Komdigi Kirim Tiga Surat Imbauan ke Instansi Setelah Ancaman Hacker Beredar
Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026 kepada pengguna Pusat Data Nasional 1, Government Cloud, pejabat nama domain, dan seluruh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik. Dashboard FortiGuard Labs mencatat 2,2 juta percobaan serangan ke Indonesia dalam 24 jam hingga 10 November, sementara temuan Vaksincom menunjukkan 96,7 persen server pemerintah yang terdeteksi masih memakai PHP versi end of life. Ancaman yang beredar di media sosial itu belum terverifikasi, tetapi pemerintah memilih bersiap.
Tiga Surat Imbauan untuk PDN-1, Government Cloud, dan PSE Publik
Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026 sebagai tindak lanjut Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tertanggal 8 November. Surat ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.
Isi imbauan mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden. Komdigi juga meminta pengelola memastikan tim tanggap insiden siap, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, menambah perlindungan terhadap serangan DDoS, dan memastikan cadangan data serta mekanisme pemulihan layanan berjalan.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Aries Kusdaryono, menegaskan bahwa ancaman yang beredar tidak boleh diabaikan walaupun belum terbukti. "Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan," kata Aries dalam keterangan resmi pada Selasa (10/11).
Informasi dugaan ancaman itu pertama beredar lewat media sosial dan disebut sebagai penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Gov-CSIRT Indonesia di bawah BSSN menyatakan keaslian ancaman dan kemampuan pelakunya belum terverifikasi. Bentuk serangan yang diwaspadai meliputi DDoS, defacement situs, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
Apa Arti Angka 1,6 Juta dan 2,2 Juta Serangan?
FortiGuard Labs mendeteksi sekitar 1,6 juta aktivitas serangan siber di Indonesia dalam 24 jam pada Senin (9/11/2026), setara rata-rata 18 serangan per detik. Pada dashboard yang sama, jumlahnya menjadi 2,2 juta percobaan serangan dalam 24 jam hingga Selasa (10/11) pukul 07.30 WIB, dan lebih dari 30 juta aktivitas tercatat dalam sebulan terakhir.
Angka itu perlu dibaca hati-hati. Menurut Investortrust, jumlah tersebut adalah hasil deteksi aktivitas mencurigakan, termasuk pemindaian celah keamanan, percobaan penyusupan, dan lalu lintas berbahaya yang diblokir. Artinya, angka itu tidak otomatis menunjukkan sistem berhasil dibobol. Indonesia tercatat sebagai sasaran serangan terbanyak kedua di Asia Tenggara setelah Malaysia, dengan sektor perbankan sebagai target terbesar.
Temuan yang lebih konkret datang dari Vaksincom. Perusahaan itu memetakan bahwa 96,7 persen server pemerintah yang terdeteksi masih memakai PHP versi end of life, yang tidak lagi menerima pembaruan keamanan resmi. Vaksincom juga memetakan paparan celah kritis bernama PHP2Shell, yang memungkinkan penyerang mengambil alih server lewat eksekusi kode jarak jauh tanpa autentikasi.
Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, meminta pemerintah tidak berhenti pada angka. "Jangan hanya menyampaikan jumlah serangan, tetapi jelaskan apakah serangan berhasil menembus sistem atau berhasil mengganggu layanan," ujarnya kepada Investortrust.id pada Senin (9/11/2026). Ia juga menekankan komunikasi krisis yang cepat, transparan, dan terkoordinasi antara BSSN, Bank Indonesia, OJK, operator telekomunikasi, dan perbankan.
Wamenkomdigi Soroti Agentic AI sebagai Pola Serangan Baru
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pada Selasa (10/11/2026) bahwa penanganan operasional perlindungan infrastruktur kritis menjadi kewenangan BSSN, sementara Komdigi berkoordinasi dengan ekosistem digital. Ia menyebut AI agents dan agentic AI sebagai pola baru serangan siber global, yang dimanfaatkan untuk serangan terkoordinasi.
"Dan kita tahu sekali AI agents itu dipakai, mungkin juga ada semacam agentic AI, ya sekumpulan agen-agen yang memang bergerak untuk melakukan serangan-serangan siber ini," kata Nezar di Jakarta. Pernyataan itu berbentuk dugaan umum tentang tren serangan, bukan temuan bahwa gelombang yang kini dipantau memang digerakkan agen AI.
BSSN menyebut telah membentuk 151 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), terutama di sektor keuangan. Sepanjang 2026, lembaga itu menerbitkan 208 dokumen imbauan keamanan dan mengirim 202 notifikasi potensi ancaman kepada TTIS organisasi sektor keuangan. Juru Bicara BSSN Prabaswari menyatakan lembaganya mengedepankan kewaspadaan tinggi dengan memanfaatkan semua sumber informasi sebagai peringatan dini.
Nezar menyampaikan hal itu di sela peresmian JK1 Phase 2 pusat data Equinix. Di acara yang sama ia menyebut kapasitas pusat data Indonesia hampir 600 megawatt dan diproyeksikan melampaui 2 gigawatt pada 2029. Menurutnya, pusat data harus dipandang sebagai infrastruktur kritikal, dengan perhatian pada keandalan listrik, ketahanan jaringan, keamanan siber, perlindungan data, dan redundansi.
Dampaknya bagi Perusahaan dan BUMN di Indonesia
Imbauan Komdigi secara resmi menyasar instansi pemerintah dan PSE lingkup publik, tetapi daftar yang diminta sama dengan dasar kebersihan keamanan untuk perusahaan mana pun: autentikasi administrator yang kuat, pembaruan perangkat lunak, perlindungan DDoS, pencadangan data, dan tim tanggap insiden yang siap. Pemeriksaan versi PHP dan komponen lain yang sudah end of life menjadi langkah murah yang langsung bisa dikerjakan.
Bagi perusahaan dan BUMN di Indonesia yang memiliki aplikasi terhubung ke layanan pemerintah, atau berbagi domain dan infrastruktur dengan instansi, ancaman yang belum terverifikasi tetap layak diperlakukan sebagai latihan kesiapan. Inventarisasi server berumur panjang, uji prosedur pemulihan, dan tetapkan siapa yang memutuskan saat indikasi serangan muncul. Bagi tim IT, pelajaran dari angka 96,7 persen itu sederhana: sistem yang tidak lagi menerima pembaruan keamanan adalah celah yang sudah diketahui semua pihak.
(Burung Hantu Infratek / Katadata / Investortrust)
⚠️ Berita ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan dengan bantuan AI internal Burung Hantu Infratek.
Foto sampul: ilustrasi dibuat dengan AI, bukan foto produk atau kejadian asli.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Berita Terkait Keamanan Siber Indonesia
🛡️ Ancaman Siber di Era AI: Membaca Data BSSN 2025 untuk Perusahaan Indonesia
🤖 China Pakai Claude AI untuk Serangan Siber Pertama
🔥 CISA Tandai Celah GPUStack Dieksploitasi dan Beri Agensi AS Tenggat Tiga Hari
⚡ Peneliti Ungkap Agen AI DeepSeek Gempur Telko Eropa Selama Dua Minggu
Sumber dan Referensi
[1] Komdigi Minta Instansi Pemerintah Waspada Ancaman Serangan Hacker - Katadata
[2] Kemenkomdigi Waspadai Serangan Siber Berbasis Agentic AI - Investortrust
[3] Indonesia Diancam Serangan Siber, Pengamat Desak BSSN dan Kemenkomdigi Gerak Cepat - Investortrust
[4] Wamenkomdigi Target Kapasitas Pusat Data Indonesia Tembus 2 GW di 2029 - CNN Indonesia