Mapel Koding dan AI di Sekolah: Isi Permendikdasmen 13/2025 dan Peluang bagi Perusahaan

Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) adalah mata pelajaran pilihan baru di sekolah dasar dan menengah Indonesia yang diatur lewat Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Sederhananya, murid kelas 5 SD sampai SMA dan SMK kini bisa belajar logika pemrograman dan dasar AI di jam pelajaran resmi. Tulisan ini membahas isi aturannya, alokasi jam dan jenjangnya, capaian implementasi hingga Oktober 2026, tantangan di lapangan, hingga peluang dan peran perusahaan teknologi.
TLDR
Apa Isi Permendikdasmen 13 Tahun 2025 soal Koding dan AI?
Pasal 32A menetapkan KKA sebagai mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan bertahap mulai tahun ajaran 2025-2026, tanpa mengganti kurikulum yang berlaku.
Kelas Berapa dan Berapa Jam KKA Diajarkan?
KKA dimulai di kelas 5 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA/SMK, dengan alokasi 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun di SD.
Sejauh Mana Implementasi KKA hingga 2026?
Lebih dari 24 ribu sekolah sudah dilatih, 1.000 sekolah model ditargetkan, dan kompetisi ImajiNation 2026 membidik 11.000 peserta.
Tantangan Guru, Sarana, dan Kesenjangan Daerah
Karena sifatnya pilihan, sekolah tanpa guru terlatih dan komputer memadai berisiko tertinggal dari sekolah perkotaan.
Apa Artinya bagi Perusahaan dan Industri Teknologi?
Perusahaan bisa ikut membangun talenta lewat kemitraan sekolah, praktik kerja SMK, dan materi etika AI yang nyambung ke dunia kerja.
Kesimpulan
KKA adalah investasi talenta jangka panjang yang hasilnya bergantung pada guru, sarana, dan keterlibatan industri.
Banyak perusahaan di Indonesia mengeluhkan hal yang sama setiap kali membuka lowongan teknologi: kandidat yang paham logika pemrograman dan bisa memakai AI dengan benar masih sedikit dan mahal. Selama ini jawabannya dicari di kampus dan bootcamp. Sejak tahun ajaran 2025-2026, pemerintah mulai menanam bibitnya jauh lebih awal, yaitu di bangku kelas 5 SD. Masalahnya, banyak pelaku bisnis belum tahu apa persisnya yang diatur, seberapa luas penerapannya, dan apa yang bisa dilakukan industri untuk ikut mempercepatnya.
Apa Isi Permendikdasmen 13 Tahun 2025 soal Koding dan AI?
Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 menambahkan Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai mata pelajaran pilihan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Aturan ini ditetapkan 11 Juli 2025, berlaku 15 Juli 2025, dan mengubah Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum tanpa menerbitkan kurikulum baru.
Dasar hukum KKA ada di Pasal 32A. Bunyinya: "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial diselenggarakan Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah mulai tahun ajaran 2025-2026 secara bertahap." Menurut basis data JDIH BPK, peraturan ini tercatat dalam Berita Negara 2025 Nomor 503 dengan tebal 76 halaman, terdiri dari 6 halaman batang tubuh dan 70 halaman lampiran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa aturan ini bukan pergantian kurikulum. "Saya tegaskan bahwa Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang telah terbit bukanlah tentang Kurikulum Baru," ujarnya di Jakarta pada 23 Juli 2025, seperti dilaporkan JPNN. Sekolah tetap boleh memakai Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka sesuai kesiapan masing-masing.
Selain KKA, aturan yang sama memuat pendekatan pembelajaran mendalam, penyederhanaan kegiatan kokurikuler, dan perubahan istilah Profil Pelajar Pancasila menjadi profil lulusan. Bagi pembaca bisnis, poin terpentingnya sederhana: untuk pertama kalinya AI punya tempat resmi di struktur jam pelajaran sekolah Indonesia, bukan lagi sekadar ekstrakurikuler atau proyek sampingan.
Kelas Berapa dan Berapa Jam KKA Diajarkan?
KKA mulai diajarkan di kelas 5 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA atau SMK, lalu berlanjut ke kelas berikutnya dengan materi yang lebih kompleks. Di SD, lampiran peraturan mengalokasikan 2 jam pelajaran (JP) per minggu atau 72 JP per tahun, dengan asumsi 36 minggu belajar dan 1 JP setara 35 menit.
