Apa yang Perlu Disiapkan Tim Kampanye dan Agensi Saat Pemilu Belum Punya Aturan Deepfake?
Deepfake adalah konten suara, gambar, atau video yang direkayasa kecerdasan buatan sampai tampak seperti rekaman asli. Sederhananya, mesin kini bisa membuat seorang kandidat terlihat mengucapkan kalimat yang tidak pernah ia ucapkan. Hukum pemilu Indonesia belum memuat pasal yang menyebut deepfake secara tegas, sehingga agensi, vendor teknologi, dan tim kampanye bekerja di wilayah abu-abu. Tulisan ini membahas status aturan terkini, isi Putusan MK 166/PUU-XXI/2023, cara Bawaslu menjerat konten rekayasa, pasal UU ITE yang relevan, data hoaks politik, rencana DPR dan Komdigi, hingga langkah persiapan bagi pelaku bisnis.
TLDR
Apakah Pemilu Indonesia Sudah Punya Aturan Khusus tentang AI dan Deepfake?
Belum, karena Ketua Bawaslu mengakui pada Juli 2026 bahwa kerangka hukum pemilu belum mengatur AI dalam kampanye secara eksplisit.
Apa Isi Putusan MK 166/PUU-XXI/2023 tentang Foto Kampanye dan AI?
Putusan 2 Januari 2025 mewajibkan foto atau gambar peserta pemilu original, terbaru, dan tidak direkayasa berlebihan dengan AI.
Mengapa Suara dan Video Rekayasa Belum Tercakup Jelas oleh Putusan MK?
Amar putusan hanya menyebut foto atau gambar, sedangkan suara dan video rekayasa masih bergantung pada norma lain.
Bagaimana Bawaslu Menjerat Konten Rekayasa Memakai Norma yang Sudah Ada?
Bawaslu Sulawesi Selatan memakai enam tahap kajian, dari identifikasi konten sampai rekomendasi penanganan.
Pasal UU ITE Apa yang Bisa Menjerat Penyebar Konten Rekayasa?
Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 27A UU 1/2024 relevan, tetapi tidak menyebut AI dan sebagian berlaku hanya sampai KUHP baru berlaku.
Seberapa Besar Ancaman Hoaks Politik Berdasarkan Data yang Ada?
Kominfo mencatat 973 hoaks politik dalam 3.901 hoaks pada 2018 sampai 2019, dan Mafindo menemukan 257 hoaks pada Januari 2023 saja.
Apa yang Direncanakan DPR dan Komdigi untuk Mengatur AI di Pemilu?
DPR berencana memasukkan aturan AI ke revisi UU Pemilu, sementara Komdigi masih mengkaji peraturan menteri tentang label konten AI.
Apa yang Perlu Disiapkan Agensi, Vendor, dan Tim Kampanye Sekarang?
Siapkan jejak asal-usul aset, batas editing, klausul kontrak, dan prosedur tanggap konten palsu sebelum aturan baru datang.
Kesimpulan
Kekosongan aturan khusus bukan izin bebas, karena norma lama dan putusan MK sudah dipakai pengawas untuk menilai konten rekayasa.
Bayangkan sebuah video pendek beredar di grup percakapan pada masa tenang. Wajah, suara, dan gerak bibir seorang calon tampak identik dengan aslinya, lalu ia seolah menyatakan akan menghapus bantuan sosial bagi kelompok tertentu. Klarifikasi datang beberapa jam kemudian, tetapi video itu sudah telanjur dibagikan ribuan kali. Skenario ini bukan khayalan, melainkan contoh yang dipakai pengawas pemilu sendiri. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan aturan mana yang berlaku? Bagi agensi kreatif, vendor teknologi, dan tim kampanye, jawabannya menentukan risiko hukum yang mereka tanggung.
Apakah Pemilu Indonesia Sudah Punya Aturan Khusus tentang AI dan Deepfake?
