RUU AI Brasil: Isi PL 2338, Sanksi R$50 Juta, dan Dampaknya bagi Bisnis Indonesia
Brasil sedang menyusun undang-undang kecerdasan buatan yang paling lengkap di Amerika Latin lewat PL 2338/2023. Sederhananya, rancangan ini memilah sistem AI menurut tingkat risikonya, melarang sebagian kecil penggunaan, dan membebani sistem berisiko tinggi dengan kewajiban tata kelola. Tulisan ini membahas status RUU tersebut, daftar larangan dan kategori risiko tinggi, sanksi dan jadwal berlakunya, aturan hak cipta, struktur pengawasnya, hingga langkah yang perlu disiapkan bisnis Indonesia.
TLDR
Apa Itu PL 2338/2023 dan Sampai Mana Prosesnya?
RUU AI Brasil sudah lolos Senat pada 10 Desember 2024 dan per 26 Oktober 2026 masih menunggu laporan pelapor di komisi khusus Câmara dos Deputados.
Sistem AI yang Dilarang dan Dua Belas Kategori Risiko Tinggi
Pasal 13 melarang AI manipulatif, skor sosial oleh negara, dan senjata otonom, sedangkan Pasal 14 menetapkan 12 penggunaan berisiko tinggi seperti rekrutmen dan diagnosis medis.
Sanksi dan Jadwal Berlaku, Denda hingga R$50 Juta
Denda maksimal R$50 juta per pelanggaran atau 2 persen omzet bruto di Brasil, dengan masa transisi umum 730 hari setelah diundangkan.
Hak Cipta dan Data Latih, Pasal yang Paling Diperdebatkan
Pengembang wajib mengumumkan ringkasan konten berhak cipta yang dipakai dan membayar remunerasi kepada pemegang hak.
Siapa Pengawasnya? PL 6237/2025 dan Peran ANPD
Pemerintah Brasil mengajukan PL 6237/2025 yang menjadikan ANPD regulator residual dan membentuk dewan kebijakan AI lintas kementerian.
Apa Artinya bagi Bisnis Indonesia?
Perusahaan Indonesia yang menjual layanan AI ke pasar Brasil perlu memetakan produknya ke kategori risiko dan menyiapkan dokumentasi sejak sekarang.
Kesimpulan
Isi RUU masih bisa berubah, tetapi kerangka berbasis risiko dan arah sanksinya sudah cukup jelas untuk dijadikan bahan persiapan.
Bagi banyak perusahaan teknologi Indonesia, Brasil adalah pasar yang menggoda karena ukurannya besar dan karakter konsumen digitalnya mirip Indonesia. Masalahnya, aturan main AI di sana sedang berubah. Sejak 2023 Kongres Brasil membahas rancangan undang-undang yang akan mengatur pengembangan dan pemakaian AI, lengkap dengan denda besar. Banyak pelaku bisnis belum tahu isinya, statusnya, dan apakah layanan mereka akan terkena. Tulisan ini merangkum isi teks resmi yang kini dibahas di Câmara dos Deputados agar Anda bisa menyiapkan diri sebelum aturan itu disahkan.
Apa Itu PL 2338/2023 dan Sampai Mana Prosesnya?
PL 2338/2023 adalah rancangan undang-undang Brasil tentang pengembangan, pendorongan, dan penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Senat menyetujuinya pada 10 Desember 2024, lalu mengirimnya ke Câmara dos Deputados pada 17 Maret 2025. Per 26 Oktober 2026, statusnya masih menunggu laporan pelapor di komisi khusus.
Rancangan ini diajukan Senator Rodrigo Pacheco pada 3 Mei 2023, ketika ia menjabat Presiden Senat. Teksnya berasal dari kerja komisi ahli hukum, kemudian dibahas selama berbulan-bulan di Komisi Sementara Senat tentang AI. Pelapor di Senat, Senator Eduardo Gomes (PL-TO), menyusun substitutif yang disetujui komisi lewat pemungutan suara simbolis pada 5 Desember 2024 dan disahkan rapat pleno lima hari kemudian.
Di Câmara, komisi khusus AI dibentuk pada 20 Mei 2025 dengan 34 anggota tetap. Komisi dipimpin Deputi Luisa Canziani (PSD-PR), sedangkan Deputi Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) ditunjuk sebagai pelapor. Saat pelantikan, Canziani menyebut Kongres menampung sekitar 200 rancangan terkait AI dan menegaskan bahwa Câmara "não será mera expectadora neste debate", artinya tidak akan menjadi penonton dalam perdebatan ini.
Jadwalnya beberapa kali mundur. Menurut Mobile Time (24 Agustus 2026), Ribeiro mengatakan pemungutan suara ditunda sampai selesai pemilu Oktober 2026. Data resmi Câmara per 26 Oktober 2026 masih mencatat status "Aguardando Parecer" atau menunggu laporan. Jika Câmara mengubah teks, rancangan harus kembali ke Senat sebelum bisa ditandatangani presiden.
