RUU AI Filipina: Isi HB 7627, Denda 5 Juta Peso, dan Dampaknya bagi Bisnis Indonesia
Filipina sedang menyusun undang-undang kecerdasan buatan pertamanya, dan salah satu rancangan paling lengkap adalah House Bill 7627 atau National Artificial Intelligence Code of the Philippines. Sederhananya, RUU ini mau membuat badan pengawas AI, mewajibkan pendaftaran sistem berisiko tinggi, dan menghukum penyalahgunaan AI. Tulisan ini membahas isi HB 7627, kategori sistem berisiko tinggi, sanksinya, peta RUU AI lain di Kongres Filipina, hingga langkah yang perlu disiapkan bisnis Indonesia.
TLDR
Apa Isi National AI Code of the Philippines?
HB 7627 yang diajukan 4 Februari 2026 membentuk Bureau of Artificial Intelligence Systems di bawah DICT dan berlaku juga untuk platform lintas negara.
Sistem AI Mana yang Dianggap Berisiko Tinggi?
AI untuk kesehatan, keuangan, pendidikan, rekrutmen, penegakan hukum, dan biometrik wajib didaftarkan, ditinjau sebelum dipakai, dan diaudit berkala.
Berapa Sanksi dalam RUU AI Filipina?
Denda administratif sampai 5 juta peso per pelanggaran, serta pidana 6 bulan hingga 6 tahun penjara untuk praktik terlarang seperti deepfake tanpa izin.
Peta RUU AI Lain di Kongres Filipina
Ada 26 RUU di DPR Filipina yang sedang dilebur menjadi satu rancangan pengganti, ditambah RUU di Senat soal dewan AI dan deepfake.
Dampak bagi Bisnis Indonesia dan Langkah Persiapannya
Perusahaan Indonesia yang melayani pengguna Filipina perlu menyiapkan inventaris AI, pemberitahuan ke pengguna, dan jalur peninjauan oleh manusia.
Kesimpulan
RUU ini belum disahkan, tetapi arahnya sejalan dengan tren Asia Tenggara sehingga persiapan sejak sekarang lebih murah daripada mengejar kepatuhan belakangan.
Bayangkan sebuah fintech Jakarta yang memakai model AI untuk menilai kelayakan kredit, lalu membuka layanan di Manila. Di Indonesia, perusahaan itu terbiasa berpegang pada UU Pelindungan Data Pribadi dan aturan OJK. Begitu masuk Filipina, aturannya bisa berbeda total, karena Kongres Filipina sedang membahas puluhan RUU AI sekaligus. Pertanyaannya, aturan mana yang paling mungkin berlaku, apa kewajibannya, dan seberapa berat sanksinya? Tulisan ini membedah HB 7627 sebagai salah satu rancangan paling rinci, sekaligus menempatkannya di antara RUU lain yang sedang bergerak.
Apa Isi National AI Code of the Philippines?
National AI Code of the Philippines adalah House Bill 7627 yang diajukan anggota DPR Ma. Nina Francesca P. Lacson pada 4 Februari 2026. RUU ini membentuk Bureau of Artificial Intelligence Systems (BAIS) di bawah Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT), mengatur AI di semua sektor, dan mencakup sistem yang memengaruhi warga Filipina lewat platform lintas negara.
Dokumen resmi DPR Filipina mencatat RUU itu masuk pada 4 Februari 2026 pukul 16.44 waktu setempat, dalam masa sidang pertama Kongres ke-20. Kongres ke-20 sendiri mulai bersidang pada 28 Juli 2025, menurut Foundation for Media Alternatives (2026). Rancangan setebal 84 pasal ini memuat definisi, hak warga, badan pengawas, aturan per sektor, sanksi, hingga dana riset keselamatan AI.
Pasal 2 RUU tersebut merumuskan arah kebijakannya dengan jelas. Bunyinya: "The State shall ensure that AI technologies deployed in the Philippines are human-centric, trustworthy, accountable, and aligned with constitutional and democratic principles." Artinya, negara wajib memastikan teknologi AI yang dipakai di Filipina berpusat pada manusia, dapat dipercaya, akuntabel, dan sesuai prinsip konstitusi.
Bagi pelaku usaha asing, bagian terpenting ada di Pasal 3 tentang cakupan. RUU ini berlaku untuk riset, pengembangan, penerapan, impor, penjualan, dan pemakaian AI di wilayah Filipina, termasuk sistem yang memengaruhi warga Filipina melalui platform digital lintas negara. Jadi, penyedia layanan dari Indonesia tetap bisa terkena aturan ini walaupun server dan kantornya berada di Jakarta.
BAIS diberi kewenangan luas: menyusun aturan pendaftaran, menentukan sistem mana yang tergolong berisiko tinggi, mengelola National Registry of Artificial Intelligence Systems, melakukan audit, dan memerintahkan penghentian sistem yang berbahaya. Badan ini juga wajib melapor ke Kongres setiap tahun tentang jumlah sistem berisiko tinggi yang terdaftar.
