Kerangka ART HKMA: Aturan Agentic AI Bank Hong Kong dan Pelajaran untuk Indonesia

Kerangka ART adalah pedoman baru Hong Kong Monetary Authority (HKMA) untuk penggunaan kecerdasan buatan di perbankan, diumumkan pada 15 Oktober 2026. Sederhananya, bank boleh memakai agen AI yang bekerja sendiri, asal ada pemilik yang jelas, rem darurat, dan batas tindakan yang tegas. Tulisan ini membahas isi kerangka ART, hasil uji coba GenAI Sandbox yang melatarinya, tiga pilar pengawasan agen AI, perbandingannya dengan aturan OJK, hingga langkah praktis bagi bank dan fintech Indonesia.

TLDR

Apa Itu Kerangka ART HKMA dan Kenapa Terbit Sekarang?

HKMA menerbitkan pedoman pengawasan AI baru dengan sembilan prinsip di bawah tiga pilar, Accountability, Resilience, dan Trust, menggantikan prinsip AI tahun 2019.

Hasil GenAI Sandbox Kedua yang Mendorong Aturan Baru

Uji coba yang melibatkan 20 bank dan 27 kasus penggunaan menunjukkan lebih dari 60 persen kasus sudah memakai agen AI.

Tiga Pilar ART untuk Mengawasi Agen AI di Bank

HKMA meminta akuntabilitas yang berpijak pada tujuan agen, peta ketergantungan sistem dan rem darurat, serta batas tindakan agen yang diturunkan dari selera risiko bank.

Bagaimana Posisi Aturan AI Perbankan Indonesia?

OJK sudah punya panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia sejak April 2025, tetapi belum mengatur agen AI sedetail HKMA.

Langkah Praktis untuk Bank dan Fintech Indonesia

Bank dapat mulai dari inventaris AI, pemilik per kasus penggunaan, batas tindakan agen, dan mekanisme penghentian darurat.

Kesimpulan

Kerangka ART memberi contoh konkret cara membuka pintu bagi agen AI tanpa melepas kendali, dan layak dipakai sebagai acuan sambil menunggu aturan Indonesia yang lebih rinci.

Banyak bank di Indonesia sudah memakai chatbot untuk layanan nasabah dan model AI untuk mendeteksi penipuan. Langkah berikutnya sudah di depan mata: agen AI yang tidak hanya menjawab, tetapi juga menyusun rencana, membuka sistem internal, dan mengeksekusi tugas bertahap. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab ketika agen itu salah langkah, dan bagaimana menghentikannya sebelum kerugian membesar? Hong Kong baru saja menjawab pertanyaan itu lewat kerangka pengawasan yang cukup rinci. Isinya relevan bagi bank, fintech, dan penyedia teknologi di Indonesia yang sedang menyiapkan proyek serupa.

Apa Itu Kerangka ART HKMA dan Kenapa Terbit Sekarang?

Kerangka ART adalah paket kebijakan HKMA yang diumumkan pada 15 Oktober 2026 untuk mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab di sektor perbankan Hong Kong. ART merupakan singkatan dari Accountability, Resilience, dan Trust. Paket ini lahir karena sistem AI makin otonom dan mendapat akses lebih luas ke data, perangkat, dan alur kerja bank.

Kerangka ini berada di bawah strategi Fintech 2030 milik HKMA dan terdiri atas tiga inisiatif. Pertama, pedoman pengawasan terbaru berjudul Supervisory Guidance for Responsible Adoption of Artificial Intelligence. Kedua, platform berbagi data pelatihan AI yang dibangun bersama Cyberport dan University of Hong Kong, dengan jaminan mutu data sebagai prinsip desain utama. Ketiga, uji coba lanjutan agen AI lewat GenAI Sandbox++ serta makalah diskusi tentang kerangka pengawasan tata kelola agen AI.

Menurut laporan The Standard (Oktober 2026), pedoman pengawasan itu memuat sembilan prinsip yang tersebar di tiga pilar ART. Prinsip baru ini menggantikan High-Level Principles on Artificial Intelligence yang diterbitkan HKMA pada 2019, dengan ekspektasi yang lebih rinci soal tata kelola di tingkat direksi, manajemen risiko, kepercayaan, dan transparansi.

Wakil Kepala Eksekutif HKMA, Arthur Yuen, menjelaskan alasan di balik kerangka ini. "The progression from generative to agentic A.I. represents an important new stage of innovation for the banking sector," kata Yuen dalam siaran pers HKMA, 15 Oktober 2026. Ia menambahkan bahwa inovasi perlu dipasangkan dengan akuntabilitas yang jelas, model operasi yang tangguh, dan pengawasan manusia yang efektif.