Sistem AI yang Dilarang dan Dua Belas Kategori Risiko Tinggi
RUU AI Brasil membagi sistem AI menjadi risiko berlebihan yang dilarang dan risiko tinggi yang diatur ketat. Pasal 13 memuat daftar larangan, sedangkan Pasal 14 menetapkan 12 tujuan dan konteks penggunaan yang otomatis dianggap berisiko tinggi, mulai dari infrastruktur kritis sampai pengendalian perbatasan.
Bunyi pembuka Pasal 13 tegas: "São vedados o desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de IA", yang berarti pengembangan, penerapan, dan penggunaan sistem AI tertentu dilarang. Larangan itu mencakup sistem yang:
Memanipulasi perilaku. AI yang mendorong orang atau kelompok berperilaku yang merugikan kesehatan, keselamatan, atau hak dasar, termasuk dengan mengeksploitasi kerentanan mereka.
Memprediksi kejahatan dari profil. Penilaian ciri kepribadian atau perilaku masa lalu untuk menaksir risiko seseorang melakukan kejahatan atau mengulanginya.
Memberi skor sosial. Pemeringkatan warga oleh pemerintah berdasarkan perilaku sosial untuk akses layanan publik secara tidak sah atau tidak proporsional.
Menjadi senjata otonom. Sistem senjata otonom dilarang sepenuhnya, begitu pula AI yang memudahkan pembuatan materi eksploitasi seksual anak.
Identifikasi biometrik jarak jauh secara real time di ruang publik juga dilarang, dengan empat pengecualian, misalnya pencarian orang hilang dan penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan untuk kejahatan berancaman lebih dari 2 tahun penjara.
Untuk kategori risiko tinggi, Pasal 14 menyebut antara lain seleksi siswa, rekrutmen dan evaluasi karyawan, penilaian kelayakan layanan esensial, diagnosis medis, kendaraan otonom, dan pengenalan emosi. Satu perubahan penting terjadi di Senat. Algoritma distribusi konten media sosial dikeluarkan dari daftar ini. Eduardo Gomes beralasan, "Após profundo debate, a previsão anterior mostrou-se excessivamente genérica", atau rumusan sebelumnya terlalu umum.
Sanksi dan Jadwal Berlaku, Denda hingga R$50 Juta
Pasal 50 PL 2338/2023 mengatur denda maksimal R$50 juta per pelanggaran. Untuk badan usaha swasta, batasnya 2 persen dari omzet bruto perusahaan, grup, atau konglomeratnya di Brasil pada tahun buku terakhir, di luar pajak. Sebagian besar aturan baru berlaku 730 hari setelah undang-undang diundangkan.
Denda hanya salah satu dari enam jenis sanksi administratif. Lima lainnya adalah teguran, pengumuman pelanggaran ke publik, larangan ikut sandbox regulasi sampai 5 tahun, penghentian sebagian atau seluruh pengembangan dan operasi sistem AI, serta larangan mengolah basis data tertentu. Untuk pelanggaran larangan Pasal 13, teks menyebut paling sedikit harus ada denda.
Jadwal berlakunya bertingkat menurut Pasal 80. Larangan sistem berisiko berlebihan di Pasal 13 berlaku 180 hari setelah undang-undang terbit. Kewajiban mengumumkan ringkasan konten berhak cipta di Pasal 62 berlaku seketika. Ketentuan umum lain, termasuk kewajiban tata kelola sistem berisiko tinggi, baru mengikat setelah dua tahun.
Bagi perusahaan, masa transisi ini terdengar panjang, tetapi dua tahun bisa cepat habis. Penilaian dampak algoritmik, dokumentasi data latih, dan mekanisme pengawasan manusia butuh waktu untuk dibangun, apalagi jika sistem sudah berjalan di banyak negara.
Hak Cipta dan Data Latih, Pasal yang Paling Diperdebatkan
PL 2338/2023 mewajibkan pengembang AI yang memakai konten berhak cipta untuk menerbitkan ringkasan konten tersebut di situs yang mudah diakses. Pengembang juga wajib membayar remunerasi kepada pemegang hak. Pengecualian hanya berlaku bagi lembaga riset, pendidikan, museum, arsip, dan perpustakaan untuk tujuan nonkomersial.
Pasal 62 mendefinisikan pengembangan secara luas, mencakup tahap penambangan data, pelatihan, pelatihan ulang, pengujian, validasi, dan penerapan. Artinya, perusahaan yang melakukan fine-tuning model dengan data berhak cipta pun ikut terkena kewajiban transparansi ini, dengan tetap menjaga rahasia dagang.
Pasal 64 memberi pemegang hak cipta kewenangan melarang karyanya dipakai untuk melatih AI di luar pengecualian riset. Pasal 65 lalu mewajibkan agen AI membayar remunerasi atas pemakaian konten untuk penambangan, pelatihan, atau pengembangan sistem.
Ada detail yang relevan bagi Indonesia. Remunerasi hanya wajib dibayarkan kepada pemegang hak yang berdomisili di Brasil, atau kepada warga negara yang menjamin perlindungan timbal balik setara bagi karya warga Brasil. Jadi, kreator Indonesia baru berhak atas pembayaran ini jika Indonesia dinilai memberi perlakuan setara.