Sistem AI Mana yang Dianggap Berisiko Tinggi?
Menurut Pasal 14 HB 7627, sistem AI tergolong berisiko tinggi jika dapat memengaruhi hak dasar, dipakai di sektor penting seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, keamanan, dan pemerintahan, minim pengawasan manusia, dipakai untuk profiling atau biometrik, atau menjangkau populasi besar. Sistem seperti ini wajib didaftarkan, ditinjau sebelum dipakai, dan diaudit terus-menerus.
Pemilik sistem berisiko tinggi juga wajib menyimpan dokumentasi yang bisa diaudit BAIS. Pasal 17 menyebut empat dokumen: deskripsi arsitektur model dan dataset pelatihan, bukti uji bias dan mitigasinya, penjelasan cara sistem mengambil keputusan, serta catatan pemantauan kinerja setelah sistem berjalan.
Aturan per sektor membuat kewajiban ini lebih konkret. Beberapa contohnya:
Keuangan dan asuransi. Lembaga keuangan yang memakai AI untuk penetapan harga, credit scoring, atau keputusan polis wajib memberi tahu nasabah, menyimpan audit bias, dan menyediakan banding dengan keputusan akhir oleh petugas manusia (Pasal 22).
Rekrutmen dan SDM. Pemberi kerja wajib memberi tahu pelamar atau karyawan, melakukan penilaian keadilan, dan tidak boleh mengambil keputusan kepegawaian hanya berdasarkan keluaran AI (Pasal 23).
Kepolisian dan pengawasan. AI untuk profiling, forensik, dan predictive policing otomatis berisiko tinggi, dan pengawasan massal real-time di ruang publik dilarang kecuali diizinkan undang-undang (Pasal 24).
Media dan konten. Peniruan tokoh publik atau orang sungguhan tanpa persetujuan dilarang (Pasal 26).
Pasal 22 juga menunjuk regulator sektor yang ikut mengawasi model AI keuangan, yaitu Bangko Sentral ng Pilipinas untuk bank, Securities and Exchange Commission, Insurance Commission, dan Cooperative Development Authority. Untuk usaha mikro dan kecil, Pasal 23 membuka ruang standar kepatuhan yang lebih sederhana.
Berapa Sanksi dalam RUU AI Filipina?
HB 7627 memuat tiga lapis sanksi. Menjalankan sistem berisiko tinggi tanpa pendaftaran didenda hingga 5 juta peso per pelanggaran. Tidak memberi tahu pemakaian AI didenda hingga 2 juta peso. Praktik terlarang seperti deepfake tanpa izin diancam penjara 6 bulan sampai 6 tahun, denda hingga 2 juta peso, atau keduanya.
Pasal 30 mengatur pelanggaran paling umum bagi perusahaan, yaitu memakai sistem berisiko tinggi tanpa pendaftaran, tinjauan awal, atau dokumentasi wajib. Selain denda, BAIS dapat langsung menghentikan sistem tersebut dan mewajibkan perbaikan dalam 30 hari. Pelanggar pertama yang belum menimbulkan kerugian besar bisa diberi masa tenggang.
Pasal 31 menyasar kewajiban transparansi. Perusahaan yang tidak mengungkap pemakaian AI wajib menerbitkan pemberitahuan dalam 15 hari dan bisa diminta memasang ralat atau hasil audit secara publik. Kewajiban pengungkapan itu sendiri ada di Pasal 15, yang meminta penjelasan bahwa layanan memakai AI, tujuan sistemnya, sejauh mana sistem mengambil keputusan otomatis, dan saluran banding ke manusia.
Pasal 32 menetapkan tiga tindak pidana: pengawasan biometrik tanpa izin terhadap publik, deepfake yang meniru pejabat atau orang sungguhan tanpa persetujuan, dan pemakaian AI untuk manipulasi politik atau keuangan. Hukumannya penjara 6 bulan hingga 6 tahun, denda maksimal 2 juta peso, atau keduanya.
Yang perlu dicermati direksi adalah Pasal 33. Jika pelanggaran dilakukan badan hukum, tanggung jawabnya ditanggung bersama oleh perusahaan, pejabat yang mengizinkan pelanggaran, dan compliance officer yang lalai melapor bila terbukti lalai berat. BAIS juga dapat memasukkan perusahaan ke daftar hitam pengadaan pemerintah dan mengumumkan nama pelanggar.
Peta RUU AI Lain di Kongres Filipina
HB 7627 bukan satu-satunya rancangan. Menurut Philstar (14 Juli 2026), Komite TIK DPR Filipina melebur 26 RUU, tiga resolusi, dan satu pidato hak istimewa menjadi satu rancangan pengganti bernama Artificial Intelligence Development and Regulation Act. Di Senat, ada RUU dewan AI dan dua RUU deepfake yang masih di tingkat komite.