Hasil GenAI Sandbox Kedua yang Mendorong Aturan Baru

Kerangka ART disusun dari temuan nyata, bukan teori. Gelombang kedua GenAI Sandbox HKMA melibatkan 20 bank dan 14 mitra teknologi yang menguji 27 kasus penggunaan, menurut The Standard (Oktober 2026). Lebih dari 60 persen kasus itu memakai agen AI, dan separuhnya berupa aplikasi multi-agen, menurut HKMA (2026).

Direktur Eksekutif Pengawasan Perbankan HKMA, Carmen Chu, memaparkan angka-angka hasil uji coba dalam pidato pembukaan Finance + A.I. Forum pada 16 Oktober 2026. Dibanding gelombang pertama, bank bisa mencapai hasil yang lebih canggih untuk kasus serupa dengan daya komputasi sekitar 30 persen lebih rendah. Chu menyebut model open source yang makin mumpuni ikut menyumbang efisiensi itu. Porsi kasus penggunaan multimodal, yang mengolah suara, gambar, dan video, juga naik dua kali lipat.

Beberapa hasil yang disebut HKMA cukup konkret:

Deteksi penipuan saat pembukaan rekening. Kemampuan deteksi penipuan yang lebih efisien membantu satu bank memangkas waktu onboarding nasabah sebesar 40 persen.
Chatbot manajemen kekayaan. Satu chatbot mencatat tingkat umpan balik positif 98 persen karena dukungan yang lebih personal.
Agen risiko pasar. Agen AI memperpendek siklus analisis risiko per kasus hingga 95 persen.

Bank besar ikut memanfaatkan sandbox ini. Menurut The Standard, HSBC menguji dua kasus penggunaan untuk pengalaman nasabah dan anti-penipuan. David Liao, co-chief executive HSBC untuk Asia dan Timur Tengah, menyebut bank itu sudah memiliki 150 spesialis AI dan menargetkan jumlahnya berlipat dua dalam dua sampai tiga tahun. Standard Chartered memakai sandbox untuk menguji manajemen risiko kejahatan keuangan.

Tiga Pilar ART untuk Mengawasi Agen AI di Bank

Tiga pilar ART menjawab tiga sifat agen AI yang menurut HKMA paling berisiko: kemampuan merencanakan dan bertindak, kerumitan karena melibatkan banyak model dan perangkat, serta perilaku baru yang sulit diprediksi. Akuntabilitas menjawab kemampuan bertindak, ketahanan menjawab kerumitan, dan kepercayaan menjawab perilaku yang belum dikenal.

Carmen Chu merinci isi tiap pilar dalam pidatonya pada 16 Oktober 2026:

Akuntabilitas yang berpijak pada tujuan. Bank harus jelas soal apa yang ingin dicapai sebuah agen, lalu memastikan tujuan itu terbawa ke seluruh proses, dari desain dan data sampai perangkat yang boleh dipakai dan tindakan yang boleh diambil agen. Setiap kasus penggunaan AI wajib punya pemilik yang jelas, didukung inventaris aplikasi yang disetujui dan selalu diperbarui.
Ketahanan lewat peta ketergantungan. Bank perlu memetakan semua komponen yang menopang aplikasi AI, yaitu model, data, perangkat, infrastruktur, dan penyedia pihak ketiga. Bank juga harus menyiapkan langkah korektif dan pembatasan, termasuk mekanisme kill-switch untuk menghentikan agen sebelum masalah membesar.
Kepercayaan lewat batas yang aman. Kepercayaan dimulai dengan mengamankan batas di sekitar agen, yang sering disebut agent harness. Di bank, batas ini harus menerjemahkan selera risiko institusi menjadi aturan tindakan yang jelas bagi agen, lalu diuji lewat skenario ekstrem.

Pedoman itu juga mengakui pergeseran bertahap dari pengawasan human-in-the-loop, di mana manusia terlibat di tiap langkah, ke human-on-the-loop, di mana manusia mengawasi dan bisa turun tangan kapan saja. Menurut Chu, pengawasan yang efektif tidak harus berarti manusia ikut di setiap langkah, tetapi wajib berarti akuntabilitas yang jelas dan pemantauan berkelanjutan.

