Hak Cipta dan AI di Inggris: Isi Laporan 2026 dan Pelajaran bagi Bisnis Indonesia
Laporan Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan yang dirilis Pemerintah Inggris pada 18 Maret 2026 adalah dokumen resmi yang menentukan arah aturan pemakaian karya berhak cipta untuk melatih model AI di negara itu. Sederhananya, Inggris memutuskan belum mengubah undang-undang dan membatalkan rencana pengecualian data mining dengan opt-out. Tulisan ini membahas isi laporan, angka konsultasi publik, soal transparansi dan label konten AI, nasib karya buatan AI, hingga pelajaran praktis bagi perusahaan Indonesia.
TLDR
Apa Isi Laporan Hak Cipta dan AI Inggris 2026?
Laporan wajib berdasarkan Data (Use and Access) Act 2025 ini menyimpulkan bahwa Inggris belum akan mengubah hukum hak cipta untuk pelatihan AI.
Empat Opsi Konsultasi dan Angka Dukungan Publik
Dari 11.520 tanggapan, 81 persen memilih hak cipta diperkuat dan hanya 3 persen mendukung pengecualian dengan opt-out.
Transparansi Data Latih, Robots.txt, dan Label Konten AI
Pemerintah memilih menyusun praktik terbaik transparansi bersama industri ketimbang langsung mewajibkannya lewat undang-undang.
Karya Buatan AI dan Digital Replica dalam Laporan Inggris
Perlindungan khusus karya yang sepenuhnya dibuat komputer diusulkan dihapus, sementara peniruan wajah dan suara lewat AI masuk kajian lanjutan.
Apa Artinya bagi Perusahaan Indonesia?
Perusahaan yang memakai atau melatih model AI perlu mendahulukan lisensi, mencatat asal data, dan memberi label pada konten AI.
Kesimpulan
Inggris memilih menunda reformasi sambil mengumpulkan bukti, dan sikap hati-hati itu layak ditiru dalam praktik internal perusahaan.
Banyak tim pemasaran dan pengembang di Indonesia kini memakai model AI generatif untuk membuat teks, gambar, dan kode setiap hari. Pertanyaan yang jarang dijawab tuntas adalah apakah data yang dipakai melatih model itu sah, dan siapa pemilik hasilnya. Inggris, salah satu pusat industri kreatif dunia, menghabiskan lebih dari setahun menimbang pertanyaan yang sama. Hasilnya adalah laporan setebal ratusan halaman yang justru memilih tidak terburu-buru. Membaca laporan ini membantu perusahaan Indonesia memahami arah perdebatan global sebelum aturan serupa sampai ke sini.
Apa Isi Laporan Hak Cipta dan AI Inggris 2026?
Laporan Hak Cipta dan AI Inggris 2026 adalah dokumen resmi Department for Science, Innovation and Technology (DSIT) dan Department for Culture, Media and Sport (DCMS) yang terbit 18 Maret 2026. Laporan ini menyimpulkan bahwa pemerintah Inggris belum akan mengubah undang-undang hak cipta terkait pelatihan model AI dalam waktu dekat.
Dasar hukumnya adalah Section 136 Data (Use and Access) Act 2025. Pasal itu mewajibkan Menteri menyusun laporan tentang pemakaian karya berhak cipta dalam pengembangan sistem AI paling lambat 9 bulan sejak undang-undang disahkan. Section 135 di undang-undang yang sama mewajibkan kajian dampak ekonomi atas empat opsi kebijakan yang pernah ditawarkan dalam konsultasi publik, termasuk dampaknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Section 136 juga mengatur lima tema yang wajib dibahas, yaitu standar teknis seperti metadata, akses data bagi pengembang AI, keterbukaan soal karya yang dipakai melatih model, lisensi, dan penegakan hukum. Semua tema itu harus memperhitungkan sistem AI yang dikembangkan di luar Inggris. Ketentuan ini penting karena perusahaan AI besar menyatakan dalam tanggapan konsultasi bahwa model fondasi mereka umumnya dilatih di Amerika Serikat.
Sikap pemerintah dirangkum dalam satu kalimat di laporan, "We must take the time needed to get this right." Artinya, pemerintah ingin meluangkan waktu agar keputusan ini tepat. Laporan itu menambahkan bahwa reformasi tidak akan dijalankan sampai pemerintah yakin perubahan memenuhi tujuan ekonomi dan warga Inggris. Menurut kantor hukum Lewis Silkin (19 Maret 2026), laporan dan pernyataan tertulis dirilis oleh Liz Kendall selaku Secretary of State for Science, Innovation and Technology.
