Luhut Usul AI Masuk PLN dan Pertamina demi Persempit Celah Korupsi

Luhut Usul AI Masuk PLN dan Pertamina demi Persempit Celah Korupsi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mendorong penggunaan kecerdasan buatan di badan usaha milik negara, dengan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sebagai contoh, untuk memperkuat tata kelola dan menekan korupsi. Ia menyampaikannya pada Sabtu, 21 November 2026, dalam Conference on Indonesian Foreign Policy 2026 di Jakarta, sambil meminta OJK dan pelaku pasar modal memakai AI untuk pengawasan. Gagasan ini muncul ketika sistem perlindungan sosial digital pemerintah sudah mencatat 25 juta keluarga dan dipakai sebagai contoh keberhasilan teknologi pemerintahan.

Mengapa Luhut Ingin Kontak Antarmanusia di BUMN Dikurangi?

Luhut menilai AI dan sistem digital dapat menekan korupsi di BUMN karena proses bisnis berjalan lewat ekosistem digital dengan kontak langsung antarmanusia yang jauh lebih sedikit. Ia menyebut PLN dan Pertamina sebagai contoh perusahaan besar yang dapat memakai pendekatan itu, menurut laporan CNBC Indonesia pada 22 November 2026.

"Dan itu akan mengurangi korupsi karena much less human contact. Jadi hampir tidak ada human contact, jadi semua kontak itu melalui ekosistem," kata Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dalam konferensi yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia tersebut. Ia juga menegaskan bahwa janji dan sumpah jabatan tidak lagi cukup, sehingga sistemnya yang harus membuat orang tidak punya kesempatan mencuri.

Pernyataan senada pernah ia sampaikan pada Selasa, 9 Juni 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Saat itu Luhut mengatakan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa semua BUMN, termasuk Pertamina, akan berbasis AI, dengan potensi penghematan puluhan hingga ratusan miliar rupiah, menurut Liputan6.

Luhut menjamin sistem itu tidak menambah pegawai baru, karena dikembangkan dari pengalaman pemerintah dengan PeduliLindungi, e-katalog, dan Simbara. Namun, angka penghematan tersebut berasal dari klaim Luhut sendiri dan belum disertai dokumen perhitungan yang dapat diperiksa publik.

Perlinsos Digital Jadi Contoh yang Dipakai Luhut

Contoh utama yang dipakai Luhut adalah Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital, yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 10 November 2026. Sistem ini memakai biometrik dan pengenalan wajah, dan hingga 21 November 2026 sudah mencatat 25 juta keluarga, menurut Katadata.

Perlinsos digital diperkirakan dapat menghemat anggaran bantuan sosial yang pada 2026 dialokasikan Rp500 triliun. Luhut mengatakan teknologi buatan anak bangsa ini sudah mendapat pengakuan Bank Dunia setelah uji coba di Banyuwangi, dan akan diintegrasikan ke National Single Window, Coretax untuk layanan pajak, serta BPJS Kesehatan.

Untuk BPJS, Luhut memperkirakan penghematan sekitar Rp20 triliun sampai Rp22 triliun, dengan kata "mungkin" yang ia pakai sendiri. Ia menambahkan bahwa data yang dapat ditarik dari integrasi itu justru lebih penting daripada angka penghematannya.

Luhut juga menyebut Danantara Sumberdaya Indonesia, lembaga yang kini menangani ekspor sumber daya alam, memakai teknologi pemerintahan digital untuk mencegah transfer pricing. Ia mengakui akan ada tantangan dari pejabat yang tidak senang karena sistem semacam ini menghambat korupsi.

Aturan yang Berlaku bagi AI dan Data Biometrik

Penerapan AI di BUMN yang memakai data pribadi harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 4 undang-undang itu memasukkan data biometrik ke dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik, bersama data kesehatan, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi.