Rancangan pengganti itu disusun oleh technical working group yang dipimpin anggota DPR Javier Miguel Benitez dari Negros Occidental, dengan masukan sekitar 60 pemangku kepentingan. Benitez menyatakan, "The goal is a law our innovators can build on, our regulators can enforce, and every Filipino can trust." Dalam versi terbarunya, sebagian besar sistem AI tidak perlu didaftarkan, dan pendaftaran serta uji keselamatan hanya berlaku untuk sistem berisiko tinggi seperti AI yang memutuskan pinjaman, pekerjaan, dan kesehatan.
Rancangan pengganti tersebut juga memuat perlindungan pekerja yang tegas, menurut Philstar (2026). Tidak ada warga Filipina yang boleh diberhentikan hanya oleh algoritma, dan pemberi kerja wajib memberi pemberitahuan 60 hari serta pelatihan ulang sebelum ada pekerja yang tergeser AI. Masukan perubahan diterima sampai 20 Juli 2026.
Sebelumnya, BusinessMirror (6 April 2026) melaporkan dorongan Wakil Pemimpin Mayoritas DPR Luigi Villafuerte atas HB 2827 yang memuat AI Bill of Rights, termasuk hak memilih alternatif manusia dan hak banding atas keputusan AI. Di Senat, Foundation for Media Alternatives (2026) mencatat SB 852 tentang Philippine Council on Artificial Intelligence, SB 758 dan SB 1714 tentang deepfake, serta HB 3905 yang memperberat hukuman kejahatan berbantu AI.
Dampak bagi Bisnis Indonesia dan Langkah Persiapannya
Bisnis Indonesia yang melayani pengguna Filipina paling terdampak jika RUU ini disahkan, karena cakupannya menjangkau platform lintas negara. Fintech, insurtech, penyedia HR tech, dan studio konten AI perlu bersiap lebih dulu, karena keempat sektor itu disebut langsung dalam pasal sektoral dan sanksinya mencapai jutaan peso.
Kabar baiknya, kewajiban dalam RUU Filipina mirip dengan yang sudah berlaku di Indonesia. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang berlaku sejak 17 Oktober 2022, sudah mewajibkan dasar hukum pemrosesan data. Pasal 16 HB 7627 memuat prinsip serupa: AI tidak boleh dilatih atau dipakai dengan data pribadi tanpa persetujuan atau dasar hukum yang sah.
Langkah persiapan yang masuk akal sejak sekarang:
Buat inventaris AI. Catat setiap model yang dipakai, sektornya, data pelatihannya, dan apakah sistem itu mengambil keputusan atas orang. Daftar ini menjadi dasar klasifikasi risiko di negara mana pun.
Siapkan pemberitahuan pemakaian AI. Tulis teks yang menjelaskan bahwa layanan memakai AI, tujuannya, dan cara meminta peninjauan manusia, sesuai empat unsur di Pasal 15.
Bangun jalur banding ke manusia. Untuk kredit, asuransi, dan rekrutmen, pastikan keputusan akhir bisa ditinjau petugas manusia.
Dokumentasikan uji bias. Simpan hasil uji bias dan pemantauan kinerja model, karena dokumen ini diminta Pasal 17 dan juga berguna untuk audit internal.
Dari sisi kebijakan, Indonesia masih menyiapkan peraturan presiden tentang peta jalan dan etika AI. Perkembangan di Filipina, Thailand, dan Vietnam memberi gambaran standar regional yang kemungkinan akan diikuti, sehingga persiapan untuk satu pasar bisa dipakai ulang di pasar lain.
Kesimpulan
HB 7627 menunjukkan ke mana arah regulasi AI Filipina: badan pengawas khusus, pendaftaran sistem berisiko tinggi, kewajiban transparansi, dan sanksi yang bisa mencapai pidana. Status terakhirnya per pemberitaan Juli 2026 masih di tingkat komite, dan rancangan pengganti dari 26 RUU DPR tampak lebih ringan bagi sistem berisiko rendah.
Bagi perusahaan Indonesia, langkah paling hemat adalah menyiapkan dokumentasi dan proses yang dibutuhkan semua aturan ini sekaligus: inventaris AI, pemberitahuan ke pengguna, peninjauan manusia, dan bukti uji bias. Dengan begitu, ketika Filipina atau negara lain mengesahkan undang-undangnya, perusahaan tinggal menyesuaikan detail, bukan membangun dari nol.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Sumber dan Referensi
[2] Proposed AI bill gains momentum in Congress - Philstar
[4] To protect Filipinos, leverage tech: AI Bill of Rights pushed - BusinessMirror
[5] House okays bill vs online grooming, AI-aided child sexual abuse - The Manila Times
[6] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - JDIH BPK RI