Empat Opsi Konsultasi dan Angka Dukungan Publik
Konsultasi hak cipta dan AI Inggris berlangsung 17 Desember 2024 sampai 25 Februari 2025 dan menerima 11.520 tanggapan. Mayoritas besar, yaitu 81 persen responden, memilih hak cipta diperkuat sehingga pelatihan AI wajib berlisensi, sedangkan opsi pengecualian dengan opt-out hanya didukung 3 persen responden.
Rincian tanggapan menurut laporan pemerintah Inggris (2026) adalah 10.110 tanggapan lewat platform Citizen Space dan 1.410 lewat email. Empat opsi yang ditawarkan dalam konsultasi itu adalah sebagai berikut.
Opsi 0, status quo. Hukum tidak diubah. Opsi ini didukung 10 persen responden dari kalangan kreatif, akademisi, dan sebagian perusahaan teknologi.
Opsi 1, hak cipta diperkuat. Setiap salinan untuk pengembangan AI wajib berlisensi. Opsi ini menjadi pilihan 81 persen responden.
Opsi 2, pengecualian data mining luas. Data mining untuk tujuan apa pun boleh tanpa izin. Dukungannya sangat rendah, meski Anthropic dan sejumlah startup AI Inggris mendukungnya.
Opsi 3, pengecualian dengan opt-out. Data mining boleh kecuali pemilik karya menolak. Opsi ini sempat menjadi pilihan pemerintah, tetapi hanya didukung 3 persen responden.
Setelah menimbang tanggapan itu, laporan menyatakan, "a broad copyright exception with opt-out is no longer the government's preferred way forward." Dengan kata lain, pengecualian luas dengan opt-out tidak lagi menjadi jalan yang dipilih pemerintah. Alasannya adalah kekosongan bukti, penolakan kuat dari konsultasi, dan cepatnya perubahan sektor AI serta situasi internasional.
Perdebatan dalam konsultasi cukup tajam. Anthropic, dikutip dalam laporan, menulis bahwa opsi 2 "will provide the legal certainty to not only develop more advanced AI models in the UK, but also improve AI safety, reduce bias, and foster robust competition." Di sisi lain, British Copyright Council menilai opsi 2 dan 3 melanggar uji tiga langkah dalam Konvensi Bern. Kantor hukum Birketts (20 Maret 2026) mencatat bahwa pemerintah tidak memberi jadwal perubahan undang-undang sama sekali.
Transparansi Data Latih, Robots.txt, dan Label Konten AI
Pemerintah Inggris belum mewajibkan pengembang AI membuka daftar data latihnya. Laporan 2026 hanya mengusulkan penyusunan praktik terbaik transparansi input bersama industri dan pakar, yang nantinya menjadi bahan bila undang-undang baru dibuat. Label konten AI juga masih berupa usulan, bukan kewajiban hukum.
Banyak pemilik karya menilai transparansi sebagai prasyarat penegakan hak. Tanpa tahu karya apa yang dipakai melatih model, pencipta sulit membuktikan pelanggaran. Untuk membahas hal ini, pemerintah menggelar 4 kelompok kerja teknis bersama pemangku kepentingan pada November dan Desember 2025. Salah satunya khusus membahas transparansi data latih dan transparansi web crawler.
Robots.txt muncul berkali-kali di laporan. Google, yang mendukung opsi 3 dengan modifikasi, menyebut robots.txt sebagai solusi teknis yang sudah ada agar pemilik situs bisa memilih crawler mana yang boleh masuk. Laporan juga mencatat bahwa media berita, platform sosial, dan forum daring sudah memblokir crawler tertentu. Untuk standar teknis, pemerintah memilih terus meninjau perlu tidaknya regulasi sambil mendukung alat dan standar yang dikembangkan pasar.
Soal label, laporan menyebut belum ada kewajiban di Inggris untuk memberi label pada konten buatan AI. Meski begitu, ada konsensus relatif di antara responden bahwa label diperlukan, terutama untuk konten yang sepenuhnya dibuat AI. Pemerintah juga memantau aturan luar negeri, seperti kewajiban transparansi dalam Regulation (EU) 2024/1689 atau EU AI Act, yang tetap berlaku bagi penyedia Inggris yang ingin masuk pasar Uni Eropa.
Karya Buatan AI dan Digital Replica dalam Laporan Inggris
Inggris selama ini termasuk sedikit negara yang memberi perlindungan hak cipta khusus bagi karya yang sepenuhnya dihasilkan komputer. Laporan 2026 mengusulkan perlindungan khusus itu dihapus karena tidak ada bukti nilainya, sementara karya yang dibuat manusia dengan bantuan AI tetap dilindungi hak cipta biasa.
