat jabatannya.
Platform juga dibebani kewajiban aktif. Penyedia yang mendeteksi atau diberi tahu soal konten ilegal harus segera menghentikan promosi, monetisasi, dan akses ke konten itu. Data Lupa yang dikutip The Rio Times menunjukkan kendala di lapangan: dari 37 unggahan kandidat dan partai yang ditandai pada 11 hari pertama kampanye, 29 unggahan masih tayang per 13 Oktober 2026.
Dampaknya bagi Platform dan Indonesia
Kasus Brasil menunjukkan aturan label saja belum cukup tanpa penegakan cepat di tingkat platform. Meta menyatakan berkomitmen melindungi proses pemilu dan menilai sampel Lupa tidak mencerminkan skala penindakannya, sementara TikTok melaporkan telah menghapus 348.963 video di Brasil pada 1 Juni sampai 6 September 2026 karena melanggar kebijakan integritas sipil dan AI menyesatkan.
Peneliti deepfake Bruno Sartori menilai akses massal ke alat AI melipatgandakan potensi penyalahgunaan, walau sejauh ini konten yang beredar lebih banyak berupa materi engagement dan humor. Pola ini membuat pengawasan sulit, karena konten satire dan konten menyesatkan sering memakai teknik serupa dan beredar lewat akun pendukung yang tidak terikat langsung pada tim kampanye.
Bagi Indonesia, pengalaman Brasil relevan karena Kementerian Komunikasi dan Digital sedang mengkaji peraturan menteri tentang label konten AI. "Perkembangan ini sangat cepat untuk makin membuat garis pemisah antara fakta, antara realita," kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria pada 19 Oktober 2026. Pemerintah juga menyiapkan Rancangan Perpres Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Rancangan Perpres Etika Kecerdasan Artifisial. Partai politik, konsultan kampanye, dan platform digital di Indonesia sebaiknya mulai menyiapkan prosedur pelabelan dan deteksi deepfake sebelum aturan itu berlaku.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Berita ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan dengan bantuan AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Berita Terkait Deepfake
🛡️ Komdigi Kaji Aturan Label Konten AI untuk Bendung Deepfake
📊 Label Konten Buatan AI: Aturan Uni Eropa dan India yang Wajib Dipahami Bisnis Indonesia
⚠️ Deepfake AI Targetkan PM Singapura, Asia Tenggara Waspada
🚫 Penipuan Deepfake di Indonesia: Data OJK dan Jerat Hukum di KUHP Baru
Sumber dan Referensi
[2] Brazil Lupa Tracker: 1,423 AI Election Posts - The Rio Times
[3] Na eleição mais afetada por IA da história, deepfakes vieram de onde menos se esperava - Exame
[4] Mesmo proibidos, deepfakes tomam conta das redes antes da eleição - Agência Brasil
[5] Komdigi Kaji Aturan Label Konten AI untuk Cegah Manipulasi Digital - Jawa Pos
[6] Pemerintah siapkan gugus tugas kawal implementasi regulasi AI - ANTARA News