Lampiran Permendikdasmen 13/2025 juga menegaskan sifat pilihannya. Untuk SD, bunyinya: "Mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial dapat disediakan oleh Satuan Pendidikan sesuai sumber daya yang dimiliki dan dapat dipilih oleh Peserta Didik sesuai minatnya." Rumusan serupa muncul untuk SMP, SMA, dan SMK. Artinya, tidak ada sanksi bagi sekolah yang belum membuka kelas KKA.
Di SMK, struktur kurikulum mencantumkan KKA sebanyak 72 JP per tahun di kelompok mata pelajaran pilihan. Lampiran juga menyebut bahwa mata pelajaran Informatika serta Koding dan Kecerdasan Artifisial di SMK dilaksanakan sesuai konteks program keahlian. Jadi murid jurusan akuntansi, otomotif, atau perhotelan idealnya belajar AI yang relevan dengan bidangnya, bukan materi umum yang seragam.
Menurut rangkuman ANTARA atas sumber resmi Kemendikdasmen, tujuan KKA mencakup tiga hal berikut:
Berpikir logis dan komputasional. Murid belajar memecah masalah menjadi langkah yang bisa dijalankan mesin, keterampilan dasar sebelum menulis kode apa pun.
Pemecahan masalah. Materi diarahkan pada proyek nyata, bukan hafalan sintaks bahasa pemrograman tertentu.
Etika digital. Murid dikenalkan pada penggunaan teknologi dan AI secara bertanggung jawab, termasuk risikonya.
Sejauh Mana Implementasi KKA hingga 2026?
Hingga 2025, Kemendikdasmen menyatakan telah melatih lebih dari 24 ribu sekolah untuk membuka mata pelajaran KKA. Pada 2026, kementerian menargetkan 1.000 sekolah model pembelajaran mendalam dan KKA, serta meluncurkan kompetisi nasional ImajiNation 2026 yang membidik lebih dari 11.000 peserta dari 2.000 sekolah.
Angka 24 ribu sekolah disampaikan Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal di Kemendikdasmen, dalam acara Djarum Foundation di Kudus pada 20 September 2026. "2025 sudah ada melatih lebih dari 24 ribu sekolah untuk mengambil mapel coding dan kecerdasan artifisial. Semua dokumen sudah disiapkan, peraturan menteri, modul, pelajar sudah kita laksanakan," ujarnya seperti dikutip Medcom.
Program sekolah model memberi gambaran penerapan di daerah. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara melaporkan pada 28 Oktober 2026 bahwa 10 sekolah di 7 kabupaten dan kota terpilih, terdiri dari 5 SMA dan SMK, 3 SMP, 1 SD, dan 1 SLB. Penetapannya memakai indikator rapor pendidikan, termasuk capaian literasi dan numerasi, dan sekolah terpilih mendapat dukungan anggaran.
Di sisi kegiatan murid, Siaran Pers Kemendikdasmen Nomor 666/sipers/A6/VIII/2026 mengumumkan ImajiNation 2026 bersama Assemblr EDU dengan dukungan Samsung for Education. Kompetisi koding visual ini punya 3 jalur murid (SD, SMP, SMA/SMK) dan 1 jalur guru, mencakup 38 provinsi, serta memakai teknologi 3D dan augmented reality yang tidak menuntut kemampuan pemrograman berbasis teks.
Abdul Mu'ti menjelaskan arah besarnya dalam siaran pers tersebut. "Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan sekadar kemampuan menulis kode program, melainkan cara berpikir yang sistematis, kreatif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah," ujarnya.
Tantangan Guru, Sarana, dan Kesenjangan Daerah
Tantangan terbesar KKA ada pada ketersediaan guru yang menguasai materi, perangkat komputer, dan akses internet. Karena statusnya mata pelajaran pilihan yang bergantung pada sumber daya sekolah, sekolah di daerah dengan sarana terbatas berisiko tidak membuka KKA sama sekali, sehingga kesenjangan keterampilan digital bisa melebar.