Pasal 20 mewajibkan pengendali data memiliki dasar pemrosesan yang sah. Dasar itu mencakup persetujuan eksplisit dari subjek data, pemenuhan kewajiban perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum, pelindungan kepentingan vital, dan dasar lain yang tercantum dalam pasal tersebut. Setiap sistem berbasis wajah atau biometrik perlu menentukan dasar mana yang dipakai.

Aturan khusus AI belum final. Pada 16 Juli 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI Nasional masih diproses menjadi Peraturan Presiden dengan pendekatan berbasis risiko, menurut Bisnis.com. Nomor Perpres tersebut belum ditemukan di sumber resmi per 22 November 2026.

Di forum yang sama, Nezar menekankan nilai tambah. "Ketika kita adopsi teknologi AI ini, kita harus bisa memberikan nilai terhadap proses bisnis ini supaya dengan adanya penciptaan nilai yang baru, kita juga bisa menciptakan lapangan kerja," katanya.

Dampaknya bagi Perusahaan dan BUMN di Indonesia

AI dapat memperkuat pengendalian internal BUMN, tetapi bukan solusi tunggal. Patroli Hukum Indonesia mencatat teknologi ini tetap memerlukan aturan yang jelas, pengawasan manusia, perlindungan data, dan mekanisme untuk menguji ketepatan hasil, serta bahwa penyebutan PLN dan Pertamina belum berarti sistemnya sudah diterapkan.

Manfaatnya bergantung pada kualitas data, desain sistem, dan komitmen perusahaan menindaklanjuti temuan. Sistem yang mencatat siapa mengambil keputusan, kapan, dan lewat proses apa membuat pemeriksaan lebih mudah, tetapi hanya jika jejak itu diaudit dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Bagi BUMN, pengadaan, administrasi, dan transaksi bervolume besar adalah proses yang paling dekat dengan gagasan ini. Bagi vendor dan integrator di Indonesia, konsekuensinya jelas: sistem harus dapat diaudit, aman, dan patuh pada UU Pelindungan Data Pribadi sejak desain awal, bukan ditambahkan sesudah sistem berjalan.

Bagi manajer IT dan pengadaan di perusahaan dan BUMN, pernyataan Luhut pada 21 November 2026 layak dibaca sebagai sinyal arah kebijakan, belum sebagai kewajiban. Langkah yang aman saat ini adalah memetakan proses berisiko tinggi, menyiapkan jejak audit, dan memastikan dasar hukum pemrosesan data pribadi.

(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)

Foto sampul: Jeromi Mikhael, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons


⚠️ Berita ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan dengan bantuan AI internal Burung Hantu Infratek.

🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.


Berita Terkait AI Indonesia

🤖 Wamenkomdigi Minta Adopsi AI Ciptakan Lapangan Kerja dan Bangun Talenta

📊 Apa yang Berubah bagi Vendor IT Saat Danantara Menata Transformasi Digital BUMN?

🚀 Apa Manfaat Transformasi Digital bagi BUMN dan Bagaimana Memulainya?

💡 Bagaimana BUMN Mengukur Kesiapan Digital agar Transformasi Tidak Berhenti di Perencanaan?


Sumber dan Referensi

[1] Perkuat Tata Kelola Perusahaan, Luhut Siap Berantas Korupsi Lewat AI - CNBC Indonesia

[2] Luhut: Tak Perlu Berkecil Hati Soal AI, Indonesia Banyak Orang Pintar - Katadata

[3] Luhut Sebut Semua BUMN Bakal Dipantau Pakai Sistem AI - Liputan6

[4] Peta Jalan dan Etika AI Nasional Masih Diproses Menuju Perpres - Bisnis.com

[5] Luhut Dorong Pemanfaatan AI untuk Menekan Korupsi di BUMN - Patroli Hukum Indonesia

[6] UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - JDIH BPK

    Luhut Usul AI Masuk PLN dan Pertamina demi Persempit Celah Korupsi | Burung Hantu Infratek