Belum. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada Juli 2026 menyatakan kerangka hukum pemilu saat ini belum mengatur pemanfaatan AI dalam kampanye secara eksplisit. Yang tersedia hanyalah Putusan MK 166/PUU-XXI/2023 untuk foto atau gambar peserta pemilu, ditambah norma umum di UU Pemilu, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi.
Pernyataan senada datang dari daerah. Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Diklat, Andarias Duma, menyampaikannya di Makassar pada Senin, 28 September 2026. Ia mengakui belum ada aturan yang secara eksplisit menyebut konten rekayasa AI atau deepfake dalam kampanye pemilu. Menurut ANTARA, kondisi itu mendorong Bawaslu Sulsel menempuh pendekatan konstruksi hukum dengan memakai norma yang sudah berlaku.
Andarias merumuskan sikap itu dengan lugas. Ia menyebut regulasi mungkin belum memakai kata deepfake dalam kampanye, "bukan berarti perbuatan tersebut tidak bisa diawasi". Dengan kata lain, pengawas tidak menunggu undang-undang baru untuk bertindak. Mereka mencari pasal lama yang unsurnya bisa dipenuhi oleh perbuatan baru, sehingga kekosongan istilah tidak otomatis berarti kekosongan hukum.
Gambaran yang sama muncul dalam diskusi hukum triwulan II yang digelar Bawaslu Kota Denpasar pada Jumat, 29 Mei 2026, dengan sekitar 190 peserta dari tiga perguruan tinggi di Bali. Tenaga Ahli Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Kurniawan, menjelaskan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan khusus mengenai penggunaan AI dalam pemilu. Ia lalu merujuk pada putusan MK sebagai satu-satunya penegasan yang paling dekat dengan isu ini.
Dalam diskusi yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Gede Sutrawan menilai AI sangat berdampak pada pemungutan suara bila terjadi di masa kampanye, karena efeknya besar ke rakyat. Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Hardy Sarjana menambahkan bahwa AI kini tidak hanya mampu memanipulasi wajah seseorang, tetapi juga merekayasa suara dan pernyataan secara realistis, sehingga berpotensi merusak reputasi maupun citra peserta pemilu.
Bagi pelaku bisnis, ada dua pelajaran praktis. Pertama, jangan membaca kekosongan istilah sebagai ruang aman. Pengawas sudah memetakan norma yang bisa dipakai, mulai dari konstitusi sampai peraturan Bawaslu. Kedua, status aturan ini bergerak. Karena DPR dan Komdigi sama-sama membahas pengaturan lanjutan, kontrak dan prosedur internal yang dibuat hari ini sebaiknya mudah diperbarui ketika aturan khusus akhirnya terbit.
Apa Isi Putusan MK 166/PUU-XXI/2023 tentang Foto Kampanye dan AI?
Putusan MK 166/PUU-XXI/2023, dibacakan Kamis, 2 Januari 2025, memaknai frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 secara bersyarat. Foto atau gambar peserta pemilu harus original dan terbaru, serta tidak direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial.
Perkara ini diajukan Gugum Ridho Putra, seorang advokat yang fokus pada isu ketatanegaraan dan kepemiluan, dalam kapasitasnya sebagai pemilih terdaftar. Ia menguji Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Dari tiga isu pokok permohonan, satu menyangkut ketiadaan larangan memoles citra diri secara berlebihan dengan teknologi digital atau AI.
Amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Frasa "citra diri" yang berkaitan dengan foto atau gambar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai foto atau gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan AI. Bagian permohonan lain, termasuk soal pejabat yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta pemilu, ditolak.
Dasar pertimbangannya bertumpu pada hak pemilih. Menurut ikhtisar putusan, Mahkamah menilai hasil citra diri yang direkayasa secara berlebihan tidak hanya merugikan pemilih secara individual, tetapi juga merusak kualitas demokrasi. Pemilih dijamin haknya memperoleh informasi yang benar berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, dan memilih dalam pemilu yang jujur berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Mahkamah juga menyoroti praktik nyata. Secara faktual ada peserta pemilu yang menampilkan foto atau gambar yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sebenarnya, sehingga berpotensi memengaruhi calon pemilih untuk tidak memilih sesuai pilihannya. Karena Pasal 1 angka 35 berada di ketentuan umum, norma lain yang terdampak harus menyesuaikan dengan pemaknaan baru tersebut. Itu sebabnya putusan ini berpengaruh lebih luas daripada satu frasa.
Implikasinya langsung terasa bagi studio desain dan agensi. Memoles foto kandidat dengan filter AI yang mengubah wajah, usia, atau kondisi fisik secara signifikan kini berhadapan dengan tafsir konstitusional yang mengikat. Putusan ini tidak melarang seluruh penyuntingan. Yang dilarang adalah rekayasa atau manipulasi yang berlebihan, dan garis batas berlebihan itulah yang kelak ditafsirkan penyelenggara pemilu.
Mengapa Suara dan Video Rekayasa Belum Tercakup Jelas oleh Putusan MK?
Karena amar putusan hanya menyebut foto atau gambar. Pemohon sebenarnya meminta larangan yang juga mencakup suara dan gabungan foto dengan suara, tetapi pemaknaan yang diberikan Mahkamah dibatasi pada frasa "citra diri" yang berkaitan dengan foto atau gambar peserta pemilu.
Ikhtisar putusan mencatat bahwa Pemohon mendalilkan ketiadaan larangan bagi peserta pemilu menggunakan citra diri berupa foto atau gambar, suara, serta gabungan foto atau gambar dan suara yang dipoles berlebihan dengan teknologi digital atau AI. Ketika Mahkamah menjatuhkan putusan, pemaknaan bersyarat hanya melekat pada kata foto dan gambar. Jadi video dan rekaman suara tidak disebut dalam amar.
Pemohon juga mengajukan permintaan alternatif terhadap Pasal 274 ayat (1), yaitu mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang terbaca jelas bahwa nomor urut, foto, suara, atau gabungannya merupakan hasil manipulasi digital atau AI. Mahkamah tidak mengabulkannya. Alasannya, jika pemaknaan frasa "citra diri" sudah dilakukan di ketentuan umum, norma lain yang terdampak cukup menyesuaikan, dan menambahkan huruf baru pada Pasal 274 ayat (1) sama saja dengan merumuskan norma baru.
Menariknya, Mahkamah menunjuk ke pembentuk undang-undang. Ikhtisar putusan menyebut bahwa jika dikaitkan dengan rencana revisi undang-undang pemilu, materi yang dimohonkan Pemohon dapat menjadi bahan pertimbangan pembentuk undang-undang. Artinya, soal label wajib dan perluasan ke suara serta video diserahkan kepada DPR dan pemerintah, bukan diputuskan sendiri oleh hakim.
Celah inilah yang membuat contoh video palsu pada masa tenang sulit ditangani cepat. Andarias Duma menggambarkan video calon yang seolah mengumumkan penghapusan bantuan sosial, lengkap dengan wajah, suara, dan gerak bibir yang tampak identik. Konten semacam itu tidak persis masuk ke pemaknaan foto atau gambar dalam putusan MK, sehingga pengawas harus mencari pijakan di pasal lain.
Bagi vendor, pesan praktisnya jelas. Jangan menyimpulkan bahwa video atau suara rekayasa aman karena putusan hanya menyebut foto. Pengawas dan penegak hukum masih punya norma lain, dan semangat putusan MK tentang kejujuran dan hak pemilih atas informasi yang benar tetap dipakai sebagai kompas.
Bagaimana Bawaslu Menjerat Konten Rekayasa Memakai Norma yang Sudah Ada?
Bawaslu Sulawesi Selatan memakai pendekatan konstruksi hukum dengan enam tahap kajian: identifikasi konten, verifikasi keaslian, identifikasi subjek, pemetaan norma, analisis unsur pasal, serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi penanganan. Pendekatan ini dipaparkan Andarias Duma pada 28 September 2026.
Menurut ANTARA, Bawaslu Sulsel menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Mereka menelusuri berbagai regulasi, mulai dari UUD 1945, UU Pemilu, UU Pilkada, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pelindungan Data Pribadi, sampai Peraturan Bawaslu. Hasil penelusuran itu dipakai untuk menilai apakah suatu konten rekayasa memenuhi unsur pelanggaran yang sudah ada.
Urutan enam tahap tersebut penting dipahami karena ia menunjukkan apa yang akan dicari pengawas. Tahap pertama dan kedua menilai kontennya: apa isinya, dan apakah asli atau hasil manipulasi. Tahap ketiga mengidentifikasi subjek, yakni siapa yang membuat, menyebarkan, atau diuntungkan. Baru sesudah itu norma dipetakan dan unsur pasal dianalisis sebelum rekomendasi dibuat.
Skala persoalannya diakui di tingkat nasional. Menurut ANTARA, Bawaslu secara nasional telah mengidentifikasi penggunaan AI dan konten rekayasa sebagai salah satu tantangan pengawasan menuju Pemilu 2029. Artinya, kajian yang dilakukan di Sulawesi Selatan bukan inisiatif terpencil, melainkan bagian dari kesadaran lembaga bahwa pola pelanggaran sedang berubah dan alat pengawasan harus ikut disesuaikan.
Andarias juga menekankan bahwa tantangan pengawasan telah bergeser dari pola konvensional ke jaringan digital. Pelanggaran dulu mudah diidentifikasi lewat interaksi langsung antara orang, tempat, waktu, dan peristiwa di lapangan. Di ruang digital, pengawasan melibatkan akun anonim, algoritma platform, jaringan bot, dan penyebaran opini yang masif, dengan konten manipulatif yang bisa diproduksi cepat dan diarahkan ke kelompok pemilih tertentu.
Karena itu kapasitas pengawas ikut disorot. Ia menyebut sumber daya manusia Bawaslu wajib menguasai tiga keahlian utama, yaitu legal skill, digital skill, dan investigative skill, dengan kalimat yang mudah diingat: teknologi tidak akan menggantikan pengawas, tetapi pengawas yang tidak memahami teknologi akan semakin sulit mengawasi teknologi.
Bagi pelaku bisnis, tahap ketiga adalah yang paling relevan. Identifikasi subjek berarti jejak digital pembuat konten akan ditelusuri. Agensi yang tidak menyimpan catatan siapa memesan, siapa menyetujui, dan alat apa yang dipakai akan kesulitan membuktikan posisinya bila suatu konten dipermasalahkan.
Diagram enam tahap kajian Bawaslu Sulsel atas konten rekayasa AI. Diolah Burung Hantu Infratek dari ANTARA News dan ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi.
Pasal UU ITE Apa yang Bisa Menjerat Penyebar Konten Rekayasa?
Dua ketentuan UU 1/2024 yang paling sering dikaitkan adalah Pasal 28 ayat (3) tentang pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan, dan Pasal 27A tentang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Keduanya tidak menyebut AI atau deepfake, sehingga penerapannya bergantung pada unsur perbuatan.
UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah perubahan kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disahkan dan diundangkan 2 Januari 2024. Pasal 28 ayat (3) menyasar setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ancamannya, menurut Pasal 45A ayat (3), pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Pasal 27A mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal, agar diketahui umum, melalui sistem elektronik. Pasal 45 ayat (4) menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta, dan ayat berikutnya menyebut tindak pidana ini sebagai delik aduan. Video palsu yang menuduh kandidat melakukan sesuatu berpotensi masuk ke kategori ini, selama unsur-unsurnya terpenuhi.
Pasal 28 ayat (2) juga patut dicatat. Ketentuan ini menyasar setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga timbul kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau disabilitas. Ancamannya menurut Pasal 45A ayat (2) sama, yaitu 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar.
Ada satu catatan penting dalam Pasal II UU 1/2024. Beberapa ketentuan, antara lain Pasal 27A, Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 45A ayat (3), dinyatakan berlaku sampai diberlakukannya UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, status pasal-pasal ini perlu dicek terhadap KUHP baru dan ketentuan peralihannya sebelum dijadikan dasar keputusan bisnis atau hukum.
Unsur "dengan sengaja" dan frasa "yang diketahuinya" juga menentukan. Dua unsur itu membuat posisi pelaku yang tidak tahu bahwa konten palsu berbeda dari pembuat yang sengaja menyebarkan kebohongan. Pembuktian unsur pengetahuan itu dapat bertumpu pada jejak komunikasi, sehingga catatan internal bisa menolong sekaligus memberatkan.
Pesan untuk agensi dan vendor: pasal-pasal ini ditulis untuk semua informasi elektronik, bukan khusus AI. Menyebut sebuah video sebagai hasil AI tidak mengubah analisis dasar. Yang dinilai tetap perbuatan, niat, dan akibatnya. Karena itu, praktik terbaik adalah memperlakukan setiap materi kampanye yang memuat klaim tentang orang atau peristiwa nyata sebagai materi yang harus dapat diverifikasi.
Seberapa Besar Ancaman Hoaks Politik Berdasarkan Data yang Ada?
Data yang tersedia menunjukkan hoaks politik tumbuh menjelang tiap pemilu. Kominfo menemukan 3.901 hoaks pada Agustus 2018 sampai November 2019 dengan 973 di antaranya hoaks politik, sedangkan Mafindo menemukan 257 hoaks hanya pada Januari 2023, naik 82 persen dibanding rata-rata 2022.
Angka-angka itu dikutip Katadata dalam analisisnya pada 13 April 2023. Menteri Kominfo saat itu, Johnny G Plate, juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memblokir 1.321 konten hoaks seputar politik menjelang Pemilu 2024 di media sosial. Contoh konten yang beredar berupa video yang dimanipulasi dan klaim menyesatkan yang ditempel pada rekaman lain.
Katadata juga mencatat pergeseran tema. Dalam dua tahun sebelumnya hoaks didominasi isu kesehatan dan pandemi, tetapi pada awal 2023 mayoritas bertema politik. Salah satu contohnya adalah video di Facebook yang mengklaim KPK menemukan dana Rp300 triliun untuk biaya kampanye hitam seorang bakal calon presiden, padahal judul dan isi video tidak berkaitan. Katadata mengategorikannya sebagai konten yang dimanipulasi.
Katadata juga menyebut laporan We Are Social yang mencatat 167 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia per Januari 2023, setara 60,4 persen penduduk. Skala ini penting karena hoaks, menurut Program Manager Tular Nalar Mafindo, Santi Indra Astuti, sulit dikalahkan kecepatannya oleh klarifikasi. Ia menyatakan bahwa selama ini belum bisa mengalahkan kecepatan penyebaran hoaks dibanding kecepatan penyebaran klarifikasinya.
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, Sasmito, menambahkan bahwa bentuk hoaks semakin berkembang dan semakin sulit diverifikasi seiring perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan. Pernyataan itu diucapkan pada 2023, setahun sebelum Pemilu 2024.
Perlu hati-hati membaca angka di atas. Seluruhnya mengukur hoaks secara umum, bukan konten buatan AI secara khusus, dan ditemukan lembaga berbeda dengan metode berbeda. Karena itu angka 973 dan 257 tidak boleh dijumlahkan atau dibandingkan langsung. Gunanya hanya menunjukkan arah, yakni volume hoaks politik meningkat ketika tahun politik mendekat.
Bagi pelaku bisnis, data ini berarti permintaan layanan pemantauan dan klarifikasi cepat akan naik. Perusahaan yang menyediakan social listening, verifikasi media, atau jasa komunikasi krisis punya peluang, tetapi juga tanggung jawab membuktikan bahwa alat mereka tidak ikut memproduksi konten palsu.
Apa yang Direncanakan DPR dan Komdigi untuk Mengatur AI di Pemilu?
DPR berencana memasukkan aturan penggunaan AI dalam pemilu dan pilkada ke revisi UU Pemilu, sedangkan Komdigi masih mengkaji peraturan menteri tentang label keaslian konten AI. Keduanya baru berupa rencana dan kajian, belum menjadi aturan yang berlaku.
Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menyampaikan rencana DPR dalam diskusi bersama Bawaslu RI dan Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi di Jakarta pada Jumat, 14 November 2025. Menurut laporan RMOL, ia menyatakan RUU Pemilu dimaksudkan untuk menguatkan dasar hukum bagi berbagai penggunaan teknologi dalam pemilu.
Irawan juga menyebut bahwa materi putusan MK akan masuk dalam revisi. Ia menyatakan bahwa akan dimasukkan pula kaitannya dengan keputusan MK tentang larangan penggunaan edit berlebihan atau penggunaan AI. Ia melihat substansi persoalan AI berada pada konteks kampanye, karena Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan menawarkan visi, misi, program, atau citra diri peserta pemilu.
Irawan mengakui bahwa tantangan perkembangan digital dan teknologi informasi tidak bisa dihindari dan menjadi pecutan bagi penyusun undang-undang untuk membuat regulasi yang adaptif dengan tuntutan zaman. Sumber yang dibuka untuk tulisan ini tidak memuat jadwal pengesahan revisi UU Pemilu, sehingga waktu berlakunya aturan AI di dalamnya belum dapat dipastikan.
Di sisi eksekutif, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pada 19 Oktober 2026, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia dari laman resmi Komdigi, bahwa Komdigi sedang mengkaji penyusunan peraturan menteri agar perusahaan pengembang AI memberi label autentisitas pada video dan produk media digital yang dihasilkan. Pernyataan itu bersifat umum, bukan khusus pemilu.
Nezar juga menyebut pemerintah sedang menyusun Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial untuk periode 2026 sampai 2029, yang melibatkan lebih dari 400 lembaga, komunitas, kementerian, dan unsur industri. Ia menegaskan bahwa AI harus didudukkan sebagai alat dan mitra kerja, bukan pengganti nalar dan tanggung jawab manusia.
Perlu dibedakan dengan tegas antara rencana dan aturan berlaku. Selama revisi UU Pemilu belum disahkan dan peraturan menteri belum terbit, tidak ada kewajiban label konten AI yang dapat dirujuk secara hukum untuk kampanye. Tetapi arah kebijakannya cukup terbaca, dan bisnis yang sudah menerapkan pelabelan sukarela akan lebih siap ketika kewajibannya datang.
Apa yang Perlu Disiapkan Agensi, Vendor, dan Tim Kampanye Sekarang?
Siapkan lima hal sebelum aturan khusus terbit: jejak asal-usul tiap aset, batas editing foto kandidat, klausul kontrak, label sukarela, dan prosedur tanggap konten palsu. Langkah ini diturunkan dari putusan MK, enam tahap kajian Bawaslu, dan pasal UU ITE di atas, bukan dari aturan baru.
Daftar berikut merangkum yang paling bisa dikerjakan hari ini. Isinya adalah rekomendasi praktis penulis berdasarkan sumber yang dikutip, bukan nasihat hukum, dan setiap organisasi sebaiknya mengonsultasikannya dengan penasihat hukum yang memahami hukum pemilu.
Simpan jejak asal-usul aset. Catat siapa pemesan, siapa penyetuju, alat apa yang dipakai, dan versi mana yang dipublikasikan. Tahap identifikasi subjek di kajian Bawaslu akan menelusuri hal ini.
Tetapkan batas editing foto kandidat. Putusan MK mensyaratkan foto atau gambar yang original, terbaru, dan tidak direkayasa berlebihan dengan AI. Buat pedoman tertulis tentang retusi yang diperbolehkan dan yang tidak.
Tulis klausul kontrak yang jelas. Atur siapa menjamin keaslian materi, siapa menanggung biaya bila materi dipersoalkan, dan kewajiban menarik materi dengan cepat.
Pasang label sukarela. Karena Komdigi masih mengkaji kewajiban label, pelabelan sukarela pada materi buatan AI menunjukkan itikad baik dan mempermudah verifikasi keaslian.
Siapkan prosedur tanggap konten palsu. Tentukan siapa yang mendokumentasikan, siapa yang menghubungi platform, dan siapa yang berkomunikasi ke publik. Kurniawan dari Bawaslu RI menekankan pentingnya kolaborasi dengan platform digital, komunitas, akademisi, dan lembaga teknologi.
Jaga data pemilih. Bawaslu Sulsel mencatat konten manipulatif dapat diarahkan ke kelompok pemilih tertentu, dan UU Pelindungan Data Pribadi termasuk norma yang ditelusuri pengawas. Pastikan penargetan iklan tidak memakai data tanpa dasar yang sah.
Latih tim memverifikasi sebelum menyebarkan. Prinsip saring sebelum sharing, yang disinggung akademisi Universitas Udayana Efatha Filomeno Borromeu Duarte, berlaku juga bagi tim internal.
Efatha menyampaikan konsep cetak biru tata kelola AI dalam pemilu yang mencakup registrasi kampanye digital, audit perilaku sistem, dan pengawasan algoritma. Konsep ini belum menjadi aturan, tetapi memberi gambaran ke mana pengawasan mungkin bergerak. Perusahaan yang sudah punya dokumentasi sistem dan audit internal akan lebih mudah menyesuaikan diri.
Satu hal lagi yang sering terlewat adalah retensi. Simpan berkas mentah, draf, dan catatan persetujuan selama periode yang masuk akal dan sesuai kebijakan perusahaan, karena proses verifikasi keaslian dan identifikasi subjek bisa terjadi lama sesudah kampanye selesai. Dokumentasi yang rapi membantu organisasi menjelaskan perannya ketika diminta keterangan.
Terakhir, pantau tiga hal: pembahasan revisi UU Pemilu di DPR, peraturan menteri Komdigi tentang label konten AI, dan putusan atau pedoman Bawaslu yang menafsirkan batas rekayasa berlebihan. Ketiganya akan menentukan standar yang berlaku bagi pelaku bisnis di masa kampanye berikutnya.
Kesimpulan
Hukum pemilu Indonesia belum punya aturan khusus tentang AI dan deepfake, dan pernyataan itu datang langsung dari pengawas pemilu pada 2026. Namun kekosongan istilah bukan kekosongan hukum. Putusan MK 166/PUU-XXI/2023 sudah mengikat untuk foto atau gambar peserta pemilu, Bawaslu sudah memetakan norma lama dengan enam tahap kajian, dan UU 1/2024 punya pasal yang bisa menjerat penyebaran informasi bohong dan serangan terhadap nama baik.
Bagi agensi, vendor, dan tim kampanye, langkah paling masuk akal adalah bersiap sekarang: dokumentasikan asal-usul materi, batasi editing, rapikan kontrak, dan latih tim menghadapi konten palsu. Rencana DPR dan Komdigi menunjukkan arah regulasi yang menuju pelabelan dan penguatan dasar hukum. Organisasi yang sudah terbiasa transparan akan jauh lebih mudah menyesuaikan diri ketika aturan itu benar-benar berlaku.
(Burung Hantu Infratek / Berbagai Sumber)
⚠️ Artikel ini seluruhnya diriset, ditulis, dan dikembangkan oleh AI internal Burung Hantu Infratek.
🦉 Burung Hantu Infratek adalah software house dan system integrator yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengembangan dan implementasi generative AI pada berbagai perusahaan dan institusi.
Sumber dan Referensi
[3] Aturan belum jangkau rekayasa AI, Bawaslu Sulsel petakan hukum - ANTARA News
[5] DPR akan Atur Penggunaan AI Cegah Manipulasi di UU Pemilu - RMOL
[6] Komdigi Susun Aturan Wajib Label Produk AI Biar Warga RI Tidak Ketipu - CNBC Indonesia
[7] Waspada Wabah Berita Hoaks Menjelang Pemilu 2024 - Katadata