ANTARA mencatat bahwa pelatihan guru menjadi prioritas dan bahwa KKA membutuhkan infrastruktur pendukung seperti komputer, perangkat lunak, dan bahan ajar baru. Laporan yang sama menyebut sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) diberi waktu hingga tahun ajaran 2026/2027 untuk beralih ke Kurikulum Merdeka, tanda bahwa kesiapan antardaerah memang belum seragam.
Perbandingan angka memperjelas skalanya. Target 1.000 sekolah model dan 2.000 sekolah peserta ImajiNation adalah langkah awal yang berarti, tetapi masih kecil dibanding 24 ribu sekolah yang sudah dilatih, apalagi dibanding seluruh sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Pelatihan juga belum otomatis berarti kelas KKA benar-benar berjalan setiap minggu.
Ada pula tantangan kualitas materi. AI berubah sangat cepat, sementara buku teks dan modul butuh waktu untuk disusun, dicetak, dan dilatihkan. Tanpa pembaruan rutin, murid berisiko belajar alat yang sudah usang ketika mereka lulus beberapa tahun kemudian. Karena itu, penekanan pemerintah pada cara berpikir komputasional dan etika, bukan pada aplikasi tertentu, adalah pilihan yang masuk akal.
Apa Artinya bagi Perusahaan dan Industri Teknologi?
Bagi perusahaan, KKA berarti angkatan kerja yang masuk dalam 5 sampai 10 tahun ke depan berpotensi sudah mengenal logika pemrograman dan etika AI sejak sekolah. Industri juga bisa ikut mempercepatnya sekarang, karena aturan membuka ruang kolaborasi dan pemerintah sudah menggandeng mitra swasta.
Contohnya sudah terlihat. ImajiNation 2026 melibatkan Assemblr EDU dan Samsung for Education, sedangkan praktik baik KKA di Kudus dipamerkan lewat acara Djarum Foundation. Founder dan CEO Assemblr EDU Hasbi Asyadiq menyebut tujuannya agar generasi muda "tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi inovator." Berikut beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan perusahaan:
Kemitraan dengan sekolah sekitar. Program tanggung jawab sosial perusahaan bisa diarahkan ke pelatihan guru KKA atau pengadaan perangkat, dua titik lemah yang paling sering disebut.
Praktik kerja lapangan SMK. Karena KKA di SMK mengikuti konteks program keahlian, perusahaan bisa menawarkan proyek nyata, misalnya otomasi laporan sederhana atau analisis data penjualan.
Narasumber dan studi kasus. Karyawan teknologi bisa berbagi cara AI dipakai di dunia kerja, termasuk risiko seperti halusinasi dan kebocoran data.
Penyesuaian strategi rekrutmen. Tim HR bisa mulai memetakan sekolah model KKA di wilayahnya sebagai sumber talenta magang dan rekrutmen jangka panjang.
Satu hal yang perlu dijaga: kolaborasi dengan sekolah melibatkan data murid di bawah umur. Perusahaan sebaiknya memastikan program tidak mengumpulkan data pribadi siswa melebihi kebutuhan dan tidak berubah menjadi promosi produk terselubung di ruang kelas.
Kesimpulan
Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 memberi AI tempat resmi di jam pelajaran sekolah Indonesia lewat Pasal 32A, dengan alokasi 2 JP per minggu di SD dan penerapan bertahap sejak tahun ajaran 2025-2026. Data hingga Oktober 2026 menunjukkan pelatihan sudah menjangkau lebih dari 24 ribu sekolah, tetapi statusnya yang pilihan membuat keberhasilan KKA sangat bergantung pada guru, sarana, dan kesiapan daerah.
Bagi pelaku bisnis, KKA adalah pipa talenta digital jangka panjang yang bisa Anda bantu isi sejak sekarang, mulai dari kemitraan dengan sekolah terdekat, praktik kerja SMK, hingga berbagi studi kasus nyata tentang penggunaan AI yang aman dan bertanggung jawab.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Sumber dan Referensi
[1] Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 - JDIH BPK
[4] 24 Ribu Sekolah Dilatih, Pelajaran Coding dan AI Siap Masuk Sekolah - Medcom.id
[5] Permendikdasmen 13/2025: Koding dan AI Resmi Masuk Kurikulum 2025/2026 - ANTARA News
[6] Kemendikdasmen: Mapel Koding dan Kecerdasan Artifisial Berlaku Tahun Ini Dimulai SD - JPNN.com