Ketentuan karya buatan komputer berasal dari Copyright, Designs and Patents Act 1988. Saat undang-undang itu dibahas, Lord Young of Graffham menyebutnya "the first copyright legislation anywhere in the world which attempts to deal specifically with the advent of artificial intelligence." Hampir empat dekade kemudian, laporan menilai ketentuan itu tidak terbukti mendorong investasi pada AI generatif, sehingga lebih baik dihapus.
Isu kedua adalah digital replica, yaitu tiruan wajah atau suara seseorang yang dibuat dengan AI. Laporan mengakui teknologi ini bisa bermanfaat bagi industri kreatif, tetapi berbahaya bila dibuat tanpa izin. Perlindungan hukum yang ada belum mencakup semua situasi. Pemerintah mengusulkan kajian opsi, termasuk kemungkinan hak baru atas citra diri, dan menurut Lewis Silkin konsultasinya direncanakan pada musim panas 2026.
Laporan juga membahas putusan Getty Images melawan Stability AI. Pengadilan menyatakan model terlatih pada prinsipnya bisa dianggap barang yang melanggar, walaupun dilatih di luar negeri, asalkan model itu memuat atau mereproduksi salinan karya. Karena tidak ada bukti bahwa Stable Diffusion menyimpan salinan karya terkait, model itu dinyatakan bukan salinan yang melanggar. Putusan ini sedang dalam proses banding.
Apa Artinya bagi Perusahaan Indonesia?
Bagi perusahaan Indonesia, laporan Inggris menunjukkan bahwa negara maju pun belum menemukan aturan final soal hak cipta dan AI. Selama aturan masih bergerak, langkah paling aman adalah mendahulukan lisensi, mencatat asal data, dan memberi label pada konten yang dibuat AI, apa pun yurisdiksinya.
Di Indonesia, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang" yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sehingga karya murni buatan mesin sulit diakui. Pasal 44 ayat (1) mengizinkan penggunaan ciptaan untuk pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah asalkan sumbernya disebutkan dan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Pasal ini tidak menyebut pelatihan AI komersial secara khusus. Pembahasan revisinya bisa Anda baca di artikel Burhan tentang RUU Hak Cipta 2026.
Berikut langkah praktis yang bisa diambil sekarang.
Lisensi lebih dulu. Bila melatih atau menyetel model dengan data pihak lain, pastikan ada izin tertulis, seperti kontrak lisensi data yang dicontohkan Getty Images dalam laporan Inggris.
Catat asal data. Simpan daftar sumber data latih dan tanggal pengambilannya, karena transparansi input menjadi tema utama di Inggris dan Uni Eropa.
Hormati robots.txt. Crawler internal perusahaan sebaiknya mematuhi robots.txt dan sinyal penolakan lain dari pemilik situs.
Beri label konten AI. Tandai konten yang sepenuhnya dibuat AI, terutama untuk materi pemasaran yang menjangkau pasar Eropa.
Minta izin untuk wajah dan suara. Jangan membuat tiruan wajah atau suara karyawan, talenta, atau tokoh publik tanpa persetujuan tertulis.
Data dari laporan Inggris juga menunjukkan pasar lisensi sudah berjalan. Independent Publishers' Guild mencatat 98 persen sektor penerbitan Inggris adalah UKM, dan 39 persen anggotanya sudah melisensikan konten ke perusahaan AI atau sedang bernegosiasi. Peluang serupa bisa dimanfaatkan penerbit dan pemilik arsip konten di Indonesia.
Kesimpulan
Laporan Hak Cipta dan AI Inggris 2026 menunjukkan bahwa pemerintah memilih menunda reformasi, membatalkan pilihan opt-out, dan fokus mengumpulkan bukti. Angka konsultasi yang timpang, 81 persen mendukung hak cipta diperkuat dan 3 persen mendukung opt-out, menjadi alasan kuat di balik sikap tersebut.
Bagi perusahaan Indonesia, pelajarannya jelas. Jangan menunggu aturan final untuk merapikan praktik internal. Pastikan setiap data latih berlisensi, asal data tercatat, dan konten AI diberi label, sehingga bisnis Anda siap menghadapi aturan Indonesia maupun pasar global yang terus berubah.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Sumber dan Referensi
[1] Report on Copyright and Artificial Intelligence - GOV.UK
[2] Data (Use and Access) Act 2025, Section 135 - legislation.gov.uk
[3] Data (Use and Access) Act 2025, Section 136 - legislation.gov.uk
[4] Unfinished Works: UK Government Kicks AI Copyright Reform Down the Road - Lewis Silkin
[5] Copyright and Artificial Intelligence: UK Government Report March 2026 - Birketts
[6] The Future of UK Copyright: Prioritizing Evidence Over Immediate AI Reform - Cleary Gottlieb