Hak cipta termasuk isu yang belum tuntas di Câmara. Menurut Mobile Time (24 Agustus 2026), Ribeiro membahas isu hak cipta bersama Eduardo Gomes karena teks hasil Câmara nantinya kembali ke Senat.
Siapa Pengawasnya? PL 6237/2025 dan Peran ANPD
Pengawas AI Brasil direncanakan berbentuk sistem bernama SIA, dikoordinasikan oleh Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Pada 8 Desember 2025 pemerintah mengajukan PL 6237/2025 untuk membentuk SIA secara resmi, karena hanya eksekutif yang berwenang memberi tugas baru kepada lembaga pemerintah.
Menurut Teletime (9 Desember 2025), rancangan pemerintah ini dibuat untuk menutup cacat konstitusional pada bagian tata kelola PL 2338/2023. Câmara kemudian menggabungkan PL 6237/2025 ke dalam pembahasan PL 2338/2023 pada 6 April 2026, sehingga keduanya kini dibahas bersama.
Struktur yang diusulkan berlapis. Di puncak ada Conselho Brasileiro para Inteligência Artificial (CBIA) yang beranggotakan pimpinan hingga lima kementerian dan ANPD. Di bawahnya ada dua komite penasihat, yaitu CRIA untuk masyarakat sipil dan dunia usaha, serta CECIA untuk ilmuwan independen. Regulator sektoral yang sudah ada tetap mengawasi sektornya masing-masing.
Pasal 6 PL 6237/2025 menetapkan ANPD sebagai regulator residual dengan kewenangan penuh atas sektor yang tidak punya regulator khusus. ANPD juga berwenang menerbitkan aturan format penilaian dampak algoritmik dan pelaporan insiden serius. Pasal 8 meminta regulator memberi akses prioritas sandbox bagi usaha mikro, usaha kecil, startup, dan lembaga riset.
Apa Artinya bagi Bisnis Indonesia?
Bagi bisnis Indonesia, RUU AI Brasil penting jika produk AI Anda dipakai di Brasil. Pasal 1 menyebut aturan ini mengatur tata kelola sistem AI di Brasil, sehingga penyedia luar negeri yang melayani pengguna di sana berpotensi ikut terkena. Persiapan bisa dimulai sebelum teks final disahkan.
Berikut langkah praktis yang bisa dikerjakan tim produk dan tim hukum:
Petakan produk ke 12 kategori. Cek apakah fitur Anda menyentuh rekrutmen, penilaian kredit, layanan kesehatan, atau pendidikan, karena kategori ini memicu kewajiban paling berat.
Siapkan jalur penjelasan dan banding. Pasal 6 memberi hak atas penjelasan, hak menggugat keputusan, dan hak atas peninjauan manusia bagi orang yang terdampak sistem berisiko tinggi.
Catat asal data latih. Simpan daftar sumber data, terutama konten berhak cipta, supaya ringkasan Pasal 62 bisa disusun tanpa audit ulang.
Selaraskan dengan aturan lain. Kerangka berbasis risiko Brasil mirip Uni Eropa dan rancangan aturan AI di Asia, sehingga satu sistem tata kelola bisa dipakai untuk banyak pasar.
Pelajaran kedua lebih luas. Indonesia sendiri masih menunggu pengesahan aturan AI nasional, dan model Brasil memperlihatkan pilihan desain yang akan dihadapi pembuat kebijakan di sini, yakni regulator tunggal atau terdesentralisasi, besaran denda, dan cara menangani hak cipta data latih. Perusahaan yang sudah membiasakan dokumentasi sejak awal akan lebih siap ke mana pun arah aturannya.
Kesimpulan
PL 2338/2023 belum menjadi undang-undang, dan teks akhirnya masih bisa berubah di Câmara dos Deputados lalu di Senat. Meski begitu, kerangka dasarnya sudah terbaca jelas: larangan untuk risiko berlebihan, 12 kategori risiko tinggi, denda hingga R$50 juta atau 2 persen omzet, kewajiban transparansi dan remunerasi hak cipta, serta ANPD sebagai koordinator pengawasan.
Bagi perusahaan Indonesia yang menargetkan Brasil, langkah paling masuk akal adalah memetakan produk ke kategori risiko, menyiapkan dokumentasi data latih, dan memantau tahap pembahasan di Câmara. Persiapan yang sama juga berguna untuk menghadapi aturan AI di Uni Eropa, Asia, dan Indonesia sendiri.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Sumber dan Referensi
[1] PL 2338/2023, Ficha de Tramitação - Câmara dos Deputados
[2] Teks PL 2338/2023 yang Disetujui Senado Federal - Câmara dos Deputados
[4] Projeto de Lei n° 2338, de 2023 - Senado Federal
[7] PL do governo garante ANPD como reguladora residual de IA no Brasil - Teletime
[8] Marco de IA ganha força para ser votado no final do ano, diz relator - Mobile Time
[9] Senado aprova regulamentação da inteligência artificial - Migalhas