Makalah diskusi yang akan terbit akan membahas tiga gagasan, yaitu akuntabilitas yang berpijak pada tujuan, registri agen AI yang material, dan mekanisme intervensi yang efektif. HKMA juga menjajaki registri pengawasan terpusat untuk seluruh sektor perbankan.

Bagaimana Posisi Aturan AI Perbankan Indonesia?

Indonesia sudah punya pegangan sendiri, yaitu Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia yang diluncurkan OJK pada 29 April 2025. Panduan ini mengatur AI di sepanjang siklus hidupnya, dari pengembangan sampai operasi. Bedanya, panduan OJK belum membahas agen AI otonom serinci kerangka ART yang terbit 18 bulan kemudian.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut panduan itu bertujuan memastikan AI, termasuk advanced AI systems, dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab di perbankan. Menurut siaran pers OJK, penyusunannya mengacu pada AI Act Uni Eropa, pedoman Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), serta perbandingan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, dan Jepang.

Panduan OJK melengkapi sejumlah aturan yang sudah berlaku. Di antaranya POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum. Panduan ini juga merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur cara agen AI boleh mengolah data nasabah.

Jadi, fondasinya sudah ada. Yang belum tersedia adalah perangkat rinci untuk agen AI, misalnya kewajiban registri agen, standar kill-switch, atau batas tindakan otonom. Pembahasan lebih lengkap soal panduan OJK bisa dibaca di Tata Kelola AI dari OJK: Panduan untuk Bank dan Fintech Indonesia.

Langkah Praktis untuk Bank dan Fintech Indonesia

Bank dan fintech Indonesia tidak perlu menunggu aturan baru untuk memakai pelajaran Hong Kong. Kerangka ART bisa dijadikan daftar periksa internal yang tetap sejalan dengan panduan OJK dan UU PDP. Langkah paling murah adalah merapikan inventaris AI dan menunjuk pemilik setiap kasus penggunaan sebelum agen AI masuk produksi.

Berikut urutan yang masuk akal untuk dimulai:

Susun inventaris AI. Catat setiap model, chatbot, dan agen yang dipakai, termasuk yang dibeli dari vendor, beserta data yang diaksesnya.
Tetapkan pemilik dan tujuan agen. Tiap agen punya satu penanggung jawab dan pernyataan tujuan tertulis, sehingga mudah dinilai apakah tindakannya masih sesuai mandat.
Turunkan selera risiko menjadi batas tindakan. Tentukan batas nominal transaksi, sistem yang boleh disentuh, dan tindakan yang wajib menunggu persetujuan manusia.
Siapkan rem darurat. Pastikan ada cara cepat menghentikan agen, lengkap dengan prosedur pemulihan dan jalur pelaporan insiden.
Petakan ketergantungan pihak ketiga. Catat model, API, dan penyedia cloud yang dipakai, lalu siapkan rencana jika salah satunya gagal.

Pengalaman sandbox Hong Kong juga menunjukkan bahwa validasi yang efektif bergantung pada data berkualitas. Bank di Indonesia yang ingin menguji agen AI sebaiknya menyiapkan data uji yang bersih dan sudah dianonimkan sejak awal, agar pengujian tidak tertunda oleh urusan pelindungan data pribadi.

Kesimpulan

Kerangka ART HKMA menunjukkan arah pengawasan AI perbankan di Asia. Regulator tidak melarang agen AI, tetapi menuntut pemilik yang jelas, peta ketergantungan, rem darurat, dan batas tindakan yang diturunkan dari selera risiko. Angka sandbox Hong Kong, dari onboarding 40 persen lebih cepat sampai analisis risiko 95 persen lebih singkat, menjelaskan kenapa bank tetap mengejar teknologi ini.

Bagi Indonesia, panduan OJK 2025 sudah memberi fondasi, sedangkan kerangka ART memberi contoh rinci untuk agen AI. Bank dan fintech yang mulai merapikan inventaris, pemilik, dan mekanisme penghentian agen sejak sekarang akan lebih siap ketika aturan nasional yang lebih detail terbit.

(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)

⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.

🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.

Sumber dan Referensi

[1] HKMA announces "ART" Framework to promote responsible A.I. adoption - Hong Kong Monetary Authority

[2] Opening Remarks at Finance + A.I. Forum - Hong Kong Monetary Authority

[3] HKMA launches ART Framework to guide responsible AI use in banking - The Standard

[4] HKMA launches framework for responsible AI adoption in banking - China Daily Hong Kong

[5] HKMA's ART framework sets rules for agentic AI in banking - FinTech Global

[6] Peluncuran Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan